Loka Edukas Pusham, sedangkan untuk tingkat pusat untukpertimbangan tehnis dari Kementrian SDM dan pinjam pakai Kawasan hutan itu di urusoleh Direktur Utama yaitu sdr ALIAS WELLO;e Bahwa benar PT, Fajar Mentaya Abadi (PT.FMA) dan CV. Loka EdukaslPusham ada surat perjanjian Kerja pengadaan jasa konsultasi (Kontrak) nomor: 08 /LEP PRY / 2010 tanggal 8 Nopember 2010 untuk mengurus perijinan PT. FajarMentaya Abadi (PT.FMA) di Provinsi untuk AMDAL dan Rekomendas!

FMA sampai dengansidang Tehnis KA ANDAL PT. FMA. Dan saksi ada menerima upah atas pekerjaansaksi karena untuk menyusun KA ANDAL PT. FMA sampai dengan sidang Tehnis KAANDAL PT. FMA sebesar + Rp. 11.000.000, ( sebelas belas juta rupiah);e Bahwa benar yang hadir pada rapat Tim yang hadir saksi sendiri selaku KetuaTim AMDAL, Ir. HERRY, MP ( Anggota Tim AMDAL ) dan terdakwa Ir, GI(YANTO,MP ( Anggota Tim AMDAL );21e Bahwa benar setelah diperbaiki dipersiapkan untuk sidang Komisi AMDALProv. Kalteng.

EKA IRIADENTA,M.Si, dan anggota Ir, HERRY, MP dan terdakwadan saksi tidak mengetahui hasil darisidang Tehnis KA ANDAL PT, Fajar Mentaya Abadi tersebut;e Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Dokumen AMDAL PT, FajarMentaya Abadi tersebut sudah teriaksana atau belum karena pembahasan DokumenAMDAL PT. FMA tersebut hanya sampai sebatas sidang Tehnis KA ANDAL danmasih ada tiga Tahapan pembahasan Dokumen yang hams dilaksanakan lag!

yaituPBmbahasan Sidang Komisi KA ANDAL, sidang Tehnis ANDAL RKLIRPL dan sidangKomisi ANDAL RKL/RPL;e Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahwa surat Keputusan Gubemur KaltengNomor: 188.44 / 239 a / 2011, tertanggal 30 Juni 2011 tentang Kelayakan LingkunganHidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

Fajar Mentaya Abadi (PT.FMA) Yang ditingkat Pusat seperti pertimbangan tehnis dari Kementrian SDM dan pinjam pakaiKawasan hutan itu saksi sendiri yang mengurus;e Bahwa benar dasar CV.

dan Tim Pengendali Tehnis ada mendapat Fasilitasdari Pihak Konsorsium berupa makan, dan kendaraan yaitu ketika saatmelakukan kunjungan kepada pihak konsursium di Magelang, Madiun,Unggaran Semarang sedangkan untuk biaya penginapan saksi tidak tahusiapa yang membayarnya apakah dari pihak Konsorsium atau dari DinasPerhubungan karena setahu saksi sewaktu kunjungan ke lapangan kamidiantar ke Hotel oleh pihak Konsorsium ;Bahwa tidak dilakukan pembahasan oleh tim tehnis dengan BPPT saat awalmenyusun rekomendasi

KAK ataupun rekomendasi dokumen pengadaan, timpengendali tehnis bekerja namun hal tersebut merupakan kewenangan panitialelang dan PPK ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pengendalian pekerjaan pengadaan busway2012 tapi saksi menerima honor.

