Bahwa tidak benar Penggugat melayangkan keberatan atas kesengajaanpelanggaran yang dilakukan Panitia Pemiihan Desa Ombe Baru, khususnyaKPPS XI. Yang benar Penggugat tanggal 7 dan 9 Desember 2016mengajukan keberatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa serta Panitia Pemilihan Kabupaten terkait dengankeberatan atas peristiwa di TPS IX dan VIl, sehingga patut dan layakmenurut hukum dalil gugatan ini dikesampingkan;9.

Terjadinya sengketa pemiihan tidaklahmenghalangi penetapan suara terbanyak maupun penetapan calon kepaladesa terpilih, sebab sifat norma yang terdapat dalam penyelesaian sengketamerupakan aturan yang bersifat vagenorm atau samar, yang tidak bersifatmenghalangi adanya penetapan calon terpilih.

Dengan mengingat proses pemiihan pimpinan DPDtunduk pada rezim hukum UndangUndang No. 17 Tahun2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPD, dan bukanUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan);Diktum petitum yang dimohonkan sebagaimana tersebut di atasjelas menyiratkan suatu kehendak supaya Mahkamah Agung RIsebagai lembaga yudisial yang memegang kekuasaan di bidangkehakiman untuk mengintervensi DPD RI sebagai lembagapolitik yang merepresentasikan keterwakilan daerah provinsi

Putusan Nomor 32 P/HUM/201722.23.24.29.sekaligus dilakukan perubahan tatib baru denganmenghilangkan pasalpasal yang dipermasalahkan;Bahwa walaupun menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun2011 tentang Hak Uji Materiil kKetentuan Peraturan DPD RI No. 1Tahun 2017 tentang Tata Tertib masih hidup dan berlaku,namun untuk kesempurnaan dasar hukum pemiihan, kemudianSidang Paripurna lanjutan tersebut mengusulkan agar pemilihandiulang berdasarkan Peraturan Tata Tertib No. 3 Tahun 2017tentang Tata Tertib.

Pid.SusPemilu /2014/PN Dps1212HALIFAH, IBU MARIANI, PAK NAWAWI dan saksi sendiri dan seoranglagi yang saksi lupa namanya ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota KPPS 27adalah mengurus / mendata pemilih yang dating ke TPS untukmelakukan pencoblosan baik dengan menggunakan FORMULIR C6maupun dengan menggunakan KTP ; Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah pemilin yang melakukanpemilinan di TPS 27 namun sesuai dengan catatan yang ada bahwatersangka AFAN ADI SAPUTRA dan NASAR BASLUM tercatatmelakukan pemiihan

2003 tentang Pemilu), dan ; 2 UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah; b Bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia kemudian, telahdilakukan sejumlah perubahan peraturan perundangundangan, yangterkait dengan pemilihan umum Gubermur dan Wakil Gubernur sertatugas dan kewenangan DPRD dan DPRP dalam pemilihan umum tersebut;c Bahwa terhadap ketentuan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003tersebut diatas sudah diganti dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemiihan

Gubermur Papua; b Bahwa Pasal 7 angka (1) huruf a UU OTSUSPAPUA yang dihapus tersebut berbunyi DPRP mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur danWakil Gubernur.c Bahwa dengan dicabutnya Pasal 7 huruf a UUOTSUS PAPUA, maka kewenangan DPRP dalampenyelenggaraan PILGUB PROVINSI PAPUA,sudah diakhiri, sehingga tidak perlu terlibat dalamaspek apapun dalam rangka PILGUB PROVINSIPAPUA tersebut; d Bahwa selanjutnya mengenai Pemilihan Gubernurdan wakil Gubernur Provinsi Papuadiselenggarakan oleh Komisi Pemiihan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 5. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 6.

Justru tindakantindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanadinyatakan dalam surat dakwaan nyatanyata rangkaian tindakan yangsesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Keppres No. 80Tahun 2003 yang mengatur :(3) Prosedur pemiihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnyadengan metoda pemilihan langsung meliputi :a. Pengumuman pemilihan langsung ;b.

No. 979 K/Pid.Sus/2010Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 yangmengatur sebagai berikut :(3) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasalainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :a.bc.d = 2o 9=Pengumuman pemiihan langsung;. Pengambilan dokumen prakualifikasi;Pemasukan dokurnen prakualifikasi.

;Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan UmumProvinsi Banten Nomor 016/Kpts/KPUProv015/Tahun 2011 tanggal 29Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengansusunan:1. Ketua : Tatik, S.Pd., M.M;2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu, S.Pd;3.

Anggota yaitu : Roni Andrian, S.T, lbramsyah, A.md, DanangArief S. ; Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan UmumProvinsi Banten Nomor 016/Kpts/KPUProv015/Tahun 2011 tanggal 29Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengansusunan:1. Ketua : Tatik, S.Pd., M.M;2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu, S.Pd;3.

