5.405.000, Rp 6.012.000,Jamban Rp 14.732.000, Rp 3.874.000,Total Selisih Harga (dibulatkan) Rp 88.394.000,00 Bahwa setelah kegiatan pembangunan fisik pagar, jalan dan jamban selesaidikerjakan, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan yang adalahkenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat Laporan PertanggungHalaman 5 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.SusTPK/2020/PT.MNDjawaban (LPJ) dana desa tahun anggaran 2016 tahap untuk dilaporkan keBupati melalui Camat dan melaporkan juga melalui Siskeudes

,Jalan Desa Rp 5.405.000, Rp 6.012.000,Jamban Rp 14.732.000, Rp 3.874.000,Total Selisih Harga (dibulatkan) Rp88.394.000, Bahwa setelah kegiatan pembangunan fisik pagar, jalan dan jamban selesaidikerjakan, Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan dibantu olehSaksi Wirasto Taengetan yang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkatdesa, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahun anggaran2016 tahap untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat dan melaporkan jugamelalui Siskeudes, dimana

Pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendaharauntuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Yeni Gedoan senilaiRp.26.000.000,;Bahwa kemudian pada bulan desember 2016, Terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangannya dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetanyang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat LaporanPertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016 tahap II untuk dilaporkanke Bupati melalui Camat baik dan melaporkan juga melalui Siskeudes, dimanakemudian

/Pid.SusTPK/2021/PN Jmbjuga bahwa pada TA. 2019 akan di laksanakan pembangunan dindingpenahan tanah / turap tersebut.Bahwa kegiatan pembangunan dinding penahan tanah / turap, di dalamdokumen perdes bunyi nomenklaturnya adalah pembangunan/rehabilitasi/oeningkatan prasarana jalan desa (gorong gorong, selokan,dil) dengan alasan karena pada saat kawan kawan perangkat Desakembang tanjung akan membuat RANCANGAN PERDES APBDESternyata nomenklatur dinding penahan tanah / turap tidak ada di dalamAplikasi SISKEUDES

rehabilitasi / peningkatan prasarana jalan desa(gorong gorong dan selokan) sebesar Rp704.165.000 dan pengerasanjalan lingkungan sebesar Rp47.564.000, dan sisanya sebesarRp20.655.000, dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dipemerintahan Desa kembang Tanjung.Bahwa pada saat pembuatan rancangan APBDES (anggaran pendapatandan belanja desa) Desa kembang tanjung TA. 2019 yang di laksanakansekitar bulan Maret 2019 ternyata nomenklatur pembangunan tembokpenahaan tanah/turap tidak ada di dalam aplikasi siskeudes

dan tidaktercantum juga di dalam PERMENDES, PDT RI nomor 16 tahun 2018tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2019 dan PerdesKembang tanjung nomor 02 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa,dengan adanya permasalahan tersebut selanjutnya saksi selaku sekdesdan aparat desa yang lain kemudian berdiskusi untuk mencarinomenklatur yang paling mendekati di aplikasi siskeudes, dan ketika kamimengklik aplikasi siskeudes kemudian muncul nomenklatur pembangunan/rehabilitasi / peningkatan prasarana

jalan desa (gorong gorong danselokan) dan kemudian kami sepakat bahwa kita memakai nomenklaturtersebut yang berbunyi pembangunan / rehabilitasi / peningkatanprasarana jalan desa ( gorong gorong dan selokan ) namun fakta diHalaman 52 dari 106 Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2021/PN Jmblapangan kegiatan tersebut adalah kegiatan pembangunan dindingpenahan tanah / turap dan ketika kami akan menginfut data ke dalamaplikasi siskeudes, kami menggunakan nomenklatur pembangunan /rehabilitasi / peningkatan

regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Desa dalam membangun Turapdi alifran sungai Batanghari.Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatanPembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana jalan desa (gorong,selokan, dll) yang pelaksanaannya menjadi kegiatan pembangunan TembokPenahan Tanah sepanjang 90 M yaitu Pertama tama TPK mengajukanrencana kebutuhan selanjutnya bendahara bersamasama TPK membuatSPP kemudian di verifikasi oleh sekdes selanjutnya diajukan ke kepala desakemudian diinput ke siskeudes

