Dan masalah tapal batas wilayah tentunya BPNKabupaten Kampar sudah berkoordinasi dengan BPN Kota Pekanbaru.Karena Kantor Badan Pertanaan Nasional tiaptiap Kota atau Kabupatensudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalah adanya Perda KotaPekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlaku di Kota Pekanbaru,bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Tergugat membantah dalildalil Penggugat pada halaman 15 poin27 dan 28 dan 29. Dalildalil Penggugat terlalu mengadaada.

Karena Kantor Badan Pertanaan Nasionaltiaptiap Kota atau Kabupaten sudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalahadanya Perda Kota Pekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlakudi Kota Pekanbaru, bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV menolak dalildalil Penggugat padahalaman 16 poin 30 dan 31. Dalildalil Penggugat adalah dalildalil yangmengadaada.

Dan masalah tapal batas wilayah tentunya BPNKabupaten Kampar sudah berkoordinasi dengan BPN Kota Pekanbaru.Karena Kantor Badan Pertanaan Nasional tiaptiap Kota atau Kabupatensudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalah adanya Perda KotaPekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanya berlaku di Kota Pekanbaru,bukan di wilayah Kabupaten Kampar.Bahwa Turut Tergugat , Turut Tergugat IV menolak dalildalil Penggugatpada halaman 16 poin 30 dan 31. Dalildalil Penggugat adalah dalildalilyang mengadaada.

KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR ATR PERTANAAN KABUPATEN KARANGANYAR
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ.

Oleh karena itu proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.2102/Kel.Kranggan atas nama Tergugat adalah telah melalui tahaptahap pemeriksaan oleh Badan Pertanaan KotaSemarang dan telah sesuai dengan hukum.

tersebutsebagaimana fakta bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan hak yang sah atastanah sengketa, melainkan hanya sebatas informasi mengenai datadata fisikyang nilai akurasi hukumnya perlu dibuktikan lagi,sehingga buktibukti tersebutsudah sepatutnya dikesampingkan,sedangkan dasar kepemilikan yang dimiliki dan diakui oleh ParaPembanding/Para Tergugat atas tanah sengketa yaitu Akta Pengoperan danPenyerahan Hak (bukti TI.1 bukti TI.2, bukti TI.3 dan bukti TII.1) sama sekalibelum terdaftar secara sah di Pertanaan

PDM165/Siant/N.2.24/Ep.1/05/2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut: PRIMAIR : Bahwa mereka terdakwa 1 SUNAR dan terdakwa 2.SARBAINI ALSDENI, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul12.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanJanuari tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat diHuta IV Nagori Pertanaan Kecamatan Bandar KabupatenSimalungun atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeni Simalungun,sebagai orang yang melakukan

Sisiliawati Tanrim(dahulu Terlawan sekarang Pembanding), Richard Jauwerissa (semula Terlawan Il,sekarang Turut Terbanding), Kepala Badan Pertanaan Kota Ambon (dahulu disebutTerlawan Ill sekarang Turut Terbanding Il) dengan amar putusan Pelawan(Wilhelmus Jauwerissa) adalah pemilik atas tanah obyek sengketa/ obyek eksekusisebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No. 31 Sisa?

yang berkepentingan terhadap bidangbidang tanah yang menjadi obyeksengketa dalam wakiu 60 ( enam puluh ) hari dan apabila keberatan dimaksuddisampaikan lewat waktu tersebut tidak dapat dilayani.Menimbang oleh karena dalam waktu tersebut tidak ada keberatan daripihak pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini Para Penggugat,sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 28 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, sehingga Kantor Badan Pertanaan

Bahwa mendasari halhal tersebut diatas dan mengingatPasal 71 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KepalaBadan Pertanaan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun2011, maka permohonan pembatalan sertifikat Hak Miliktersebut setuju untuk dikabulkan.6.3. Bahwa walaupun Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSerang Nomor 660/600.13.36.04/XII/2012, tanggal 11 Desember2012, Perihal : Permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No.Halaman 46 dari 53 halaman.

Kepala Kantor Badan Pertanaan Nasional (BPN) Kota Padang beralamatdi Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat III;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa buktibukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2016,terdaftar pada Registrasi pengadilan Agama Padang nomor: 0000/ Pdt.G/ 2016/PA.Pdg tanggal O02 Agustus 2016 mengemukakan

Ketiganya Bersaudara Kandung)secara bersamasama telah mensertifikatkan Tanah Sengketa MilikPara Penggugat a quo dan pihak Badan Pertanaan Nasional (BPN)tidak pernah turun untuk meninjau dan mengukur Objek Tanah yangHalaman 8 dari 58 halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PN.Kdi.dimohonkan dan disertifikatkan oleh Para Tergugat a quo yangsekarang menjadi Objek Tanah Sengketa tersebut ;Bahwa adapun luas tanah milik Para Penggugat yang disertifikatkaninprosedural oleh Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat

Untuk mewakili yang kesemuanya parapenerima Kuasa beralamat pada Kantor Pertanaan Kabupaten Nagan Raya diKomplek perkatoran Suka Makmue Nagan Raya,baik bersamasama maupunsendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 April 2018, danHalaman 3 dari 59 PUTUSAN Nomor: 107/PDT/2018/PT BNAtelah didaftar dengan nomor W1UB/20/HK/0107/V/2018 tertangal 21 Mai 2018selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding III semula turut Tergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara

Karena Kantor Badan Pertanaan Nasional tiaptiapKota atau Kabupaten sudah ada di Propinsi Riau ini. Jadi masalahadanya Perda Kota Pekanbaru No 04 Tahun 2003 adalah hanyaberlaku di Kota Pekanbaru, bukan di wilayah Kabupaten Kampar.11. Bahwa Tergugat membantah dalildalil Penggugat pada halaman 15poin 27 dan 28 dan 29.

