• September 2022, alamat Kantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;

Untuk bertindak Sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Debitor (IVAN ARIE SUSTIAWAN);

1. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit IVAN ARIE SUSTIAWAN (Dalam Pailit);
2. Menetapkan biaya Kepalitan

• Pasal 8 ayat (4)UndangUndang Kepalitan dan PKPU telah terpenuhi;1.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah dapat dibuktikansecara sederhana, bahwasanya Termohon Pailit mempunyaikewajiban hutang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dandapat ditagih, dan selain itu Termohon Pailit juga mempunyai 3 (tiga)Kreditur lain, dengan demikian Termohon Pailit demi hukum harusdinyatakan "Pailit" dengan segala akibat hukumnya, sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

• Oleh karena adanya ketidakpastian hukum yang PENGGUGAT alami dalamPerkara Kepailitan No. 10/2008, PENGGUGAT berupaya untuk memperolehinformasi dan kejelasan mengenai keadaan harta pailit PT APN (Dalam Pailit) kepadaHakim Pengawas Perkara Kepalitan No. 10/2008, melalui Surat Law Firm FransWinarta & Partners No.: 0410/FWP/JHKSRNA/IX/12 tanggal 26 September 2012,Hal.: Permohonan Informasi Laporan Kurator PT Abdi Persada Nusantara (DalamPailit) dalam Perkara Kepailitan No. 10/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby

• Bahwa sesuai pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkaraNo. 18/PUUV1/2008 tanggal 23 Oktober 2008 menyebutkan bahwa hakburuh dalam masalah kepailitan tersebut harus didahulukan akan tetapi dibawah hak kreditur separatis, fee kurator dan biaya kepalitan. Oleh karenaitu Pemohon Kasasi sebagai pemegang jaminan atas obyek lelangmempunyai hak didahulukan dibandingkan dengan hak buruh (paraTermohon Kasasi).f.

• bertujuan untukmemperoleh pemenuhan kewajiban dariharta pailit dan perkaranya sedangberjalan gugur demi hukum = dengandiucapkannya putusan pailit terhadapdebitur;Menimbang, bahwa atas ekespsi dari Tergugat danTergugat II tersebut, Penggugat di dalam repliknya telahmenyatakan bahwa : Penggugat didalam repliknya menyatakanbahwa "gugatan Penggugat berdasar pada adanya wanprestasiTergugat yang berdasar pada hukum BW sedangkan putusanpailit Tergugat merupakan produk hukum yang berdasar padaUndangundang~ kepalitan

• Menetapkan biaya Kepalitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;7. Menghukum Debitor/Termohon PKPU (PT. Logamindo Persada) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• ., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.0315tertanggal 18 Januari 2012 alamat Jalan Pal Merah Utara Nomor 28 BJakarta Barat11480, sebagai Pengurus dalam Proses PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Tunggal Yudi SawnillPlywood dan sebagai Kurator dalam Proses Kepailitan Termohon PKPUPT Tunggal Yudi Sawmill Plywood;Menyatakan biaya kepalitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkankemudian setelah proses kepailitan berakhir

• Nomor M.09.HT.05.10 Tahun1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus,Pengurusan dalam rangka kepalitan yang berakhir dengan perdamaian,dengan perhitungan sebagai berikut : 6% x Rp. 50.000.000.000,00 Rp. 3.000.000.000,00 ;45% xRp. 84.894.080.000,00 Rp. 3.820.233.600,00 ;Sub total (iii) Ro. 6.820.233.600,00 ;Total (i + ii + iii) Rp. 8.330.275.360,00 ;Sehingga total biaya kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator adalah sebesarRp. 8.330.275.360,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh

• disepakatidalamperdamaian, maka dalam putusan yang mengakhiri PenundaanKewajibanPembayaran Utang (PKPU), debitor dinyatakan pailit;Hal 26 dari 28 hal.Putusan No.39/Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.adalah merupakan kelanjutan dari perkara Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU);Menimbang, bahwa apabila Debitor dinyatakan pailit, maka demihukum terbuka kesempatan bagi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagaikreditor;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal229 ayat (3) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan

• tuntutan hukum di Pengadilanterhadap Debitur sejauh bertujuan untukmemperoleh pemenuhan kewajiban dariharta pailit dan perkaranya sedang berjalangugur demi hukum dengan diucapkannyaputusan pailit terhadap debitur;Menimbang, bahwa atas ekespsi dari Tergugat danTergugat Il tersebut, Penggugat di dalam repliknya telahmenyatakan bahwa gugatan Penggugat berdasar pada adanyawanprestasi Tergugat yang berdasar pada hukum BW sedangkanputusan pailit Tergugat merupakan produk hukum yang berdasarpada Undangundang kepalitan

• Pasal 225ayat (3) UndangUndang No.37, tahun 2004 tentang Kepalitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundangan lainnya yangbersangkutan ;Hal 21 dari 23 Hal Putusan Perkara Niaga No. 08/Pdt.SusPKPU/2017/PN. Niaga SmgMENGADILI:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Termohon PKPU ;Dalam Pokok Perkara :. Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU ;.