jadwaluntuk desa kemudian setelah ke Desa, saksi bersama tim melakukanpengecekan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa danmengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa dan sedangkanuntuk kegiatan sosialisasi tentang kegiatan pemerintahan Desa yaitudengan cara mengundang seluruh kepala Desa Ke Kabupaten untukmengikuti kegiatan tersebut.Saksi menerangkan telah melakukan kegiatan pengecekan administrasipenyelenggaran Pemerintahan di Desa termasuk pelatihnan danpembimbingan aplikasi Siskeudes

semua kegiatan sudah sesuai dengan apa yang Terdakwaajukan.Peran saksi terhadap pencairan anggaran, saksi hanya membuatkan SPP(Surat Permintan Pembayaran) dan semua dokumendokumen pendukungpencairan lainnya sesuai dengan permintaan Terdakwa setelah kemudiansaksi cetak, saksi menyerahkan kepada saksi NASRULLAH selakubendahara Desa untuk diajukan pencairan dana.Dalam proses pembuatan LPJ APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019 saksihanya membuatkan kerangka, mulai dari menginputkan belanja Desa diAplikasi Siskeudes

dimana data belanja Desa tersebut saksi lihat pada SPP(Surat Permintaan Pembayaran) yang sebelumnya saksi buat setiap kalipencairan anggaran jadi dalam SPP tersebut sudah tertera belanja apa sajayang dikeluarkan oleh Desa, sehingga pada saat proses pembuatan LPJsaksi hanya menginputnya dalam Aplikasi Siskeudes setelah itu hasilinputan pada Siskeudes tersebut saksi print kKemudian saksi susun, laluuntuk belanja jasa seperti upah tukang yang sifatnya hanya kuitansi tandaterima, terkadang ssaksi tuliskan

dokumen apapun dan juga tidak pernahmemalsukan tandatangan orang lain dalam Laporan PertanggungjawabanPenggunaan APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019.Saksi tidak mengetahui apakah ada belanja desa yang fiktif atau tidaksesuai dengan apa yang ada dalam LPJ karena Terdakwa yang mengurus.Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah menanyakan kepadaTerdakwa terkait kebenaran belanja atau kegiatan yang dipertanggungjawabkan tersebut, saksi hanya sebatas diminta bantuan untuk menginputdalam Aplikasi Siskeudes

apa saja daftar belanja yang diberikan olehTerdakwa.Setahu saksi sejak TA. 2016 semester Il sudah diwajibkan menggunakanAplikasi Siskeudes dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawabanpenggunaan APBDesa.Upah atau honor yang saksi terima tersebut tidak dialokasikan dalamPerdes tentang APBDesa Lelewawo TA. 2016 s/d 2019.Yang membayarkan upah tersebut kepada saksi adalah Terdakwa secaratunai dan pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kali pencairandana, jadi kadang dua juta dan kadang juga tiga juta.bahwa

sendiri termasuk jugadalam melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barang dan jasa,serta menyimpan dokumen ataupun suratsurat yang berhubungan denganpekerjaan fisik yang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran2018;Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK /2021/PT SBYBahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa TahunAnggaran 2018 yang diperoleh Desa Tanjung Pecinan, Saksi MASUDIselaku Sekretaris Desa Tanjung Pecinan, Saksi TOTOK WAHYUDI, SE.selaku Operator Siskeudes

serta menyimpandokumen ataupun suratsurat yang berhubungan dengan pekerjaan fisikyang alokasinya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018.Seharusnya tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang dari TimPengelola Kegiatan (TPK);Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK /2021/PT SBYBahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa TahunAnggaran 2018 yang diperoleh Desa Tanjung Pecinan, Saksi MASUDIselaku Sekretaris Desa Tanjung Pecinan, Saksi TOTOK WAHYUDI, SE.selaku Operator Siskeudes