Karena KantorBadan Pertanaan Nasional tiaptiap Kota atau Kabupaten sudah ada diPropinsi Riau ini. Jadi masalah adanya Perda Kota Pekanbaru No 04Tahun 2003 adalah hanya berlaku di Kota Pekanbaru, bukan di wilayahKabupaten Kampar.10. Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV menolak dalildalil Penggugat padahalaman 16 poin 30 dan 31. Dalildalil Penggugat adalah dalildalil yangmengadaada. Karena Tergugat III, Tergugat !

Bahwa atas permohonan blokir dari Saudara Rivai Radiansyah Lubis, S.H. tersebuttelah dicatat oleh Kantor Pertanaan Kabupaten Badung dalam Buku Tanah ObjekSengketa tertanggal 28 April 2015 (vide Bukti T1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat dan dalilbantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pemeriksaan buktibukti surat dansaksi, serta kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat

Bahwa pencatatan peralihan hak (balik nama) karena lelang yangdilakukan oleh Terlawan Ill atas tanah Hak Milik Nomor : 67/Desa Plosrejotersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku, terutama telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.6.

kegiatan apapundiatas tanah terperkara sebab tanah tersebut adalah milik dari yang memberikansomasi /Almarhum Anwar Karnadi, akan tetapi pihak termohon banding/dahulupihak tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan meningkatkan kegiatannyadiatas tanah terperkara.Menimbang, bahwa demikian juga pihak pembanding/dahulu pihakpenggugat telah pernah melayangkan surat kepada Kantor Badan PertanahanNasional Kota Pekanbaru, meminta pemblokiran Sertifikast Hak Milik Nomor :3699/2009, akan tetapi pihak Badan Pertanaan

Atas nama Wahyudi Prasetyo , yangkeluarkan oleh Kantor Pertanaan Kabupaten Bondowoso, , telah sesuaidengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.3).Hal 32 dari 63 hal. Nomor 16573//Pdt.G/2017/PA.BdwFoto Copy Akta Jual Beli Nomor ; 83/2006, tertanggal 5 April 2006, antaraEMIN PAK MARSIYA Cs. (Selaku Penjual ) dengan WAHYUDI PRASETYO( selaku pembeli ) , seluas 260 m2.

Bahwa Klien kami selaku Tergugat I, melalui Klien kami Tergugat II, PadaTanggal 3 Maret 2014, pernah memberikan uang kepada Sekretaris Desadesa Rawakalong Bpk H.ARTA WIJAYA sebesar Rp.6.000.000 (Enamjuta Rupiah) untuk biaya pembuatan sertipikat, dengan bukti kwitansipenyerahan uang ternyata aparat desa tersebut tidak pernah memprosesuntuk dibuatkan seripikat kepada Badan Pertanahan Bogor (BPN)sampai sekarang ini sertipikat tidak pernah diproses dan diterbitkan olehPihak Badan Pertanaan Nasional Kabupaten

kegiatan apapundiatas tanah terperkara sebab tanah tersebut adalah milik dari yang memberikansomasi /Almarhum Anwar Karnadi, akan tetapi pihak termohon banding/dahulupihak tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan meningkatkan kegiatannyadiatas tanah terperkara.Menimbang, bahwa demikian juga pihak pembanding/dahulu pihakpenggugat telah pernah melayangkan surat kepada Kantor Badan PertanahanNasional Kota Pekanbaru, meminta pemblokiran Sertifikast Hak Milik Nomor :3699/2009, akan tetapi pihak Badan Pertanaan

68 dan tidak direalisasi oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Karawang, dan selain itu adanya surat Ketua Muda Bidang PerdataMA tertanggal 9 September 2008 No. 255/330/P/08/sk.Perd. yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang agar memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Karawang untuk melaksanakan putusan perkara No. 7/Pdt.G/1995/PN.Krw jo No.02/Pdt/1996/PT.Bdg. jo No.2336 K/Pdt/1997 jo No. 7/PK/2000 tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu pula bahwa pihak Badan Pertanaan

Oleh sebab itukesalahaan ini merupakan cacat hukum administrasi sesuai dengan Pasal 107Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanaan No.9 Tahun 1999Jo.Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mentri agraria dan tata Ruang /Kepala BadanPertanahan Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.9 Tahun 1999 bahwa Sertifikat tersebut dapat dibatalkan;Bahwa Surat Keterangan Mengolah tanah tertanggal 15 Desember 1981 sebagaidasar menguasai bidang tanah yang ditanda tangani oleh ketua RT