RPJMD; danc.

No. 26/Pid.SusTpk/2016/PT/PBR(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanankepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakanbahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yangmengacu kepada Rencana

RPJMD; danc. RKPD.(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),disusun dengan tahapan:a. penyusunan rancangan awal;b. pelaksanaan Musrenbang;c. perumusan rancangan akhir; dand. penetapan rencana.Pasal 22:(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhirRKPD oleh Bappeda.(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkanhasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.Hal.31 dari 36 hal. Put.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2)yang menyatakan sebagai berikut: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daeran. (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 Ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

---------

Nomor 7 dan 8, dikembalikan ke Desa Salebu; -----------

9) 1 (satu) buku Musdes Desa Sindangsari; ---------------------

10) 1 (satu) buku RKPDes Desa Sindangsari; --------------------

11) 1 (satu) buku APBDes Desa Sindangsari; --------------------

12) 1 (satu) RPJMD

>

17) 1 (satu) buku Musdus Desa Wringinharjo; ---------------------

18) 1 (satu) buku Musdes Desa Wringinharjo; ---------------------

19) 1 (satu) buku RKPD Desa Wringinharjo; ------------------------

20) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo; -------------------

21) 1 (satu) buku APBDes Desa Wringinharjo; ---------------------

22) 1 (satu) buku RPJMD

----------------------------------------------

24) 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis; -----------------

25) 1 (satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis; ----------------

26) 1 (satu) buku RKPD Desa Gandrungmanis; ------------------

27) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis; --------------

28) 1 (satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis; ---------------

29) 1 (satu) buku RPJMD

) 2 nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn ne 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi asli pembelian komputer; 1 (satu) keping CD; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: DJASRONI (SekcamNUS@WUNIQU) * aseesee nano sense enema eee 1 (satu) bendel Musdus; 0n2 2200" 1 (satu) buku Musdes; 002" 1 (satu) buku Musrenbangdes; 1 (satu) APBDes tahun 2008; 002 1 (satu) APBDes tahun 2008 perubahan; 1 (satu) RKPDes Desa Danasri Lor; = 1 (Satu) RAPBD@S; =snsnnceceen tener nnseeeceesnnens 1(satu) RPJMD

delapan) lembar kwitansi pembelian komputer;1 (satu) keping CD; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULIAMAN SUTRISNO(Sekcam Gandrungmangu dan pernah menjabat sebagaiSekcam Jeruklegi); 2 nn enn nner nnn nnn nnn nnn nnn1 (satu) bukU MUSdUS; 2ne nnn nnn nnn nner1 (Satu) BUKU MUSOGS; ne one nnnn nnn nnnnnecnennennecnncs1 (Satu) buku RKP ss22nesense tne neceneeeee ences tennis1 (satu) buku RAPBDesS;, 0nn nnn nnn nnnnnnennnne1 (Satu) BUKU APBDG@S, s0nnnnannnnnennennsnnnnnennnnnsennanses1 (satu) buku RPJMD

Majenang; ---7) 1 (satu) buku Musdes Desa Salebu; ----------------------------8) 1 (satu) buku APBDes Desa Salebu; ---------------------------Nomor 7 dan 8, dikembalikan ke Desa Salebu; -----------9) 1 (satu) buku Musdes Desa Sindangsari; ---------------------10) 1 (satu) buku RKPDes Desa Sindangsari; --------------------11) 1 (satu) buku APBDes Desa Sindangsari; --------------------12) 1 (satu) RPJMD Desa Sindangsari; -----------------------------Nomor 9 sampai 12, dikembalikan

Gandrungmangu; ----------------------------------------------------17) 1 (satu) buku Musdus Desa Wringinharjo; ---------------------18) 1 (satu) buku Musdes Desa Wringinharjo; ---------------------19) 1 (satu) buku RKPD Desa Wringinharjo; ------------------------20) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo; -------------------21) 1 (satu) buku APBDes Desa Wringinharjo; ---------------------22) 1 (satu) buku RPJMD Desa Wringinharjo; ----------------------23) 1 (satu) dokumen

--------------------------------------------Nomor 17 sampai 23, dikembalikan ke Desa Wringinharjo; ---------------------------------------------------------24) 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis; -----------------25) 1 (satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis; ----------------26) 1 (satu) buku RKPD Desa Gandrungmanis; ------------------27) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis; --------------28) 1 (satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis; ---------------29) 1 (satu) buku RPJMD