PencairanDana (SP2D) Nomor: 1888/SP2D/LS/BJ/2017 tanggal 23Nopember 2017 sebesar Rp 304.624.400, (tiga ratus empat jutaenam ratus dua puluh empat rou empat ratus rupiah) DesaPondok Bakil Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utaradipergunakan untuk :1) Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 61.891.900,2) Pembangunan Internet Desa sebesar Rp 25.000.000,3) Pembangunan Balai Desa sebesar Rp 52.151.489,Putusan Perkara Nomor. 1/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl Halaman 94) Pelatinan BUMDES sebesar Rp 8.836.800,5) Pelatinan SISKEUDES

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1073/SP2D/LS/BJ/2018 tanggal 04 Juli 2018 untuk pencairanDana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp 262.842.400, (tdua ratusenam puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empatratus rupiah) dipergunakan untuk:1) Pelatihan SISKEUDES sebesar Rp 6.494.300,2) Pelatihnan BPD sebesar Rp 4.241.300,3) Pemberdayaan Trantib sebesar Rp 326.000,4) Pemberdayaan Sosial Budaya sebesar Rp 4.141.500,5) Pemberdayaan PKK sebesar Rp 6.756.600.6) Pelatinan Teknologi tepat guna

pencairan Tahap Il 40 % dengan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor: 1888/SP2D/LS/BJ/2017 tanggal 23 Nopember2017 sebesar Rp 304.624.400, (tiga ratus empat juta enam ratusdua puluh empat rou empat ratus rupiah) Desa Pondok BakilKecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dipergunakanuntuk :1) Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 61.891.900,2) Pembangunan Internet Desa sebesar Rp 25.000.000,3) Pembangunan Balai Desa sebesar Rp 52.151.489,4) Pelatinan BUMDES sebesar Rp 8.836.800,5) Pelatihnan SISKEUDES

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1073/SP2D/LS/BJ/2018 tanggal 04 Juli 2018 untuk pencairan DanaDesa (DD) Tahap Il sebesar Rp 262.842.400, (tdua ratus enampuluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratusrupiah) dipergunakan untuk:1) Pelatihan SISKEUDES sebesar Rp 6.494.300,2) Pelatihnan BPD sebesar Rp 4.241.300,3) Pemberdayaan Trantib sebesar Rp 326.000,4) Pemberdayaan Sosial Budaya sebesar Rp 4.141.500,5) Pemberdayaan PKK sebesar Rp 6.756.600.6) Pelatinan Teknologi tepat guna

Pencairan Tahap Il 40 % dengan dana sebesar Rp 304.624.400,(tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh empat rbu empat ratusrupiah) dipergunakan untuk:1.Pembangunan Rabat Beton sebesar Rp 61.891.900,2.Pembangunan Internet Desa sebesar Rp 25.000.000,3.Pembangunan Balai Desa sebesar Rp 52.151.489,4.Pelatihan BUMDES sebesar Rp 8.836.800,5.Pelatihnan SISKEUDES sebesar Rp 7.984.700,6.Pelatinan BPD sebesar Rp 9.360.800,7.Pemberdayaan Trantib sebesar Rp 6.762.400,8.Pemberdayaan sosial budaya sebesar Rp

Saksi menghadap Hukum Tua danHukum Tua menyatakan pemberhentian para Penggugat sudah sesuai dengan petunjukyang ada ; Bahwa tahun 2020 di Desa Kakenturan di pasang panjipanji dari Partai Politk PDIP,Golkar dan Nasdem; Bahwa Laporan pertanggung Jawaban dari Sekdes yang bernama FILKY TENDEAN belumditerima oleh Saksi karena belum diserahkan Hukum Tua Bahwa sepengetahuan Saksi aset Desa Kakenturan adalah Sound system, Motor, Laptop,Mesin Rumput, Mesin Paras,dan Bangku; Bahwa Saksi tidak mengetahui data SisKeudes

dan RKPDes telah dihapus; Bahwa saksi tidak tahu jika data sisKeuDes dan RKPDes tidak diserahkan akanmenghambat perencanaan Dana Desa ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telahmengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T 1 sampai dengan bukti T 27 yang telahdiberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alatbukti yang sah adalah sebagai berikut :1.