KomBahwa dalam pembahasan mengenai persyaratan peserta/kategori pesertadalam pembuatan KAK/dokumen lelang/pengadaan seingat saksi tidak adaarahan khusus mengenai persyaratan khusus peserta/kategori namunapabila ada pembahasan lebih detail antara KPA sebagai pihak yangmembuat dokumen pengadaan dan penanggung jawab kegiatan denganpihak BPPT saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa benar Tim Tehnis dan Tim Pengendali Tehnis ada mendapatFasilitas dari Pihak Konsorsium berupa makan, dan kendaraan yaitu ketikasaat

Baswy;e Menterjemahkan Spesifikasi tehnis menjadi gambar tehnis;e Melakukan kajian kajian yang ada pada Spesifikasi tehnis.Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembiayaannya sekitar Rp. 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah) adapun proses pengambilannya pertama pembuatanLaporan Hasil Pekerjaan Telah Selesai stelah itu dilakukan pengajuan biayadilakukan proses untuk pemberitahuan biaya sudah ada pengembalian diBendahara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ada pun biaya tersebutadalah untuk 1 (satu) paket

SAPTAGUNA DAYA PRIMA sebagai pemenang adalah telahmemenuhi syarat administrasi, tehnis, harga dan kualifikasi telah sesuai syaratdokumen pengadaan/lelang.Bahwa dokumen Laporan Perencanaan Pengadaan Armada Busway Paket danPaket Il, dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB),dokumen Spesifikasi Desain Eksterior dan Interior Articulated Bus Transjakartaserta Dokumen Pengadaan, adalah benar itu. merupakan hasil kegiatanperencanaan tim BPPT.

Kegiatan PPTK dan juga merupakan KasiPerluasan Areal Bidang Pengelolaan Lahan dan Air di DinasPertanian Prov.Bengkulu.Bahwa yang menyusun dokumen Juklak dan Tehnis pelaksanaanKegiatan tersebut adalah Sdr.LILIK SUKIRMAN, SP.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,15.

Petani telah bergabung dalam kelembagaan wadah kelompok tanidan akan berperan aktif melaksanakan petunjuk tehnis yangdianjurkan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.b. Petani bersedia dan sanggup tidak akan mengalih fungsi lahannyadengan komoditi lain kecuali pada;c. Secara tehnis lokasi yang diusulkan Dinas Kabupaten danAspirasi dari masyarakat yang membutuhkan kegiatan optimasimemenuhi persyaratan sesuai JUKNIS yang ditetapkan;d. Calon lokasi berada di Desa Lubuk Lesung Kec.

Lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan tehnis yangditetapkan;c. Koordinasi dan sinergitas kerja antara BPP/kecamatan denganDinas Kabupaten berjalan baik;Putusan Nomor 81/Pid.SusT PK/2016/PN.Begl Hal. 137 dari 288 Halaman.d. Alokasi kegiatan untuk masingmasing petani dibatasi maksimal 2Ha/ KKe. Calon lokasi berada di Desa Lubuk Pinang Kec.

Honor Tim Tim Tehnis Kabupaten sebesar Rp.3.750.000 untuk 4orang (sdra. ERON R, sdra. GUNAWAN, sdra. DARLIANSYAH,sdra. RSWANTO);d. ATK Operasiaonal Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.2.367.500;ATK Operasiaonal Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.2.320.000;ATK Operasiaonal Kab. Seluma sebesar Rp.2.463.750;ATK Operasiaonal Kab. MukoMuko sebesar Rp.2.550.000;Penggandaan Surat menyurat untuk kegiatan Optimasi lahansebesar Rp.269.000;i. Perjalan Dinas dalam Daerah Kab.

Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk tehnis dan Team OfReference (TOR) kegiatan;d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan diunit kerjanya;e. Membuat dan menyelesaikan surat menyurat yang berhubungandengan pelaksanaan kegiatan;f. Mengarsifkan semua dokumentasi surat menyurat atau dokumenpenting kegiatan;g. Membantu penyelesaian keputasan/ tindakan dalam rangkapelaksanaan pengadaan barang/ jasa, Kontrak/ Perjanjian/ SPK dansebagainya;h.

