Ditemukan 6318 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Barang Tidak Standart Nuryanti binti halias Traficking Memperdagangkan anak Memperdagangkan barang tidak sesuai label penipuan Tindak pidana permufakatan jahat untuk memperdagangkan orang Memproduksi dan memperdagangkan barang tidak sesuai standar Bersama-sama tanpa hak memperdagangkan barang bukti merk palsu Melakukan tindak pidana memperdagangkan barang mall peper tanpa izin Memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar Yang Mencanytumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Memperdagangkan barang yang beratnya tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
447 — 341
  • Sel154DIDALAM GUGATAN AQUO, PENGGUGAT MENDALILKAN MERASADIRUGIKAN, KEMUDIAN PENGGUGAT TELAH MENGAJUKANKEBERATAN SEJAK RUPSLB TERGUGAT TANGGAL 15 OKTOBER2009 ATAS ADANYA DIVESTASI SAHAM TERGUGAT YANG ADAPADA PT SUMALINDO HUTANI JAYA; DAN PENGALIHAN ZCB KEPADAMARSHALL ENTERPRISE LTD; SERTA TELAH MENGAJUKANGUGATAN AQUO PADA TANGGAL 2 JANUARI 2013, NAMUNPENGGUGAT TETAP MEMPERDAGANGKAN DAN MELAKUKANPEMBELIAN DAN PENAMBAHAN JUMLAH SAHAM PENGGUGAT PADATERGUGAT SECARA TERUS MENERUS DI BURSA EFEK INDONESIA15
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
234 — 179
  • Kegiatan hulu mulai dari eksplorasi, Kegiatan hiliradalah kegiatan yang langsung menjual atau bisa memperdagangkan kekonsumen akhir. Ada yang namanya midstream di tengahtengahnya.Bahwa BPH Migas menentukan fee untuk gas, ongkos gas, melaluiinfrastruktur pipa, hulu diatur dan hilir juga diatur ;Bahwa konsumen Gas yang paling banyak adalah industri.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
148 — 81
  • itu harus mau;Bahwa status hukum dalam UndangUndang' Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangterkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
187 — 91
  • untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnyayang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun sertadenda sekurangkurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima miyar rupiah)dan paling banyak Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarangmemperoduksi dan/atau memperdagangkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
720 — 784
  • Distribusi SecaraLangsung Barang, yang menyebutkan barang termasuk produk komoditiberjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atauJasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung, Dan apabila adaseseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelaku usaha melakukankegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung maka haltersebut melanggar pasal 106 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentangperdagangan karena seseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelakuusaha yang memperdagangkan
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
377 — 771
  • Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangHalamani40dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.terkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
949 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam bidang ekonomi."3.3.2 Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 ini UndangUndang No.5/1999, suatupelaku usaha harus memenuhi syarat, yaitu:i. didirikan dan berkedudukan di Indonesia; atauii. menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi di Indonesia.3.3.3 Jelas banhwa Pemohon tidak didirikan maupun berkedudukan diIndonesia.3.3.4 Pengertian "menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidangekonomi di Indonesia" terkait dengan sektor usaha telekomunikasiadalah bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang menyediakan,memperdagangkan
    Dalam hal bagaimanapun, Pemohon dahulu dan sekarang tidakmenyediakan, menyelenggarakan, memperdagangkan, menjualatau. memproduksi barang dan jasa telekomunikasi kepadakonsumen, dan tidak ada bukti untuk itu.Disamping itu, Mahkamah Agung telah mengakui bahwa Pemohontidak melakukan kegiatan usaha dalam telekomunikasisebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 1145:,..sehingga walaupun Temasek tidak secara langsung melakukankegiatan usaha, namun dengan melalui anak perusahaannya yaituSTT
    telah diuraikan bahwaPemohon bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (5) UndangUndang No.5/1999.Hal. 580 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20097.1.2 Penerapan hukum pembuktian tentang faktafakta yang terbuktisebagaimana telah diuraikan dalam butir 9.3.2 sampai 9.3.2.19 diatas, karena "melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.5/1999dikaitkan dengan industri telekomunikasi adalah bahwa pelakuusaha adalah pihak yang menyediakan, memperdagangkan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Krg
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
17 — 11
    1. Menyatakan Terdakwa RIAN HARIANTO Anak Dari INDARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
    3. Menetapkan Terdakwa segera
