atau sewaktuwaktu sesuaikeperluan ;b Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurangkurangnya Z (dua) orang anggota dansekretaris;Angka 4 Prosedur huruf c usul pemberhentian dari Jabatan struktural :1 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapatpertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik,karena alasan:a Tidak sehat jasmani dan/ataurohani ;bTidak

ternyata padaperkembangannya tidak mendapat dukungan dari Masyarakat setempatserta Instansi/ Badan yang mempunyai otorisasi dalam rencana usahaperkebunan yang Penggugat lakukan;Alasanalasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada keputusan a quo(obyek sengketa) adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan yaitu :aPenggugat belum dapat melakukan kegiatan usaha pembangunanperkebunan secara riil di lapangan adalah sebagai konsekuensi logisdari tidak diterbitkannya Izin Pembukaan Lahan (IPL) oleh Tergugat;bTidak

Tentang gugatan Penggugat Kurang PihakMenimbang, bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat mendalilkanbahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat, pihak Harijadi Prawirotomo Btidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dapatdikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak;Menimbang, bahwa dalam repliknya pihak Penggugat membantaheksepsi Turut Tergugat , yang pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa antara Penggugat (Herman Tarigan) denganTergugat (Fredy) telah diadakan perjanjian

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita No. 2.a dan 2.btidak memerlukan tanggapan dari Tergugat, karena hal itumerupakan urusan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahuinya.. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka 3a, 3b,3c dan 3d, kalau dilinat dari isi yang tertuang dalam SuratPerjanjian Kerja No. 001/ SPK/ X/ MT/ 1996 tanggal 01 Oktober1996 adalah benar dan memang demikian adanya..

lainnya dan 1(satu) orang Pimpinan BPD.d) Penyampaian surat teguran tertulis kepada PerangkatDesa dituangkan dalam Berita Acara PemberianTeguran Tertulis.Halaman 25 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBYDalam hal Perangkat Desa tidak menghadiripemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a, Kepala Desa menyampaikan surat tegurantertulis ke alamat Perangkat DesaPasal 59(1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulissebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf btidak

memberikan ijin kepadaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatukan Ikrar Thalak 1Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelumPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kewajibanatas Nafkah yang harus diberikan Kepada Termohon Konvensi/TergugatRekonvensi.Bahwa dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 4, 5dan 6 adalah alasan yang dibuat buat mengarang cerita dengan berbagairetorika, sehingga mencerminkan kalau Tergugat Rekonvensi adalahSeorang suami yang btidak

Panitia B untukdiserahkan atau diedarkan kepada anggota Panitia B untuk diadakankoreksi/perbaikan kemudian diketik kembali sesuai koreksi dan ditandatangani oleh masingmasing anggota Panitia B, untuk rapat Panitia Bterpisah dari jabatan struktural karena dalam pembentukan Panitia B diatur76oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga setelah hasil rapat Panitia Bdituangkan dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak

Risalah Panitia B untukdiserahkan atau diedarkan kepada anggota Panitia B untuk diadakankoreksi/perbaikan kemudian diketik kembali sesuai koreksi dan ditandatangani oleh masingmasing anggota Panitia B, untuk rapat Panitia Bterpisah dari jabatan struktural karena dalam pembentukan Panitia B diaturoleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, sehingga setelah hasil rapat Panitia Bdituangkan dalam Risalah kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Btidak

ketentuan tersebut, Penggugat telah dapatmembuktikan bahwa objek 4.b telah dibeli dalam masa perkawinan dan telahdibuat atas nama Tergugat, namun unsur yang kedua, yaitu berasal dari hartabersama, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, bahkan Tergugat telahmengajukan bukti T.2 yang menerangkan tentang asal usul uang yang digunakanoleh Tergugat untuk membeli objek tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama angka 4.btidak

diuraikanMajelis Hakim ini adalah terhadap Ruko No. 9A dan 9B milikPembanding bukan Ruko No. 9C dan No. 9D milik Terbandingkarena pernah saksi Syahrir meminta tolong untuk membantumemperbaiki pintu tersebut.Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang termuat padahalaman 32 putusan menyatakan :Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat Tergugat dalam melakukan pembangunan berupa penambahandari lantai 4 (empat) sampai dengan lantai 6 (enam) dari Ruko No. 9 a dan 9 btidak

No.127/PDT.G/20014/.JKT.BAR.P7C, P8, P9, P10, P11, P11B, P11D ,P11F, P12, P12 B, P112 D,P12F, P13, P13 B, P14, P14 B, P14 D, P15, P15 A dan bukti P15 Btidak dapat diperlihatkan dipersidangan 5 ++ 2Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukanSaks! Aalaiil PErKaAla) INI j==2n=n men nennnnannn nen nnanannnnean enn nanmnnanmennnMenimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkansangkalannya, Tergugat , telah mengajukan buktibukti tertulis berupa :1.

Penggugatsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b PeraturanDaerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan KepalaDesa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan mekanismetahapan pemberian adminisratif berupa teguran lisan sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3Tahun 2015 Tentang Pemilihnan Kepala Desa dinyatakan bahwa Dalam halsanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf btidak

Dimana objek sengketa perkara initidak tunduk dalam objek yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama antara Tergugatdengan SKK Migas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasanmenurut hukum untuk menarik SKK Migas sebagai salah satu pihak Tergugat didalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petimbangan diatas, Eksepsi point Btidak mempunyai alasan hukum sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa Eksepsi Point C. 1.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang btidak mematuhi perjanjianNomor : BU.593/0235/2001 tanggal 10 februari 2001 dan Surat Perjanjian NilaiSewa Tanah Nomor : 12/HK/Pemkot/2009 Nomor : 01/TK/VI/2009 tanggal 08Mei 2009 dan memutuskan perjanjian secara sepihak dan disertai dengantindakan penyegelan terhadap Restauran Teluk Kupang dan mempunyaikeinginan untuk melakuan pelelangan kepada pihak ketiga adalahWanprestasi.3.

Simanjuntak,SH atas photo copy surat keputusan tersebutyang benar adalah nama Elisa P.Simanjuntak, SH dan yang diangkatsumpah menjadi pengacara praktek dalam Wilayah HukumPengadilan Tinggi Kupang dan Timortimur adalah 28 orang yangsaksi sebutkan pada point O06b termasuk Elisa P.Simanjuntak, SHsedangkan diluar dari 28 nama yang saksi sebutkan pada poin 06 btidak ada lagi selain namanama tersebut pada tanggal 14 Nopember1994 ; a Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi adanya Photo copyatau surat

pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.Huruf aPembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal,pembagian sisa, hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepadapemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian labatersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undangundangini.Huruf bTidak

normayang tercantum dalam Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;Permohonan hak uji materiil Para Pemohon adalah permohonan yang kabur,karena:Terjadi penggabungan Permohonan, yaitu permohonan pengujian terhadapPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 digabungkan denganpermohonan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;bTidak

oleh Saksi V.Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil kijangLGX warna silver Nopol BK 1393 XH yang telahdijaminkan kepada Saksi V tersebut, tetapisampai dengan sekarang uang pinjaman sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belumdikembalikan oleh Terdakwa.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vmerasa ditipu dan dirugikan uang sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) olehTerdakwa.Bahwa Saksi V tidak menyangka Terdakwa sebagaianggota INI dengan pangkat Perwira ternyataomongannya btidak

Mesin 2L 9657250,nomor rangka MHFIILF8210022826 dengan perjanjianselama Terdakwa belum dikembalikan mobil tetapdipegang oleh Saksi V, tetapi ternyata mobiltersebut diambil oleh Terdakwa dan sampai dengansekarang uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa,sehingga Saksi V merasa ditipu dan dirugikan uangsebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)oleh Terdakwa, Saksi V tidak menyangka Terdakwasebagai anggota INI dengan pangkat Perwira ternyataomongannya btidak

Bahwa pada poin 4 angka 8 tidak benar, Pada Tahun 2018Kami menyimpan modal cadangan dalam bentuk deposito pada Bank BRIsebanyak Rp. 200. 000. 000 yang akan Kami pergunakan membeli gedungUsaha pengganti manakala gedung usaha pasar Bumi Harapan Blok M No3 dan 4 sudah dibongkar pemerintah Daerah oleh karena sertifikat H G Btidak diperpanjang Pemerintah dan Kami sudah dlingatkan pemerintahDaerah UANG DEPOSITO tersebut digugat PENGGUGAT karena dianggapgonogini padahal modal cadangan tersebut merupakan

Tentang Surat Kuasa Tidak SahMenimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya pada angka 2, Para TergugatIntervensi A/Penggugat Asal mendalilkan bahwa PenggugatIntervensi5.adan 5.btidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan Surat KuasaSubstitusi dari Caya Murni Bustamam, karena surat kuasa tersebut bukanlah suratkuasa khusus mengajukan gugatan Intervensi dan tidak ada hubungan denganperkara Konvensi yaitu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka oleh karena itugugatan Penggugat Intervensi

Jadi dapat salingmemberikan persetujuan .Bahwa Ahli menerangkan yang merupakah pihak dalam suatu perjanjianadalah seperti diterangkan diatas adalah antara si A dan si T makaseandainya apabila si T melakukan wanprestasi maka yang berhakmengajukan gugatan ke Pengadilan adalah si A saja sedangkan si Btidak ikut sebagai Ssuaminya jadi cukupA saja suami dari si A tidak perluikut mengajukan gugatan kepada si T .Bahwa menurut Ahli secara hukum sesuai dengan sifat perjanjian yangmenyatakan bahwa perjanjian