Ditemukan 637 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumâ umumã umum umurâ umurã umum0 umum1 umumu umu7m umum:m umuml umumr umujm
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
1.TOMY LIM
2.LYLY MAWAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.KASIM
2.SOEMARNI
3.SOENARNY RUSTAM
4.ANGELINE
121 — 62
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan azasazas umum pemerintahan yang baik;PBT CLAS AR IVY Gi nnn nnnYang dimaksud dengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik adalah meliputiKepastian hukuM: Tertib penyelenggaraan negarla:Halaman 35 dari 113 Halaman dari Putusan No.29/G/2018/PTUN.PBR Keterbukaan.Proporsionalitas: ess Profesionalitas: wane aoe .
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 42/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Juni 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE
81 — 82
  • 142.253.329.000, Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa TimurTA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000, (seratus empat puluh duamilyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan riburupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untukdikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebesarRp. 11.620.933.200, (sebelas milyar enam ratus dua puluh jutasembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelolaoleh Badan Pengawas Pemilihan Umumm
    142.253.329.000, Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa TimurTA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000, (seratus empat puluh duamilyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan riburupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untukdikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timursebesar Rp. 11.620.933.200, (sebelas milyar enam ratus dua puluh jutasembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelolaoleh Badan Pengawas Pemilihan Umumm
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 25 Maret 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN ;
77 — 60
  • Membebankan kepada terdakwa TUKIYO, Spd BINWARIJAN untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumm telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai AktaPermintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14Januari2015, dantelah diberitahukan bersama risalah banding tersebut kepada PenasehatHukum Terdakwa pada Tgl.22Januari2015 sementara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-01-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 17 Januari 2012 —
103 — 39
  • Negeri atau Penyelenggara Negara Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud sebagai pegawai negeri adalah mereka yangdiangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alatalat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum (Jonkers 1982: 282) ; Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad ada 3 unsur dalam pengertian pegawai negeri yakni,diangkat oleh pemerintah, melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara dan diberikan pekerjaanyang bersifat umumM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1805 — 2035
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU AdministrasiPemerintahan berikut penjelasannya, yaitu di antaranya asas kepastianhukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan = asasketidakberpihakan, asas kecermatan.Pelanggaran Asas Kepastian Hukum :Halaman 29 dari 101 hal.
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Idm
Tanggal 22 Maret 2018 — Ny. Hj. Nurlena, S.E. Pekerjaan: Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Alamanda Kuning Nomor 2, RT.006 RW.007, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Lesmana, S.H., Yuwono Martha, S.H., Teddy Cipta Lesmana, S.H., Teten Suherlan Usudin, S.H., Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bambang Lesmana, S.H. & Associates beralamat kantor di Perum. Cintaraja Permai Jalan Mawar Nomor 53 Blok A, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jawa Barat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jatibarang, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Retty Retnowati, S.H., Aditya Ariestianto S., S.H., Verty Vebriani, S.H., Seni Merdiana, S.H., Dania Fitriani, Ucep Riyana, Dedi Junaedi, Tony Gunawan, Tatan Tanu R., Bakhrin Amik, dan Tisno Iswantono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1872-VI/KC/ADK/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kantor Wilayah Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LLM., Pangihutan Siagian, S.H., Siswanto, S.E., Dwi Susianto Guntoro, S.H., Rr. Fitririjanti Desiana, S.H., M.M., Handy Trinova, S.H., LLM., Sugeng Widodo, S.H., LLM., Daryono, S.H., Khalis Prayogi, S.H., Dwi Dedi Kristianto, S.E., M. Fajarudin dan Airijiah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-279/MK.1/2017 tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Ny. Sriyati, S.H., dalam hal ini bertindak selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Indramayu Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. Sofyan Gufron, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV. Mutiara Ampel berkedudukan di Indramayu Blok Rawa Tanjung, RT.008 RW.002 Karangampel, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 5. Pitrahari, SIP., dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur CV. Lena Sejahtera berkedudukan di Desa Plumbon Blok C 62 RT.012 RW.005 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; 6. Dulu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu cq. Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Wiralodra Nomor 35 Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 61 Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; 7. Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Golf Nomor 1 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suwondo, A.Ptnh., Kusnan, S.Sos., Samuri dan Rohmatulloh, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 693.a/600-32.12/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
352 — 39
  • Hal ini dapat mempengaruhiperbankan dalam menyalurkan kreditnya, sehingga padaakhirnya dapat mempengaruhi perkembangan perekonomiannegara secara umumM;Sebelumnya Pembanding pernah menjadi pihak Tergugatdalam perkara yang materi gugatannya sama seperti perkara aquo, yang mana dalam perkara dimaksud Pembandingsebagai Tergugat yang kalah di Pengadilan Negeri Indramayutetapi dalam Putusan Banding No. 428/PDT/2017/PT.BDGMajelis Hakim Banding membatalkan Putusan NegeriIndramayu No. 48/Pdt.G/2016/PN.ldm
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Desember 2016 —
196 — 251
  • Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepadapihak lain; Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalinkan kebendaansecara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukumsecara umumM;Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atassesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimanadiatur dalam KUH Perdata;Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisikmelewati wilayah pabean Republik Indonesia;.Mengubah bentuk adalah
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 24/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
1.H.MUKHLIS WAKIL DT SARIKAN
2.AYUNIS DUNI MALIN selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar
Tergugat:
Bupati Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari III Koto
Intervensi:
Mohh. Hatta
110 — 58
  • Bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf f dan g Peraturan DaerahKabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan,Putusan Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.PDG Halaman 73 dari 122 HalamanPengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, menjelaskan halberkenaan persyaratan lainnya sebagai Calon Wali Nagari yakni :f,. memahami secara umumM adat salingka nagarig. diketahui oleh ninik mamak kepala kaumnya.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2522 — 6312
  • behoorlijk bestuur atauGood Govemance), hal demikian sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahanHalaman 19 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKT19.atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan TataUsaha Negara adalah sebagai berikut :18.1 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundang undangan yang berlaku.18.2 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 38 / PID.SUS.TPK / 2014 / PN.Bgl.
