Ditemukan 52 data
78 — 30
Pasol 64 ayat (1) KUHP.ATAUKeduaBahwa mereka Terdakwa selaku anggota Direksi PT. BPR MustikaUtama Kendari dengan jabatan Direktur Utama, dan Terdakwa II selaku anggotaDireksi PT.
Terbanding/Penggugat : ZAINAL ARIFIN NOOR
Turut Terbanding/Tergugat II : WENDI
44 — 30
Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapatdikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapatdikenakan Pasol 1365 KUHPerdata, maka unsurunsur dari Pasal 1365tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yangtidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihok penggugat, maka olehhukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut."
75 — 30
Trka ac Z 3B awe Cig Weg Sed Gls Har oy IIS baat NS GG pasol 4 3 ery ee eyateLES or ow tea wt 47 . .Ly) eis th ed of ig dh oh ei gag S35 be ei447 G we OL, ee . i ve % J 228 oR tae WsOo e A ee BN bs ffs (Sas slindg Ye 091 IgilS O19 3x 3 a L sewl sist SY Sly IgleiArtinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
90 — 34
(Nark otik a) Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Jo Pasol 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.ATAUKEDUABahwa Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YUUL AMRIbersamasama dengan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIARdan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL ( masingmasing Terdakwa
105 — 51
menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undanaundang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 1 Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulaiberlakunya Undangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal $Vndang UMtaug Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlakuyaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasol
MUHAMAD ASEP ANSORI
Tergugat:
PT. DIPO STAR FINANCE
111 — 64
Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970khususnya memori penjelasan Pasol tersebut.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut :Itewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase;Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksadan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonpensi.Melepaskan
71 — 28
menyatakan: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai,jaminanfiditsia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaanlainnya, DAPAT MENGEKSEKUSI HAKNYA SEOLAHOLAH TIDAK TERJADIKEPAILLITAN ; Pasal 57 Ayat (1) menyatakan :Jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) BERAKHIRDEMI HUKUM PADA SAAT KEPAILITAN DIAKHIRI LEBIH CEPAT ATAUPADA SAAT DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasol
104 — 45
SE.005/KE/III/2009 tanggal 12 Maret 2009).Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai simpanan yang dijamin LembagaPenjamin Simpanan (LPS) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah iniadalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)yang dikutip sebagai berikut :" Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yangsemula berdasarkan Pasol 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2004 tentang Lembaga Penjamin
64 — 26
Namun , untuk kepentingan perseroan,Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili olehAnggota Direksi Tertentu;Bahwa Dalam Ketentuan Pada Pasol 98 UU No : 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas Sebagaimana Tersebut Diatas, Telah Jelas sebagai"Konsekwensi Hukum mengenai siapasiapa yang berhak mewakiliTergugat sebagai Badan Hukum ( Recht Person ) di Dalam Proses BeracaraDi Pengadilan.
78 — 41
Siman (Legal Mandatorysebagaimana ketentuan Pasol 123 HIR ) dan bukan pemilik dari tanah aquo, dimana penguasaan Penggugat atas tanah seluas 4.000 M2 a quoHal 62 Put. No. 696/ Pdt/2017/PT.DKIadalah penguasaan tanpa hak karena belum adanya peralihan kepemilikantanah seluas 4.000 M2 dari Nasihun bin H.
SAUT BENHARD, SH.
Terdakwa:
JONGER SIMBOLON Alias Op. RIRIS
89 — 38
Stop... pasol (ju...ju...stop...hentikanitu) dan saksi Manarsar Simbolon Alias Opung Ni Sidos mencabut pagaryang dipasangnya sebelumnya ;Adapun tujuannya saksi, terdakwa, Torus Simbolon Alias Ama Jupri AliasOp.
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 104
Hal ini berdasarkan Pasal 43 Undang UndangNomor : 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pemangunanuntuk Kepentingan Umum dan Pasal 100 ayat (1) PeraturanPresiden tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Pasal 43 UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaantanah bagi Pemangunan untuk Kepentingan Umum berbunyidemikian :Pada saat peloksanOon pemberian GQDtl Kerugian dan PelepasanHok sebagaimana dimaksud dalam PasOl 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan