Ditemukan 654 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : djunatan daratan djanatun djapanan djaharan djawaray djabatan djawaten djawata djamaran
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2015 — Putus : 24-07-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT YYK
Tanggal 24 Juli 2015 — Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO dkk
129 — 77
  • unsur melawan hukum) yang tidak menyebutkan datayang tertulis dalam Buku Pepriksaan tersebut, sementarakenyataannya catatancatatan dalam Bukti JPU Nomor UrutA.2 dan A.5 tersebut secara formal pun harus dianggap cacatmenurut hukum, karena berbeda dengan yang disebut dalamPutusan Pengadilan Negeri Tipikor hal 261264 (fakta Hukum)dan hal 302304 (pertimbangan hukum unsur melawan hukum.Dalam faktanya Bukti JPU Nomor Urut A.2 dan A.5 tersebutada pihakpihak yang tidak ada nama bahkan tanda tangannya,yaitu Djawatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
154 — 59
  • Kereta Api Indonesia dengan jabatansebagai Manager aset di Jakarta (Daop. 1) sejak 1 Pebruari 2012sampai dengan sekarang;Bahwa tugas saksi adalah penertiban, penjagaan, mengusulkanpermohonan pensertifikatan dan perawatan dan pembangunan gedunggedung dan bangunan PT KAI;Bahwa awal kemerdekaan Republik Indonesia seluruh jaringan keretaapi diambil alin Pemerintah Indonesia yang selanjutnya tanggal 23September 1945 diberi nama Djawatan Kereta Api RI (DKA RI) diBandung, kemudian tanggal 1 Januari 1950
    Dwi Putra Metropolitantgl.2312003 Surat Perintah Setor tgl.2312003 Peta Bidang Tanah tgl.16012003 Keterangan Rencana Kota No.1613/GSB/JB/X1/2001 tgl.10122001 KTP+KK Budiman Leonardi Surat Pernyataan Ganti Nama Budiman Leonarditanggal 18 Maret 1968 Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraantanggal 20 Nop 1961 PBB Tahun 2001 Rekomendari Permohonan dari Lurah KrukutNo.375/1.711 tgl.21102001 Surat Keterangan dari Djawatan PekerjaanUmum tgl.2761961 No.9a.45.45 Akta Djual Beli No.68 tgl.921955 NotarisRaden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Desember 2014 — Hj. SITI SOLEHAH >< PEMERINTAH R.l. cq. MENTERI DALAM NEGERI,Cs
111 — 41
  • Tahun 1950 Bandara Kemayoran dikelola oleh Pemerintah RI, Fisik obyek sengketa dikuasai secara nyata oleh AlmarhumMOEHAMAD SOLEH Bin ENTJANG.Bangunan tempat di obyek sengketa pada tahun 1950 sudah tidak layak dijadikan tempat tinggal namun setelah wafatnya Haji MOEHAMADSOLEH Bin ENTJANG pada tanggal 28 Desember 1957, obyek sengketafisiknya masih dikuasai secara nyata oleh para Ahli Waris AlmarhumMOEHAMAD SOLEH Bin ENTJANG (Penggugat Prinsipal)TAHUN 1958;Bahwa Bandar Udara Kemayoran dikelola olen Djawatan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks.
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN , sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY,selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. TEDDY SENTOSA, HEW, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. NATA, selanjutnya TERGUGAT VI ; 7. RANAN, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. EMBEK, selanjutnya TERGUGAT VIII ; 9. Hj. ANGKEK, selanjutnya disebut TERGUGAT IX ; 10. ICAH, selanjutnya disebut TERGUGAT X ; 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ; 12. Guru ADE, selanjutnya disebut TERGUGAT XII ; 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII ; 14. DASMER MANALU,SH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIV ; 15. ERLAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XV ; 16. PAKPAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XVI ; 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ; DAN 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ; 20. TANTO NUGROHO, disebut TURUT TERGUGAT III ;
152 — 277
  • B.IV.796/A54/Peg/70 tanggal 16September 1970 tentang Penjerahan Penggunaan Asset danPegawai Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa Barat I.C.Bagian Pengairan Di Wilayah Fisik Operasional Perusahaan Umum"Otoritas Djatiluhur" Kepada Perusahaan Umum "OtoritaDjatiluhur"Bahwa berdasarkan penjelasan angk 2.9 diatas maka jelas dalilPENGGUGAT yang menyatakan pembebasan atas objek a quodilakukan oleh TERGUGAT XVII adalah dalil yang salah dan tidakberdasar.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
227 — 84
  • Bahwa setelah dipergunakan sebagai Kantor Residen Priangan, padatahun 1971, kemudian tanah dan bangunan tersebut dipergunakanuntuk Kantor Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam LingkunganPemerintah Daerah Propinsi DT ( Jawa Barat (sekarang namanyaberubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Baraf),sampai dengan tahun 1984;. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1958, Willem Hermanus Hoogland telahmendapatkan exit permit No. 891540 untuk meninggalkan65Indonesia, pulang ke negeri Belanda.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 10-05-2016 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 924/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 42
  • Buku Pendaftaran Huruf C 723, Desa GondrongPetir, Kecamatan Batuceper, Tangerang, Bandung, Jawa Barat, yangdikeluarkan oleh oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Dan Padjak PenghasilanTanah Milik Indonesia, tanggal ... Tahun 1949, telah dinazegelan, ditandatangan, diberi landa bukti P.1);2. Fotokopi Jawaban Penjelasan Tentang Girik C Desa Nomor: 723 Persil : 8 D.Ill. ... fotokopi buku C Desa /Kelurahan Ketapang.... adalah sama denganbuku Induk Letter C yang ada di Kelurahan Petir....
