Ditemukan 595 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-11-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 2 Februari 2023 — PENUNTUT : - ISMAIL NAHUMARURY, SH.MH - RIZKY SEPTA KURNIADHI, SH
2750
  • Menyatakan Terdakwa UMAR HASAN BAAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi turut serta menyuap pegawai negeri ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMAR HASAN BAAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
20150
  • Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktupegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkan dapatjuga diberikan di rumah sebagai kenalan;Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 22 Juni 1956 Nomor:145 K/Kr/1955 antara lain memutuskan bahwa :pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harusditerima, dan maksud dari pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkansebagai suatu kejahatan tersendiri, Suatu percobaan yang dapat dihukumuntuk menyuap.
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
333119
  • Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktupegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkan dapatjuga diberikan di rumah sebagai kenalan;Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 22 Juni 1956 Nomor:145 K/Kr/1955 antara lain memutuskan bahwa:oasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harusditerima, dan maksud dari pasal 209 KUHP itu ialanh untuk menetapkansebagai suatu kejahatan tersendiri, Suatu percobaan yang dapat dihukumuntuk menyuap.
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
513446
  • Ada suatutulisan hasil bimbingan Ahli yang menulis tentang tanggung jawab pidanadari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dalam berbagai pengadaan barangdan jasa yang selama ini memang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ituluput dari pertanggung jawaban pidana padahal sesungguhnya kalau kitamau jujur biang kerok terjadinya kesalahan itu ada di Panitia PenerimaHasil Pekerjaan kecuali dapat dibuktikan didalam persidangan penyediabarang dan jasa menyuap Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untukmenyatakan bahwa
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
15023408
  • Orang yang menggerakkan menurut huruf a Pasal 12 iniialahorang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji,yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janjiterbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya. Terbentuknya kehendak pegawainegeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan.
    Menggerakkan disinihanya merupakan maksud orang yang menyuap, jadi merupakan bagian dariunsur subyektif in casu untuk menggerakkan pegawai negeri agar berbuatHalaman 646 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya(vide: Drs Afami Chazawi,S.H., ibid., hlm. 193194).Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri ataupenyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harusdilaksanakan, baik
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
21964
  • Orang yang menggerakkan menurut pasal 12 huruf a ialahorang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yangditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentukkehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengankewajiban jabatannya;Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggaranegara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengankewajibannya, jika terdapat keadaan sebagai berikut :a.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
26952273
  • Akuntan forensikmenerapkan keahlian khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Bahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap menyuap atau gratifikasi,penelusuran
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
376124
  • Orang yang menggerakkan menurut pasal 12 huruf a ialahorang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yangditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentukkehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengankewajiban jabatannya;Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggaranegara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengankewajibannya, jika terdapat keadaan sebagai berikut :a.
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
19202228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • janji atau hadiahitu. selalu diikuti perbuatan pelaku untuk menggerakkan berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibannya (tidak tercantum dalam unsur), tetapi cukup pemberianhadiah atau janji tersebut karena adanya kekuasaan/kewenanganyang melekat pada jabatan dari pejabat yang bersangkutan,karenanya penerimaan hadiah atau janji itupun berlangsung hanyaselama adanya kekuasaan/kewenangan yang melekat padajabatannya tersebut.Dalam meneliti perkembangan perundangan suap menyuap
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
453122
  • Orang yang menggerakkan menurut Pasal 12huruf a ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah ataujanji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatuHalaman 586 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbjanji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya;Menimbang, bahwa Pengertian agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, S.R.SIANTURI, menjelaskan
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
8372399
  • Percobaan menyuap jika disodorkan ketangan orang,sementara itu tawaran bukan merupakan pemberian tetapi janji;Menimbang, bawa pengertian menerima hadiah berarti menerimasuatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja,misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1138239
  • khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Halaman 592 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap menyuap
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
20721703
  • JumlahRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakanpembayaran hutang sekaligus konpensasi uang pengganti biayabiayapihak SYARIFUL ALAMSYAH perjalanan ke tapanuli tengah, biayabiayaselama kegiatan di Tapanuli Tengah dengan cara dititipkan melalui Sdr.BACHTIAR SIBARANI;Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk menyuap terdakwakarena Saksi merasa dirinya sudah menang, dan terdakwa bukanlahHakim Panel pada Perkara Pilkada Tapanuli Tengah;Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan JUANG
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
29594
  • Pada saat hadiah atau janji diberikan oleh si penyuap, ada suatukepentingan orang yang menyuap terhadap si pejabat yang menerima;4.
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290126
  • Pada saat hadiah atau janji diberikan oleh si penyuap, ada suatukepentingan orang yang menyuap terhadap si pejabat yang menerima;4.