/PTUN.SRGdilaporkan oleh Penggugat kepada Panwas Desa Cirangkong KecamatanPetir Kabupaten Serang di Kantor Kecamatan Petir Kabupaten Serangpada hari Senin tanggal 04 November 2019 pukul 09.00 WIB danselanjutnya ditindaklanjuti secara tertulls pada hari Rabu tanggal 06November 2019 kepada Panwas.Bahwa atas laporan yang tetah dilaporkan kepada Panwas, Penggugatselalu. aktif menanyakan tindak lanjut penyelesaian atas laporanpelanggaran tersebut kepada Panwas dan Camat Kecamatan Petirselaku Panitia Pemiihan

Peraturan Universitas Airlangga No. 18/J03/SAU/HK/2005 tanggal 9Nopember 2005 tentang Tatacara Pemiihan Calon Rektor UniversitasAirlangga;f.

Pemerintahan Daerah ; Bahwa menurut Ahli Hukum Tua adalah sebutan lain dari Kepala Desasebagaimana dimaksud Undang undang Tentang Otonomi Daerah danUndang undang Tentang Desa, berada didesa, dipilih langsung olehrakyat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota ; Bahwa menurut Ahli proses pengangkatan Hukum Tua sama seperti prosespengangkatan Kepala Desa, diawali dengan diadakannya pemilihan secaralangsung, dipilih rakyat berdasarkan suara terbanyak dan terpilih menjadiKepala Desa kemudian Panitia Pemiihan

pemilihan calon anggota legislatif berubah, dalam hal inisuara pada calon anggota legislatif nomor urut 5 (lima) dari Partai Golkar atas namaFahruddin Rangga, dimana terdakwa memiliki beban psikologis yaitu trauma kalauisterinya yang merupakan seorang guru atau PNS pada Pemerintah KabupatenTakalar akan dipindahkan lagi ke daerah atau pulau terpencil, karena FahruddinRangga merupakan adik kandung dari Bupati Takalar yang pernah memutasi ataumemindahkan isteri terdakwa ke daerah terpencil pada saat pemiihan

Tahun 2013 tentang pedomanpelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD sebagai peraturan yang merupakan satukesatuan dengan UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemiihan Umum DPR, DPRD danDPD;Menimbang, bahwa unsur peserta kampanye pemilu menunjuk kepada subjekhukum yaitu siapa saja dalam hal ini tidak terkecuali lakilaki dan perempuan yang jelasnyakepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;29Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tundukpada

SuratPenetapan Komisi Pemiihan Umum (KPU) ini diperkuat dengan PetikanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tentangPenetapan Penggugat, Anggota DPR dalam keanggotaan MajelisPermusyawatan Rakyat Masa Jabatan Tahun 20142019;13.Bahwa atas dasar perbedaan data perolehan suara antara Komisi PemilihanUmum dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Propinsi NTT, DPD PDIP melaluiSurat Nomor : 0850/EX/DPDNTT/NV/2014, Nomor : 0851/EX/DPDNTT/NV/2014, Nomor : 0852/EX/DPDNTT/2014 mengajukan Keberatan

Panitia Pengadaan menyerahkan dokumen asli pemiihan PenyediaBarang/Jasa kepada PA/KPA.k. ULP menympan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa. membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepadaMenteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.Pada tahun 2012 ada sebanyak 3 (tiga) kali pengadaan barang / jasa yangdiakukan di RSU Dr.FL.Tobing Sibolga masingmasing :a.

KARTIKA sebagaianggota.Saksi menerangkan adapun yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah SakitUmum Dr.FL.Tobing Sibolga TA. 2012 adalah :a. menyusunrencana pemiihan penyediaan barang/jasa.b. menetapkan dokumen pengadaan.Cc. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di websiteK/L/D/I masingmasing dan di Portal Pengadaan Nasional.e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

Downlad dokumen pemiihan dan kualifikasi pada tanggal 09Oktober 2012 mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 15 Oktober 2012pukul 16.00 WIB.c. Penjelasan Dokumen Lelang pada tgl 12 Oktober 2012 mulai pukul10.00 12.00 WIB.d. Uplad dokumen penawaran dan kualifikasi pada tanggal 13 Oktober2012 pukul 16.00 sampai dengan 15 Oktober 2012 pukul 16.00 WIB.e.

Pertambahan Nilai (PPN); danb. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyediamaksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.Penjelasan Pasal 66 ayat (5) huruf b Perpres 54 Tahun 2010 menjelaskanbahwa biaya overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan dankesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak. ahwa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah : asal 57 ayat (1) c Perpres 54 Tahun 2010 menguraikan proses PelelanganUmum untuk pemiihan

juga berlaku untuk pengenaanpajak terhadap nilai yang ada. ahwa Perihal pihak yang menandatangani kontrak, Pasal 86 ayat (5) dan (6)Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan : Pihak yang berwenang menandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalahDireksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran DasarPenyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturanperundangundangan; ahwa Perihal Surat Pesanan (SP), Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 (TataCara Pemiihan

(empat puluh tignrnithih limo rnhkhrt rrininh Ainnl AnilalLannalan / CwhWtf nan lann TTbersumber dari dana APBK tahun 2012 kegiatan Pemiihan Ewakil Bupati Aceh Tenggara.

