Bahwa pada tanggal 15 April 2019 , PEMOHON telah mengajukanPermohonan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Dunia Pangan (in casu : TERMOHON) kepada KetuaPengadilan Negeri Sragen dengan nomor register perkara135/Pdt.P/2019/PN Sgn ;2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 14 Permohonan a quo,baik PEMOHON maupun TERMOHON sedang berada dalam masa PKPU.Adapun selengkapnya kami kutip sebagai berikut :14.

Bahwa oleh karena TERMOHON telah dinyatakan pailit dengan segalaakibat hukumnya, maka dari itu Permohonan Pelaksanaan RUPSLB yangdiajukan PEMOHON terhadap TERMOHON pun menjadi tidak berdasar dantidak relevan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan suratpencabutan perkara permohonan dari Kuasa Pemohon, maka Hakimberpendapat bahwa Pencabutan Permohonan pencabutan dari Kuasa PemohonHalaman 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Sgntersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena

mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB

Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendrianto DanRekan berkantor di Arman Hendiyanto Dan Rekan berkantor di 88Office Tower Kasablanka Floor 12" Unit G Jalan Cacablanca RayaKavling 88 Jakarta Selatan 12870, untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohondalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak dilaksanakannya RUPSLB:13.

Menyatakan akta Pernyatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) pemegang saham PT Baligrat jaya No : 19 tertanggal 20 Maret 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat III adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti Kerugian kepada PT Baligreat Jaya Bungalows sebesar Rp 7.480.835.455,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat raus empat puluh lima rupiah).5.

Menetapkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Luar Biasa (RUPSLB) pemegang saham PT.

Bahwa BENAR berdasarkan akte pernyataan keputusan rapat umumpemegang saham luar biasa (RUPSLB) pemegang saham PT.BALIGREAT JAYA BUNGALOWS No.:19, tertanggal 20 Maret 2005,dibuat oleh TURUT TERGUGATIII, yang merupakan sempurnapembuktiannya secara hukum.

Namun lagilagi TERGUGA TI melakukancara licik, caracara kotor, dan tipu muslihat, yaitu denganmemerintahkan TURUT TERGUGATIII untuk tidak mendaftarkanakte No. 19 sebagaimana dimaksud pada dalil nomer 17 diatas keDirjen Sistem administrasi Badan Hukum (sisminbakum) KementerianHukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkanSurat Keputusan Menteri Kehakiman (SK MENKEH) atas RUPSLB tadi,6566sehingga mengakibatkan RUPSLB tersebut tidak mengikat ke publik,namun fungsinya hanyamengikat

BALIGREAT JAYA diantara paraBUNGALOWS berdasarkan akte pernyataan keputusan rapat pihak tetapiumum pemegang saham luar biasa luar biasa (RUPSLB) pemegang tidak = untuksaham PT.

Shirly Listyowati.Bahwa dalam RUPSLB tersebut juga menyetujui dan mengesahkansusunan dan pengurus perseroan yang baru dan diberikan pulapembebasan dan pemberesan (equit et de charge) kepada penguruslama diiringi ucapan terimakasih selama masa pengurusannya.Menimbang, bahwa terhadap adanya RUPSLB ini tidak ada sangkalandari Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan surat bukti yangsama dengan Penggugat, yakni surat bukti P9 = T3 = TT1, maka aktaNotaris Nomor 19 tertanggal 20 Maret 2005 yang

Padahal yang sebenarnya para direksi ketiga perusahaantersebut tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan tidak pernah menandatangani Notulen Rapat tersebut sertatidak pernah mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama untuk ketigaperusahaan tersebut ;Bahwa kemudian surat palsu berupa Notulen Rapat PT.

,serta ketiga perusahaan tersebut sejak berdirinya belum pernah mengadakanRUPS ataupun RUPSLB ;Bahwa dengan adanya gugatan dari almarhum Megawaty Purnomo tersebut,saksi Koran Purba belum pernah mendapat panggilan sidang di PengadilanNegeri Bekasi, akan tetapi setelah saksi Darwin Bangun mendapat penjelasandari Terdakwa melalui Notaris Hanita Sentono, S.H. bahwa saksi Koran Purbasecara pribadi bersama ketiga perusahaan tersebut telah digugat olehMegawaty Purnomo, kemudian saksi Koran Purba menghubungi

,M.Hum.:; Copy Notulen RUPSLB para Pemegang Saham PT. Sakima Indahberkedudukan di Jakarta ; Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 yang dibuat di hadapan NotarisNurul Hidajati Handoko, S.H. ; Copy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 yang dibuat di hadapanNotaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. ; Copy putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks ; Copy Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso ; Copy AD/ART PT. Sakima Nomor 84 ;Hal. 11 dari 20 hal. Put.

:;Copy Notulen RUPSLB para Pemegang Saham PT. Sakima Indahberkedudukan di Jakarta ;Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 yang dibuat di hadapan NotarisNurul Hidajati Handoko, S.H. ;Copy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 yang dibuat di hadapanNotaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. ;Copy putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks ;Copy Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso ;Copy AD/ART PT.

,M.Hum.; Copy Notulen RUPSLB para Pemegang Saham PT. Sakima Indahberkedudukan di Jakarta ; Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 yang dibuat di hadapan NotarisNurul Hidajati Handoko, S.H. ; Copy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 yang dibuat di hadapanNotaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. ; Copy putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks ; Copy Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh TjondroSantoso; Copy AD/ART PT.

Pst. tanggal 19 Januari 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PDT/2017/PTDKI. tanggal 20 Maret2017;Mengadili Sendiri: Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dalam perkara iniuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon Kasasi l/Terbanding , Termohon KasasiIl/Terbanding II, dan Termohon Kasasi III/Terbanding III telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding; Menyatakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT.Multicon Indrajaya Terminal tanggal 23 Mei

/2018.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi, MahkamahAgung berpendapat;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa oleh karena Tergugat sebelum mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

SUTRISNOWIROSUMARTO tersebut diatas, dalam RUPSLB quad non, juga dilakukanperubahan susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah, sehinggamenjadi sebagai berikut :a. Diektur Utama : IR. SUTRISNO WIROSUMARTOb. Direktur : SETIAWAN NATAWIRIAc. Komisaris Utama : TAUFIQ NATAWIRIAPutusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 5 dari 83 Hal.12.13.14.15.d.

Tanggamus Indah saat ini yang diangkatberdasarkan RUPSLB menurut Penggugat sebagaimanaGugatan Point 2;e Bahwa Pinjamanpinjaman tersebut pada saat akad kreditditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirtasaat itu, Setiawan NATAWIRIA PT. Tanggamus MatatirtaTaufik NATAWIRIA (Alm);11. Bahwa atas pinjamanpinjaman tersebut juga diagunkan harta Pribadi TaufikNATAWIRIA (Alm) selaku suami Penggugat;12.

TommySihotang, SH., LL.M., untuk menghadiri RUPSLB PT.Tanggamus Indah, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 7;8. Foto copy dari foto copy akta keterangan hak mewaris nomor 03 tanggal 10November 2010 yang dibuat oleh Notaris Hanitia Sentomo, SH., Notaris diJakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;9.

RAINI WANATISNAe Komsaris : SETIAWAN NATAWIRIABahwa, WIHARSA KARTAWIGUNA kemudian menjual sahamnya sebanyak40 lembar kepada Ir SUTRISNO WIROSUMARTO dalam suatu RUPSLB quad non,juga dilakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT. Tanggamus Indah,sehingga menjadi sebagai berikut:e Direktur Utama : Ir. SUTRISNO WIROSUMARTOe = Direktur : SETIAWAN NATAWIRIAe Komisaris Utama : TAUFIQ NATAWIRIAe Komisaris : Ny.