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
232 — 105
  • kepemilikan dan struktur organisasi adalah := Hansen selaku Direktur Utama sebesar 80% kepemilikan sahamnya= Lipiny Kuwanto selaku Komisaris sebesar 18% kepemilikan sahamnya= Imelda selaku Direktur sebesar 2% kepemilikan sahamnya.Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha usahadalam bidang industri dan perdagangan dan untuk mencapai maksud dantujuan tersebut, perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang industripembuatan sarung tangan karet baik dari bahan karet, plastik dan kaindan memperdagangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk melakukan penawaran efek kepada public,pasalpasal dalam UndangUndang Pasar Modal mewajibkan emitenuntuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM danpernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan berlaku efektif olehBAPEPAM atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan.Isi dan peraturan mengenai pembuatan pernyataan pendaftaran ditetapkan oleh BAPEPAM.Pernyataan pendaftaran tersebut diadakan dalam rangka melindungipublic yang akan melakukan investasi pada (yaitu memesan,membeli, memperdagangkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
99 — 43
  • pencairan dana bansos yang dilakukan anggota Dewan faktadipersidangan menunjukkan dana tersebut sebagian besar tidakSampai kepada sasaran dalam hal ini pihak yang mengajukan proposal;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada menunjukkanancaman fisik yang dilakukan oknum anggoda DPRD Lobar yang jikatidak dicairkan dana bansos dengan segera akan mengancamkeselamatan jiwa dari Juandi Setiawan maupun Ahmad Sholihan,kendatipun demikian tidaklah dipungkiri adanya tindakan dari oknumdewan tersebut yang memperdagangkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Nopember 2011 — PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;
109 — 72
  • pencurian dan penggelapan barang/uang milik Pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman Pengusaha.6.4.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pengusaha.6.5.Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, madat, memakai obat bius, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lain yang dilarang oleh perundang-undangan.6.6.Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.6.7.Menyerang atau menipu Pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
162 — 55
  • yang bekerja di gudang saksi, karena untuk saat initoko sudah tidak aktif hampir kurang lebih 1 (satu) tahun,saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan impor barang.Bahwa saksi bukan sebagai suplier resmi atau bukansebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atas suatuproduk barang berupa down light tersebut, saksimendapatkan down light tersebut dengan membeli di China,down light tersebut tidak bermerk dan saksi tidak memilikiSurat Kuasa atau Surat Perjanjian dengan pemilik Merekuntuk menjual atau memperdagangkan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
498 — 270
  • Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
492 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula untuk tahun 2011 dan 2013, Terdakwamelakukan pelanggaran hal yang sama yaitu melakukan pembelian ataupengiriman melebihi batas volume yang ditentukan dan atau tidak sesuaiatau tanpa dilindungi dokumen yang sah.Bahwa Terdakwa memperdagangkan kayu bulat yang termasuk dalamindustri primer tapi tidak membayar PSDH dan DR ke rekening MenteriKehutanan.
Pengadilan PN SOE Pidana Umum
Register : 14-12-2022 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN SOE Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe
Tanggal 14 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Santy Efraim, S.H.
Terdakwa:
FRENGKY RONI PUAY
84 — 7

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY RONI PUAY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
363 — 273
  • Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamkonvensi PPB anti korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi Ssuap, penggelapanHalaman 548 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.dalam jabatan memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabatpublik memperkaya diri Secara tidak sah, Suap disektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan kejahatankorupsi dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa Putusan MK tersebut bersesuaian
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN KLATEN Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kln
Tanggal 14 Juli 2021 — PIDANA JPU : SIWI PRASETYANI, S.H. Terdakwa : ANANG WIJAYANTO ALS PAIMO BIN NGATIMAN HARJO WINARSO alm
47 — 2
  • ; Menimbang bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang memiliki kewenangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan terdakwa juga bukan termasuk golongan mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun terdakwa telah memperdagangkan