(lima juta etribu rupiah) tidak dilakukan penyewaan kepada PihCV HALIM JAYA Sesuai dengan RKA dan RAB ANDIKHA selaku Bendahara.4.SPPD (perjalanan dinas keluar daerah) untukpemilihan qubernur Aceh sejumlah Rp 43.025.00(2012 kegiatan Pemiihan Bupati dan wakil ButTenggara.Bahwa benar tanda penerimaan pembayaran uang Sewa Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desember 2011Rp. 74.400.000.

SPPD (perjalanan dinas keluar daerah) untukpemilinan gubernur Aceh sejumlah Rp 438.025.00(puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Tidak DilakFiktif dan uang dari SPPD Fitkif tersebut digabungk:Perincian aliran dana yang bersumber dari dana Af2012 kegiatan Pemiihan Bupati dan wakil ButTenggara.Menimbang, bahwa tanda penerimaan pembayaran uekendaraan Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desensejumlah Rp. 74.400.000.

SPPD (perjalanan dinas keluar daerah) untulpemilinan gubernur Aceh sejumlah Rp 43.025.00(puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Tidak DilabFiktif dan uang dari SPPD Fitkif tersebut digabungk:Perincian aliran dana yang bersumber dari dana Af2012 kegiatan Pemiihan Bupati dan wakil ButTenggara.Menimbang, bahwa tanda penerimaan pembayaran uekendaraan Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desensejumlah Rp. 74.400.000.

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemiihan ;4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansiberwenang ; 222 22222 2a nnn nnn nnn eeeHalaman 70 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDGMenimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan Musyawarah Nagari dan WaliNagari, diatur kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan yaitu :1.

seluruh pertimbanganpertimbangan hukum diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh rangkaianrangkaian peristiwa hukumsampai adanya kehendak penerbitan objek sengketa yang dilakuakn Tergugat bertentangandengan peraturan perundanundangan khususnya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan Musyawarah Nagari dan WaliNagari dan AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdimana adanya dugaan politik uang yang dilakukan Penggugat pada pemiihan

(empat puluh tiga jutalima ribu rupiah) Tidak Dilaksanakan / Fiktif dan Uang Dari Stersebut digabungkan kepada Perincian aliran dana yang berstdana APBK tahun 2012 kegiatan Pemiihan Bupati dan wakil BtTenggara.

(empat puluh tigepuluh lima ribu rupiah) Tidak Dilaksanakan / Fiktif dan Uang LFitkif tersebut digabungkan kepada Perincian aliran dbersumber dari dana APBK tahun 2012 kegiatan Pemiihan &wakil Bupati Aceh Tenggara.Bahwa benar tanda penerimaan pembayaran uang Sewa Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desember 2011 sej74.400.000.

(empat puluh tigepuluh lima ribu rupiah) Tidak Dilaksanakan / Fiktif dan Uang LFitkif tersebut digabungkan kepada Perincian aliran dbersumber dari dana APBK tahun 2012 kegiatan Pemiihan &wakil Bupati Aceh Tenggara.Menimbang, bahwa tanda terima pembayaran uang sewa Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desember 2011 sej74.400.000.

(empat puluh tigepuluh lima ribu rupiah) Tidak Dilaksanakan / Fiktif dan Uang LFitkif tersebut digabungkan kepada Perincian aliran dbersumber dari dana APBK tahun 2012 kegiatan Pemiihan &wakil Bupati Aceh Tenggara.Menimbang, bahwa tanda terima pembayaran uang Sewa Roda 4 dan roda 2 Bulan November dan Desember 2011 sej= A AKRTK fnnr PR, eB es se es ee By ee es el ee ce ee MeGubernur Aceh Tanggal 20 Desember 2011, dan tanda terima peuang sewa kendaraan Roda 4 dan roda 2 Bulan Januari dan Febsejumlah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.139.PDT/2016/PT.BTNTentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tidak dikenaladanya PERWAKILAN dalam pemilinan Pengurus Komite Sekolah,sehingga hak suara setiap orang tua siswa seakan dibungkam dandirampas, dan apabila ternyata para PERWAKILAN dari masing masingkelas ditunjuk atau dipilin atas selera seseorang maka hal itu telah jelasmelanggar aturan yang ada.22.Bahwa dikarenakan tidak juga dilakukan pembenahan atas pemiihan

G/2018/PTUN.KdiAlosi Nasmuddin yag ditemui oleh Pj Kepala Desa Alosi mengatakandirinya sedang sakit, tetapi kami tetap menyampaikan bahwa akan adapertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono, namun sampai haripertemuan di rumah jabatan Kecamatan, Nasmuddin tetap tidak hadirdan sebelum pertemuan tersebut dimulai kami menghubungi Nasmuddinmelalui telepon dan merekam pembicaraan tersebut, Nasmuddinkemudian menyatakan mengundurkan diri dan dilanjutkan denganPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Panitia Pemiihan

Pemiihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi SutawesiSelatan Tahun 2012, yang diangkat oleh Bawaslu RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 418Kep Tahun2012 bertanggal 27 Juli 2012 tentang Penetapan Anggota PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam RangkaPemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan;Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/20162.