Perintah Kerja (SPK) asli dan 1(satu) foto copy SPK Desa Karangpakis dari Kec.Nusawungu; e 17 (tujuh belas) foto copy buku rekening Desa se Kec.Nusawungu;e 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi asli pembeliankomputer;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: DJASRONI (SekcamNUSAWUNQU); nnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn 1 (satu) bendel Musdus;e + tcaty , ska Musdes;e ( seu) ku Musrenbangdes;11 (eat APBDe 1 (satu) APBDes tahun 2008 perubahan;e 1 (satu) RKPDes Desa Danasri Lor;e 1 (satu) RAPBDes;e 1 (satu) RPJMD

Nusawungu); ==" e 12 (dua belas) bendel SPK;e 14 (dua belas) foto copy buku rekening;e 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembeliankomputer;e 1 (satu) keping CD;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULIAMAN SUTRISNO(Sekcam Gandrungmangu dan pernah menjabat sebagaiSEGA JERUBIGGY)S sts seesssssese een neeseseteeetem cesare (satu) buku Musdus;e (satu) buku Musdes;. 1 (satu) buku RKPD;e 1 (satu) buku RAPBDes;e 1 (satu) buku APBDes;e 1 (satu) buku RPJMD;e 1 (satu) dokumen penunjukan langsung;Dikembalikan

saat ini RPJMD di tahun 2011 2016 tidak ada perubahan;Bahwa saksi menjelaskan terkait pengadaan lahan RPU yang masukdalam program peningkatan produksi hasil peternakan sedangkanuntuk di Renstra masuk dalam program peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan yang tidak ada di RPJMD pendapat Saksiyang saat ini sebagai Sekertaris Bappeda bahwa seharusnyarenstra, bahwa tersebut direvisi dan disesuaikan dengan RPJMDbaik dari segi anggaran maupun nama kegiatan baru diajukanRKAnya ke Bappeda;Bahwa saksi

RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdaka tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menjelaskan didalam lampiran RPJMD Kota Balikpapan20112016 bahwa belum membahas masalah kegiatan pengadaanlanan RPU karena didalam RPJMD baru menyusun programprogram prioritas, dan didalam RPJMD dimaksud terdapat programpeningkatan produksi hasil peternakan, jika dikaitkan untuk kegiatanpengadaan lahan RPU itu berada dalam Program PeningkatanProduksi

pembebasan lahan RPUtersebut tidak tercantum dalam Restra maupun RPJMD, yangtertuang dalam Renstra dan RPJMD hanya nama programnya yaituProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;Bahwa saksi menjelaskan sekitar awal 2014, menyuruh Terdakwa(Kasi Kesmavet) untuk membuat usulan kegiatan pengadaan tanahHalaman 92 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN SmrRPU senilai Rp3.500.000.000 berdasarkan perkiraan saja, Kemudianpada sekitar bulan Maret atas pengusulan tersebut diserahkankepada Bappeda

Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun2001 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun20112016 tanggal 13 Desember 2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014;e.

Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08Tahun 2001 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBalikpapan Tahun 20112016 tanggal 13Desember 2011;i. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni2014;j.

Riau oleh an.AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal12 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :1007 / DPRDPS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An.AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangkaKonsultasi tentang Rancangan PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD ) keKab. Kampar Prop.

SH dalam rangkaBimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah ( RPJMD ) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMATREALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab.

YENDI S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka BimtekPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) ke Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MMbercap Stempel Setwan DPRD Pesisir Selatan dan diketahui daritempat perjalanan dinas oleh ANGGORO JUNARNO.

Riau oleh an.AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal12 April 2011.c. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :1007 / DPRDPS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An.AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangkaKonsultasi tentang Rancangan PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD ) keKab. Kampar Prop.

Mardinas N Syair MMCc.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 884/ DPRDPS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an.SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka BimtekRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD ) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMATREALSON. SH.

2015tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam KetentuanPutusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 17 dari 73ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e Pasal 65 berbunyi sebagaiberikut : (1) Kepala daerah mempunyai a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan bersama DPRD;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentangRPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD

AGRI MUSTAKIMbertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :1007 / DPRDPS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An.AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangkaKonsultasi tentang Rancangan PembangunanJangka Menengah Daerah ( RPJMD ) ke Kab.Kampar Prop.