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya
Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat Melawan : -PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
186 — 107
  • Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keluarga JHON VAN LEEUWE, yangtelah dicocokkan sesuai dengan foto copy salinan aslinya, dan diberi tandaP.3;Foto copy Surat Djawatan Kepolisian Negara No. 1 tahun 1957, yang telahdicocokkan sesuai dengan foto copy salinan aslinya, dan diberi tanda P.4;Foto copy Surat Keterangan kepala Daerah Kabupaten Ngawi Idzin No :1/Kub.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks
Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ; 2. SAMALI bin SAMIAN; 3. NY. AMI binti SANILAN. 4. NY.MINAH binti SAMIAN. Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN 5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ; 6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN sebagai Para Penggugat Melawan 1. Hj. LILY sebagai Tergugat I 2. TEDDY SENTOSA, HEW sebagai Tergugat II Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu : 3.1. ROMLI bin AMPRING. 3.2. SANAH binti AMPRING. 3.3. NASIH binti AMPRING. 3.4. ACIH binti AMPRING. sebagai Tergugat III 4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung) sebagai Tergugat IV 5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau sebagai Tergugat V 6. NATA sebagai Tergugat VI 7. RANAN sebagai Tergugat VII 8. EMBEK sebagai Tergugat VIII 9. Hj. ANGKEK sebagai Tergugat IX 10. ICAH sebagai Tergugat X 11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau sebagai Tergugat XI 12. Guru ADE sebagai Tergugat XII 13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH sebagai Tergugat XIII 14. DASMER MANALU,SH sebagai Tergugat XIV 15. ERLAN sebagai Tergugat XV 16. PAKPAHAN sebagai Tergugat XVI 17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII 18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu : 18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN. 18.2. MINDA bin SAMUN. 18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat I Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu: 19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH. 19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH. 19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II 20. TANTO NUGROHO sebagai Turut Tergugat III
118 — 16
  • B.IV.796/A54/Peg/70 tanggal 16September 1970 tentang Penjerahan Penggunaan Asset danPegawai Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa Barat I.C.Bagian Pengairan Di Wilayah Fisik Operasional Perusahaan Umum"Otoritas Djatiluhur" Kepada Perusahaan Umum "OtoritaDjatiluhur"Bahwa berdasarkan penjelasan angk 2.9 diatas maka jelas dalilPENGGUGAT yang menyatakan pembebasan atas objek a quodilakukan oleh TERGUGAT XVII adalah dalil yang salah dan tidakberdasar.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
130 — 30
  • /PN.Cbn.melakukan pengambilalinan atas Perusahaan NV.SCS melalui tindanganNasionalisasi semua Aset NV.SCS diambilalin oleh Pemerintah dandilimpahkan penguaasaan dan penggunaannya kepada DKA (DjawatanKereta Api);Bahwa kemudian DKA ( Djawatan Kereta Api) berubah nama menjadiPT.Kereta Api (Persero);Bahwa selanjutnya terhadap penguasaan tanah tanah tersebut, olehPT.KAI Daop Ill Cirebon, diantaranya tanah yang terletak KelurahanSukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, disertifikatkan menjadisertifikat
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
144 — 30
  • /PN.Cbn.melakukan pengambilalinan atas Perusahaan NV.SCS melalui tindanganNasionalisasi semua Aset NV.SCS diambilalin oleh Pemerintah dandilimpahkan penguaasaan dan penggunaannya kepada DKA (DjawatanKereta Api);Bahwa kemudian DKA ( Djawatan Kereta Api) berubah nama menjadiPT.Kereta Api (Persero);Bahwa selanjutnya terhadap penguasaan tanah tanah tersebut, olehPT.KAI Daop Ill Cirebon, diantaranya tanah yang terletak KelurahanSukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, disertifikatkan menjadisertifikat
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 13-09-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks
Tanggal 13 September 2012 —
287 — 101
  • Nomen klatrum yang tertulis dalam surat (alat bukti P.2.)adalah : DJAWATAN PENDAFTARAN TANAH MILIKINDONESIAb. Nomen klatrum yang tertulis pada stempel yangdigunakan pada alat bukti P2. adalah : kantor pajakhasil bumi, cabang MakassarHal ini, membuktikan bahwa: alat bukti P2. telah dibuatbukan / tidak sebagaimana mestinya (tidak benar), sehinggaalat bukti P2. yang diajukan oleh para penggugat tersebutdapat diduga ALAT BUKTI PALSU2.1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
227 — 482
  • Surat Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum D.C.I. DjakartaRaya cq Kepala Bagian Perkembangan Kota tanggal 24Oktober 1966 Nomor : 11a263/1966;Halaman 13 dari 205 halaman. Putusan Nomor: 163/G/2019/PTUNJKTg.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2016 — MOEDJIJONO, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
120 — 64
  • Putusan Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.JKTMenimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, ParaPemohon mendalilkan secara historis Para Pemohon adalah sebagai anak danmantan Karyawan/Pegawai Kereta Api Belanda yang kemudian berubah namamenjadi Djawatan Kereta Api, Perusahaan Negara Kereta Api, PerusahaanJawatan Kereta Api dan terakhir menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yangtelah menempati rumahrumah milik PT KAI yang telah ditempati secara terusmenerus sejak tahun 1956 sampai sekarang.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
182 — 78
  • Tanggal 19Oktober 1962 dan DJAWATAN AGRARIA INSPEKSI RIAU.