Tahun1995 Tentang Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan ke Departeman Kehakiman danHak Asasi Manusia RI, dimana komposisi pemegang saham masih sama berdasarkanhasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuangdalam akta risalah rapat No. 14 Tanggal 9 Agustus 1986 (bukti P24, P25 dan T3,T4);Menimbang, bahwa didalam Jawaban Para Tergugat Konpensi pada poin 5yang menyatakan bahwa susunan direksi dan komisaris PT.

Gusher Tarakan kemudian mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa ("RUPSLB) dengan agenda penambahan modal dan perubahansusunan Pengurus dan Pemegang Saham. Oleh karena dalam 2 (dua) kaliRUPSLB tidak mencapai korum, maka Direksi kemudian mengajukanpermohonan penetapan syarat korum ke Pengadilan Negeri Tarakan.3.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, Pengadilan telahmenetapkan syarat korum RUPSLB PT.

Gusher Tarakan dengan dihadiriminimal 175 saham dan putusan RUPSLB sah apabila disetujui minimal dari seluruh saham yang hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudiandilakukan RUPSLB sebagaimana Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2006tentang Risalah RUPSLB PT Gusher Tarakan dengan susunan Pengurusdan Pemegang Saham serta perubahan modal sebagai berikut :Halaman 9 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2014/PTUNJKT1).

Gugatan tersebut dikabulkan di tingkat Pengadilan Negeri namundibatalkan ditingkat banding dan di tolak di tingkat peninjauan kembali,yang inti putusannya berbunyi, Dalam Konpensi : Menolak tuntutan dariGusti Syaifuddin, SH dan Deny Mardani, BBA untuk seluruhnya; DalamRekonpensi : menyatakan RUPSLB PT. Gusher Tarakan Akta Nomor17 tanggal 6 Oktober 2006 tersebut adalah sah dan mempunyaiHalaman 11 dari 64 halaman.

Bahwa terhadap keputusan RUPSLB tanggal 6 Oktober 2006 sesuai AktaNomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang telah : dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewjsde) sesuai Putusan MARI No. 741PK/Pdt/2009 tanggal 25 Januari 2011 dan Putusan MARI No. 742PK/Pdt/2009 tanggal 25 Januari 2011, dan ;Halaman 13 dari 64 halaman.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

,telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa PARA PEMOHON dengan ini bermaksud mengajukan PermohonanPenetapan lin RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. RiungBandung Permai yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.

Lengkong, Kota Bandung, yangselanjutnya disebut sebagai TERMOHON I.Bahwa adapun yang menjadi alasanalasan diajukannya Permohonan Penetapanjin RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Riung BandungPermai adalah sebagai berikut:1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Riung Bandung No. 45, tertanggal8 Maret 1983, yang dibuat di hadapan Notaris Lien Tanudirja, S.H., PT.

Mengajukan permohonan Penetapan Quorum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan ke Pengadilan Negeri Klas IA Bandunguntuk menetapkan quorum pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Ketiga berdasarkan Pasal 86 ayat (5) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) KeduaPT.

Bdgpembuatan surat undangan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) PT. RUUNG BANDUNG PERMAI (dahulu PT. RIUNG BANDUNG);21. Bahwa dengan demikian terhadap permohonan RUPS Luar Biasa yangdilakukan PARA PEMOHON masih ada sengketa hukum di dalam ranahpidana yang sangat jelas membuktikan adanya dugaan tindak pidanadalam kewenangan PARA PEMOHON dalam bertindak mengatasnamakan pemegang saham dan/atau atas nama PT.

Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kedua PT. Riung Bandung Permai tanggal 7 November2016, maka dengan ini PARA PEMOHON hendak mengajukan permohonanpenetapan quorum sehingga pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Riung Bandung Permai selanjutnya dapat dilakukan dan diambilkeputusan dengan quorum sebesar 55% dari jumlah saham keseluruhanPT.

dengan aslinya dan telah diberimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P10;Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Lainnya) PT.CIPTOWENING PANCORAN MAS pada tanggal 18 September 2020,telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,lalu diberi tanda P11;Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Lainnya) PT.CIPTOWENING PANCORAN MAS pada tanggal 25 September 2020,telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,lalu diberi tanda P12;Undangan Rapat RUPSLB

CIPTOWENING PANCORAN MAS,telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,lalu diberi tanda P13;Undangan Rapat RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 25September 2020, kepada Sdr. Tn. MANIBUR SIANTURI dan Tn. ARISSIANTURI. Pada tanggal 20 September 2020 oleh ATIKAH ELISABETHHUTAPEA selaku KOMISARIS PT.

dengan bukti surat yang diajukanoleh Pemohon, Hakim memandang bahwa dalil Pemohon pada angka 11dan 12 tentang telah adanya pemanggilan oleh Pemohon pada tanggal 19April 2019 melalui surat tercatat untuk penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham yang pertama dan juga Pemanggilan selanjutnya padatanggal 6 Mei 2019 untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahamyang kedua,;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada angka11 dan angka 12 dengan bukti P8, P9 dan P10,P11 tentang UndanganRapat RUPSLB

CIPTOWENING PANCORAN MAS, Jalan RiauNomor 77 Pekanbaru, dengan acara RUPSLB tentang Penggantiansusunan Para Pemegang Saham. Kemudian pada undangan atau panggilanRUPS yang kedua tanggal 25 September 2020, berdasar bukti P10 dan P11, didalamnya telah dicantumkan dan dijelaskan bahwa akan diadakanRUPS pada waktu yang ditentukan oleh Pemohon, dengan agendamengaktifkan kembali Perseroan, Jabatan Direktur dan Komisaris UtamaPerseroan Lowong karena meninggalnya Tn.

Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Aceh Nomor 584/30/2013 dan Nomor 584/31/2013 tanggal 11Januari 2013, keputusan mana merupakan tindak lanjut dariKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Bank Aceh tanggal 4 Januari 2013, sehingga haruslah dipahami bahwapemberhentian Para Penggugat diputuskan dan disetujui oleh parapemegang saham PT.

Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

Bank Aceh yang memberhentikan Para Penggugat dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini, sedangkan anggota yang terlibat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Aceh tanggal 4 Januari 2013 adalah tidaklah perludijadikan pihak, karena tanpa Surat Keputusan Gubernur maka hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang kemudian di tuangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 januari 2017, yang di buat di hadapan Rayan Riadi, SH.MKn, Notaris di Kota Kendari, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang di kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor. 75 tertanggal 27 januari 2017, yang di buat di hadapan Rayan Riadi, SH.MKn, Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT.

., selanjutnya dilaksanakan RUPS Tahunandan RUPSLB PT Indotruba Tengah (Tergugat ), yang tertuang dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat (PTIndotruba Tengah) Nomor 14 dan Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Tergugat (PT Indotruba Tengah) Nomor 15, keduanyatertanggal 10 Mei 2013, dibuat oleh Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yangdalam RUPS Tahunan dan RUPSLB tersebut dihadiri oleh Penggugat ,Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

Terbukti, sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat IV sampaidengan Tergugat VII selaku Direksi Tergugat tidak pernah memenuhipermintaan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPSLB.

TindakanTergugat IV sampai dengan Tergugat VII selaku Direksi Tergugat yang tidakmenjalankan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPSLB berdasarkanpermintaan Penggugat membuktikan bahwa Tergugat IV sampai denganTergugat VII selaku Direksi Tergugat telah mengabaikan dan sekaligusmelanggar hak yang dimiliki oleh Penggugat selaku pemegang 50% sahamuntuk meminta penyelenggaraan RUPSLB;D.