SH, untuk Dinas dalam rangkaBimtek Penyusunan dan Penyampaian IndikatorKinerja Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah ( RPJMD ) di Jakarta pada tanggal 27 April2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui olehRAHMAT REALSON. SH.

FEBRINALDI SH dalam rangka BimtekPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON.SH.MM selaku Setwan DPRD Kab.

SH dalam rangkaBimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setujudibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRDKab.

Pesisir Selatan, Uangsejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an.DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan danPenyampaian Indikator Kinerja RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD )di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMATREALSON.

DKIJakarta atas aspirasi warga Musdrenbang atas penyusunan dan pengesahananggaran PT Ahassa Ciptanika nilai kontrak sebesar Rp192.885.000,00;Pelaksanaan pekerjaan penyusunan anatomi BUMD dan PT Patungan di ProvinsiDKI Jakarta PT Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesar Rp192.000.000,00;Pelaksanaan pekerjaan analisa strategi sinkronisasi dan formulasi RPJMD20042009 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 20072001 PT Sascon nilaikontrak sebesar Rp721.275.200,00;Hal. 29 dari 55 hal. Put.

pemetaan potensi pajak di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaPT Cinipta Triutama Jaya nilai kontrak sebesar Rp191.620.000,00;Pelaksanaan pekerjaan pemetaan potensi pajak Reklame di Provinsi DKI Jakartapelaksana PT Delta Artha Utama nilai kontrak sebesar Rp191.785.000,00;Pelaksanaan pekerjaan pemetaan pajak hotel di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaPT Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesar Rp191.235.000,00;Pelaksanaan pekerjaan dialog interaktif fasilitas aspirasi masyarakat dalampenyusunan RPJPD dan RPJMD

Graha Ciptakarsanilai kontrak sebesar Rp192.940.000,00;Pelaksanaan pekerjaan kajian study pilot project fasilitas DPRD Provinsi DKIJakarta atas aspirasi warga Musdrenbang atas penyusunan dan pengesahananggaran PT Ahassa Ciptanika nilai kontrak sebesar Rp192.885.000,00;Pelaksanaan pekerjaan penyusunan anatomi BUMD dan PT Patungan di ProvinsiDKI Jakarta PT Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesar Rp192.000.000,00;Pelaksanaan pekerjaan analisa strategi sinkronisasi dan formulasi RPJMD20042009 dan RPJMD

SHuntuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang RencanaPembagunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) ke DPRDKabupaten. Siak Propinsi. Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07Januari 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.SH.

SH dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakartasetuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON. SH.

S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di Jakartasetuju dibayar oleh atas nama RAHMAT REALSON.

Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan danPenyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan JangkaHal 936 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg544). a.Panjang Daerah ( RPJMD ) di Jakarta setuju dibayar oleh atasnama RAHMAT REALSON.

RPJMD; danc.

RPJMD; danc. RKPD;Hal. 27 dari 39 hal. Put.

sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)yang menyatakan sebagai berikut:(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomankepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.Pasal 81 ayat (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerahmenyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD

dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapatbersesuaian dengan alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya bantahannya, pihakTergugat telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.Saksi EMANUEL PRASON KROVA yang memberikan keterangan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalahtentang proyek reklamasi Pantai Balauring;Bahwa Reklamasi Pantai Balauring itu. masuk dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

) Kabupaten Lembata;Bahwa reklamasi Pantai Balauring itu milik pemerintah daerah KabupatenLembata karena di dalam dokumen perencanaan daerah;Bahwa saksi tidak tahu reklamasi Pantai Balauring diatur di dalam Perdamaupun Perbup Lembata atau tidak, saksi hanya tahu secara jelasreklamasi Pantai Balauring ada di dalam dokumen RPJMD KabupatenLembata;Bahwa aspek perencanaan dapat saksi pastikan bahwa reklamasi PantaiBalauring ada di dalam RPJMD Kabupaten Lembata;Bahwa Saksi tidak ikut proses pelaksanaan

