Lingkungan Hidup ; Bahwa setelah melihat titik koordinat dan melihat ramburambu peringatanterdapat 700 (tujuh ratus) pal batas yang dibuat dari lokasi penebangan, dimanabatas tersebut sudah ada sejak lama sehingga menjadi petunjuk bahwa pohon yangditebang oleh terdakwa termasuk dalam kawasan PT.INHUTANI ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenebang maupun mengangkut kayu yang berada dalam kawasan inhutani; Bahwa Terdakwa menggunakan mobil truk dengan nomor polisi DD 9976 PAuntuk

kewenangan tersebut memiliki dua sifat, yaknikewenangan yang bersifat atributif dan yang bersifat distributif.Menimbang bahwa organisasi kerja dalam pengadaan barang dan jasapemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkanbahwa: Kuasa Pengguna Anggaran Pada Pelaksanaan APBD yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk

DalamKonvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semulaberkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat DalamRekonvensi;Menimbang, bahwa segala apaapa yang telah dipertimbangkan didalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalampertimbangan pada bagian rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentangnafkah lampau dari tahun 2019, nafkah iddah Penggugat Dalam RekonvensiHalaman 33 dari 44 hlm Putusan Nomor. 1235/Padt.G/2020/PAuntuk

Nomor : 130/1209/01/2018 tanggal 22Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Lampung nomor130/0188/01/2018 dan Penunjukan Sekretaris Daerah KabupatenLampung Utara sebagai Pelaksana Harian Bupati Lampung Utara.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Perubahan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang StandarDan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan JasaKonsultansi Pasal 1 angka 2 yaitu Kuasa Pengguna Anggaran yangselanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PAuntuk

Dinas KesehatanKabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawatponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawatponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawatimencairkan ganti uang persediaan (GUUP) yang diajukan ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yangdiajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PAuntuk

Keuangan di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia, pada :e Pasal 1 ayat (6) yang = menyatakanBendahara pengeluaran adalah personelHalaman 25 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGPolri yang diangkat oleh Kapolri yangbertugas untuk menerima, menyimpan,membayar atau menyerahkanmenyelenggarakan ketatausahaan, danmempertanggung jawabkan uang yangberada dalam pengelolaannya.Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan PejabatPenandatangan SPM adalah pejabat yangdiberi kewenangan oleh PA atau Kuasa PAuntuk

22 Tahun 2011 tentang AdministrasiPertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia, pada :e Pasal 1 ayat (6) yang = menyatakanBendahara pengeluaran adalah personelPolri yang diangkat oleh Kapolri yangbertugas untuk menerima, menyimpan,membayar atau menyerahkanmenyelenggarakan ketatausahaan, danmempertanggung jawabkan uang yangberada dalam pengelolaannya.e Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan PejabatPenandatangan SPM adalah pejabat yangdiberi kewenangan oleh PA atau Kuasa PAuntuk

Nomor24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 20, surat tandabukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU PAuntuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuanrumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan;In casu, pemilik sertifikat dan yang menguasai tanah dalam perkaraini adalah Tergugat Il Intervensi1, sebagai pemilik sah sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut

Salah satu isidalam surat tersebut ialah tentang permohonan persetujuan kepada PAuntuk dilakukan penunjukan langsung berdasarkan ketentuan dalamPerpres 54/2010 pasal 84 ayat 6 yang menyatakan bahwa: "Dalam halPelelangan/SeleksiPemilinan Langsung ulang gagal, Kelompok KerjaHalaman 124 dari 236 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.MndULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuanPA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, danakuntabilitas, dengan ketentuan

Mengingatpekerjann tersebut hanya 3 (tiga) hari kalender dan sudah mendekati batas akhirtahun anggaran maka seharusnya pokja ULP memberikan masukan kepadaPPK/PA untuk meninjau kembali waktu pelaksanann tersebut.Bahwa benar Setelah lelang pertama dan kedua gagal, pokja menyampaikanpemberitahuan kepada PA melalui surat nomor 72/ULPMinsel/XIl/2013 tanggal 24Desember 2013 rihal pemberitahuan tentang permohonan persetujuan kepada PAuntuk dilakukan Penunjukan Langsung.

Mengingatpekerjann tersebut hanya 3 (tiga) hari kalender dan sudah mendekati batas akhirtahun anggaran maka seharusnya pokja ULP memberikan masukan kepadaPPK/PA untuk meninjau kembali waktu pelaksanann tersebut.Bahwa benar Setelah lelang pertama dan kedua gagal, pokja menyampaikanpemberitahuan kepada PA melalui surat nomor 72/ULPMinsel/XIl/2013 tanggal 24Desember 2013 prihal pemberitahuan tentang permohonan persetujuan kepada PAuntuk dilakukan Penunjukan Langsung.

pengeluaran membukukan dalam buku register SPJpenyerahan ke BPP, lalu BPP membukukan dalam buku perincian pengeluaran per pasaldan buku kas pembantu juga register penyerahan ke pihak ketiga, dalam hal ini pihakketiga tidak pernah menerima pembayaran langsung dari terdakwa DODI MULYADIBIN DUDI RUSADI sebagai Bendahara pengeluaran melainkan diterima oleh saksiAsep sebagai PPTK selanjutnya terdakwa DODI MULYADI BIN DUDI RUSADIselaku bendahara Pengeluaran membuat SPP LS, untuk diajukan kepada KPA / PAuntuk

Hal tersebut dikarenakan kedudukanTergugat Il adalah sebagai salah satu Pejabat Pengelola Keuangan RumahSakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang yaitu Kuasa PenggunaAnggaran, dimana berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 poin8 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yangselanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan, oleh karena

IndonesiaNomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman PengadaanJasa Konstruksi Melalui Penyedia (Selanjutnya disebut PERMENPUPR No.14/2020):Pasal 1 angka (7) diatur bahwa:Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalahpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggarankementerian negara/lembaga atau perangkat daerah.Pasal 1 angka (8) diatur bahwa:Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebutKPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PAuntuk

., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), maka diterbikan SPM Nomor : 00027/SPMLS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PAuntuk ditandatangani.

