Ditemukan 601 data
101 — 93
waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana menurut UndangUndang maka dengan demikian permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum ParaTerdakwa pada pokoknya menyatakan: Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikanbeberapa fakta dalam persidangan yang telah terungkap dalam persidangan; Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya sera Kelirunya PertimbanganHukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkaara
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
141 — 76
Sby.telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) harisejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untukmempelajari (inzage) berkas yang bersangkuta di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, sebelum berkas perkaara tersebut dikirim ke PengadilanTipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya , dan dimohon setelah tugaskejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segeradikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;9.
118 — 176
Polsek tanggal 20 Agustus 2014 Termohon telahmelakukan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran tindak pidanaperkara penambangan mineral tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20Agustus 2014sekira pukul 17.00 Wib ditempat kejadian perkara yang berlokasidi Sungai Palayangan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;Menimbang bahwa atas dasar adanya laporan polisi tersebut, Termohonselanjutnya mendatangi lokasi tempat kejadiaan dan melakukan serangkaiantindakan penyelidikan di objek perkaara
Pembanding/Penggugat II : MUH.NUH Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat III : YULIUS MARONDA Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Pembanding/Penggugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : AMIRUDDIN KA, SH dan rekan
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri BUMN Cq. PTPN XIV Makassar Cq. PTPN XIV PKS II Malili
Terbanding/Turut Tergugat : BUPATI Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur
60 — 46
Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa setelah Mempelajari keberatan serta tanggapan dalammemori banding dan kontra memori yang diajukan oleh Pembanding maupunTerbanding sebagai tersebut diatas dan dengan mempelajari fakta pearsidangansebagaimana terurai dalam berita acara persidangan Pengadilan Negerai Malilidalam perkaara aquo maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai yudex factieakan mempertimbangkan Apakah Putusan Pengadilan
97 — 29
kepadaKetua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menghukum Tergugat 1, dan Tergugat Il sertaTergugat Ill , Tergugat IV dan Tergugat V maupun pihak lain yangmenguasai atau menempati tanah atau objek sengketa untukmengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik danmenyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa.18.Bahwa Penggugat dalam perkara ini juga meminta kepada KetuaPengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkaara
1184 — 1288
Saya dan istri memilih islah dengan logika politik bahwa perkaara ini didugaberawal dari konflik antara saya sebagai Gubernur dengan wakil Gubernur.;4). Mengingat Wakil Gubernur merupakan kader Partai Nasdem, saya dan istrimeyakini persoalan ini dapat diselesaikan melalui suatu bentuk islah yangdifasilitasi oleh pimpinan Partai Nasdem.; 5). Dengan adanya islah maka gugatan PTUN semakin tidak efektif.; 6).
WIDODO
Tergugat:
1.PT KANGEAN PUTRA MANDIRI
2.PT DIMAS PRATAMA INDAH
87 — 64
ApalagiTERGUGAT Il sendiri telan menyatakan akan bertanggungjawab ataspembayaran yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap subkontraktorTERGUGAT I;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut , Majelis berpendapatterhadap materi Eksepsi tersebut berkaitan erat dengan apakah ada hubunganantara Penggugat dengan Tergugat Il sebagaimana di dalam Eksepsi tergugat IIpada point 1 yang mana telah pula masuk dalam pokok perkaara a quo, makaoleh sebab itu haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian pada
500 — 90
Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi secara tegasmenyatakan dalam konvensi Replik Penggugat perkaara a quo bahwatidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah milik Penggugat/Tergugat rekonvensi yang tahu hanyalah Tergugat/PenggugatRekonvensi, bahwa ini menegaskan dalil dari Tergugat/ PenggugatRekonvensi bahwa dalil gugatan Penggugat / Tergugat rekonvensi takdapat di buktikan karena senyatanya dalil tidak benar seperti tegas didalam dalil yang Terguggat / Penggugat Rekonvensi sampaikan dalamjawaban
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
122 — 21
Quo Karena Pengujian Terhadap Sah AtauTidaknya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara MerupakanKewenangan Dari Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa PENGGUGAT mendudukkan TERGUGAT V sebagai pihakdalam perkara a quo karena telah menerbitkan Surat KeputusanMenteri Pertambangan dan Energi No. 1173 K/90/M.PE/1995 tanggal7 Juli 1995 sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatan danpetitum gugatannya, sebagai berikut:Bahwa selain itu, ternyata TERGUGAT V juga ada menerbitkan suratterkait atas peralihan tanah objek perkaara
1240 — 537
Brt.jawab menjawab dalam perkara ini baik yang dikemukan oleh ParaPemohon dan Para Termohon, ternyata terdapat halhal/keadaan sebagaiberikut :1.Bahwa permohonan dalam perkaara ini adalah tentang PenetapanKuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat UmumPemegang Sahan Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. KedaungIndustrial, Ltd.. Bahwa PT.
