Ditemukan 608 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATIâÃÂÃÂIF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
195 — 81
195 — 81
lokasi baru tersebuttelah ada masyarakat lain, maka mau tidak mau mereka harus mampu beradaptasi,dalam banyak kasus serupa banyak yang kemudian berubah, meskipun masihterdapat tradisitradisi lama mereka yang tetap dipertahankan sebagai simbol simbol yang mengingatkan asal mereka ; Bahwa, Ahli belum pernah menemukan masyarakat hukum adat yang hapusatau hlilang, tetapi berbagai informasi, yang paling tragis adalah yang terjadipada masyarakat adat suku Inca, dimana mereka memiliki budayabudayadan peradaban
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
139 — 35
139 — 35
Hal inidisebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauhmana manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dengan kata laintujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa ( Vide: RomliAtmasasmita, kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung,1985,hlm.90);Menimbang, bahwa Prof.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Van de Bunt dalam buku yang ditulis Andi Hamzah denganHalaman 89 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016judul, Hukum Pidana Adalah Salah Satu Cermin Yang Paling TerpercayaMeneganai Peradaban Suatu Bangsa halaman 224, mengemukakanbahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium memiliki tiga makna,yaitu : Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yangmelanggar hukum secara etis sangat berat.
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo Tanggal 8 April 2014 — -ZULAIHA DAI alias EHA
85 — 40
85 — 40
pembelaannya, yang pada pokoknya sebagaimana dikutip di atas ; Menimbang, bahwa selanjutnya isi, alasan dan pendapat hukum dalam tanggapan masingmasing pihak sehubungan dengan tuntutan dan pledoi tersebut, pada pokoknya masingmasingpihak tetap pertahankan; Menimbang, bahwa sehubungan sikap dan pendapat hukum dari masingmasing pihakyang berperkara tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisi aspek hukumnyasehubungan perkara a quo . 222222 oon nn nnn Menimbang, bahwa eksistensi hukum bagi peradaban
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 3905 — 3328
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanahharus dikelola dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan pembangunan manusiaIndonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budayabangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturanhukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagailatar belakang budaya dan adatistiadat bangsa Indonesia yang bersifat kKomunal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2597 — 2121
2597 — 2121
Dan memang dari awalmemang dimaksudkan untuk mengkondisikan peradaban itu.Bahwa asas retroaktif mengenai alasan seseorang diadili berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku agar mampu mencegah retroaktifitu. mengapa retroaktif itu mencegah, karena inilah cara penguasapenguasa sewenangwenang bekerja.
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
160 — 282
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
160 — 282
destinasi wisata di Wasior Kabupaten Teluk Wondamakemudian Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Festival BudayaWondama yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama dikarenakan Saksi yang membuat desainperencanaan hingga output/hasil kegiatan Festival Budaya Wondamatersebut; Bahwa penyusunan perencanaan kegiatan Festival Budaya Wondamapada awalnya pekerjaan yang Saksi lakukan membuat konsep Wasiormenuju destinasi wisata 2018 (dokumen terlampir) dengan objekwisatanya Batu Peradaban
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk
melawan
PT. NABATINDO KARYA UTAMA
213 — 549
213 — 549
Pasal 18B ayat (2) berada dalamBab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 281 ayat (8) berada dalam BabHak Asasi Manusia dengan begitu berarti negara mengakui sertamenghormati eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4(empat) persyaratan yuridis yakni :Halaman 141 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN KsnF PPSsepanjang masih ada;sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dandiatur dalam undangundang;Menimbang
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
152 — 78
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
152 — 78
Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Festival BudayaWondama yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama dikarenakan Saksi yang membuat desainperencanaan hingga output/hasil kegiatan Festival Budaya Wondamatersebut;halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2020/PN.MnkBahwa penyusunan perencanaan kegiatan Festival Budaya Wondamapada awalnya pekerjaan yang Saksi lakukan membuat konsep Wasiormenuju destinasi wisata 2018 (dokumen terlampir) dengan objekwisatanya Batu Peradaban
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
232 — 64
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
232 — 64
Bahwa juga pemberian hadiah, apalagi hadiah lebaranyang dikenal dengan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi orang muslim yang diberikan oleh rekan kerja kepada pejabat yang merayakan hari raya lebaran,adalah merupakan kebiasaan dan budaya yang sudah sejak dahulu kala, sejaklama terjadi secara terus menerus dalam sejarah kehidupan manusia, sehinggahal tersebut seharusnya demi kiemanusiaan dan peradaban manusia tidakpatutlan dimasukan kedalam tindak kejahatan korupsi.