1.595.100.000, (satu milyard lima ratus sembilan puluhlima juta seratus ribu rupiah) dengan beberapa syarat/ketentuan sebagaimanaditentukan dalam syarat/ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(lima) Surat Perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa saksi Emanuel Prason Krova menerangkan bahwapaket pembangunan reklamasi Balauring tersebut adalah paket pekerjaan milikpemerintah daerah Kabupaten Lembata, karena paket pembangunan reklamasiBalauring itu masuk dalam Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah(RPJMD

dari 144 Halaman Putusan Nomor: 37/G/2015/PTUN.Mks4242Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDari aspek substansi, Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan PercepatanProgram Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisi pembentukanlembaga Ad Hoc untuk menunjang pencapaian Visi dan MisiPemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

dilantik dalam jabatan,serta fakta integritas yang ditandatangani setelah pelantikan;Adapun pelantikan sebagai anggota KP3S bersamaan dilangsungkandengan pejabat struktural adalah langkah maju yang dilakukan olehTergugat untuk memberikan penghormatan kepada Para Penggugatyang diharapkan dapat mensinergikan kinerja Para Penggugat, untukkepentingan pembangunan Kota Makassar sebagaimana tertuangdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

memiliki landasan yuridissebagaimana terlihat dalam konsideran mengingat;Pertimbangan sosiologis Keputusan Tergugat aquo yang terbahasakanbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015tentang Pembentukan Komisi pengendalian dan Percepatan ProgramStrategis (KP3S) Kota Makassar adalah aktualisasi sosiologis darikeberadaan program Strategis Pemerintah Kota Makassar yang tertuangdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah ;Dari aspek substansi, Peraturan Walikota Makassar Nomor 10Tahun 2015 tertang Pembentukan Komisi Pengendali dan PercepatanProgram Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisi pembentukanlembaga Ad Hoc untuk menunjang pencapaian Visi dan MisiPemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

ditandatangani setelah pelantikan ;Halaman 45 dari 150 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks4646Adapun pelantikan sebagai anggota KP3S bersamaandilangsungkan dengan pejabat struktural adalah langkah maju yangdilakukan oleh Tergugat untuk memberikan penghormatan kepadaPenggugat yang diharapkan dapat mensinergikan kinerja Penggugatuntuk kepentingan pembangunan Kota Makassar sebagaimanatertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

mengingat ;Pertimbangan sosiologis Keputusan Tergugataquo yang terbahasakan bahwa denganditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 10Tahun 2015 tentang Pembentukan KomisiPengendalian dan Percepatan Program Strategis(KP3S) Kota Makassar adalah aktualisasisosiologis dari keberadaan Program StrategisPemerintah Kota Makassar yang tertuang dalamPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 TahunHalaman 47 dari 150 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks48482014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD

Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu akan memberikansoft copy informasi Peraturan Daerah RPJMD 20112015dan produk turunannya dalam jangka waktu 2 minggu sejakkesepakatan perdamaian ditandatangani ;ii. Sekretaris Daerah Pemkab Labuhanbatu akan memberikansoft copy informasi Peraturan Daerah lainnya sejak 20102013 dan Peraturan Daerah beserta turunannya yangdibutuhkan PEMOHON dalam waktu paling lambat 3 bulansejak kesepakatan perdamaian ditandatangani ;b.

Berdasarkanhasil mediasi yang Perda RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 20112015 dan Produk Turunannya dalam jangka waktu 2 (dua) minggukepada Pemohon dalam bentuk Soft Copy dan Perda lainnya tahun 2010Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rap2013 dan Perda yang dibutuhkan pemohon beserta turunannya diberikansecara bertahap dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan serta Pemohonbersedia mengupdate informasi berkala di Website Pemkab Labuhanbatu www.labuhanbatukab.go.id dalam jangka waktu

Informasi Provinsi SumateraUtara ;Bahwa pada tanggal 10 September 2013 bertempat di KantorKNPI Kabupaten Labuhanbatu, Komisi Informasi PropinsiSumatera Utara mengadakan' pertemuan/mediasi antaraPemohon dengan pihak PEMKAB LABUHANBATU yang diwakiliKasubbag bantuan hukum : SOLEH MUNTHE, SH, KasubbagHAM dan Publikasi Hukum: JAMAL SIREGAR, SH dan staf padabagian hukum: IRWAN SURYA, SH ;Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang disepakati bahwa pihakPemkab Labuhanbatu bersedia memberikan informasi tentangPerda RPJMD

Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulaimelakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudian dilakukanrapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD denganKomisiKomisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Komisidengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015 dengankesimpulan rapat antara lain: Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segeramenyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

