Ditemukan 6336 data
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
738 — 784
Distribusi SecaraLangsung Barang, yang menyebutkan barang termasuk produk komoditiberjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atauJasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung, Dan apabila adaseseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelaku usaha melakukankegiatan perdagangan jasa dengan sistem penjualan langsung maka haltersebut melanggar pasal 106 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentangperdagangan karena seseorang/perseorangan ataupun badan hukum/pelakuusaha yang memperdagangkan
384 — 792
Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangHalamani40dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.terkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
149 — 81
itu harus mau;Bahwa status hukum dalam UndangUndang' Tindak PidanaPerdagangan Orang perusahaanperusahaan atau orangorang yangterkait yang tidak memberikan upah atau gaji tiap bulannya kepada ABKtetapi pada akhirnya diberikan sekaligus upah atau gaji yang belumdibayarkan tersebut kepada mereka pada saat mereka ditangkap tetaptidak menghilangkan kejahatan tindak pidananya karena ini bukanwanprestasi karena sesungguhnya ini akan menjadi modus karenasejah awal akitifitas ini adalah aktifitas untuk memperdagangkan
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
189 — 94
untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnyayang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun sertadenda sekurangkurangnya Rp. 5.000.000.000, (lima miyar rupiah)dan paling banyak Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarangmemperoduksi dan/atau memperdagangkan
1011 — 715 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam bidang ekonomi."3.3.2 Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 ini UndangUndang No.5/1999, suatupelaku usaha harus memenuhi syarat, yaitu:i. didirikan dan berkedudukan di Indonesia; atauii. menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi di Indonesia.3.3.3 Jelas banhwa Pemohon tidak didirikan maupun berkedudukan diIndonesia.3.3.4 Pengertian "menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidangekonomi di Indonesia" terkait dengan sektor usaha telekomunikasiadalah bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang menyediakan,memperdagangkan
Dalam hal bagaimanapun, Pemohon dahulu dan sekarang tidakmenyediakan, menyelenggarakan, memperdagangkan, menjualatau. memproduksi barang dan jasa telekomunikasi kepadakonsumen, dan tidak ada bukti untuk itu.Disamping itu, Mahkamah Agung telah mengakui bahwa Pemohontidak melakukan kegiatan usaha dalam telekomunikasisebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 1145:,..sehingga walaupun Temasek tidak secara langsung melakukankegiatan usaha, namun dengan melalui anak perusahaannya yaituSTT
telah diuraikan bahwaPemohon bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (5) UndangUndang No.5/1999.Hal. 580 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20097.1.2 Penerapan hukum pembuktian tentang faktafakta yang terbuktisebagaimana telah diuraikan dalam butir 9.3.2 sampai 9.3.2.19 diatas, karena "melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.5/1999dikaitkan dengan industri telekomunikasi adalah bahwa pelakuusaha adalah pihak yang menyediakan, memperdagangkan
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
19 — 11
- Menyatakan Terdakwa RIAN HARIANTO Anak Dari INDARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan Terdakwa segera
241 — 113
kepemilikan dan struktur organisasi adalah := Hansen selaku Direktur Utama sebesar 80% kepemilikan sahamnya= Lipiny Kuwanto selaku Komisaris sebesar 18% kepemilikan sahamnya= Imelda selaku Direktur sebesar 2% kepemilikan sahamnya.Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha usahadalam bidang industri dan perdagangan dan untuk mencapai maksud dantujuan tersebut, perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang industripembuatan sarung tangan karet baik dari bahan karet, plastik dan kaindan memperdagangkan
297 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk melakukan penawaran efek kepada public,pasalpasal dalam UndangUndang Pasar Modal mewajibkan emitenuntuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM danpernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan berlaku efektif olehBAPEPAM atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan.Isi dan peraturan mengenai pembuatan pernyataan pendaftaran ditetapkan oleh BAPEPAM.Pernyataan pendaftaran tersebut diadakan dalam rangka melindungipublic yang akan melakukan investasi pada (yaitu memesan,membeli, memperdagangkan
116 — 56
pencairan dana bansos yang dilakukan anggota Dewan faktadipersidangan menunjukkan dana tersebut sebagian besar tidakSampai kepada sasaran dalam hal ini pihak yang mengajukan proposal;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada menunjukkanancaman fisik yang dilakukan oknum anggoda DPRD Lobar yang jikatidak dicairkan dana bansos dengan segera akan mengancamkeselamatan jiwa dari Juandi Setiawan maupun Ahmad Sholihan,kendatipun demikian tidaklah dipungkiri adanya tindakan dari oknumdewan tersebut yang memperdagangkan
112 — 72
pencurian dan penggelapan barang/uang milik Pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman Pengusaha.6.4.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pengusaha.6.5.Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, madat, memakai obat bius, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lain yang dilarang oleh perundang-undangan.6.6.Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.6.7.Menyerang atau menipu Pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan
172 — 55
yang bekerja di gudang saksi, karena untuk saat initoko sudah tidak aktif hampir kurang lebih 1 (satu) tahun,saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan impor barang.Bahwa saksi bukan sebagai suplier resmi atau bukansebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atas suatuproduk barang berupa down light tersebut, saksimendapatkan down light tersebut dengan membeli di China,down light tersebut tidak bermerk dan saksi tidak memilikiSurat Kuasa atau Surat Perjanjian dengan pemilik Merekuntuk menjual atau memperdagangkan
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
531 — 301
Hal ini dikarenakandelik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telahdiuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapandalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalanghalangiproses peradilan.Bahwa nilai kerugian negara dalam LHP Investigatif BPKNomor:47/LHP/XXI/10/2019 tanggal
504 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula untuk tahun 2011 dan 2013, Terdakwamelakukan pelanggaran hal yang sama yaitu melakukan pembelian ataupengiriman melebihi batas volume yang ditentukan dan atau tidak sesuaiatau tanpa dilindungi dokumen yang sah.Bahwa Terdakwa memperdagangkan kayu bulat yang termasuk dalamindustri primer tapi tidak membayar PSDH dan DR ke rekening MenteriKehutanan.
Santy Efraim, S.H.
Terdakwa:
FRENGKY RONI PUAY
86 — 8
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa FRENGKY RONI PUAY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
376 — 273
Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamkonvensi PPB anti korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi Ssuap, penggelapanHalaman 548 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.dalam jabatan memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabatpublik memperkaya diri Secara tidak sah, Suap disektor swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan kejahatankorupsi dan menghalanghalangi proses peradilan.Bahwa Putusan MK tersebut bersesuaian
56 — 2
; Menimbang bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang memiliki kewenangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan terdakwa juga bukan termasuk golongan mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun terdakwa telah memperdagangkan