Warepen Waropen,selanjutnya disebut sebagaibe teeeeeeeees LERGUGAT IV ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Para Pihak telah dipanggil untuk didengarketerangannya pada hari Rabu, tanggal 1Desember 2010, sehubunganHal 2 dari 4 Penetapan Nomor 162/G/2010/PTUN JKT.dengan gugatan yang telah diajukan terhadap obyek sengketaa

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketaA dan B;3. Menyatakan obyek sengketa A, sebidang tanah yang di atasnyaberdiri rumah batu permanen luas tanah kurang lebih 50 meter,panjang kurang lebih 80 meter , Jenderal Anmad Yani No.155,Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewaliMandar, dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah utara dahulu Jalan Raya Polewali Majene, sekarang jalanJenderal Ahmad Yani;e Sebelah timur , dahulu disebut Kelapanja .

Menyatakan segala suratsurat yang terbit di atas obyek sengketaA dan B selain nama para penggugat, menurut hokum tidak sah danmengikat;. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada gugatan banding dan kasasi dari para tergugat;.

klas Desa 6 atas nama Marito P Tjiptosari telahditerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak atas tanah yaitu SertifikatHak Milik Nomor 252/Desa Karanggeger surat ukur tanggal2711992 Nomor 50/1992 seluas 618 M2 atas nama Marito PTjiptosari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 325/DesaKaranggeger surat ukur' tanggal 6122004 Nomor60/Karanggeger/2004 seluas 275 M2 atas nama Maryadi ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut diatasMajelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan obyek sengketaa

Nomor 970 K/Pdt/201910.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Menetapkan 1/4 (satu perempat) bagian bebas dari tanah sengketaa quo menjadi hak Bernadetha Djawa atau ahli waris penggantinya yaituTergugat sampai dengan Tegugat VI;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat bersamasama Tergugat sampai dengan Tegugat VI selaku ahli waris penggantiBernadetha Djawa untuk membagi tanah sengketa berdasarkan bagianmutlak (legitime portie) Para Penggugat a quo;Menghukum Tergugat sampai dengan Tegugat VI untuk tidakmengganggu

Sertifikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 20 September 1996atas nama Clara Diaz sah menurut hukum;Menyatakan hukum Akta Hibah Nomor 28/PPAT/KEC.LTK/III/2003tanggal 11 Maret 2003 yang adalah Tidak Sah/Batal Demi Hukum;Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 40 tanggal 18 Maret 2003atas nama pemegang hak baru Bernadetha Djawa dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan hukum Para Penggugat selaku ahli waris Clara Diaz, berhakmenuntut pembagian /egitime portie/bagian mutlak atas tanah sengketaa

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutanperkara Nomor : 15/G/2014/PTUNBKL secaralisandisampaikan pada saat Pembuktian tanggal 4 Juni 2014 danmenindaklanjutinya dengan permohonan pencabutangugatan secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2014 denganalasan bahwa Kepala Desa Air Dingin telah mencabut ataumembatalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:093/01/AD/KS/2014 tanggal 30 Januari 2014 obyek sengketaa quo, dengan adanya kesepakatan antara kedua belahpihak dalam penyelesaian perkara ini;2.

Negara itu bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, terutama:Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, AsasBertindak Cermat, Asas Keadilan atau Kewajaran;Asas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidakmempertimbangkan sebelum menerbitkan sebuah keputusan;Asas Proporsonalitas, karena Tergugat mengabaikan proses hukum yaknimengabaikan prosedur dalam mengeluarkan sebuah keputusan;Bahwa kuat dugaan terbitnya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketaa

;Bahwa Pertimbangan Judex Facti setidaknya telah memberikan gambaran secaraluas bahwa di atas tanah Pemohon Kasasi telah muncul hak dan diakui pihak laindan dengan dapat dibuktikan bahwasanya penerbitan objek sengketa berada di atastanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat a quo justru penerbitan objeksengketa tersebut telah merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi sehinggadengan demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat meminta pembatalanatas objek sengketaa quo pada Pengadilan Tata