TAPD ;Bahwa ANNAS MAAMUN pernah menyampaikan kepada saksi mengenaikeinginan ANNAS MAAMUN selaku Gubernur Riau agar pengesahanAPBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan pembahasan dan persetujuan olehanggota DPRD Periode 2009 2014 yang pada bulan September 2014akan Purna Bakti ;Bahwa pada Rapat dengan Banggar hari Rabu 02 Juli 2014 saksi pernahmenyampaikan keinginan dari ANNAS MAAMUN agar APBD P 2014 danAPBD 2015 dibahas dan disyahkan oleh anggota DPRD yang sebentar lagiakan purna bakti, dan menyangkut RPJMD

saksi menyampaikan bahwasudah dibahas antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur Riau, untukAPBDP 2014 masih menggunakan RPJMD yang lama ;Bahwa seingat saksi pihakpihak yang hadir dalam rapat membahasRAPBD P 2014 adalah :1.an fo eS hfBappeda sdr.

Rapat tersebut dilaksanakanbeberapa kali namun masih tetap pada masalah pendapatan dan belummembahas masalah belanja ;Bahwa dalam pembahasan tersebut juga ditemukan permasalahan yakniKUAPPAS tersebut tidak sesuai dengan RPJMD dan SOTK terbaru,kemudian pada rapat tanggal 25 Agustus 2014 yang saksi hadiri, seingatsaksi hasil rapat pada saat itu meminta agar Pemerintah Provinsi Riaumemasukkan kembali buku KUA PPAS dan diusulkan agar dilakukan RapatKonsultasi dengan Gubernur Riau terkait dengan persoalan

UntukMasa kepemimpinan 5 (lima) tahun, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I danTergugat II/Penggugat Rekonvensi II telah mengawali dan telah merencanakansecara bertahap, dilaksanakan dan dimulai dengan penyusunan dokumen RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20152019 sebagaipedoman dalam perwujudan Visi dan Misi Gubernur dalam menjalankan rodaPemerintahan.RPJMD Provinsi Lampung disusun berdasarkan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Provinsi Lampung dan Visi Misi GubernurLampung yang

RPJMD dimaksud mendapat legalitas hukum melaluiPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD )Tahun 20152019.

Visi yang dirumuskan dalam RPJMD 20152019 adalah:LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi LampungTahun 20152019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:1 Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuatkemandirian daerah.2 Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomidan pelayanan sosial.3 Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek daninovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupanberagama yang toleran.4 Meningkatkan pelestarian

pernah mengikuti rapat ataupun pertemuandengan pihak BPMPD Kabupaten Rokan Hulu untuk membicarakanpembiayaan dan tempat pelatihan;Bahwa untuk kwitansi pertanggungjawaban kegiatan tersebut dibuat olehPihak BPMPD Kabupaten Rokan Hulu, dimana nominal angka padakwitansi tersebut sudah tertera dan pihak Desa hanya mengisi kolom nomorsurat serta namanama pihak Desa yang menandatangani kwitansi tersebut;Bahwa pelatihan tersebut sangat berguna untuk Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Rohul, dimana nominal angka pada kwitansi tersebutsudah tertera dan pihak Desa hanya mengisi kolom nomor surat serta namanama pihak Desa yang menandatangani kwitansi tersebut; Bahwa Pelatinan tersebut sangat berguna untuk Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan terdakwa tidakberkeberatan.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yaitu:Drs.

kwitansi,SPPD, materi bimtek, sertifikat dan dokumentasi, serta e tiketing pesawatudara Daya Tarik Wisata;Bahwa setelah 2 (dua) kegiatan Bimtek tersebut selesai dilaksanakan,kemudian laporan pertanggungjawabanya dibuat oleh masing masing desadan ada beberapa Desa yang berkali kali salah dalam membuat LPu,kemudian Saksi Fadhilah Syarif membantu memperbaikinya;Bahwa manfaat dari pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut, masing masingDesa dan BPD dapat membuat Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMD

Desa) yang sesuaiHalaman 166 dari 200 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pbr.dengan UndangUundang Pemerintahan Desa yang baru yakni UndangundangNomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedomanpembangunan desa dan RPJMD ini penting dibuat guna pencairan APB Desakarena jika tidak ada RPJMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi aparatur pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi

Desa) yang sesuaidengan Undangundang Pemerintahan Desa yang baru yakni UndangundangNomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedomanpembangunan desa dan RPJMD ini penting dibuat guna pencairan APB Desakarena jika tidak ada RPJUMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi Aparatur Pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten Rokan Hulu di