244 — 88
pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu Eksepsi/Keberatan Tergugat, Apakah keberatan Tergugat tersebutmerupakan Processuelle Exeptie sehingga harus dipertimbangkan sendiri dalameksepsi ataukah merupakan materielle exeptie yang nantinya akandipertimbangkan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa menurut hukum acara Perdata yang dimaksuddengan Processuelle exeptie adalah terdiri dari atas :e Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim memeriksa perkarae Eksepsi tentang bahwa perkaara
49 — 30
PERKAARA : PDS04/LPKAM/11/2010, tanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut agarterdakwa diatuhi hukuman sebagai berikut : 1.3.Menyatakan terdakwa MANSYURIA DACHI bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancamTahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengat@BMai@etAtane RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
NURDIN DG. NOMBONG
Tergugat:
1.MUHAMMAD NUR
2.NURHAYATI
3.BASRI NAJA
4.SUBAEDA SUBUH
5.HALIJAH
6.RACHEL
7.SRI ASTUTI
8.ANICE PALEKA
9.AMINAH
10.TAUFIK
11.SALMAWATI
12.ADRIANA RANTE BASSI
13.KIAM BENG
14.CRISTIN BURA
15.TAHASANG
16.SYAHRUL
17.ZUKIR
18.RAHMAT BELMAN
19.TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
190 — 51
Sehingga, terhadap ObjekGugatan perkaara a quo masih terdapat hak hukum bagi pewarislaiuya yang harus lindungi.Dengan demikian, Penggugat yang tidak mengikutsertakanpihak ahli waris lainya dalam perkara a quo.
151 — 22
dahulu telah selesai diproses oleh BadanPertanahan Nasional ( BPN ) Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diterbitkansertifikat hak miliknya atas nama peserta plasma Desa Bumi Harjo termasuk dilokasi objek sengketa;59e Bahwa Para Penggugat mendalilkan dasar gugatannya adalah Surat PernyataanAsal usul Penggarapan / Pembukaan tanah tertanggal 12 Juni 1997 yang telahdirevisi kembali pada tanggal 25 Januari 2009;e Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tersebut sama dengan dasar gugatan ParaPenggugat dalam perkaara
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
290 — 146
Sby. telah selesai diminutasi agar dalamtenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undangundang diberikesempatan untuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkaratersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaara tersebutdikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam
88 — 36
SerangTetap terlampir dalam berkas perkaara;9. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Ciruas Kab.SerangTetap terlampir dalam berkas perkaara;9. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016o0lehEFIYANTO D, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SAINAL, S.H,M.Humdan DONNY SUWARDI, S.H.
137 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan pemeriksaan perkaara ini dengan acara cepatsebagaimana Para Penggugat mohonkan;2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat;DALAM PUTUSAN SELA:Hal. 181 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.SusPHI/20141. Mengabulkan permohonan Putusan Sela sebagaimana dimohonkan ParaPenggugat.2.
285 — 2587
No. 2 tahun 2004 tentang PPHI.Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, PARAPENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan IndustrialManokwari yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutuskandengan amarnya, sebagai berikut :DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :1 Mengabulkan permohonan pemeriksaan perkaara ini dengan acaracepat sebagaimana PARA PENGGUGAT mohonkan.2 Menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat.DALAM PUTUSAN SELA :1 Mengabulkan
Terbanding/Terdakwa : ARIF RAHMAN Bin ABU KHOIR
311 — 402
Sby. telah selesai diminutasi agar dalamtenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undangundang diberikesempatan untuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkaratersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkaara dikirim kePengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya;Halaman 416 dari 422 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT SBY4..Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara Tipikor Nomor61/PID.SUSTPK/2020/PT SBY yang
1720 — 922
Pada bagian Pendahuluan dalam Pleidoi Penasihat Hukumpara Terdakwa berisi uraian mengenai latar belakang danmotivasi para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadiperkara ini serta menjelaskan berkaitan dengan keadaankeadaan yang dapat meringankan perbuatan para Terdakwasehingga menjadi perkaara ini.Bahwa terhadap materi Pleidoi tersebut, akan menjadipertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam memutuskanperkaranya dibawah nanti.2.