Putusan Nomor 466 K/TUN/2013c Bahwa pengakuan Termohon Kasasi Il/Terbanding IJ/Tergugat IIIntervensi yang mengakui bidang tanahnya berada di atas bidang tanahPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanpa didukung oleh buktibuktiyang konkret dan tetap bersikukuh mengakui bidang tanah objek sengketaa quo adalah merupakan bidang tanahnya sementara Termohon Kasasi I/Termohon I/Tergugat jelasjelas tidak dengan tegas memberikan kepastianhukum serta keadilan, maka telah cukup alasan sehingga menjadi tolakukur

berada diKelurahan Tampan bukan Kelurahan Air Hitam sesuai dengan Sertifikatyang dimilikinya (vide bukti bertanda P3), sementara letak tanah TermohonKasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi dalam Sertifikat HakMiliknya nyatanyata tertera terletak di Kelurahan Air Hitam, sehingga jikakeberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah Termohon kasasi /Terbanding/Tergugat II Intervensi tetap juga dipaksakan dan diakui berada di atas tanahPemohon kasasi/ Pembanding/Penggugat tentunya penerbitan objek sengketaa

masyarakat dan telah membentuk Tim Investigasiberdasarkan Keputusan Kepala Desa Paokmotong Nomor017/PEM/PM/2009 (Bukti P2=T6.2) yang bertugas untukbekerja secara independen serta transparan, mencarikebenaran atas Aspirasi Masyarakat Dusun PaokmotongSelatan dan mendapatkan penjelasan yang benar darimasyarakat setempat yang kemudian hasilnya dituangkandalam Berita Acara Hasil Investigasi Aspirasi MasyarakatKekadusan Paokmotong Selatan Nomor : 01/RS/XI1/2009(Bukti P3=T8), oleh karenanya penerbitan obyek sengketaa

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaA Ce f ReKEPALADESA SEMOYANG, Berkedudukan di Jil.

PDAM Tirtawening Kota Bandungyang berlokasi di Jalan Maribaya, Desa Langensari, KecamatanLembang, Kabupaten Bandung Barat;Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketaa quo, Tergugat tidak memperhatikan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik karena beberapa Asas sudahdilanggar, diantaranya: Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, "Asas inimengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkanmengharuskannya berhatihati, sehingga tidak menimbulkankerugian bagi warga masyarakat.

V Kecamatan Lembang,Kabupaten Bandung Barat seluas + 10.000 m (sepuluhribu meter persegi) berdasarkan Kohir/Buku Letter C DesaCikidang, No. 97;yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikidang tertanggal 8 Juli2010;Bahwa Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketaa quo atas nama Pemerintah Kota Bandung dengan dasarbahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentinganmempunyai hak untuk mengetahui data fisik maupun yuridisterhadap objek gugatan yang keberadaan tanahnya tumpangtindih dengan Kohir/Buku Letter

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor88 K/TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994 yang terdapat kaidahhukum "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusanpejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukanterlebin dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketaa quo lebih cenderung berkaitan sengketa kerperdataan ataukepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan ketimbang segiprosedur penerbitan

Putusan Nomor 112 PK/TUN/2017"Bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketaa quo pada tanggal 25 Agustus 2015 pada saat menghadiripemeriksaan sebagai saksi sesuai dengan Surat Undangan dariKepolisian Resort Cimahi Nomor B/667/VII/2015/Reskrim tertanggal 29Juli 2015 Perihal: Permintaan Keterangan, sehingga diajukannyagugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanyatenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan

LetterC hanya menyebutkan luasan, nomor persil, nomor kohir, namawajib ipeda jenis tanah apakah tanah kering (darat) atau tanahbasah (Sawah), besaran ipeda yang seharusnya dibayar, tempattinggal wajib ipeda serta sebab dan tanggal perubahan;Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa objek sengketaa quo telah oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 136