100.000,00 1.600.000,00Urugan+Pemadatan 53 HOK 120.000,00 6.360.000,00Kepala Tukang 16.520.000,00SUB TOTALLAINLAIN 1ls 3.437.500,00 3.437.500,00Operasional TPK 3.437.500,00SUB TOTAL120.000.000,00TOTAL Bahwa selanjutnyang atas usulan RAB tersebut Terdakwaselaku Pit.Pembakal Desa Kahelaan kemudian langsung menyetujuinya dengantanpa melakukan verifikasi dan kemuain menetapkan programpembangunan jalan dan jembatan sebagai program prioritas yangmendesak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD

Bahwa selanjutnya atas usulan RAB tersebut Terdakwa selaku Pit.Pembakal Desa Kahelaan kemudian langsung menyetujuinya dengantanpa melakukan verifikasi dan kemudian menetapkan programpembangunan jalan dan jembatan sebagai program prioritas yangmendesak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD) Review/Perubahan tahun 2015 yang kemudian RPJMDperubahan tersebut dimasukkan dan ditetapkan ke dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan nilai anggaran programdengan jumlah total

saksiADI TASMIN tertera anggaran seluruhnya sebesar Rp. 465.729.000(empat ratus enam puluh lima juta tujunh ratus dua puluh sembilan ribuRupiah), yang selanjutnya konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB)tersebut oleh saksi ADI TASMIN diserahkan kepada saksi LALU ISHAKAFRIAN sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB); Bahwa usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Terdakwaselaku Pelaksana tugas ( Plt ) Kepala Desa Kahelaan dimasukkan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD

)Review/Perubahan tahun 2015 yang kemudian RPJMD perubahantersebut dimasukkan dan ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.615.381.080,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh saturibu delapan puluh Rupiah) dengan rincian yang terdiri dari kegiatanBelanja Pembangunan Jalan sebesar Rp. 495.381.080,00 (empat ratussembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan puluhRupiah) dan kegiatan Pembangunan

telahdibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatanPembangunan Jalan dan Jembatan dengan susunan pengurus yaitu selakuKetua saksi Adi Tasmin, selaku Seketaris saksi Giono,selaku Bendahara saksiAmrullah dan sebagai anggota saksi Wakidi, sedangkan saksi Lalu Ishak Afrianselaku Koordinator Lapangan;Menimbang,bahwa usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebutoleh Terdakwa selaku Pelaksana tugas ( Pit ) Kepala Desa Kahelaandimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD

Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS ProvinsiRiau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain : Pemerintah ProvinsiRiau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telahdisesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segeramenyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan;Pada tanggal 30

Safii, Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian & Aplikasi RPJMD di Kabupaten Hulu SungaiSelatan, (Averoes Press. Cet. 1 November 2009) hal.2324.) Setiap pembahasan RAPBD tentu tidak lepas dari RKPD yang mengacu dari RPJMD (adanyavisi misi dari kepala daerah terpilih) yang kesemuanya itu harus melalui pembahasan bersamaDPRD untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Hal. 43 dari 155 hal.

tersebut;Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut,Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukanRAPBDP2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahuludimanasaksitidak + #=menyetujuinya.

Buku RPJMD Riau 20142019f. buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov Riau Tahun 2014. NotaKeuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Prov. Riau TA 2014.g. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi RiauTahun Anggaran 2015. ada tulisan tangan Supriati 80127561250 (Syahrum) Kabid.

;e Untuk konteks pendapat saksi sebagaimana dalam rapat tersebut,Gubernur Riau (Pak Annas Maamun) sudah mau melakukanRAPBDP2014 sebelum merubah RPJMD nya terlebih dahuludimana saksi tidak menyetujuinya. Ideal mekanisme penganggaranPemprov.

Tentang penggunaan tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik /2X+V;1.Bahwa tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+Vadalah merupakan tagline Pemerintah Kota Makassarsebagaimana tertulis jelas dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun2014 sd 2019;Bahwa sebagai konskwensi hukum atas masuknya taglinetersebut dalam RPJMD Kota Makassar, maka seluruhhalaman 17 dari 70 halaman.

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.dan pengangkatan tenaga konirak tersebut telah melalui prosespenganggaran, sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang telahdisahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentangperubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMDKota Makassar tahun 2014 2019;e Bahwa tagline 2x+V (Dua Kali Tambah Baik) bukan merupakanbagian dari program dan kegiatan, tetapi merupakan simbolpenyemangat sebagaimana telah tertuang pada RPJMD dan telahdisahkan dalam Peraturan