Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.357 / Menhlihk / Setjen / PLA.O / 5 / 2016,tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan seluas + 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi kawasanHutan Seluas +12.168 Hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutanmenjadi Kawasan Hutan seluas + 11.811 Hektar di Propvinsi NTT;Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/LH/2020/PN Olm3.

HasilHutan);Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt,UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desadesayang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah DesaUnggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, DesaTukad Sumaga, Desa Tingatinga dan Desa Pengulon;Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapbkan sebagaikawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

HasilHutan);Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt,UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desadesayang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah DesaUnggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, DesaTukad Sumaga, Desa Tingatinga dan Desa Pengulon;Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapbkan sebagaikawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O

dan Reboisasi UPTD Balai KesatuanPengelolaan Hutan atau BKPH Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan DIY;Bahwa berdasarkan lokasi kejadian perkara yang dilaporkan kepada Kamipada tanggal 25 Juli 2019 adalah pada Petak 102 Resort Pengelolaan Hutanatau RPH Kedungwanglu Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyan statusnyamerupakan Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Produksisebagaimana penetapan kawasan hutan berdasarkan SK MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 122/Men LHK/Sekjen/PLA.O

Kawasan hutan yang berada di DIY ditetapkan oleh Menteri LHKdengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 122/MenLHK/Sekjen/ PLA.O/3/2018 seluas 15.581 Ha. Yang dapat melaksanakanpemanfaatan dalam hal produksi adalah Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan DIY dalam hal ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakartasebagai UPTD.

Fotocopy Putuan Pengadilan Negeri Pelalawan perkara Nomor2/Pid.Pra/2018/PN Plw, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberimaterai yang cukup selanjutnya disebut bukti P10 ;Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan, telah disesuaikandengan fotocopynya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnyadisebut bukti P11 ;Fotocopy Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.4865/MENLHKPKTL/REN/PLA.O

Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.3911 / MENHUTVII / KUH / 2014, tentang Kawasan Hutan danKoservasi Perairan Provinsi NTT;2s Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.357 / Menhihk / Setjen / PLA.O / 5 / 2016,tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan seluas + 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi kawasanHutan Seluas +12.168 Hektar dan penunjukan Bukan Kawasan Hutanmenjadi Kawasan Hutan seluas + 11.811 Hektar di Propvinsi

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017untuk dicadangkan bagi kegiatan Perhutanan Sosial dan telahditetapbkan oleh Menteri LHK Peta Indikatif dan Areal PerhutananSosial (PIAPS) dengan Keputusan Menteri LHK NomorSK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 dengan luas 13.462.000hektare (Vide Bukti T5) dan diperbaharui dengan Keputusan MenteriLHK Nomor SK.4865/MENLHKPKTL/REN/PLA.O/9/2017 (Vide BuktiP6).

Keputusan Menteri LHK Nomor SK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.O/ T51/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial(PIAPS)6. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4865/MENLHKPKTL/ T6 REN/PLA.O0/9/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri LHKNomor SK.22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tentang Peta Halaman 80 dari 88 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2017 Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

menjadi Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi UPTDBalai Kesatuan Pengelolaan Hutan atau BKPH Yogyakarta DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.Bahwa lokasi kejadian yang dilaporkan pada tanggal 25 Juli 2019 adalahpada Petak 102 Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Kedungwanglu BagianDaerah Hutan atau BDH Paliyan statusnya merupakan Kawasan HutanNegara dengan fungsi Hutan Produksi sebagaimana penetapan kawasanhutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :122/Men LHK/Sekjen/ PLA.O

Bukti P2 : peta perubahan atas perubahan keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.314/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20April 2016 lampiran SK No. 393/ MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/ 2016 tanggal 23 Mei.2016(fotokopi sesuaiHalaman 37 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKT3.4.3.6.7.8.Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8dengan aslinya);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorSK.314/MENLHK/SE TJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20