ada permintaan dari hukum tua untuk menyerahkan data SustainableDevelompent Goals (SDGs) tapi tidak diserahkan, serta ikut dalamkegiatan kampanye pilkada tahun 2020;Putusan Nomor : 50/G/2021/PTUN.Mdo Halaman 33 dari 55Irvia PinontoanFilki Meijen TendeanMerfil KembuanRola EngkaNandito Tambuwun: Beberapa kali tidak hadir dalam apel perangkat desa dan tidakdisiplin mengikuti apel;merupakan sekdes desa, beberapa kali mengabaikanpermintaan dari hukum tua (LPJ, LKP, datadata keuangan desadi aplikasi siskeudes

/ 348/ PMD, tanggal 21 September 2018, senilai Rp267.088.000,-;

Agustus 2018, sebesar Rp189.000.000,-;

senilai Rp387.594.000,-;

/li>

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 6 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 16/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 09 Agust 2019, senilai Rp95.400.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 7 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 17/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 16 Agust 2019, senilai Rp16.631.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 8 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 18/2004/PD-DTP/IX/2019, tgl 09 Sept 2019, senilai Rp56.000.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes

pencairan 9 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 19/2004/PD-DTP/X/2019, tgl 09 Okto 2019, senilai Rp144.339.706,-;

Siskeudes bagiPemerintah Desa fotocopy berwarna: Perangkat desa(Siskeudes)seKec.KutowinangunPologoro waris Tidak ada kwitansi42 12/27/2017 (Masngudah) untuk 284,800 ..... dan lampiran notaperangkat desa pembayaran/SPJ(Mule Berea Tidak ada kwitansi43 12/27/2017 569,600 ...... dan lampiran notaSetiawan) untuk srabavaran/ Se!

peranakat Hanya kwitansi,38 12/13/2017 ux perangxat 150,000 Andhika Nur Y. tidak dilampiri tanda(pologoro) :terimaHanya kwitansi,39 12/14/2017 Kegiatan Pilkades 21,073,750 Andhika Nur Y. tidak dilampiri notapembayaran/SPJPologorowaris/jual beli (Siti Hanya kwitansi,40 12/21/2017 Chomsiyatun) 300,000 Andhika Nur Y. tidak dilampiri tanda04/06 untuk terimaperangkat desaPanitiaUntuk kegiatan rewcanapendidikan dan Pelatihan Nota pembayaran41 12/23/2017 pelatihan Aparatur : . dalam bentuk. 3,000,000 Siskeudes

bagiPemerintah Desa fotocopy berwarna: Perangkat desa(Siskeudes)seKec.KutowinangunMar ah, Tidak ada kwitansi42 12/27/2017 g 284,800 ...... dan lampiran notauntuk perangkatpembayaran/ SPJdesaPologoro belitanah (Muh.

/ 348/ PMD, tanggal 21 September 2018, senilai Rp267.088.000,-;

Agustus 2018, sebesar Rp189.000.000,-;

senilai Rp387.594.000,-;

/li>

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 6 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 16/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 09 Agust 2019, senilai Rp95.400.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 7 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 17/2004/PD-DTP/VIII/2019, tgl 16 Agust 2019, senilai Rp16.631.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes pencairan 8 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 18/2004/PD-DTP/IX/2019, tgl 09 Sept 2019, senilai Rp56.000.000,-;

1 (satu) bundel LPJ Siskeudes

pencairan 9 APBDes Tanah Periuk TA 2019, nomor: 19/2004/PD-DTP/X/2019, tgl 09 Okto 2019, senilai Rp144.339.706,-;

31/12/2020 tertanggal 31 Desember 2020 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

tertanggal 14 Mei 2022 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

) bendel dokumen rincian anggaran belanja dari sumber anggaran ADD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pocangan Tahun Anggaran 2020 tertanggal 14 Mei 2022 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

aplikasi siskeudes;

belanja dari sumber anggaran ADD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pocangan Tahun Anggaran 2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

prioritas pembangunan tahun 2019 yang kemudian ditampung dalamRencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); Bahwa dalam pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan KecamatanHabinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya jalan dari Ramba Sitarakmenuju Juma Balik tersebut, Saksi adalah Kepala Urusan TU dan Umum sejakJanuari 2016 yang diangkat oleh Kepala Desa Pararungan yaitu JomitarSiahaan, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu: bagian administrasiDesa dan Administrasi Pemerintah Desa dan Operator Siskeudes

