Menyatakan Terdakwa INGKRI Als OLAY Bin TIHANG (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin(IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan) sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPenambangan Mineral dan Batu Bara Jo.

Kurun,Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kuala Kurun, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin (IUP, IUPK, IUPK, IPR,SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUPuntuk Penjualan). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut: Bermula pada tanggal 1 Januari 2021 Sdr.

B/LH/2021/PN Kknpoli, 2 (dua) buah jirigen berisi BBM,1 (Satu) buah selang spiral 6 inch,1 (Satu)buah selang spiral 2 inch; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan IzinPertambangan Rakyat (IPR);Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan tersebut benar semua dan tidak keberatan;2.

IUPK;c.IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;d. IPR;e.SIPB;f. Izin Penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP, dani. IUP untuk Penjualan; Bahwa benar dalam BAP Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data diMOMI (Minerba One Map Indonesia) dengan Link(https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/nome/) tidak ditemukan adanyaizin an. sdra.

INGKRI Als OLAY Bin (Alm) TIHANG,Sdra UNTUNG Als BAPAK MARTIN dan Sdra DEDI Als BAPAK REPAN;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas maka Majelis Hakimmenilai bahwa apa yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan kegiatanPenambangan tidak didasari oleh kepemilikan izin yang sah dari pihak yangberwenang yaitu perizinan berupa izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan sebagaimana amanat

Menyatakan Terdakwa Sunarya bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral untuk Dijual yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin ;2.

Menyatakan Terdakwa Sunarya bin Ahmad, terbukti secara sah menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana, Memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, penjualan mineral yang bukan daripemegang IUP, IUPK atau izin ;2.

Merangin atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bangko yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan daripemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), pasal 105 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut

dari Polres Merangin tersebut, saat di intrograsiterdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai pengelola dan ikutmengambil/mengumpulkan pasir tersebut, selanjutnya untuk proses hukumlebih lanjut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Merangin.Bahwa ketika terdakwa melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineralberupa pasir tidak dilengakpi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), OperasiProduksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK

Merangin tidak adamengeluarkan IPR dan IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksiuntuk komoditas mineral batuan di wilayah Jalur Dua Kodim Kel. DusunBangko Kec. Bangko Kab.

Bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan kegiatanpertambangan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah izin usahapertambangan (IUP) Operasi Produksi atau izin pertambangan rakyat (IPR)atau IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutandan Penjualan atau IUP Produksi Pengolahan dan Pemurnian atau IUPOperasi Produksi untuk Penjualan atau izin sementara untuk melakukanpengangkutan dan atau penjualan.

Menyatakan Terdakwa EFRA Als PRA Bin UDUT dan Terdakwa IISATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan danturut serta melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin (IUP, IUPK,IUPK, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP,dan IUP untuk Penjualan) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalamPasal 158 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan

Kurun, Kabupaten Gunung Mas,Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun,telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanPenambangan tanpa dilengkapi izin (IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, izinpenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untukPenjualan). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut: Bermula pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.

Nomor 3Tahun 2020 Pasal 35 ayat (3), yaitu, IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutanOperasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, = IzinPengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan; Bahwa dalam BAP Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias LolonganMapau menerangkan bahwa berdasarkan MOMI (Minerba One MapIndonesia) dengan Link (https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/)tidak ditemukan adanya izin an.

,IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, IzinPenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untukPenjualan;Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN KknMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP dalam Pasal1 angka 7 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PenambanganMineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan UsahaPertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK dalam Pasal1 angka 11 UndangUndang

, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB,Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untukPenjualan;Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Budi ArjunaWibawa Als Budi Bin (Alm) Ariffin Setia Gunawan tidak memiliki izin IUP,IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB,Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untukPenjualan sesuai dengan UndangUndang Nomor

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin DIKYO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan

Menyatakan terdakwa RIYANTO Bin DIKYO SUMARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah meiakukan Tindak Pidana "melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)," sebagaimana diaturdalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara , sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Bin DIKYO SUMARTOdengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;3.

tersebut kemudian parasaksi tersebut menemukan adanya aktivitas atau kegiatan penambangan tanahurug dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit alat berat jenis excavatormerk KOBELCO SK.200 warna hijau milik saksi SUWORO Bin CATAMMULYAREDJA yang dioperasikan oleh saksi SARINO yang dibantu oleh saksiKHAMIDUN dan saksi VERI ANGGRIAWAN Bin DARMO PRAYITNO;Bahwa ternyata terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanah urugtanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin PertambanganRakyat), atau IUPK

saksi tersebut untuk menata lahan bukanuntuk kegiatan usaha penambangan tanah urug.Bahwa saksi sudah menerima pembayaran sewa alat berat dari terdakwa 200jam secara lunas senilai Rp. 30.000.000,Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN ClpBahwa pada tanggal 13 Maret 2018 1 (Satu) unit alat berat jenis excavatormerk KOBELCO SK.200 warna hijau disita oleh petugas dan Polda karenaternyata digunakan melakukan usaha penambangan oleh terdakwa danterdakwa tidak memiliki IUP, IPR ataupun IUPK

atau IUPOP sebagaimana dimaksuddalam pasal 35 dan pasal 46 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP,IUPK atau IUPOP).Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge atau saksi meringankan;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik

UnsurmelakukanusahapertambangantanpaIUP (Izin UsahaPertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa RIYANTOBin DIKYO SUMARTO dalam kurun waktu mulai bulan Desember 2017 sampaidengan hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat diDusun Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten

H.A GANI UMAR,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaMelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dakwaan Penuntut Umum;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan;.

GAGAS, pada hari Rabu tanggal 4Desember 2019 sekira jam 15.00 WITA, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu pada bulan Desember 2019, bertempat di Desa Karang DimaKecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telan melakukanusaha penambangan tanpa IUP (ljin Usaha Pertambangan), IPR (IjinPertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus

Saksi MARWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2020/PN Sbw Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidanaPenambangan tanpa IUP, IUR dan IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa ; Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam15.00 WITA, bertempat di Desa Karang Dima Kecamatan LabuhanBadas Kabupaten Sumbawa; Bahwa saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwasering melakukan penambangan

Saksi FADLI ARINANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinyaPenambangan tanpa IUP, IUR dan IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa ;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2020/PN Sbw Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam15.00 WITA, bertempat di Desa Karang Dima Kecamatan LabuhanBadas Kabupaten Sumbawa; Bahwa saat itu saksi membeli batu materai seharga Rp.200.000, perdam truck; Bahwa batu material

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalahsetiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajibanin casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakanpertanggung jawaban pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaNur Yani Bin Koko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh bulan) dan denda sebesar Rp.

Persyaratan IUPK (eksplorasi dan operasi produksi) adalahAdministratif, Teknis, Lingkungan, Finansial;Bahwa dalam Pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara, dapat dilaksanakan dalam bentuk IUP (IzinHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN CbiUsaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus);Bahwa IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Explorasi dan IUP OperasiProduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP No. 23 Tahun

IUPK diberikan oleh :Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

, Jo Setiaporang yang Melakukan usaha Penambangan tanpa IUP dan atau IUPK,sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 dan atau Pasal 158 Jo Pasal37 UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara.Bahwa sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 2009 yang berwenangMengeluarkan / menerbitkan IUP diberikan oleh : Bupati/walikotaapabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kab.

IUPK diberikan oleh :Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Akan tetapidengan telah dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah kewenangan untuk penerbitan izin ditingkatKabupaten/Kota sudah tidak ada;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN CbiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Jo.

Menyatakan Terdakwa Nur Yani Bin Koko telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung,memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK,atau izin sebagaimana dakwaan ke dua;2.

yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BOSMAN SIPAYUNG Alias BAPAK GABRIEL telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telahMenampung, atau melakukan , pengangkutan mineral dan batubarayang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK

Erik Simanungkalit (diperiksa dalam perkara terpisah)yang merupakan pekerja di pertambangan pasir sungai tersebut, dimanaJedman Parapat Dan Erik Simanungkalit menerangkan bahwa pemilik daripertambangan pasir Sungai tersebut adalah Jupril Siregar dan Terdakwa adamembeli pasir Sungai dari pertambangan pasir sungai tersebut sebanyak kuranglebih 6 (enam) meter kubik;Selanjutnya Jupril Siregar menerangkan bahwa pertambangan pasirsungai miliknya tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK

Dinamala Mitra Lestari ke pertambangan yang tidak memiliki IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR),ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Bahwa tujuan dari pasir sungai yang diangkut Terdakwa adalah untukdibuat menjadi campuran Hotmix Asphalt yang akan diproduksi diperusaha PT. Dinamala Mitra Lestari yang beralamat di Silangit DesaPariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;Bahwa PT.

Dinamala Mitra Sejati tersebutsampai penuh; Bahwa pasir yang diangkut oleh Terdakwa merupakan pasir Sungai yangdiperjual belikan oleh Saksi Jupril Siregar tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan harga pasirsungal yang diangkut oleh Terdakwa adalah Rp360.000,000 (tiga ratusenam puluh ribu rupiah) dengan harga per kubik pasir sungai adalahRp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); Bahwa PT.

Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan danPemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yangbukan dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Usaha yang Diberiksanoleh Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; Bahwa yang dimkasud dengan IUPK eksplorasi adalah izinusaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha khusus; Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalahizin usaha yan diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasiuntuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izinusaha pertambangan khusus; bahwa

Timah dan masih berada di wilayah pertambangan PT.Timah; Bahwa kegiatan usaha menampung, memanfaatkan,melakukan pengilahan dan pemurnian, pengangkutan penjualanmineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUPK atau izin daripihak yang berwenang tanpa mempunyai IUP, IPR, atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diBahwakan, karena berdasarkanketentuan Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang PerambanganMineral dan Batu Bara bahwa kegiatan usaha Setiap orang ataupemegang IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,penngangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan daripemegang IUPK atau izin dari pihak yang berwenang; Bahwa kegiatan usaha menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualanmineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUPK atau izin daripihak yang berwenang tanpa mempunyai IUP, IPR, atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diBahwakan, karena kegiatanusaha

(3) dan Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Bahwa Kegiatan usaha penambangan = apapun tidakdiperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupunperseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpadilengkapi dengan perizinan IUPK eksplorasi dan atau IUPK OperasiProduksi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengankewenangannya; Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;2.

Dengan terbuktinyasalah satu perbuatan tersebut maka melawan hukum terbukti dengan sendirinya; Bahwa suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikategorikan sebagaiperkara tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpaizin IUP , IPR , atau IUPK apabila memenuhi seluruh unsurunsur delik dalamPasal 158 UU Minerba.

Secara a contrario, apabila perbuatan itudilakukan dari pemegang IUP, IUPK , atau Izin tentu tidak dapat dijerat denganpasal ini. Dalam perkara ini, penjualan emas yang dilakukan oleh Sdr.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan unsurunsurPasal 161 UU Minerba dapat ahli jelaskan sebagai berikut: Pertama, UnsurSetiap Orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.Dari unsur ini terlihat bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: SetiapOrang, pemegang IUP Operasi Produksi, atau pemegang IUPK OperasiProduksi.

30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Mnkpemegang IUP, IUPK , atau Izin.

Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;Menimbang, bahwa unsur ke 1 bersifat Alternatif yang ditujukan kepada setiapsubjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan khususnyakepada subjek hukum perorangan maupun badan hukum dalam kegiatanpertambangan baik yang belum memegang ataupun telah memegang IUP OperasiProduksi ataupun IUPK sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Dan Batubara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN RABAT alias H.RUSLAN alias LALANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha Pengelolaan Pertambangan batu cinnabar tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Tanto Intim Line.Bahwa bahan tambang jenis sinabar yang saksi muat tidak memiliki izinusaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR)atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat membenarkan ;6.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebuttidak memiliki ijin IUP, IUPR, atau IUPK dari pejabat yang berwewenang.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan usaha penambangantersebut tidak memiliki ijin IUP, IUPR, atau IUPK dari pejabat yangberwewenang.

Unsur Telan Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah Daerah;Menimbang, bahwa terhadao unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Telah Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah Daerah;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangansaksi Eko Pujiwardoyo bahwa kejadian pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul05.30 wit bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Lokasipenumpukan peti kKemas PT.

didakwa sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa JARNO als SUJARNO Bin alm SONOKARYO padahari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknyadisekitar waktu iti dalam bulan Juni 2015, di Desa Manggis, KecamatanNgancar, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Terdkawatelah melakukan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP, izinpertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK

TJAHJO ADIBAWONO, BE..ST e Bahwa seseorang yang melakukan usaha pertambangan harusdilengkapi dengan surat izin dan wajib dimiliki dalam melaksanakanusaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun 2009 yaitu izinpertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPk) ;Bahwa adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan,pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang yangdilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib

Rp.80.000,/ retnya ;Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan baru dua harikemudian ditangkap Polisi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihakyang berwenang ;Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli seseorang yangmelakukan usaha pertambangan harus dilengkapi dengan surat izin danwajib dimiliki dalam melaksanakan usaha pertambangan sesuai UU No. 4Tahun 2009 yaitu izin pertambangan baik berupa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Petambangan Rakyat (IPR) dan Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK

) ;Bahwa adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan,pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang yangdilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib memiliki izinkhusus penjualan dan pengangkutan, pengelolaan dan pemurnian yangmana izin khusus tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 32Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan ;e Bahwa kewenangan pemberi izin oleh Menteri untuk wilayah yang beradapada lintas wilayah propinsi dan/ atau

wilayah laut lebih dari 12 mildarigaris pantai sedangkan untuk wilayah propinsi dan/ atau wilayah lautsampai dengan 12 mil diberikan oleh Gubernur ( sesuai UU No. 23 Tahun2014 tentang Minerba) ;e Bahwa seseorang atau Badan Usaha melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan tidak mempunyai izin usahapertambangan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanskipidana dimana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpadilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling

Mad Bin Saher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;