Nomor 952 K/Pdt/201910.11.Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanahsengketa a quo secara melawan hukum selama kurang lebih 16 tahunsecara berturutturut dan mengontrakkan sebagian dari tanah sengketaa quo kepada Para Turut Tergugat, tanoa memperoleh ijin/persetujuandari Para Penggugat selaku pemilik tanan sengketa adalah merupakanperbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat terhadapPara Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat:Menghukum Tergugat dan Para

atas nama IdaBagus Made Rai yang terletak di Desa Sibang Kaja, KecamatanAbiansemal, Kabupaten Badung yang setelah turun waris menjadi atasnama Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu KadekChandakadewi (Penggugat II), untuk menyerahkan tanah obyek sengketaa quo kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hunian,bangunan dan tanaman, kalau perlu dengan bantuan petugas kepolisian;8.

Inasrway/ Tanah Adat ; Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETAA :; 2.

Bahwa oleh karena itu, terhadap tindakan penerbitan KTUN Objek Sengketaa quo oleh TERGUGAT tersebut merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit,individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum, yakni sebagai berikut :3.a. Konkret, karena KTUN Objek Sengketa a quo nyatanyata dibuat olehTERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukanapa yang wajib dilakukan oleh PENGGUGAT, yaitu ;3.a.1.

Oleh karenanya, Surat Gugatan PENGGUGAT iniberpangkal sengketa atas adanya tindakan penerbitan KTUN Objek Sengketaa quo oleh TERGUGAT yang merupakan produk hukum sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 1 angka (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal1 angka (9) dan (10) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah terpenuhi ;Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.BDG9.

positaperkara sebagai berikut :TENTANG OBYEK SENGKETA :Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah surat KepalaBadan Kepegawaian Negara No. 086/Dir.PPNS/CPNS/III/08 tanggal 31 Maret2008 perihal Penetapan Tahun Kelahiran atas nama : DJAELANI NIP.010094780 ;TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa Penggugat menerima surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.086/Dir.PPNS/CPNS/III/08 tanggal : 31 Maret 2008 perihal Penetapan TahunKelahiran atas nama DJAELANI, NIP. 010094780 yang menjadi obyek sengketaa

quo pada tanggal 8 Juli 2008 dan gugatan ini Pengugat daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16September 2008 ;Jika dihitung sejak Penggugat menerima surat keputusan obyek sengketaa quo (tanggal 8 Juli 2008) sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan(tanggal 16 September 2008) maka gugatan Penggugat ini masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;TENTANG

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85752/PP/M.XVI.A/12/2017 tanggal 15 Agustus 2017 atas sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo,oleh karena yang dimaksud dengan legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatupihak ditentukan memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dipengadilan; bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama disimpulkan Penggugattidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo, sehinggaPenggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketaa

Anas Yusuf) mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketaA QUO53 = 222 =o $n nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa berdasarkan buktibukti dalam pemeriksaan di persidangan, serta dariPemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 terhadap tanahyang sertipikatnya menjadi objek sengketa a quo , terbukti bahwa meskipun Penggugatmempunyai bukti surat terhadap bidang tanah yang didalilkan dalam gugatannya berupaP1, P2, P3, dan P4, akan tetapi buktibukti tersebut diterbitkan/dibuat setelah adanyaBukti

PUTUSANNomor : 39/B/2021/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVl Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaA ( a e3KENY ERVIATI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanJolotundo Baru Il Nomor 4, Kel. Pacar Keling, Kec.

Bahwa dengan tidak adanya landasan dan pedomanhukum terhadap peralihan dan perolehan hak objeksengketa a quo; maka masih dapat dimungkinkanuntuk diuji kembali sekaligus patut dipertanyakanperinal tentang kebenaran maupun keabsahan dariperolehan atau peralihan hak atas objek sengketaa quo;9.2.2.