P2, P3, dan P4 tersebut telahmemenuhi syarat formil hukum pembuktian;Bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan alat bukti print out atau hasil cetakdokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah (vide:Penjelasan Pasal 5 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik), diakui keberadaan dan substansi/isinya olehTermohon sehingga bernilai mengikat (vide: Angka 1 huruf c Rumusan HasilRapat Komisi Bidang Tehnis

Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), bukansebuah dokumen atau surat yang menurut perundangundangan harusdalam bentuk tertulis (vide: Pasal 5 ayat (4) UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), diakui keberadaannyaoleh Termohon sehingga bernilai mengikat terhadap hal yang diakui (vide:Angka 1 huruf c Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis

2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), bukansebuah dokumen atau surat yang menurut perundangundangan harusdalam bentuk tertulis (vide: Pasal 5 ayat (4) UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), diakui keberadaannyaoleh Pemohon sehingga bernilai mengikat terkait hal yang diakui Pemohon(vide: Angka 1 huruf c Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis

Pasal 283R.Bg), namun terhadap bukti P.4 Termohon tidak membantah dan tidak pulamengakui sehingga dilakukan pembuktian dengan acara kontradiktoirsebagaimana pendapat hukum yang tertuang dalam Angka 1 huruf c RumusanHasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial di Lingkungan Peradilan Agamatahun 2020;Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 diakui keberadaannya dansubstansi informasinya (isi dari alat bukti aquo) oleh Termohon sehinggabernilai mengikat sebagai alat bukti yang di dalamnya berisi informasi

bukti P.8tersebut adalah peristiwa percobaan pemerkosaan yang dilakukan olehseorang pria bernama Nama Pria 1, bukan peristiwa asusila/ perzinahan,peristiwa mana Termohon berada dibawah ancaman apabila Termohon tidakmemenuhi keinginan pria tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon harusmendukung alat bukti P.8 tersebut dengan alat bukti lain dan Termohon jugaharus mendukung bantahannya dengan alat bukti, sebagaimana pendapathukum yang tertuang dalam Angka 1 huruf c Rumusan Hasil Rapat KomisiBidang Tehnis

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yangmenyatakan: Pelaksanaananggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b).efektif oo.13b) Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintahdaerah.Pasal 12 ayat (2) yangmenyatakan : Belanja atas beban anggaran

Marsudi 19.100.000 Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yangmenyatakan =: Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkanprinsipprinsip sebagai berikut :a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengankebutuhan tehnis yang disyaratkan ;b).efektif oo...Pasal 28 ayat (13) yangmenyatakan17b

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang menyatakanPasal 12 ayat (2) yang menyatakanPasal 28 ayat (13) yang menyatakan: Pelaksanaananggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b) Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatan sertafungsi setiapdepartemen/embaga/pemerintah daerah.: Belanja

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaananggaran belanja NegaraPasal 12 ayat (2) yang menyatakanPasal 28 ayat (13) yang menyatakandidasarkan prinsipprinsip sebagai berikut :a)b)Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatan sertafungsi setiapdepartemen/embaga/pemerintah daerah.: Belanja

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang menyatakanPasal 12 ayat (2) yang menyatakanPasal 28 ayat (13) yang menyatakan :: Pelaksanaananggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b) Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatan sertafungsi setiapdepartemenNembaga/pemerintah daerah.Belanja

Ngancar, Kab.Kediri sebanyak 13 (tigabelas) ekor sapi dengan harga Rp.182.000.000, (seratus delapan puluh dua jutarupiah) sehingga harga 30 (tiga puluh) ekor sapi setiap ekornya bervariasiantara Rp.12.750.000, s/d Rp.15.000.000,, selanjutnya sapisapi tersebutsebelum diberikan kepada para anggota kelompok terlebih dahulu di cek olehtim tehnis dari Dinas Peternakan Kab.Tulungagung yakni Ketua Ibu Yeni,Anggota Ibu Wigati, Sdr. Khoirul serta Sdr. Muselan (Mantri peternakan) dariKec.Rejotangan.

Setelah dicek oleh tim tehnis lalu oleh ketua kelompok, sapisapi tersebut didistribusikan kepada para anggota kelompok, masingmasinganggota mendapatkan satu ekor sapi ;Bahwa untuk pembuatan kandang dan pembuatan Bio Gas , bahan materialnyaminta dulu ke toko Basuki di Ds.Blimbing, Kec.Rejotangan dan yangmembayar adalah terdakwa selaku Sekretaris karena yang memegang uangadalah Sekretaris dan bukan bendahara ;Bahwa untuk pembelian Sentrat, yang belanja adalah terdakwa selakuSekretaris.