Bkohukum Pengadilan Negeri Bangko, orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan setiap orang atau pemegang IUPOperasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang menampung,memamfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2)pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat(2), pasal 104 ayat

), IzinPertambangan Rakyat (IPR);Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

tidak memiliki Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disebut JIUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yangselanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPRatau IUPK yang dikeluarkan

diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingandaerah;Ayat 2: IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (Satu) WIUPK;Ayat 5 : Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukantersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin

BkoNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP danIUPK lainnya;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yangtidak memiliki IUP,IPR

Sus/2019/PN.Bko2019 atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Buluran PanjangKecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadiliPengadilan Negeri Bangko, Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksiatau IUPK Operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yangbukan dari pemegang IUP, IUPK atau IZIN* yang dilakukan

IsIn.101778.00/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan Daftar HasilPenimbagan Barang Bukti terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik warnabening yang berisi mineral emas hasil dari penambangan emas tanpa izin denganberat bersih sekira 12,77 gram yang merupakan emas dengan karatase 20 (duapuluh) karat;Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut melakukanmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK

enam belas ribu rupiah); Bahwa teman terdakwa yang ada dirumah adalah penjual emas darihasil penambangan tanpa izin akan tetapi teman terdakwa tidak ikutdiamankan karena khawatir kejadian pembakaran Polsek Rantau Panjangakan terulang lagi; Bahwa terdakwa membeli dan menjual emas bukan siap pakai; Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebutmelakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK

Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang dari bukan PemegangIUP, IPR dan IUPK atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) dan Pasal 105ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Risko Oktavianus als Tajen bin Muslim telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MelakukanPengolahan dan Pemurnian serta Menjual Mineral Emas yang bukan daripemegang IUP atau IPR atau IUPK, sebagaimana dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risko Oktavianus als Tajen binMuslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid. Sus/2019/PN.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wandi Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Menyatakan Terdakwa WANDI Bin USMAN Melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau IUPK mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara;2.

)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usahapertambangan khusus;Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi;Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Pgp.Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yangdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi diwilayah

)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usahapertambangan khusus; Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usahayang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi; Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usahayang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi diwilayah izin usahapertambangan khusus;Halaman 15 dari 26 Putusan

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Pgp.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usahapertambangan khusus; Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usahayang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi; Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usahayang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi diwilayah izin usahapertambangan khusus; Bahwa penambangan adalah

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI WINARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN), IPR (IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT) Atau IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa ia Terdakwa EDI WINARTO pada hari Sabtu tanggal 29 April2017 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanApril 2017, bertempat di Dusun Kedasri, Desa Karangrejo, KecamatanBlimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, MelakukanUsaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK

penambangan tersebut dibantu olehkaryawannya yaitu Saksi Lugi Samsu Hernanda selaku Checker tambang,dan Saksi Malik sebagai Operator Excavator; Dalam melakukan kegiatan penambangan Terdakwa menggunakan 1(satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu warna merah type PC2005 yang Terdakwa sewa dari Suprapto; Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpadilengkapi dengan perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), jinPertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

Sus/2018/PN BywBahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan usaha penambangantanah urug yang tidak dilengkapi dengan IUP, IPR, dan IUPK berdasarkan laporandari masyarakat;Bahwa pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buahbuku nota catatan pembelian, 1 (satu) buah ballpoint dan 1 (satu) unitbackhoe/ekscavator merk KOMATSU type PC 2005 warna merah;Bahwa benar usaha penambangan tanah urug yang

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukantahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan diwilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menyatakan Terdakwa EDI WINARTO tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKANHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN BywUSAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN),IPR (IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT) Atau IUPK (IZIN USAHAPERTAMBANGAN KHUSUS) ;2.

Menyatakan terdakwa IMAM TOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) ATAU IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS; 2.

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3).

Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3).

PerseoranganMenimbang, bahwa terhadap IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusussesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan olehMenteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatursebagai berikut:1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)dilakukan

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28;2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badanusaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milikNegara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta;173) Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalammendapatkan IUPK;4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untukmendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang

atau Izin Usaha Pertambangan Khusus oleh MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dengan demikian unsur yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3).

Menyatakan Terdakwa Franky Bin Iskandar Johan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Bangka atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum PengadilanNegeri Sungailiat, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 08.00wib, saksi MARADONA (anggota Polri) mendapatkan informasi

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi;2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat(3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);Ad1 setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPKOperasi

Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelahselesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatanoperasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa sebagai buruh harian dan Terdakwa bukanpemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwayang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa.

Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akanditentukan kemudian setelah selurun unsur materil dalam dakwaandipertimbangkan nantinya;Ad2 yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal105 ayat (1)

, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (3) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkanPemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarangmelakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidakmemiliki IUP, IPR, atau IUPK;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) UndangundangNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkanBadan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksudmenjual mineral