Nomor 1800 K/Pdt/201750% Saham Tergugat Yang Sah Dan Juga Telah Mengambil KeputusanTanpa Persetujuan Dari Penggugat Sebagai 50 % Pemegang Saham;36.Pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat XImengadakan RUPSLB Tergugat (PT Indotruba Tengah) dan kemudianmengambil keputusan rapat tanpa mengundang dan/atau dihadiri Penggugat sebagai pemegang 50% saham yang sah;37.Dalam RUPSLB tersebut, salah satu pihak yang ikut menghadiri rapatadalah Tergugat XI, padahal sudah jelas dan nyata

Dengan demikian, perbuatan Tergugat XI yang ikutmenghadiri dan mengambil keputusan di dalam RUPSLB bersamasamadengan Tergugat II (PT Minamas Gemilang) dan Tergugat III (PT AnugerahSumber Makmur) ini merupakan perbuatan melawan hukum;40.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat wacana pengunduran diri dewanDireksi dan Komisaris, dan disepakati bersama akan menempatkanorangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, Dewi Susilowati,Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelola perseroan,selanjutnya Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 memberikanUndangan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda:1).

Operasional perusahaan;Sesuai dengan agenda tersebut, pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan, dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diriDewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru tersebut sebagai pengelola perseroan;b.

Bahwa selanjutnya melalui kuasa hukumnya, Penggugat melayangkanSurat yang pertama dengan Nomor 023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24April 2014 (bukti P5) kepada Tergugat II yang pada pokoknya memintauntuk dilakukan RUPSLB tetapi tidak ada tanggapan;Selanjutnya Penggugat melayangkan kembali Surat yang kedua denganNomor 05/SP/OG&P/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 (bukti P6) danmendapatkan tanggapan via email Surat Nomor 192/PGT/VII/2014,tanggal 21 Juli 2014 (bukti P7) yang isinya: Tergugat II selaku PltDirektur

Nomor 1951 K/Pdt/2017merasa mengundurkan diri dan menjual saham miliknya yang ada pada PTPanca Guna Teknik kepada siapapun, sehingga Tergugat Rekonvensimasih merasa berhak atas jabatannya sebagai Direktur dan PemegangSaham pada PT Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonvensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa

Hukum Tergugat Rekonvensi Nomor:023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT Panca Guna Teknik);Bahwa kenyataannya dikarenakan alasan dan pertimbangan internalperusahaan karena adanya tindakan pelanggaran kewenangan yangdilakukan oleh salah satu Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi PTPanca Guna Teknik, maka berdasarkan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan dihadiri100% (seratus persen) Pemegang Saham antara

berbunyi: Debitor demi hukumkehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggalputusan pernyataan pailit diucapkan;Dan berdasarkan Pasal 26 (1) UUK dan PKPU Nomor 37Tahun 2004 berbunyi: Tuntutan mengenai hak ataukewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukanoleh atau terhadap Kurator;Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI3.3.3.4.3.5:PT Rasico Telah Dibubarkan (Dilikuidasi).Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor433/PDT/2009/ PT DKI, tertanggal 26 Nopember 2009juncto Surat Keterangan Panitera Nomor314/PDT.G/2008/PN Jkt.Bar., juncto Nomor433/PDT/2009/PT DKI, tanggal 11 Februari 2010, yangmana salah satu amar putusannya, menyatakan antaralain: Menyatakan Sah dan Mengikat Akta Likuidasi PTRasico Industry Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, dibuatdi hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa setelah diputuskan dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB

Notulen RUPSLB PT Rasico Industry, tanggal 20 Juni 2008;5.6. Notulen RUPSLB ke 2 PT Rasico Industry, tanggal 28 Juli2008;Yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo, adalahberdasarkan akta akta tersebut di atas, dan kembali di ulang ulangdi dalam gugatan a quo, maka mohon kehadapan Yth.