(SistemKeuangan Desa) sejak tahun 2018 yang diangkat oleh Kepala DesaPararungan yaitu Terdakwa Purbauli Panjaitan; Bahwa sekarang Saksi tidak menjabat sebagai Operator Siskeudes lagi tetapipada saat ada kegiatan pembukaan jalan usaha tani di Desa PararunganKecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Saksi menjabat sebagaiOperator Siskeudes; Bahwa tugastugas Operator Siskeudes yaitu 1. entry data penerimaan danpengeluaran dana desa dan bagi hasil pajak, 2. posting APBDes; Bahwa Saksi tinggal di Desa

Bahwa kegiatan pembangunan dinding penahan tanah / turap, di dalamdokumen perdes bunyi nomenklaturnya adalah pembangunan/rehabilitasi/oeningkatan prasarana jalan desa ( gorong gorong, selokan,dil ) dengan alasan karena pada saat kawan kawan perangkat Desakembang tanjung akan membuat RANCANGAN PERDES APBDESternyata nomenklatur dinding penahan tanah / turap tidak ada di dalamAplikasi SISKEUDES sehingga kawan kawan perangkat desa sedikitmengalami kesulitan selanjutnya setahu saksi perangkat desaberkonsultasi

regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Desa dalam membangunTurap di alifran sungai Batanghari.Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatanPembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana jalan desa ( gorong,selokan, dll) yang pelaksanaannya menjadi kegiatan pembangunanTembok Penahan Tanah sepanjang 90 M yaitu Pertama tama TPKmengajukan rencana kebutuhan selanjutnya bendahara bersamasamaTPK membuat SPP kemudian di verifikasi oleh sekdes selanjutnyadiajukan ke kepala desa kemudian diinput ke siskeudes

rehabilitasi / peningkatan prasarana jalan desa ( gorong gorong dan selokan) sebesar Rp704.165.000 dan pengerasan jalanlingkungan sebesar Rp47.564.000, dan sisanya sebesar Rp20.655.000,dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain di pemerintahan Desa kembangtanjung.Bahwa pada saat pembuatan rancangan APBDES (anggaran pendapatan danbelanja desa) Desa kembang tanjung TA. 2019 yang di laksanakan sekitarbulan Maret 2019 ternyata nomenklatur pembangunan tembok penahaantanah/turap tidak ada di dalam aplikasi siskeudes

dan tidak tercantumjuga di dalam PERMENDES, PDT RI nomor 16 tahun 2018 tentangprioritas pembangunan dana desa tahun 2019 dan Perdes Kembangtanjung nomor 02 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa, denganadanya permasalahan tersebut selanjutnya Tedakwa selaku sekdes danaparat desa yang lain kemudian berdiskusi untuk mencari nomenklatur yangpaling mendekati di aplikasi siskeudes, dan ketika kami mengklik aplikasisiskeudes kemudian muncul nomenklatur pembangunan /rehabilitasi /peningkatan prasarana

jalan desa (gorong gorong dan selokan) dankemudian kami sepakat bahwa kita memakai nomenklatur tersebut yangberbunyi pembangunan / rehabilitasi / peningkatan prasarana jalan desa( gorong gorong dan selokan ) namun fakta di lapangan kegiatan tersebutHalaman 73 dari 108 Putusan Nomor : 14/Pid.SusTPK/2021/PN Jmbadalah kegiatan pembangunan dinding penahan tanah / turap dan ketika kamiakan menginfut data ke dalam aplikasi siskeudes, kami menggunakannomenklatur pembangunan / rehabilitasi / peningkatan