Setelah dokumenpembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M.YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), maka diterbikan SPM Nomor : 00027/SPMLS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PAuntuk ditandatangani.

penawaran penyedia yangmasuk bagi yang memenuhi persyaratan (teknis danadministrasi) dilanjutkan dengan kualifikasi dan negosiasi hargaberdasarkan dari urutan tertinggi.Panitia mengusulkan kepada pengguna anggaran untukditetapkan oleh PAPanitia mengumumkan hasil seleksi Jlangsung setelahmemperoleh penetapan dari pengguna anggaran denganmemberikan masa sanggahan 5 (lima) hari kerja.Setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan, panitiamembuat laporan hasil pengadaan selesai langsung kepada PAuntuk

Karena secara riil Sesuai dengan data dan fakta yang telahdimuat dalam pertimbangan Judex Facti sebelumnya, sesungguhnya semuakegiatan tersebut sudah PEMOHON KASASI laksanakan sesuai denganprosedur yang berlaku, yaitu menurut kebutuhan kurikulum dan kalenderakademik AKPER, tetapi secara administrasi saja yang tidak dapatPEMOHON KASASI buktikan, karena adanya penolakan dari KPA dan PAuntuk mengakui kegiatan yang secara konkrit telan Pemohon Kasasilaksanakan dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar

Karya Nusantara mempunyai hak dan kewajiban untuk:a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denganharga yang telah ditentukan dalam kontrak:b. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PAuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuankontrak:c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA:d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak:e. memberikan keteranganketerangan

Agus Subiyanto juga selaku PAuntuk kegiatan / proyek lain;Bahwa benar Saksi sudah meneliti persyaratan administrative dalampengajuan pencairan anggaran dalam SPP dan SPM;Bahwa benar dalam surat pernyataan tanggung jawab adalah saksi AgusSubiyanto selaku PA;Bahwa benar Sekda tidak ditembusi terkait anggaran;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapannyaSaksi DENY DIAN SARASWATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi sebagai

Agus Subiyanto juga selaku PAuntuk kegiatan / proyek lain;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapannya ;Saksi DRS, AGUS SUBIYANTO, MA, dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :~ Bahwa benar saksi selaku PA yang telah menandatangani kontrak Nomor :050/PA/572/401.206/2012 tanggal 08 Oktober 2012 bersama dengan terdakwaMaryani, ST selaku Direktur CV.Peta Connas Consultant untuk kegiatan JasaKonsultansi Penyusunan dokumen DED Pembangunan Embung PilangbangoKota

S.Pd Binti ANDI SANDRANG DAENGTERRU menyerahkan proposal pengajuan proyek pengadaan white board yangsudah diparaf yang bersangkutan kemudian saksi menandatangani proposaltersebut yang ditujukan kepada Gubernur selanjutnya dibuat RKA (RencanaKegiatan Anggaran) yang dibuat oleh bidang Sapras dan ditandatangani oleh PAuntuk dibahas di Rapat Panggar kemudian saksi memerintahkan kepada kepalakepala bidang untuk menghadiri rapat pembahasan anggaran di Setkab PPUkemudian setelah menghadiri rapat tersebut

Terdakwa mendapatkan laporan dari Suleman perihal adanya dana bantuankeuangan provinsi yang masuk ke DPA Dinas Pendidikan untuk pengadaaninteractive Whiteboard, kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada PAuntuk dapat ditindaklanjuti oleh PA ;b. Selanjutnya terdakwa pernah diberikan brosur mengenai Interactive Whiteboard,kemudian terdakwa memerintahkan Tukiyo untuk berkoordinasi dengan PA agardapat menindaklanjuti perihal pengadaan Interactive Whiteboard ;c.

/PN Pag.Bahwa Saksi tidak terlibat tapi ada perbincangan dari Kepala Dina sebagai PAuntuk merekomendasikan CV.Athaya;Bahwaalasannya adalah karena perusahan tersebut masih baru dan belumada dapat pekerjaan dan perusahaan lain sudah ada yang dapat pekerjaan;Bahwasebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan pertemuan pertama kalipada waktu Aanwijzing dan minta tanda tangan kontrak pada PPK yaituterdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pekerjaan tersebut di Sub Kontrakan;Bahwayang menyusun HPS adalah terdakwa

., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), maka diterbikan SPM Nomor : 00027/SPMLS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PAuntuk ditandatangani.

Setelah dokumenpembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M.YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat PenatausahaanHalaman 72 dari 215 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrKeuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00027/SPMLS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PAuntuk ditandatangani.

Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lainPenggunaAPBN/APBD.2) KuasaPengguna Anggaran (KPA), yaitu Pejabat yang ditetapkan oleh PAuntuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD.3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.4) Unit Layanan Pengadaan (ULP), yaitu unit organisasi K/L/D/I yangberfungsi melaksanakan