Ngancar, Kab.Kediri sebanyak 13 (tigabelas) ekor sapi dengan harga Rp.182.000.000, (seratus delapan puluh dua jutarupiah) sehingga harga 30 (tiga puluh) ekor sapi setiap ekornya bervariasiantara Rp.12.750.000, s/d Rp.15.000.000, , selanjutnya sapisapi tersebut16sebelum diberikan kepada para anggota kelompok terlebih dahulu di cek olehtim tehnis dari Dinas Peternakan Kab.Tulungagung yakni Ketua Ibu Yeni,Anggota Ibu Wigati, Sdr. Khoirul serta Sdr. Muselan (Mantri peternakan) dariKec.Rejotangan.

Ngancar, Kab.Kediri sebanyak 13 (tigabelas) ekor sapi dengan harga Rp.182.000.000, (seratus delapan puluh dua jutarupiah) sehingga harga 30 (tiga puluh) ekor sapi setiap ekornya bervariasiantara Rp.12.750.000, s/d Rp.15.000.000, , selanjutnya sapisapi tersebutsebelum diberikan kepada para anggota kelompok terlebih dahulu di cek olehtim tehnis dari Dinas Peternakan Kab.Tulungagung yakni Ketua Ibu Yeni,Anggota Ibu Wigati, Sdr. Khoirul serta Sdr. Muselan (Mantri peternakan) dariKec.Rejotangan.

Setelah dicek oleh tim tehnis lalu oleh ketua kelompok, sapisapi tersebut didistribusikan kepada para anggota kelompok, masingmasinganggota mendapatkan satu ekor sapi ;e Bahwa untuk pembuatan kandang dan pembuatan Bio Gas , bahan materialnyaSdr. Zaenuri minta dulu ke toko Basuki di Ds.Blimbing, Kec.Rejotangan danyang membayar adalah terdakwa/Sekretaris karena yang memegang uangadalah Sekretaris dan bukan bendahara ;e Bahwa untuk pembelian Sentrat, yang belanja adalah terdakwa selakuSekretaris .

Panitia Pembagian Raskin yang berdasarkan hasilMusyawarah Desa Rancawuluh, dan sebagai Ketua Pelaksana PembagianRaskin yaitu saksi THAMRIN dan penanggung jawab adalah terdakwasendiri.Bahwa di Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebesberdasarkan hasil pendataan BPS terdapat 1.197 Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) RTsebagaimana yang tercantum dalam DPM1 (Daftar Penerima Manfaat).Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Poin 3 huruf f Petunjuk Tehnis

RTSPM hasilPPLS08 BPS maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskinkepada Rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM1.Bahwa berdasarkan kesepakatan terdakwa dan para Pamong Desa Rancawuluhtentang harga Raskin adalah sebesar Rp.1.800, perkilogram yang dijualkepada masyarakat penerima Raskin.Dalam pelaksanaannya terdakwa telah memerintahkan kepada para Ketua RTDesa Rancawuluh untuk menjual sesuai harga kesepakatan tersebut.Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Tehnis

Bab IV poin 4 huruf a yang menyatakan : pembayaran harga penjualanberas raskin dari RTSPM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukansecara tunai yaitu sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratus rupiah) perkilogram neto dititik distribusi.Bahwa dari pembagian raskin yang tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis(Juknis) Program Raskin Kab.

KURDI Bin KARNO selaku Kepala DesaRancawuluh sekalugus selaku penanggungjawab program Raskin Desa,bertentangan dengan Petunjuk Tehnis (Juknis) Program Raskin Kab. BrebesTahun 2011 tanggal 09 Maret 2011 antara lain : Bab IV poin 2 huruf c yang menyatakan : setiap RTS mendapatkan beras15 kilogram perbulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600, (seribuenam ratus rupiah) neto di titik distribusi .

Bab IV poin 4 huruf a yang menyatakan : pembayaran harga penjualanberas raskin dari RTSPM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukansecara tunai yaitu. sebesar Rp.1.600, (seribu. enam ratus rupiah)perkilogram neto dititik distribusi.Bahwa dari pembagian raskin yang tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis(Juknis) Program Raskin Kab.