budayayang demikian yang sudah berjalan lama, dan lama sekali sehingga sudahmerupakan kebiasaanlah begitu kirakira kenyataannya, dan pemberianhadiah, apalagi hadiah lebaran yang dikenal dengan Tunjangan Hari Raya(THR) bagi orang muslim yang di berikan oleh rekan kerja kepada pejabat yangmerayakan hari raya lebaran, adalah merupakan kebiasaan dan budaya yangsudah sejak dahulu kala, sejak lama terjadi secara terus menerus dalamsejarah kehidupan manusia, sehingga hal tersebut seharusnya demikemanusiaan dan peradaban
bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas perbuatan yangdilakukan dan dimaksud dalam pembelaan pribadi Terdakwa adalah dilarangoleh Undangundang dan sebagai Aparatur Sipil Negara yang dalam hal iniHalaman 539 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrsebagai Penyelenggara Negara sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui akanhal tersebut dan tidak mengatakan yang tidak sepatutnya yakni sehingga haltersebut seharusnya demi kemanusiaan dan peradaban
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
132 — 246
132 — 246
Mengingat entitas kKebenaran dan keadilan itu hakikinyaadalah peradaban itu sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan menegakkan hukum danmemberikan keadilannya dalam setiap kasus yang ditanganinya, hal itu tidak kurangdan juga tidak lebih; tentunya dengan menyebut Tuhan Yang Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dalam ilmu hukum adasebuah teori, yang disebut dengan teori absorbsi (penghisapan), artinyamenggabungkan atau meleburkan dua fakta/makna hukum atau lebih
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2970 — 4514
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2970 — 4514
Akan tetapi denganHalaman 273 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTmemperhatikan manfaat luar biasa dari Kemudahan yang disediakan teknologiinternet, penggunaan internet dapat pula bersifat positif untuk memajukan danmemuliakan kehidupan manusia serta membangun peradaban manusia ke arahyang lebih batik.
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 219/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 2 Juli 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
197 — 159
197 — 159
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 198 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PTMDNPasal 18B ayat (2) :Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakathukum adat serta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam UndangUndang.Pasal 281 ayat (3) :Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2876 — 3710
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2876 — 3710
Oleh karena itu, kKewajiban memberikan alasan bagi institusiperadilan, termasuk bagi setiap lembaga kuasi peradilan yang dalam literaturhukum negaranegara common law sepadan dengan tribunal sebagai suatu courtsubsitutedengan konsekuensi semua putusan tribunal tunduk dan dapat diujioleh badan peradilanadalah mekanisme penting untuk menjaga akuntabilitas,kepercayaan publik dan rasionalitas peradaban hukum. Dari literatur klasik sepertitulisan J.A.
Register : 15-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 25 April 2017 — ERWINSYAH, S.ST Bin AMINUDDIN PULUNGAN
114 — 167
114 — 167
Membangun peradaban social masyarakat Desab. Memberikan Pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bandar AlaiBahwa alasan Saksi mau menandatangani Berita Acara PembentukanKelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tersebut dengan pertimbanganbahwa maksud dan tujuan Simondra Bin Marjanas dan Sdr.
Register : 15-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 25 April 2017 — ERI ARIADI Bin ASPIAN
139 — 18
139 — 18
Membangun peradaban social masyarakat Desab. Memberikan Pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bandar Alai Bahwa alasan Saksi mau menandatangani Berita Acara PembentukanKelompok Tani Pemuda Tani Sepakat tersebut dengan pertimbanganbahwa maksud dan tujuan Simondra Bin Marjanas dan Sdr.
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
130 — 135
130 — 135
Tjeenk Willingk, 1959,Halaman 3) dan hukum pidana itu juga merupakan cerminan peradaban suatu bangsa(One of the most faithful mirrors of a given civilization, reflecting the fundamentalvalues on which latter rests);Menimbang, bahwa di dalam aliran pemidanaan modem harus diperhatikan faktorfaktoryang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwaterdakwa/pelaku tindakpidana menyangkut keadaankeadaan objektif mengenai perbuatan dan akibat yangditimbulkannya bukan hanya sekedar dari sikapsikap Terdakwaterdakwa
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
51 — 24
51 — 24
Pengadilanberpendapat bahwa terhadap nilai tanah sepanjang peradaban manusiasesuai dengan hukum ekonomi tidak pernah terjadi penyusutaan nilaiharga, yang terjadi selalu terjadi kenaikan nilai haraga tanah dari waktukewaktu. Ketika kekayaan tanah berubah menjadi kekayaan dalambentuk uang, maka akan terjadi penyusutan nilai.
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
126 — 31
126 — 31
Pengadilanberpendapat bahwa terhadap nilai tanah sepanjang peradaban manusiasesuai dengan hukum ekonomi tidak pernah terjadi penyusutaan nilaiharga, yang terjadi selalu terjadi kenaikan nilai harga tanah dari waktukewaktu. Ketika kekayaan tanah berubah menjadi kekayaan dalambentuk uang, maka akan terjadi penyusutan nilai.
Register : 08-11-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 31-01-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 866/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
MIA NATALINA., SH
Terdakwa:
HARIYANA Binti HERMAIN
566 — 346
MIA NATALINA., SH
Terdakwa:
HARIYANA Binti HERMAIN
566 — 346
dana sosial dari Boeing untuk program Big Food Bus yaitu biaya pengadaan tools hidrolik dan telematika armada Food Bus;
- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi bukti pengajuan dana dan bukti transfer penggunaan dana sosial dari Boeing untuk program Big Food Bus yaitu biaya pengadaan kitchen equipment dan utensils kendaraan armada Big Food Bus;
- 1 (satu) bendel dokumen yang berisi bukti pengajuan dana dan bukti transfer penggunaan dana sosial dari Boeing untuk pembangunan pesantren peradaban