(vide putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PNJkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008, halaman 63 dan halaman 64);Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum,karena PT Rasico Industry sudah dibubarkan (dilikuidasi);Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKIBahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Rasico tanggal 18 Juli 2008, PT Rasico Industry telahdinyatakan dibubarkan (Likuidasi), berdasarkan Akta Nomor 10tanggal 18 Juli 2008, yang

,Notaris di Jakarta dan di dalam RUPSLB tersebut telah mengangkatSdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator, PT RasicoIndustry (Dalam Likuidasi) dengan ditunjuk dan diangkatnyalikuidator dari PT Rasico Industry tersebut, selurun makakewenangan atas perseroan PT Rasico Industry tersebut beradaatau menjadi kewenangan dari likuidator Sdr. Yan Apul Girsang,S.H.

ASURANSI PURI ASIH, beralamat di Jalan Matraman Raya No.165167 JakartaTimur 13140, berdasarkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AsuransiPuri Asih No. 51, tanggal 11 September 2011, diwakilioleh Agus Harlen Sitorus, S.E., M.M., AAAITJ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan DirekturUtama PT.

BAS juncto Pasal 66Ayat (2) dan Pasal 67 Ayat (1) b, proseclur penyelenggaraan RUPSLB PT. BASdiatur sebagai berikut :a. Pemegang saham yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah mengajukan permintaan tertuliskepada Direksi atau Komisaris PT. BAS dengan menyebut agenda dan alasanalasan diselenggarakannya RUPSLB dimaksud ;b. Apabila dalam waldu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya suratpermohonan, Direksi atau Komisaris PT.

Oleh karena tidak adanya permintaan tertulisdari Tergugat Rekonvensi untuk diadakannya RUPSLB PT. BAS sesuaidengan agenda yang diminta, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yangmeminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai jjinpenyelanggaraan RUPSLB, secara hukum melanggar ketentuan AnggaranHal. 47 dari 96 hal. Put. No. 2465 K/Pdt/2010Dasar dan Undang Undang Nomor 1/1995 tersebut, sehingga tidak sah secarahukum ;Bahwa sesuai dengan posisi Tergugat Rekonvensi selaku DirekturUtama PT.

BAS, Tergugat Rekonvensi memiliki Kewenangan untukmenyelenggarakan RUPSLB PT BAS berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1)Anggaran Dasar PT. BAS juncto Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Nomor1/1995, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki halanganlhambatanapapun untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB PT.

BAS dapat mengalihkan sahamsaham tersebut kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia denganmeminta BPR Paramindo untuk menyelenggarakan RUPSLB BPR Paramindodengan agenda menyetujui pihak lain sebagai pemegang saham dan dilanjutkandengan transaksi jual beli saham dengan pihak lain yang ditunjuk dalamKeputusan RUPSLB BPR Paramindo tersebut ;8. Bahwa dengan demikian para Termohon Kasasi telah beritikad burukmengalinkan assetaset PT.

BAS sehubungan dengan rencanapenyelenggaraan RUPSLB PT. BAS tersebut. Oleh karena itu tindakan paraTermohon Kasasi yang meminta penetapan pengadilan Negeri JakartaUtara rnengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secara hukum rnelanggarketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tersebut khususnya Pasal 56, Pasal66, Pasal, 72 dan 86 sehingga permohonan tersebut tidak sah secarahukum ;Berdasarkan halhal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi Ill, pemegang saham PT.

Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 ;Bahwa pada tanggai 12 April 2007, setelah meninggal dunia Bong Kon Ho aliasWilliam sebagai pemegang saham 47,5 % dan selaku Direktur pada Tergugat 15,maka semua Pemegang Saham dengan jumlah 5000 saham (100 %) dari semuasaham yang dikeluarkan Perseroan masing masing ;Para Penggugat pemilik 47,5 % Tergugat 1 pemilik 25 % Tergugat 2 pemilik 22,5 %Tergugat 3 s/d Tergugat 8 pemilik 2,5 % dan Tergugat 9 pemilik 2,5 % telahmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

P2) ;Bahwa Tergugat 14 telah melanggar Sumpah Jabatan yang diucapkannya padawaktu menerimaJabatan Notaris yaitu seperti tersebut pada pasal 17 PUN ;.BAHWA SAYA AKAN MENEPATI DENGAN SETELITITELITINYA SEMUAPERATURANPERATURAN BAGI JABATAN NOTARIS YANG SEDANG BERLAKU ATAUYANG AKAN DIADAKAN 16.17.BAHWA ;Oleh berdasarkan Pasal 17 PJN dimaksud maka Terbukti, Tergugat 14 telahmengabaikan dan tidak menghormati sumpah jabatannya ketika dilantik sebagaiNotaris ;Bahwa dengan sengaja membiarkan terlaksananya RUPSLB

(Vide bukti P7) yang dihasilkan dari RUPS LB Tergugat 15 pada tanggai 12 April 2007 tetapberlaku ;Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 9 yang mengalihkan sahamnya danTergugat 3 s/d Tergugat 8 turut menyetujui adanya pengalihan saham dalam RUPSLB pada tanggai 7 Nopember 2007 yang telah merugikan Para Penggugat melanggarPasal 9 Anggaran Dasar Perseroan Tergugat 15 dan melanggar ketentuan Pasal 57Undang undangan No.40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:Ayat (1) Dalam anggaran

copy Surat Keberatan yang dibuat oleh ElviniHalim Tjung tanggai 25 September 2007 selakuDirektur Utama, atas Undangan RUPSLB tanggai 27September, oleh Elsini TirtaFoto copy Surat Pemanggilan RUPS LB tertanggal 27Oktober 2007 dibuat Elsini Tirta denganmenumbuhkan Cap Jempol yang ditunjukan kepadaTn Bong Kon Ho/ William yang akan dilaksanakan21.

Sebatinyang Direktur Utamanya di pegang oleh saudara Elvin Hakim Tjung ;Bahwa suatu undangan RUPS, selain harus diterbitkan oleh orangyangmemiliki kewenangan, orang tersebut juga harus dalam keadaansehat, cukup umur dan tidak dalam keadaan gila ;Bahwa jarang sekali ada suatu undangan RUPS yang dibubuhkandengan suatu cap jempol ;Bahwa benar undangan RUPSLB tanggai 27 oketober dimana Elsini Tirtayang tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama membubuhkan capjempol dalam Undangan RUPSLB tersebut, adalah

RUPSLB tersebut memutuskanrestrukturisasi kepengurusan perseroan yakni menyetujui untukmengangkat dan menetapkan Tuan Sumedi Susanto sebagai DirekturUtama, Nyonya Rita Gusveniza sebagai Direktur, Tuan Haji Makmursebagai Komisaris Utama dan Haji Suryanto sebagai Komisaris. Dengandemikian, setelah pelaksanaan rekstrukturisasi tersebut, TERGUGAT 1tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.

Padang MediaTelevisi sampai dengan sekarang adalah Tergugat I.e Bahwa RUPS dan atau RUPSLB yang dilaksanakan untuk PerseroanPT. Padang Media Televisi, tanoa melibatkan Tergugat dan atau atasprotokoler yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Direktur Utama(Tergugat l) adalah batal demi hukum (nietige).Bahwa adapun Penggugat prinsipal a quo terlahir karena tindakanillegal, Karena batal demi hukum.

Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugatmaka Tergugat akan menguraikan sebagai berikut :e Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah maupunSertifikat Hak Milik Nomor : 717 dimaksud.e Bahwa gugatan in casu diajukan tidak berdasarkan itikad baik,karena diajukannya setelah Penggugat prinsipal terlahir dengancara RUPS dan atau RUPSLB yang batal demi hukum.e Bahkan gugatan diajukan setelah Penggugat ketakutan akandilaporkan dalam tindakan perbuatan pidana berupa :a.

Terjadinya RUPS dan atau RUPSLB secara ilegal.b. Meneruskan tanah milik Tergugat dan Sertifikat Hak Milik atas tanahdi atas nama Tergugat dijadikan hak tanggugan Hutang tanpapersetujuan Tergugat I, setelah melunasi hutang sebelumnya dengantanah milik Tergugat yang ber Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dijadikan tanggungan hutang, atas persetujuan Tergugat I.e Bahwa pernyataan Tergugat yang diuraikan Penggugat padaposita poin angka 6, itu jelas sebelumnya.

Foto copy surat pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT.

melawan hukum terhadap Penggugat dan telah melanggarPasal 1365 KUHPerdata:Menyatakan seluruh biaya pembelian saham, dengan nilai sebesarUSD$ 4,000,000.00 (empat juta dollar amerika) pada tanggal 18November 1994 adalah berasal dari dana pribadi Penggugat:Menyatakan terbukti Tergugat selaku direktur PT Baligreat JayaBungalows menyalahgunakan keuntungan perseroan danmenggunakannya untuk keuntungan pribadi Tergugat :Menetapkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Luar Biasa (RUPSLB

Nomor 2839 K/Pdt/2019Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor477/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2016, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pemegang saham

kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasidihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidakmempertanggungjawabkan keuangan dan keuntungan PT Baligreat JayaBungalows;Bahwa sesuai RUPSLB

Surat undangan Komisaris perihal Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 9 April2015,v Pelaksanaa Rapat Umun Pemegang Saham Luar Biasatanggal 30 April 2015v Agenda RUPS LB berupa:e Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Direksie Penggantian direksi dan dewan Komisarise Penunjukkan akuntan Publik untuk mengauditPerseroan.v Penegasan Para Pemegang saham Yang hadir;e Tn. SHIN WEI, Komisaris Utamae Tn. DING DONGSHENG, Komisaris PerseroanTerbatase Tn.

Fortune Forest.Halaman 16 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN Jpav Para Penerjemah yang ditunjuk masingmasing Pemegangsaham.Menunjukkan bahwa para Penggugat sejak awal mengetahuiadanya RUPS LB, agenda RUPSLB, Para Penggugat hadir danmengikuti agenda tersebut.Bahwa kami menolak dengan tegas posita ke8 gugatanpenggugat, hal ini perlu kami tegaskan dengan mengingatkankembali (mereview ulang) gugatan penggugat pada Posita ke4yang dengan jelas dan tegas menjelaskan bahwa:berdasarkan

FORTUNE FOREST sudah benaryangdilakukan oleh komisaris, Penggugat salah menafsirkan terhadap ketentuan pasal 9 ayat (4) RUPS, bahwa RUPS LB ini yangmelaksanakan adalah dewan komisaris dan diketentuan Pasal 9ayat (4) telah memberi wadah dengan memberikan alternativepemimpin RUPS dalam hal ini RUPSLB karena dewan komisarismenduga direksi telah melanggar ketentuan pasal 17 ayat 4Halaman 17 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN Jpaanggaran dasar PT.

Sementara pelaksanaan RUPS maupun RUPSLB adalah pelaksanaan atasamanah UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, jo Pelaksanaan atas Anggaran Dasar PT.

Fortune Foret,jika ada salah dalam pelaksanaan RUPSLB gunakan hak suarasesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undangundangmaupun anggaran dasar perseroan, bukan justru sebaliknyameninggalkan pelaksanaan RUPSLB.Halaman 22 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN Jpa10.Bahwa karena RUPSLB sudah dilaksanakan dan berjalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan dan jugaAnggaran Dasar Perseroan maka atas berita acara RUPSLBPerseroan Terbatas Fortune Forest yang berkedudukan