Raskin Desa Domiyang KecamatanPaninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Maret 2012 ;1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I =;1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM MII;15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011 ; 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk DesaDomiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan ; Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk RumahTangga Miskin dari Kermentrian CKoordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ;Buku petunjuk Tehnis

Raskin Desa DomiyangKecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20Mart 2012 ; 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I =;1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM MII ;15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun2011 ; 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk DesaDomiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan ;Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk RumahTangga Miskin dari Kermentrian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ;Buku petunjuk Tehnis

Domiyang KecamatanPaninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Mart 2012 ;e (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I ; e (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM II ; e 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011 ;e 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk DesaDomiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan ; e Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk RumahTangga Miskin dari Kermentrian CKoordinator BidangKesejahteraan Rakyat RI tahun 2011 ; e Buku petunjuk Tehnis

ada sekarang, dimana para pihak telahmenguasai dengan tidak menambah dan atau mengurangi ukuran yang telah ada dan bagiPara Pihak yang belum memperoleh akses jalan menuju ke jalan kampung, maka keduabelah Pihak sepakat pula untuk membuat jalan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang undangan yang berlaku.Pasal 4Bahwa oleh karena tanah dimaksud pasal 2 telah tercatat atas nama almarhum Maridah( orang Tua Pihak Kedua ) maka untuk proses peralihan haknya kedua Pihak sepakat puladengan menggunakan tehnis

Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan PerlindunganKonsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERAMALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuanSebagaimana dimaksud dalam bukuIl Pedoman tehnis administrasidan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentangkuasa/wakil huruf (F) yang menyebutkan 1).yang dapat bertindaksebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon diPengadilan sebagaimana tertuang dalah huruf (d) Direksi/Pengurusatau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan

Bahwa YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhisyarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, maka Pengurus YPKAMPERAMALANG/YAPERMA 1berhak untuk beracara dimuka Pengadilantanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikianpula dalam bukull MARI Tahun 2007 tentang Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdatakhusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus= mewakiliMasyarakat luas Bukan Perorangan, tetapi berdasarkan UndangUndang Perlindungan

Tuban setelah habis masapemeliharaan, pada hal Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran biayaproyek sebanyak 100 % (seratus prosesn) ;Bahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Gedung SMANegeri Senori Terdakwa telah menyalahi atau menyimpang dari ketentuan yaitu dalampengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan atau ditentukandalam kontrak dan CCO karena kualitas bahan dan metode pelaksanaannya tidaksesuai dengan Rencana Kerja dan Syartatsyarat tehnis

GedungSMA Negeri Senori tersebut dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dengansengaja mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain karena Terdakwatelah menyalahi atau menyimpang dari ketentuan yaitu dalam pengerjaannya tidaksesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan atau ditentukan dalam kontrak danCCO karena kualitas bahan dan metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan RencanaKerja dan Syartatsyarat tehnis

disebut melawan hukum materiil, oleh karenanya sifat melawan hukum disinimempunyai arti ganda, baik melawan hukum secara formil maupun secara materiil;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuaidengan kontrak membangun SMA Negeri Sinori, dimana dalam mengerjakan pekerjaanHal 11 dari hal 19 Putusan No.73/Pid.Sus/Tpk/2014/PT.Sbytelah ditemukan beberapa kerusakan fisik bangunan dan bahwa pekerjaan tersebut ternyatatidak sesuai dengan bestek, tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis

Luri Warsito sebagai pihakkedua yang intinya untuk pekerjaan harus sesuai dengan gambardesain, spesifikasi tehnis, RKS serta lingkup pekerjaan;Bahwa selanjutnya kontraktor melakukan pekerjaannyaberdasarkan surat perintah kerja yangtelah ditanda tangani membangun rumah di lokasi RejomulyoEstate tersebut dengan diawasi oleh pihak pertama yangdilakukan oleh terdakwa Ir.

Luri Warsito sebagai pihakkedua yang intinya untuk pekerjaan harus sesuai dengan gambardesain, spesifikasi tehnis, RKS serta lingkup pekerjaan;Bahwa selanjutnya kontraktor melakukan pekerjaannya berdasarkansurat perintah kerja yang telah ditanda tangani membangun rumahdi lokasi Rejomulyo Estate tersebut dengan diawasi oleh pihakpertama yang dilakukan oleh terdakwa Ir.