Bendahara untukdilakukan pencairan/pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan.Alurtersebut belum dilaksanakan Pemdes Gedaren dalam pencairananggaran tahun 2018, karena kenyatannya tidak pernah ada prosespengajuan SPP terlebih dahulu oleh pelaksana kegiatan, SPP yangdiserahkan ke penyidik adalah SPP yang baru dibuat hari Selasatanggal 19 Nopember 2019.Pemerintah Desa Gedaren dalam proses pencairan anggaran tahun2018 sudah sesuai alur, yaitu setiap pencairan SPP langsung dibuatdi sistem keuangan desa (Siskeudes

), tetapi belum dicetak (secaramanual), tetapi semuanya sudah terangkum dalam Siskeudes, danwaktu pengajuan APBDes sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa,Pada tahun 2018 untuk SPP belum dicetak karena ketidaktahuankami, sehingga waktu ada permintaan dari Penyidik Kejaksaan, kamibaru mencetaknya pada tanggal 14 Nopember 2019.Pembangunan obyek wisata Umbul Gedaren dengan anggaran Rp.477.171.800,00.

Misdi tidak pernah menyertakan kwitansi / nota pembelian atasanggaran yang sudah serahkan, sehingga saksi memberitahukan haltersebut kepada Terdakwa karena bukti dukung harus segera di inputdi Siskeudes, yang kemudian dijawab Terdakwa yo mengko takJalukke (ya nanti tak mintakan).Sdr.

milikPemerintah Desa.Apabila didalam APBDes ada satu kegiatan dalam satu tahun anggaran,dan dalam satu tempat kegiatan/lokasi maka RAB nya hanya satu tidakboleh dipecahPernah diadakan Bimtek untuk para Kades baru maupun perangkatDesa tetapi ahli lupa tahun berapa.Pembuatan SPP (surat Permintaan pembayaran) dilakukan secaramanual/bukti fisik.Apabila kegiatan sudah dikerjakan, namun selama belum diinput diSiskeudes berarti oleh Dispermades dianggap belum dilaksanakan.Apabila Kades belum melaksanakan sesuai Siskeudes

cara pembagian dan penetapanrincian Dana Desa di Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2017, dan yangmenjadi persyaratan antara lain sebagai berikut :e Rekomendasi dari Camat setempat untuk setiap desa;e Fakta Integritas dari Desa;e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Desa;e Tanda Bukti Kas (TBK) dari Desa;e Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ tahap yang lalu (LPJ tahun lalu jikauntuk pencairan tahap awal);e Laporan realisasi tahun sebelum dan tahun berjalan; Data Best aplikasi SISKEUDes

(Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap kali pencairan, yang saksi terima dari KepalaDesa, dan dalam penerimaan saksi tanda tangani tanda terima dalam bentukdaftar yang ditulis tangan;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan maupun sehubungandengan saksi selaku Bendahara dan mendapatkan honor dari kegiatan desayang bersumber dari ADD maupun DD, yang saksi terima hanya honor sebagaiBendahara Desa;Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan siskeudes yang dilakukan di SMKKesehatan Kecamatan Tirawuta, selama

NONARIABahwa tahun 2017 saksi pernah diminta tolong oleh Kepala Desa Woiha,saudara AKTUR untuk membuatkan pertanggung jawaban ADD dan DD tahun2017 sehubungan dengan Aplikasi Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES).Bahwa tidak semua dokumen yang ada dalam Laporan pertanggung jawabanKeuangan tersebut saksi yang bikin, yang saksi bikin hanya kelengkapan LPJversi aplikasi Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dalam setiap pembuatanLPJ saksi lakukan di rumah Kepala Desa Woiha;Bahwa yang saksi lakukan yaitu membuka

(Satu Juta Rupiah) kepada saksi akantetapi hingga saat ini saksi belum terima, yang saksi terima pada saat saksi kerjaSPJ yaitu saksi dibelikan Kepala desa yaitu Pulsa data dan pulsa data tersebutsaksi gunakan pada saat Online pengimputan aplikasi SISKEUDES;Bahwa hanya 1 (Satu) kali Saja Saksi bantu inputkan;Bahwa Saksi mengikuti RAB saat melakukan penginputan data;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;13.