Tanggal 3 Desember 2014 — DARMAWI, SE. MM Bin WADI
133 — 38
  • sebagaiberikut :Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baikjasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keteranganyang sebenarbenarnya;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyaihubungan keluarga;Bahwa saksi memahami dan mengerti mengapa dihadirkan PenuntutUmum ke ruang sidang pengadilan tersebut;Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP yangdiberikan di hadapan Penyidik Polda Bengkulu; Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumas Sakit UmumM
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-06-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2.MUNDHOFAR, SE
62 — 31
  • UUNo. 5 Tahun 1986 ;Yang dimaksud dengan asasasas umumM pemerintahan yangbaik adalah meliputi asas:kepastianHal. 29 dari 223 hal. Putusan Nomor : 68/G/2011/PTUNBDGsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
SURANTO Bin NYAMIN
131 — 71
  • Mafaza sebagai Kaur TU dan Umumm DORiswanto sebagai Kaur Perencanaan. Fitri Indah Sari, S.Pd sebagai Kaur Keuanganen). Mastur Piyo sebagai Kadun i. ESmanto sebagai Kadun IIj. Gofi Domelis sebagai Kadun IIIk.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 26-10-2015 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 67/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 23 Mei 2016 — ANDI SYAIFUL ALAM Sebagai Penggugat Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR sebagai Tergugat; 2. MAKMUR JAYA dan SITTI MARYAM sebagai Tergugat II Intervensi 2; 4. H.ABD MALIK NASIR, SH sebagai Tergugat II Intervensi 2; 4. 1. ZAINAL BACHRI Dkk Sebagai Tergugat II Intervensi 3
76 — 38
  • Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, tanggal 04 Desember 2015, Nomor : 67/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks,tentang Persidangan terbuka untuk umumM ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 67/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 26 Oktober 2015, yangdiperbaiki pada tanggal 03 Desember 2015, yang isinya menerangkan sebagai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 43/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA dalam hal ini diwakili oleh SETIYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
Intervensi:
1.DARSINO MUSIRIN
2.SUBANDI
3.SYAMSUL HADI
4.DEBY WIJAYA
5.RIDIYANTO
6.SURADI
7.SUJARWO
8.TUKIJO
9.MAWARDI
10.ACHMAD ICHSAN
11.NGATMI
12.WAHYU KUSUMO
13.WIWIN JAUHAROH / AHLI WARIS : MAWARDI
14.GIMAN
15.SUHARTO
16.WARSITO
169 — 82
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik.Dan juga bertentangan dengan UU No.30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Negara khususnya Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanWewenang wajib berdasarkan :(a) peraturan perundangundangan; dan(b) AUPB.halaman 20 dari 242 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.Pbr.Oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat diatastanah/lahan milik Penggugat, maka hal
    Pengelolaan serta Peraturan Kepala Badanhalaman 189 dari 242 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.Pbr.Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi pada pokoknyamendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo telahsesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undangundang nomor 5tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan juga telahmemenuhi asasasas umuMm
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. CIPTA KONSTRUKSI PERSADA
352 — 1127
  • 2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:(f) memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untukdidengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atautindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.27.Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan yang berhubungan denganPengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, KEPUTUSANTUN juga tidak didasarkan pada pelaksanaan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 UU30/2014 yang menyatakan asasasas umuMm
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1548 — 3281
  • dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atauHalaman 28 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.setidaktidaknya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan tersebut ;SURAT SURAT KEPUTUSAN Tergugat TELAH MELANGGAR ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).37.Bahwa Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN menyebutkan, Alasanalasanyang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 13-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN KALABAHI Nomor 06/Pdt.G/2015/PN KLB
Tanggal 13 Nopember 2015 — - ANIKA T. LENY BELLA, SE., MM - Pemerintah Republik Indonesia, dkk
99 — 57
  • HERIEZD BELLA, BA terhadap tanah sengketayang menerangkan bahwa tidak berkeberatan terhadap diluluskanpermohonan tersebut karena tidak bertentangan dengan asasasaskebijaksanaan Pemerintah, kepentingan orang lain dankepentingan umumM)Surat keterangan Kepemilikan atas tanah sengketa (bukti P7)yang menerangkan bahwa benar Almarhum Drs.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 14/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. SPECTRATAMA PERKASA diwakili oleh MURDA ASBAI
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT JANTUNG TERPADU(PJT) RSUPDR. M.DJAMIL PADANG
362 — 468
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik.Penjelasan pasal 53 Huruf b yang dimaksud dengan asasasasumum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas;Halaman 47 dari 134 Halaman, Putusan Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.PDG profesionalitas; akuntabilitas,sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-03-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 18 Maret 2014 — Drs. Urbanus Bella
59 — 16
  • kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah ataupemerintah daerah meliputi : Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air danSanitasi ; === 2 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnWaduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya ; Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat ; Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ; Peribadatan ; Pendidikan atau sekolah ; Pasar umumM
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi
2.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
3.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)
4.Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi
188 — 117
  • substansiHalaman 123 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDGpenerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik(AAUPB);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa secara proseduralformal dan substansimateriel dinilai telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau asasasas umuMm