Binti Musyayadah,SE mulai tahun 2006, saat itu saksi dikenalkan dengan65Terdakwa, awalnya saksi hanya konsultasi mengenaimasalah tehnis sajaBahwa pada saat itu setahu saksi Hj. Binti Musyayadah,SE sebagai direktur PT.

Binti Musyayadahmengenai spesifikasi bangunan sesuai dengan yang ada dibrosur karena terdakwa di bagian tehnis;Bahwa perubahan pembangunan tersebut tidak berpengaruhdan spesifikasi bangunan tetap yang ada di dalam brosur;Bahwa biasanya bagian tehnis memberi penjelasan mengenaihal itu) pada konsumen;81Bahwa ~ untuk pembangunan perumahan tersebut tidakdikerjakan sendiri dan diserahkan kepada CV. Riwandi;Bahwa pada waktu itu Hj.

Merekrut Terdakwapada akhir tahun 2005 dalam rangkauntuk pelaksanaan pembangunan perumahan sebagaitenaga tehnis dan hanya satu orang saja.4. Dan adaperekrutan pegawai dan setelah melakukanperekrutan Terdakwamelakukan prosespenjualan rumah dan mencetak brosur.

Luri Warsito sebagai pihak kedua yang intinya untukpekerjaan harus sesuai dengan gambar desain, spesifikasi tehnis, RKS serta lingkup pekerjaan;Bahwaselanjutnya kontraktor melakukan pekerjaannya berdasarkan surat perintah kerjayangtelah ditanda tangani membangun rumah di lokasi Rejomulyo Estate tersebut dengan diawasioleh pihak pertama yang dilakukan oleh terdakwa Ir.

Luri Warsito sebagai pihak kedua yang intinya untukpekerjaan harus sesuai dengan gambar desain, spesifikasi tehnis, RKS serta lingkup pekerjaan;Bahwa selanjutnya kontraktor melakukan pekerjaannya berdasarkan surat perintah kerja yangtelah ditanda tangani membangun rumah di lokasi Rejomulyo Estate tersebut dengan diawasioleh pihak pertama yang dilakukan oleh terdakwa Ir.

Binti Musyayadah, SE mulai tahun 2006, saatitu saksi dikenalkan dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya konsultasi mengenaimasalah tehnis sajae Bahwa pada saat itu setahu saksi Hj.

Binti Musyayadah mengenai spesifikasi bangunan sesuai dengan yang adadi brosur karena terdakwa di bagian tehnis;Bahwa perubahan pembangunan tersebut tidak berpengaruh dan spesifikasibangunan tetap yang ada di dalam brosur;Bahwa biasanya bagian tehnis memberi penjelasan mengenai hal itu pada konsumen;Bahwa untuk pembangunan perumahan tersebut tidak dikerjakan sendiri dandiserahkan kepada CV. Riwandi;Bahwa pada waktu itu Hj.

Binti Musyayadah, SE lakukan, yaitu :1 Mengurus surat ijin sudah dilakukan.772 Membangun pagar keliling lokasi secara pribadi.3 Merekrut Terdakwapada akhir tahun 2005 dalam rangka untuk pelaksanaanpembangunan perumahan sebagai tenaga tehnis dan hanya satu orang saja.4 Dan ada perekrutan pegawai dan setelah melakukan perekrutanTerdakwamelakukan proses penjualan rumah dan mencetak brosur.Bahwa pada saat ijin sudah ditentukan perumahan yang akan dijual untuk tipe 36,45, 60 dan 70 yang akan dibangun;

ZAID R, Pangkat Pratu NRP, 31160234111295 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dipasang Nomor Kendaraan Bermotor dan mengemudikan Ranmor di jalan secara tidak wajar dan tidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan meliputi kaca spion

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Karena ada dana yang dipungutsebesar Rp. 16.666.440 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empatratus empat puluh rupiah), tetapi pertanggung jawaban tetap dibuat sepertitercantum dalam proposal/RAB;Bahwa berdasarkan petunjuk tehnis rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan dana pada angka 3 (tiga) bahwadana bantuan tidak boleh digunakan untuk:a.

