Ditemukan 743 data
80 — 46
Bahwa dengan kerendahan hati kami memohon kiranya majelis hakimyang mengadili perkara ini untuk memutuskan harta bersama PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan harta dalam angka 2diatas sebagai harta bersama dan membahagi dua harta unsebut dengan bahagian% bahagian untuk Penggugat Rekonvensi dan % bahagian untuk TergugatRekonvensi dan apabila harta terbut tidak adapat dibahagi secara natura makaseluruh harta bersama tersebut dilelang dan hasil pelelangan dibahagi dua untukPenggugat
44 — 2
didengar sendiri dandialami sendiri dan relevan dengan dengan dalildalil yang harus dibuktikan olehPemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratmateriill sebagaimana telah diatutur dalam pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterimasebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat mengajukan alatbukti yang secara tegas membuktikan adanya perselisihan dan pertengakranantara Pemohon dan Termohon dan hanya adapat
74 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adapat dilakukan dalam hal:2. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihanpembayaran pajak, termasuk yang telah diberikanpengembalian pendahuluan kelebihan pajak;3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilanmenunjukkan rugi;4. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan ataudisampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;5.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara PERSERO Tbk. Kantor Pusat Menara Bank BTN
Terbanding/Tergugat II : BAMBANG WIRJAWAN SOENDORO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Jember
28 — 15
Bahwa berdasarkan uraian TERBANDING I/TERGUGAT diatas danoleh karena keberatankeberatan yang disampaikan PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Banding tidak berdasar secara hukum dancenderung mengadaada serta tidakl ada halhal baru yang dapatmelemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama makasudah sepatutnya permohonan Banding yang dimohonkan olehPEMBANDING/PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak adapat diterima dan sebaliknya putusanPengadilan
124 — 30
alat kelaminnya terlihat kKemudianbergantian AK Bin A menindih ASdan berusaha memasukan alatkelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin ASNamunASmemberontak dengan menggerakan badannya kemudian AK Bin Ameminta untuk memegangi ASyang memberontak KYEH CEKELIHalaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN BbsNDISIT ANGEL (dalam bahasa Indonesia ; IN PEGANGIN DULUSUSAH) setelah itu Mlyn Bin Ws memegangi tangan sebelah kiri, JAJULBin SIDUL memegangi bagian kepala AShingga kemudian AK Bin Adapat
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan ayat 3UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf adapat terdiri atas:a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota.(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan olehGubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atauBupati/Walikota.Bahwa
YAEL STEFANI SINAGA
Tergugat:
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU)
245 — 153
kecermatan dan asas kepastianhukum, untuk itu pula Dalil Posita Para Penggugat butir 17 tidak perluHalaman 28 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUNMDN.dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, sehingga tidak adaalasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telahdikemukakan diatas dengan ini Tergugat memohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak adapat
74 — 44
hukum, baik hukum Formil danhukum Materil ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakimtingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkatpertama belum memenuhi hukum formil maka tidak ada alasan untuk tidakmempertahankan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karenanya harusdikuatkan ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat bandingTerdakwa berada dalam tahanan kota, sehingga dengan dinyatakannya dakwaanJaksa Penuntut Umum tidak adapat
93 — 26
Genta serta dihubungkandengan barang bukti yang ada, maka kami berpendapat sebagai berikut : Bahwa walaupun tidak dapat dipungkiri dimana memang telah terjadipersetubuhan, maka terlebin dahulu yang perlu dibuktikan apakahmemang ada unsure membujuk anak terjadi dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan ini, makamenurut kami unsure membujuk anak tidak adapat dibuktikan secara sahdan meyakinkan menurut hukum yang berlaku; Bahwa selama persidangan berlangsung ternyata
124 — 61
dipenuhi oleh calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan; Bahwa saksi lupa 17 (tujuh belas) syaratsyarat tersebut;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.WgpBahwa untuk ljasah SMP sederajat dapat juga digunakan untukpersyaratan pencalonanan kepala desa dan minimal usia kurang lebih 25tahun, serta maksimalnalnya tidak ada batas;Bahwa mekanismenya Panitia ajukan / menyampaikan nama pendaftaryang persyaratan belum lengkap agar dilengkapinya dan kalaukelengkapannya tidak lengkap tidak adapat
Tjhin Kian Phin
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
Sudiono
403 — 252
Putusan Nomor 193/G/2020/PTUNJKT.73.74.Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 67 ayat (4) huruf aDapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan.Bahwa KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan olen KTUN yakni:a.