Republik Indonesia Nomor:SK.434/MenhutII/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Juli 2009;Wilayah Kerja KPH Saddang meliputi Kelompok Hutan Lindung Latimojongsebagaimana tertuang didalam Peta Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan HutanProduksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan pada lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.665/Menlhk/SETJEN/PLA.O

Tanggal 27 Mei 2019, tanda bukti T.I3;Fotocopy Peta pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :SK.434/MenhutII/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan danKonservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Juli2009, diberi tanda bukti T.I4;Fotocopy Peta Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) ProvinsiSulawesi Selatan, pada Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : SK.665/MenLHK/Setjen/PLA.O

lahan yang dikelola oleh Pemohon sudah jelas masukdalam areal / pemetaan untuk lahan program TORA berdasarkan Petalampiran skala 1 : 250.000 Surat Keputusan Menteri Nomor : 180 /MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tertanggal O5 April 2017 Tentang PetaHalaman 11 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN PlwIndikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TanahObyek Reforma Agraria (TORA), Peta Lampiran Skala 1 : 250.000 SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorSK.4865/MENLHKPKTL/REN/PLA.O

Situju berada di kawasan HutanLindung (HL) Kelompok Hutan Bontokadatto di Kelurahan BontokadattoKecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Propinsi SulawesiSelatan;Bahwa data/ titik koordinat tersebut di atas didownload, diolah danHalaman 35 dari 60 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tkadisajikan menggunakan program ArcMap 10.7 kemudian dilakukan overlayterhadap peta kawasan hutan sesuai penunjukan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:362/MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/2019,

Bangun Energy Indonesia (Fotokopi DariFotokopi) ;Fotokopi Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : S.1125/PKTL/REN/PLA.O/9/2018, tanggal 13 September 2018, Perihal : PenyerahanPengurusan PNBPPKH Terutang Tahun 2015 AtasNama PT.

Bukti T.255 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : S.970/PKTLREN/ISD/PLA.O/11/2017, tanggal 20 Nopember 2017, Perihal : TagihanPertama Pembayaran PNBPPKH Tahun 2017 AtasNama PT. Bangun Energy Indonesia, yang ditujukankepada Direktur PT. Bangun Energy Indonesia(Fotokopi Dari Fotokopi) ;56.

keseluruhannya adalah sebanyak 116 (seratus enam belas)dari Kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole (RTK.184) Lokasi Hutan NipumnasiDesa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timur Tengah Utara yangtermasuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT sebagaimanadibuktikan dengan bukti surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.3911/MENHUTVII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.O

UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan ndan pemberantasan perusakan hutan;Petitum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon memohonkepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil dari Pemohon.Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut1/2014, tanggal 29 September 2014, Jo Nomor SK.314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 sebagaimanatelah dirubah dengan Keputusan SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.O

~Bukti T24 : Fotokopi SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.310/Menlhk/Setjen/PLA.O /4/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukPembangunan Jalan Atas Nama Bupati Bengkalis Seluas561,72 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Tujuh PuluhDua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di KabupatenBengkalis, Provinsi Riau tertanggal 20 April 2016 (Sesuaidengan fotokopinya

SK.272/MenLHK/Setjen/PLA.O/6 /2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanLindung Di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 330 (TigaRatus Tiga Puluh) Hektar Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan DariKawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas + 7.560 (Tujuh Ribu LimaRatus Enam Puluh) Hektar Menjadi Kawasan Hutan Produksi yang DapatDikonversi, di Provinsi Kepulauan Riau dengan lampiran Gambar 6 HL.S.HULU GALANG sesuai dengan peta peruntukan Kawasan Hutan Lindung diPulau

Foto copy surat Nomor : S.516/PUR.Ren/ISD/PLA.O/5/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian KehutananFoto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2015;

Bukti P66;Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndinesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.O/9/2019 TentangPerpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan OperasiProduksi Biih Nikel Dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya PadaKawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT.

SK.909/MENLHK/SETJEN/PLA.O/10/2019 tanggal 18Oktober 2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan UntukKegiatan Operasi Produksi Batubara dan SaranaPenunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap danHutan Produksi Terbatas an. PT.