KdiBahwa pada tahun 2017 Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur pernahmengadakan Kegiatan Pelatihan untuk desa yang berada dalam lingkupKecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur meliputi:e Pelatihan RPJMDes (Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan);e TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);e Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);e Pelatinan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa);e Pelatihnan BUMDes;Bahwa saksi berperan sebagai Bendahara pada kegiatan pelatihan tersebut.Bahwa saksi memiliki dasar

31/12/2020 tertanggal 31 Desember 2020 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

tertanggal 14 Mei 2022 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

) bendel dokumen rincian anggaran belanja dari sumber anggaran ADD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pocangan Tahun Anggaran 2020 tertanggal 14 Mei 2022 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

aplikasi siskeudes;

belanja dari sumber anggaran ADD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pocangan Tahun Anggaran 2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang didownload dari aplikasi siskeudes;

disetor Ke RKUD Kabuaten HumbangHasundutan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.FERRY JUVELIN SITORUS, di bawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2018 Saksi sebagai Camat Onan Ganjang;Bahwa tupoksi Saksi yaitu memfasilitasi Desa untuk pencairan;Bahwa Saksi mengetahui terdapat kegiatan desa yang tidakdilaksanakan setelah perkara tersebut diperiksa oleh Inspektorat;Bahwa SPJ yang diajukan kepada Saksi melalui aplikasi yang diunggaholeh Operator Siskeudes

bernah diterima oleh saksi;Bahwa atas temuan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan padapengelolaan dana desa Sibuluan tahun 2018 terdapat kegiatan fiktifyang dilakukan oleh Kepala Desa atas pembukaan jalan RambaGanjang dan Pembangunan gedung PAUD.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.LASRIATI SITUMORANG, di bawah sumpah, pada pokoknyaHalaman 17 dari 53 Perkara Nomor : 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn10PP NM EFmenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2018 Saksi sebagai Operator Siskeudes

selaku bendahara, sedangkan mulaipertengahan tahun 2016 mekanisme pencairan anggaran untuk belanja desayang telah dijabarkan dalam ABPDes dilaksanakan sudah menggunakanformulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun tidak dilaksanakansecara menyeluruh ;Bahwa mekanisme / prosedur pencairan APBDesa Tahun 2017 di DesaDauh Puri Klod sudah sepenuhnya menerapkan mekanisme pencairananggaran / APBDesa dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) setelah adanya program aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES

Selama saksi menjabat sebagaiSekretaris Desa Dauh Puri Klod kegiatan yang dilaksanakan semua sesuaidengan APBDES, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di luar APBDES ;Bahwa mekanisme / prosedur pencairan anggaran (APBDes) untukkegiatankegiatan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :wonnn enna dari bidang mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang manualyang diperiksa oleh Kaur Keuangan, setelah diperiksa diajukan ke SistemKeuangan Desa (Siskeudes) untuk diinput, setelah diinput dikembalikan

Sedangkan sejak tahun2017 semenjak ada system SISKEUDES hal tersebut tidak dapat dilakukanlagi. Mengenai keterlambatan transfer dana dari pemerintah daerah / pusathal tersebut memang mempengaruhi dan dan tidak dapat dilakukanpembayaran kegiatan dalam tahun berjalan di ditahun berikutnya. Artinyaapabila ada kegiatan yang belum bisa dilakukan pembayaran tahunberjalan dan dana baru masuk di akhir tahun anggaran maka tidak bisadibyarakan diawal tahun berikutnya.

Pengembalian perjalanan dinas Perbekel, Sekdes, BPD dan Siskeudes seilaiRp. 5.637.200, (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;d. Pengembalian cash on hand Rp. 20.557.700, (dua puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;e.

Bahwa dalam Buku Kas Umum tahun 2017, tercatat saldo awal sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) karena dalam sistem SISKEUDES saldo yangbisa dimasukkan maksimal hanya sebenar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)padahal kas tunai yang sebenarnya adalah sekitar Rp. 14.000.000, (empatbelas juta rupiah).