127 — 43
Bahwa dengan demikian perbuatan almarhum ANAK KANDUNG 2PENGGUGATmengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyeksengketa sehingga terbit Sertifikat Hak milik (SHM) No.76 Desa Bantal Surat Ukurnomor 3 tanggal 21 Desember 2000 seluas 2.510 m2 atas nama almarhum ANAKKANDUNG 2 PENGGUGATadalah tindakan yang tidak adapat dibenarkan olehhukum dan merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan hakPenggugat;11.
1.SANTOSO TRISNADI
2.FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI
3.ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI
Tergugat:
1.SRI MULYANI AFFANDI
2.YANI AFFANDI
Turut Tergugat:
1.JOHANES DJATMIKO WIRJOKUSUMO
2.MELIANA
3.RAYMOND ALEXANDER KORNELIS SAUSELE
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
45 — 33
KERUGIAN MATERIILPotensi kehilangan tanah seluas 752 M2 dan bangunan diatasnyayang adapat ditaksir saat ini berdasarkan NJOP setempat sebesarRp. 1.174.624.000,b.
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 140 K/TUN/2013bTujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adapat dilakukan dalam hal:aSurat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaranpajak, termasuk yang telah diberikan pengembalianpendahuluan kelebihan pajak;Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilanmenunjukkan rugi;Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikantidak pada waktu yang telah ditetapkan;Surat Pemberitahuan
155 — 189
dengan melihatketentuan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Pasal 67 ayat (2)Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh KekuatanHukum tetap.Pasal 67 ayat (3)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligusdalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.Pasal 67 ayat (4) huruf aDapat
86 — 15
Tidak ikut sertanya salah satu ahli waris sebagai salah satu pihak dalamperkara ini membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah gugatan yang kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak adapat diterima.3.
114 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 34 P/HUM/2017sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan harin,7Pasal 88 Ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas;Pasal 89 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaantuayang berbunyi :(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf adapat terdiri atas:a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota;(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf adapat terdiri atas:a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota;Penjelasan :Pasal 89 ayat (1) huruf a : Cukup jelas;Halaman 65 dari 134 halaman.
HENI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
USMAN FAUZI Bin IMAN SYOERI
72 — 8
USMAN FAUZI dan Sdr.USMAN FAUZI tidak adapat memberikan jaminan penyelesaianpermasalahan tersebut sehingga kemudian saksi dan korban lainnyamenyerahkan Sdr. USMAN FAUZI ke Polres Magelang untuk diproseshukum; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlinatkan penuntutumum;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mkd5.
Rita Sarah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
227 — 150
Legal Standing Penggugat;Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Sdri.RITA SARAH) yangbertindak untuk atas nama Para Ahli Waris LALA MUHALI berdasarkan akteKuasa Nomor 10 Tanggal 30 April 2010 apakah adapat dijadikan dasarmewakili seluruh ahli waris LALA MUHALI dalam mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;3.
Terbanding/Tergugat III : Lk. Mannuha Dg Laja
Terbanding/Tergugat I : Regar Dg Sese
Terbanding/Tergugat IV : Abd.Jalil
Terbanding/Tergugat II : Lk. Patongai Dg Bundu
50 — 29
Objek(Objektium Error) karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua pelawanyang diperoleh atas pembelian dari pemilik sebelumnya yaitu Tipu Bin Maredengan Persil 6 D III ,Kohir 277 C yang berasal dari pecahan tanah milik TipuBin Mare Persil 6 D Ill ,Kohir 115 C 1, bahwa atas fakta tersebut tidak adapatdijadikan dasar bahwa Tanah yang dikuasai oleh ahli waris Paccing Dg Ngellaadalah bagian dari tanah Milik Magguliling Bin Patto sehingga oleh karena itubukti surat penebusan Gadai tersebut tidak adapat