• pemberesan Kurator, atau dalam kata lain PT.Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit) demi hukum telah kehilanganhakhaknya dalam mengurus asset perusahaan, seluruh asset perusahaanmasuk dalam Boedel Pailit, dan demi hukum yang berhak mengurus danmembereskannya adalah Tim Kurator ;Bahwa dari keterangan para Saksi tersebut di atas, apakah keadaansebagaimana dimaksud di atas merupakan perbuatan pidana bagi ParaTerdakwa, untuk itu perlu dicermati bunyi Pasal 29 UndangUndang No.37Tahun 2004 tentang Kepalitan

• Tng.oleh karena itu pembayaran atas utang utang yang dibayarkan terlebihdahulu adalah utang utang yang telah terverifikasi;Bahwa menurut pendapat Ahli, kreditur kreditur yang dapatmenolak adanya PKPU berdasarkan UU Kepalitan dan PKPU hanyalahKreditur Separatis, dengan demikian kreditur lain sepanjang sebagianbesar menyetujui PKPU wajib mengikuti adanya PKPU;Bahwa menurut Ahli, pemanggilan kreditur dalam proses PKPUdiumumkan di koran agar masyarakat mengetahui adanya proses PKPU,dengan demikian semua

• Bahwa perangkat hukum dengan suatu undangundang yangmenentukan yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksuddi atas yang tersebut dalam Pasal 300 ayat (1) UUKPKPUadalah lebih tegas dan lebih tinggi tingkatan hukumnya dariketentuan terdahulunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepalitan,dimana penetapan perkara lain di bidang perniagaan tersebutdilakukan dengan peraturan pemerintah ;B. KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN INTERVENSI :1.

  Dalam hal ini, Judex Facti dalam penetapannya atasPermohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan Pemohon Intervensi II,telah salah menerapkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan yangmengatur Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailitharus diajukan oleh atau terhadap Kurator ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepalitan tersebut di atas,38Judex Facti seharusnya menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima, permohonan intervensi dari Pemohon

• pbemberesan harta pailitserta imbal jasa kurator dan termasuk dalam biaya kepailitan adalahbiaya surat menyurat, biaya iklan surat kabar, biaya jasa penilai sertabiaya lelang;19.Bahwa apa yang Termohon Keberatan tuangkan dalam DaftarPembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Woerjanto Widjaja (DalamPailit) tertanggal 8 September 2020 yang mana dalam hal tersebut sudahsesuai prosedur, hal tersebut sejalan dengan isi pasal 191 Undangundag No. 37 tahun 2004 tentang Kepailian dan PKPU bahwa "semuabiaya kepalitan

  Pdt.SusPailit/2019/PN.Smglainnya, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diatur dalampasal 98 Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU yang berbunyi :sejak mulai pengangkatannya, kurator kurator harus melaksanakansemua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semuasurat, dokumen uang, perhiasan efek dan surat berharga lainnya denganmemberikan tanda terima;20 Bahwa ketentuan Pasal 191 Undangundag No. 37 tahun 2004 tentang211.Kepailian dan PKPU bahwa semua biaya kepalitan

• ;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena yang dimaksud dalam Pasal 73ayat (1) UU Kepalitan dan PKPU adalah terhadap seluruh tindakan kurator, makaGugatan seharusnya diajukan oleh Tim Kurator bukan hanya diajukan olehTermohon Kasasi seorang diri padahal tidak ada pemberian kuasa dari anggota TimKurator lainnya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan demikian keberatankeberatankasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan hukumsehingga Putusan Sela Pengadilan

• ALASAN PENOLAKAN KETIGA: TIDAK TERPENUHINYA UNSURUNSURUNTUK PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG27.Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (UU Kepalitan dan PKPU), maka terdapat persyaratanpersyaratan agar suatu permohonan PKPU dapat diterima.

• Cipta Artha Graha Mulia (Dalam Pailit);

• Menetapkan biaya Kepalitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

4. Menghukum Debitor/Termohon PKPU (PT. Cipta Artha Graha Mulia) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Selaku Tim Kurator PT Pacific Global Utama (Dalam Pailit) dalam Proses Kepailitan ini;

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada sidang-sidang yang telah ditentukan;
2. Menetapkan biaya kepalitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar

• Judex Facti telah keliru memberikan pertimbangan mengenai Norma hukum tersebut tidak adil karena tidak merata untuk kepeXtingankreditur;kepalitan dan PKPU hanyaPenggugat selaku kurator danmengenai norma hukum yang pgpajak dan menentukan besarnyaNajak seSsuai dengan peraturan perundangang perpajakan;Al, waktu dan tempat rapat kreditur untukWakan pencocokan piutang;xaggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayataruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari;Pasal 15Semua kreditur