Karena ada dana yang dipungutsebesar Rp. 16.827.930 (enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribusembilan ratus tiga puluh rupiah), tetapi pertanggung jawaban tetap dibuat sepertitercantum dalam proposal/RAB; Bahwa berdasarkan petunjuk tehnis rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan dana pada angka 3 (tiga) bahwadana bantuan tidak boleh digunakan untuk:a.

Karena ada dana yang dipungutsebesar Rp. 16.221.160 (enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus enampuluh rupiah), tetapi pertanggung jawaban tetap dibuat seperti tercantum dalamproposal/RAB; Bahwa berdasarkan petunjuk tehnis rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan dana pada angka 3 (tiga) bahwadana bantuan tidak boleh digunakan untuk:a.

Karena ada dana yang dipungutsebesar Rp. 38.975.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh limaribu enam ratus rupiah), tetapi pertanggung jawaban tetap dibuat sepertitercantum dalam proposal/RAB; Bahwa berdasarkan petunjuk tehnis rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun2012 yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan dana pada angka 3 (tiga)bahwa dana bantuan tidak boleh digunakan untuk:a.

Cilacap tahun 2012 yang dibuat oleh terdakwaselaku konsultan perencana dan laporan akhir tersebut tidak dapat dipertanggungHalaman 98 dari 225 Putusan No. 127/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.9830.jawabkan kebenarannya;Bahwa berdasarkan petunjuk tehnis rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun2012 yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan dana pada angka 3 (tiga)bahwa dana bantuan tidak boleh digunakan untuk:a.

ANSORY,yang saat ini Berdomisili dan beralamat surat di Perumahan Bukit RivariaBlok M2 No. 38 Bedahan, Sawangan Depok Indonesia Secaraorganisasi/Secara Lembaga yang selanjutnya disebut PENERIMAKUASA Sebagaimana dimaksud dalam bukuIl Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusustentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagaikuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilansebagaimana tertuang dalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawanyang

Surat Terbanding nomor:S9938/WBC.10/KPP.MP.01/2012 tanggal 5 Desember 2012 belum diterima;bahwa menurut Pemohon Banding penetapan Terbanding tersebut cacat secarahukum karena jawaban Surat Terbanding kepada Australian Industry Group perihalkonfirmasi kebenaran keaslian tanda tangan yang tertera dalam Form AANZ Nomor:00143000474 tanggal 14 Nopember 2012 belum diterima;bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur JenderalBea Dan Cukai Nomor: PER55/BC/2011 tentang Pedoman Tehnis

;Bahwa yang dikerjakan oleh kontraktor adalah pembetonan jalan masuk dan jalan keluar ;Bahwa dalam hal proyek Rest Area KM.7273 awalnya terdakwa tidak terlibat danketerlibatan terdakwa banyak bicarakan tehnis dan desain dan pada saat pertemuan ketigadi Rest Area Cileunyi terdakwa bersama staf bicarakan desain, terdakwa inginkandesainnya beda dengan yang lain dan saat itu Muhammad Said Amri tidak ikut ;Bahwa saat pertemuan di kantor terdakwa yaitu di Buah batu Bandung, mulaimembicarakan masalah penawaran

bertanda T8 merupakan surat asli, kesemua bukti surattersebut telah dibubuhi materai cukup ;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang padapokoknya sebagai berikut ;Bahwa terdakwa kenal dengan Budi Arianto sekitar bulan agustus 2010, bertemu di RestArea 147 Bandung, dalam rangka membicarakan teknis pengerjaan jalan keluar dan masukRest Area 7273 Purbaleunyi, dimana dalam kesempatan tersebut, Terdakwa, MuhammadSaid Amri dan Budi Irianto masingmasing membawa team tehnis

dan dipertemuantersebut diperlihatkan oleh Muhammad Said Amri desain dari Rest Area 7273 ;Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada pertemuan berikutnya untuk membicarakan nilaiproyek ;Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Budi Irianto semua dilaksanakan di Bandung tepatnyadikantor terdakwa ;Bahwa selain Budi Irianto, yang ikut pertemuan dengan terdakwa juga hadir Pak MunifYusuf ;Bahwa masih ada pertemuan lain namun tidak mengikut sertakan saya, karena yang hadiradalah team tehnis terdakwa dan team tehnis

dengan Terdakwa adalah Jual belisaham yang mana besaran saham masingmasing adalah saham milik terdakwa di Rest AreaKM. 7273 adalah sebesar 70 % sedangkan untuk saksi Muhammad Said Amri adalah 30To ;Bahwa terdakwa kenal dengan Budi Arianto sekitar bulan agustus 2010, bertemu di RestArea 147 Bandung, dalam rangka membicarakan teknis pengerjaan jalan keluar dan masukRest Area 7273 Purbaleunyi, dimana dalam kesempatan tersebut, Terdakwa, Muhammad46Said Amri dan Budi Irianto masingmasing membawa team tehnis

Munif Yusuf di LippoKarawaci Tangerang untuk membicarakan masalah tehnis dan desain untuk Rest AreaKM.7273 tersebut dan selanjutnya saksi Ir. Budi Irianto dan saksi Ir. Munif Yusuf melakukanpertemuan kembali dengan Terdakwa dan staf di Rest Area KM.147 Tol Purbaleunyi untukmembicarakan masalah desain Rest Area KM.7273 Tol Purbaleunyi dan selanjutnya ditindaklanjuti pertemuan kembali dengan Terdakwa dan saksi Ir. Budi Irianto dan saksi Ir.

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dan kependudukan Prop jawa Timur Nomor : 560/417/KPTS/10.6.03/ 2013 tentang ijin operasional kantor cabang PT Cemerlang Sumberdaya Insani, 2 (dua) lembar surat dari unit pelaksana tehnis pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, perihal pengantar rekrut calon TKI PT Cemerlang Sumberdaya Insani Nomor : 560/1420/106.26/ RKCTKI/2013, 1 (satu

penjaraselama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dankependudukan Prop jawa Timur Nomor : 560/417/KPTS/10.6.03/ 2013 tentangijin operasional kantor cabang PT Cemerlang Sumberdaya Insani,e 2 (dua) lembar surat dari unit pelaksana tehnis

terdakwa belum pernah dihukum dan mohon keringanan hukuman.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidakmengajukan Bukti maupun Saksi yang meringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :2 (dua) lembar surat keputusan kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dankependudukan Prop Jawa Timur Nomor : 560/417/KPTS/10.6.03/ 2013 tentang ijinoperasional kantor cabang PT Cemerlang Sumberdaya Insani,2 (dua) lembar surat dari unit pelaksana tehnis

dengan pidanakurungan selama : (satu) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dankependudukan Prop jawa Timur Nomor : 560/417/KPTS/10.6.03/ 2013 tentangijin operasional kantor cabang PT Cemerlang Sumberdaya Insani,e 2 (dua) lembar surat dari unit pelaksana tehnis

Terbanding melakukan koreksi atasBiaya Royalty sebesar Rp.2.059.608.704,00 adalah karena tidak terdapat intelektual/licence yangdiserahkan ke XXX Corp. ke Pemohon Banding;bahwa dalam sidang Terbanding kembali menegaskan bahwa berdasarkan Agreement yangdisampaikan Pemohon Banding dalam siang, menurut Terbanding XXX Corp akan memberikantechnical assistant sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa ini bukan royalty tapi pemberian jasa;bahwa dalam sidang Pemohon Banding menegaskan bahwa benar ada bantuan tehnis

, namundemikian bantuan tehnis tersebut adalah mengacu pada Pasal 4 Undangundang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, tepatnya pada butir 3 ayat 1 Pasal 4 Undangundang PPh ini, danterkait hal tersebut telah disetujui oleh Terbanding dan bahwa dalam suatu bantuan tehnis tidak harusmenggunakan lisensi, hal ini adalah berbeda dengan penggunaan merk dagang;bahwa dalam sidang Pemohon Banding kembali menegaskan