Putusan Nomor 30 PK/TUN/201611.perolehan hak atas objek sengketa a quo; perihal ini disebabkan karenaketentuan syarat formal pendaftaran tanah hanyalah dapat dilaksanakanoleh dan atas permintaan pihak pihak yang berhak atau yangberkepentingan (Penggugat), sedangkan pemegang hak objek sengketaa quo bukanlah pihak yang berhak dan bukan pihak yang berkepentinganterhadap penetapan letak batas bidang tanah sekaligus peralihan danperolehan hak objek sengketa, sehingga apabila penunjukkan; penetapanterhadap

Putusan Nomor 30 PK/TUN/201612.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;Pasal 31 ayat 1Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutansesuai data fisik data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1;Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketaa quo tidak berdasar hukum, bertentangan dengan peraturan yangberlaku bersifat prosedur/formal, substansi/materiil, serta tidakmenerapkan AsasAsas

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 menyatakan eksepsi lain yang tidak mengenaikewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokoksengketa a quo;Bahwa oleh karena itu adanya eksepsi Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi sekarang Termohon PK berkaitan dengan kewenangan untukmengajukan gugatan (legal standing) diterima, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon PK tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketaa

Menyatakan pembelian lelang tanah milik Pelawan yaitu atas objek sengketaa quo (SHM Nomor 02172, dengan luas tanah 2.152 m? yang terletak di JalanKoro, RT 02 RW 04, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, KotaMalang) oleh Terlawan Penyita adalah tidak sah dan/atau melawan hukum;.

Selanjutnya, adalah berdasarkan hukum serta keadilan apabilaPengadilan Tata Usaha Negara Serang mengabulkan permohonanpenundaan (penangguhan) pelaksanaan Keputusan TUN Obyek Sengketaa quo ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan :Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan GubernurBanten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang UpahMinimum Sektoral

Putusan Nomor 261 K/TUN/201311,12.13.Bahwa dari pertimbangan di atas, jelas terlihat kalau Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan kelirudalam menerapkan kriteria hukum tentang pengertian "keputusan TataUsaha Negara bersifat umum bukan individual" terhadap objek sengketaa quo, dengan hanya mengacu kepada alasan bahwa sifat dari objeksengketa tersebut adalah mengatur secara umum besaran upahburuh/pekerja (regeling).

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat mengatursecara umum menurut penjelasan pasal 2 butir b UndangUndangNomor 51 Tahun 2009:Bahwa objek sengketa a quo yang telah menetapkan tentang UpahMinimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun2012 dimana ada pemberiakuan KHUSUS kepada pengusaha tekstilsebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Angka li huruf n dan lampiran2 Angka II huruf k. jelas membuktikan kalau objek sengketa a quo telahbersifat "individual" BUKAN bersifat "umum", karena objek sengketaa

lampiran 2 Angka II huruf k dalam objek sengketa a quo;Bahwa dengan telah ditetapbkannya besaran upah buruh/pekerja dalamKeputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2Huk/2012 tertanggal4 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang danKabupaten Tangerang Tahun 2012 KHUSUS Lampiran 1 Angka II hurufn dan lampiran 2 Angka II huruf k yang mengenai tekstil, maka objeksengketa a quo telah dapat langsung menimbulkan akibat hukum padadiri individualindividual tertentu yang ditentukan dalam objek sengketaa

Usaha Negara Objek sengketayang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tujuan MemberhentikanPenggugat dalam jabatan struktural karena Penggugat dalam jabatanfungsional namun pada bagian konsiderans sama sekali tidakmencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural sebagai dasar/landasan hukum pemberhentian Penggugatdalam jabatan struktural yaitu Karena diangkat dalam jabatanfungsional maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketaa

quo menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;Bahwa begitu pula dengan dasar/landasan hukum mengenalpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsionalsebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun2010 tidak pula dicantumkan dalam Keputusan Tata Usaha NegaraObjek sengketa maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketaa quo menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara