Ditemukan 6398 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah Ganti rugi pembebasan tanah Pembebasan terdakwa Pembebasan Narkotika Pembebasan para terdakwa Penganiayaan Pembatalan pembebasan Perbuatan melawan hukum Tanah pengganti berupa tanah kapling
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
423 — 265
  • Saksi Muhammad Noor Uthary (CamatMangarabombang) dan saksi Risno Siswanto (Sekdes Laikang) mengadakanpembicaraan dengan PT KIC sehingga dicapai kesepakatan harga tanahsebesar Rp. 11.000, per meter dan biaya operasional Rp. 2.000 per meter.Selanjutnya saksi Muhammad Noor Uthary (Camat Mangarabombang) dansaksi Risno Siswanto (Sekdes Laikang) memfasilitasi pembuatan dokumen/surat tanah guna memperlancar pembebasan tanah kepada 220 orang yangtidak berhak dimana pembuatan dokumen tanah itu tidak melibatkan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAMSUDIN TAJMAL, S.Sos Bin TAHA SEKEDANG
135 — 39
  • Jibanterhadap pekerjaan yang dikerjakannya (Lanjutan II dan Lanjutan III) ini;Bahwa PPTK dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengetahui ada masalahpembebasan lahan yang belum selesai dan ketika saksi lapor dijawabtunggu team pembebasan tanah dahulu;Bahwa Tidak ada saksi di denda meskipun ada kekurangan pekerjaansepanjang 4 (empat) meter karena itu tanah belum dibebaskan sehinggabukan karena kesalahan saksi, jika tanah selesai maka pekerjaan selesaisemua 100% murni sebelum berakhir masa kontrak, karena
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penipuan
Register : 18-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN TANGERANG Nomor 588/Pid.B/2020/PN Tng
Tanggal 8 Juni 2020 — CEPI BURHANUDIN Bin MUHAMMAD
274 — 78
  • Wepro Cipta Sentosa sudahmelakukan pembebasan tanah dalam area izin dilokasi tanah seluas +900.000 m?, namun baru sebagian yang dibebaskan dari masyarakat yaituseluas 20.000 m?.Sepengetahuan Terdakwa PT. WEPRO CIPTA SENTOSA melakukanpembebasan lahan bidang tanah darat seluas 20.000 m? dari masyarakatyang terletak di Desa Garut Kec. Kopo Kab Serang, dilakukan dengan carapelepasan hak dari masing masing masyarakat dengan Suswanto yangmewakili PT.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 7 Juli 2017 — I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah III. Mursada Bin M. Daud IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi
99 — 213
  • dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Ahli bekerja sebagai Akademisi Pidana;Bahwa Ahli dihadirkan oleh Penasihat hukum para terdakwa untukmeringankan terdakwa di persidangan ini;Bahwa ahli pernah memberi keterangan di persidangan dalam perkarakorupsi lain pada tahun 2016 2017 yaitu:e Dalam kasus pidana pencemaran nama baike Dalam kasus dugaan tindak pindana dibidang perbankan dan pencucianuang (polda aceh)e Dalam tindak pidana korupsi pembangunan WTP sabange Dalam tindak pidana korupsi pembebasan
    tanah dilabuhan HajiBahwa menurut pendapat Ahli sifat melawan hukum materil dalam artinegatif dimaksutkan meski pun perbuatan telah terpenuhi unsur delik akantetapi perbuatan tersebut tidak bertentanggan dengan keadilan masyarakatmaka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.Bahwa jika diperhatikan sifat melawan hukum materil di Indonesia olehMARI baik sebelum maupun sesudah dibentuk dan diberlakukan undangundang tipikor telah menerapkan dua ajaran sifat melawan hukum materilbaik dalam fungsi positf
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
138 — 163
  • Membuat Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Laporan AkhirPengawasan.v Membuat Laporan Mutu Kontrak.Bahwa jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Kolam RetensiMuktiharjo Kidul Kota Semarang tersebut total 4 (empat) bulan, karena 1(satu) bulan pertama proses pembebasan tanah milik warga danPutusan Nomor 150/ Pid.SusTPK/ 2015/ PN.Smg.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
352 — 503
  • dihnubungkan denganterbitnya objek sengketa 1 pada tanggal 14 Februari 2018 yang meliputi lanan seluas2.253 ha yang terletak di Kecamatan Morosi ( Desa Paku, Desa Besu, Desa Tanggobu,Desa Paku Jaya, Desa Porara, Desa Tondo Watu, Desa Morosi), Desa Laosu JayaKecamatan Bondoala, dan Kecamatan Kapoiala (Desa Tani Indah, Desa LalimbueJaya, Desa Kapoiala Baru) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (vide P1071, bukti T25 = bukti T.II.Int18), maka menurut pendapat Majelis Hakim, sepanjangperbuatan hukum pembebasan
    tanah tersebut sah dan belum dilakukan pelepasankepada perusahaan atau pihak lain, maka kepentingan Penggugat atas tanah yangtelah dibebaskan tersebut (clear land) tidaklah berkurang, meskipun telah terbit IzinLokasi atas nama Tergugat Il Intervensi di atasnya sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan nilaikerugian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
82 — 150
  • ., ;Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000, kepada Ibu Hj.KUSRIYATI untuk pembebasan tanah SAJIDAH sedangkan sisanyasebesar Rp. 11.000.000, dipergunakan untuk menyelenggarakankegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di Majelis Taklim Az Zahra;;Bahwa saksi menerima pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,untuk biaya pembuatan LPUJ dari ibu Kusriati ;Bahwa saksi mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp.48.000.000, untuk 12 kelompok namun ada perbaikan menjadi Rp.20.000.000, untuk kelompok
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana Korupsi - SOBRI WIJAYA, S.Kom., MM
126 — 134
  • Melayu TA 2006; Pembangunan Gedung LAPAN di Pasar Rebo TA. 2011; 11121314 Pembayaran pembebasan Tanah Pemerintah Kota Tegal TA 2012;Kegiatan Rutin dan Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung.Tahun 202010Pengadaan IUD Kit pada Badan Kependudukan dan Keluarga BererNasional RI Tahun Anggaran 2013 dan 2014;Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten CiTahun Anggaran 2010 sd 2012.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.I WAYAN SURYAWAN, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
4.MILA MEILINDA
5.NURUL SUHADA, SH
6.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
Terdakwa:
DEDI SUPRIADI.
219 — 185
  • diambil 2 (dua) meter;Bahwa mengenai pembukaan jalan tersebut tidak ada penolakan darimasyarakat;Bahwa adanya pembangunan fisik ditempat saksi, tidak pernah dikunjungioleh Kepala Desa;Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan ruko permanen yang dibangun;Bahwa pembukaan jalan diupah secara harian;Bahwa pembukaan jalan di Sumur Pande tidak ada yang keberatan darimasyarakat akan tetapi saksi sendiri yang keberatan;Bahwa saksi keberatan karena tanah saksi diambil lebin dan tidak adakonfirmasi dari desa untuk pembebasan
    tanah tersebut;Bahwa ada penembokan dilapangan dan tidak dilanuutkan penembokannyakarena ada gempa pada saat itu;Bahwa saksi tidak pada tahun 2019 ada penembokan ditanah lapangantersebut;Bahwa jalan masih buntu karena tadinya 2 (dua) kilo dan buntunya ditanahlain;Halaman 61 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN MtrTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salahyaitu bukan 300 meter yang sudah diselesaikan tapi 900 meter;Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
173 — 139
  • Tergugat XII telah dikuasai,dikelola dan dipelihara oleh Pemohon namun dokumen kepemilikan tanah(pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah) tidak dapat ditelurusidikarenakan lahan dimaksud dikuasai dan dimilik Negara, Pihak Pemohoni.c. BPODT i.c.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : SISWHANDONO
Terbanding/Terdakwa : RAHMAT EFFENDI
1033 — 109

  • 96

    1 (satu) lembar foto copy legalisir lembar Disposisi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tanggal 24 Juni 2021;

    97

    2 (dua) lembar foto copy surat kepada Walikota Bekasi tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan Tanah SD Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku an. Ahli waris alm.

    Pengadaan Lahan SDN Bojong Rawalumbu I dan SDN Bojong Rawalumbu VIII Kecamatan Rawalumbu Bekasi tanggal 5 Maret 2021;

    99

    1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900/Kep.3.007-DPKPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021, berikut lampirannya;

    100

    3 (tiga) lembar foto copy surat kepada Walikota Bekasi tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan

    Tanah SD Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku an.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
128 — 39
  • GSD di Jakarta denganPemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat untukmengurus dan menyelesaikan pembebasan tanah,253mengurus angkutan matrial dan lain sebagainya,menyiapkan akomodasi, melakukan pembayaran danmelakukan penagihan terkait dengan pembangunanPLTD tersebut;Bahwa untuk keperluan Pengadaan PLTD tersebut saksimengontrak rumah di Jl. Baronang No.75 km.10 Sorongyang dipergunakan sebagai kantor perwakilan PT. GSDdi Sorong dan sebagai tempat tinggal:;Bahwa setelah PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
104 — 28
  • pekerjaan.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Pengawastersebut pada pokoknya yaitu : Memonitor kegiatan di lapangan.v Membuat dan mencatat progress pekerjaan.v Menegur dan mengingatkan kontraktor lewat Buku Direksi.v Membuat Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Laporan AkhirPengawasan.v Membuat Laporan Mutu Kontrak.Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Kolam RetensiMuktiharjo Kidul Kota Semarang tersebut total 4 (empat) bulan, karena 1(satu) bulan pertama proses pembebasan
    tanah milik warga danpembebasan kolam pancing milik warga, dan pemberian ganti rugi,sedangkan 3 bulan berikutnya pekerjaan fisik Kolam Retensi.Bahwa berdasarkan perhitungan saksi, prosentase pekerjaan fisiknya per29 Desember 2014 yaitu 74 %, kemudian data dari saksi diadu dengan196data perhitungan dari Kontraktor (PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
91 — 29
  • tahun 1983;Bahwa azas dari tukar guling adalah minimal harganya sama,Bahwa tanah HP No.5 tahun 1983 dengan tanah pengganti di Kalongan luasnyasama;Bahwa harga Rp. 1.374.744.000, masak mendapat ganti seharga Rp.2.130.000.000,memang faktanya seperti itu;Bahwa dalam penaksiran harga tanah penggantian tidak ada pesanan;Bahwa PT.Handayani membangun ,memiliki ijin lokasi tahu tetapi dibatalkan;Bahwa dibatalkan saksi tidak tahu karena dari pejabat di BPN Kabupaten Semarang;Bahwa fungsi ijin lokasi untuk pembebasan
    tanah tetapi harus diselesaikanperalihan hak atas tanah;Bahwa perolehan hak atas tanah sesuai dengan ijin lokasi;Bahwa PT.Handayani tanpa memiliki tanah tidak bisa ijin lokasi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakancukup tidak keberatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan2 (dua) orang Ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikutdi bawah ini.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - AGUS SALIM, ST
272 — 69
  • Tanah yangdiperlukan minimal setengah Ha, maka pengembang harusmendapatkan Izin Pembebasan Tanah;Bahwa, Ahli menerangkan untuk mendapatkan Izin PembebasanTanah, Pengembang harus ajukan permohonan ke Pemerintah.Setelah mendapatkan izin, keluarlah Surat Izin Pembebasan PrinsipTanah;Bahwa, Ahli menerangkan kemudian pengembang punya kewajibansecara tegas dalam Permendagri No. 5 tahun 1974 tentang Penyediaandan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — FITRADJAJA PURNAMA
466 — 209
  • TOTO sampaisekarang hampir setiap hari datang ke kantor, karena diminta oleh pihak direksiuntuk bantubantu masalah pertanahan (pembebasan tanah, kegiatan sosialkemasyarakatan);Terkait urusan pertanahan PT. LIPPO CIKARANG Tbk., sdr. TOTO biasanyabekerja bersama sdr. EDI SOESIANTO. Namun semenjak penyidikan perkarasuap Meikarta oleh KPK, sdr. ED!
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
187 — 62
  • atau belum diterbitkan SP2D.Mematikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan kriteria :1) Bukan merupakan kegiatan unggulan dan prioritas Gubernur yangmenimbulkan dampak terhadap pencapaian target RPJMD 20132017;2) Bukan kegiatan aspirasi masyarakat melalui DPRD yang menimbulkandampak terhadap pencapaian target RPJUMD 20132017;3) Bukan merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar hasilaspirasi masyarakat melalui Musrenbang;4) Kegiatan yang sudah dan akan dibiayai pihak swasta (CSR)5) Pembebasan
    tanah yang tidak mungkin dilaksanakan karenaadministrasi tidak lengkap;6) Merupakan kegiatan duplikasi;7) Tidak sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD;8) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupunPemerintah.Penambahan Anggaran Belanja untuk kegiatan yang telah ada dalamAPBD 2014, dengan kriteria :1) Penambahan anggaran untuk pencapaian target RPUMD 20132017;2) Memenuhi penambahan gaji dan tunjangan serta belanja wajib sepertitiping fee, rekening PJU dan TALI;3) Memenuhi alokasi belanja
    Mematikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan kriteria :1) Bukan merupakan kegiatan unggulan dan prioritas Gubernur yangmenimbulkan dampak terhadap pencapaian target RPJMD 20132017;2) Bukan kegiatan aspirasi masyarakat melalui DPRD yangmenimbulkan dampak terhadap pencapaian target RPJMD 20132017;3) Bukan merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar hasilaspirasi masyarakat melalui Musrenbang;4) Kegiatan yang sudah dan akan dibiayai pihak swasta (CSR);5) Pembebasan tanah yang tidak
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
75 — 30
  • sipemungut atau Bendaharawan atau PenggunaAnggaran itu diwajibkan untuk memungut PPN atas penyerahanbarang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha KenaPajak, jadi yang dipungut itu hanya penyerahan yang dilakukan olehPengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang atau jasa yangmemang telah ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak dantentunya didalam KMK 568 ini ada beberapa pengecualian misalnyajumlahnya tidak lebih dari Rp. 1 juta, kemudian untuk pembayarantelpon, listrik, pembebasan
    tanah, jadi ada beberapa pengecualiansehingga sipemungut PPN yaitu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
173 — 75
  • Untuk izin yang ada biayanya hanya IMB;Bahwa fungsi izin prinsip bagi investor sangat penting untuk melakukanlangkahlangkah pembebasan tanah di lapangan karena harus memilikiizin prinsip, kKemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan izinPPT, kemudian pertimbangan dari BPN yang harus mempunyai izinprinsip;Bahwa saksi pernah mendengar keberatan dari IMAS ARYUMNINGSIHterkait penerimaan pemasukan izin, keberatan yang diutarakan olehIMAS ARYUMNINGSIH lebih dari sekali sedangkan keberatan dari dr.Arya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
301 — 140
  • Cakra Sarana Larasasrisebagai pembeli, namun secara detail isi draft tersebut saksi lupa.Bahwa pembebasan tanah di lokasi pengembangan perumahanJatinegara Indah setahu saksi sudah dilakukan sejak tahun 1993, namundemikian untuk masalah harga saksi sudah tidak ingat lagi.Bahwa yang melakukan pengurusan IMB adalah pihak mitra/PT.