Ditemukan 7144 data
228 — 123
dengan SK Bupati 973/Kep.63.Dipenda/2004 tanggal 1 Maret2004 dan SK Bupati 973/Kep.604Dipenda/2005 (sejak tanggal 12 September 2005) ;won nnn= Menimbang bahwa melihat permasalahan tersebut diatas mengapa sampaidemikian apakah ada unsur politik atau unsur lainnya sebagaimana dikatakan Terdakwadalam persidangan Majelis tidak perlu dan tidak akan memahas lebih jauh karena sesuaidengan hukum acara maka Majelis hanya akan menguraikan keberadaan SK.SK Bupatitersebut agar duduk persoalannya menjadi terang benderang
meyakinkan menurut hukummaka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskandari dakwaan Subsidiair ;won nn n= == Menimbang bahwa menurut hukum acara dalam Teori dan praktek unsurberikutnya tidak perlu dibuktikan , akan tetapi menurut Majelis walaupun salah satu unsurDelik diatas dinyatakan tidak terbukti namun tidak ada larangan pula untukmempertimbangkan atau membuktikan unsur delik berikutnya dengan tujuan agar dudukpersoalan dalam kasus ini menjadi transparan atau terang benderang
81 — 31
Dengan demikian Mahkamah Agung tidakakan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajibanHalaman 241 dari 278 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgwarga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatanalat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian bebanpembuktian;Menimbang, bahwa pengaturan melalui PERMA ataupun SEMAdalam hal ini diadakan untuk mencari solusi yang memperjelas ataumembuat terang benderang suatu penerapan pasal yang dalam praktekmenimbulkan pertentangan
di dalam pertimbangannya (contradictioninterminis) atau menimbulkan multitafsir, sehingga terjadi inkonsistensiputusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil.Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadapkatakata yang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat inClaris, interpretation est perversion) (Varia Peradilan
1.I Wayan Sudana
2.I Nyoman Ardika
3.I Nyoman Wirta
4.I Wayan Tekul
5.I Made Londis
6.I Nyoman Jirna
7.I Made Balik
8.Ni Wayan Wati
9.I Nyoman Sumadi
10.I Made Suwenda
11.Ni Wayan Kasni
12.I Nyoman Saba
13.I Ketut Narya
14.Ni Luh Kopi
15.I Wayan Sepel Parta
16.I Made Nadia
17.Drs. Dewa Made Suwanda
18.I Wayan Rame
19.Dewa Made Musna
20.Dewa Gede Jaya
21.I Wayan Sudiarsa
22.I Made Cekeg
23.I Ketut Surat
24.I Wayan Lecir
25.I Wayan Tegeg
26.I Wayan Ruji
27.I Ketut Nuaja
28.I Wayan Waneng
29.I Made Artha
Tergugat:
1.PT. Sharandy Land
2.Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
163 — 107
Belakangan sudah terang benderang,semua pihak telan memahami fakta yang sebenarnya, sehingga tidakada lagi institusi yang bersedia menerima kebohongan Para Penggugat,maka kemudian dengan dipaksakan gugatan ini diajukan.11. Bahwa benar Tergugat II ada melaporkan para penggarap yangmengerjakan tanah disebelah selatan dari tanah yang saat ini di kuasaldan dimiliki oleh Tergugat (obyek sengketa) seperti yang diuraikan padaposita angka 7.
235 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sehubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta WasiatNomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dalam butir 3 diatas, adalah teramat sangat jelas dan secara terang benderang bahwayang diwariskan oleh almarhumah Ibu Po Guan Cuan sebagaimanayang dinyatakan beliau dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan AktaWasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuatdihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalahPT Santos Jaya Abadi, yang merupakan harta waris dari almarhumBapak
Terbanding/Tergugat I : JHONY ONGADRIE
Terbanding/Tergugat II : PT.HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
Terbanding/Intervensi I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
43 — 41
Dalam Gugatan a quo,dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, PENGGUGAT tidakdapat menunjukkan dan menjelaskan secara terang benderang mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT,sehingga TERGUGAT INTERVENSI terpaksa membahasnya secaraumum, dengan merujuk kepada teori dan doktrin mengenai perbuatanmelawan hukum dan mangaitkannya dengan cerita PENGGUGAT tentangperbuatan melawan hukum yang terjadi;Bahwa justru berdasarkan doktrin hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.
96 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Utara Mandiri sudah dikembalikan oleh PEMOHONKASASI/ Terdakwa;Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang benderang terlihatbahwa PEMOHON KASASI/ Terdakwa sebagai anggota panitia lelang samasekali tidak mempunyai tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau siapapun,melaingkan hanya korban dari Permai Group pimpinan MUHAMMADNAZARUDDIN melalui PT.
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
516 — 816
sebagai berikut :Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolakseluruh dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali terhadapdalildalil dan faktafakta hukum yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannyaoleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi dalam dokumen persidangan perkara ini.Guna memudahkan pemahaman atas fakta hukum sebenarnya dalam perkara ini,Tergugat II perlu terlebin dahulu menyampaikan fakta dalam Ringkasan Eksekutif,sehingga akan terang benderang
306 — 99
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka sudah jelasdan terang benderang menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat dalamperkara ini melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;Maka oleh karena itu, cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menerimaeksepsi Para Tergugat yang mengajukan exception res judicata (exceptie vangewijsde zaak ini) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima menurut hukum (niet ontvankelijk verklaard);.
142 — 57
Bahwa meski komplementari gugatan (penjelasan tentang kualitasatau kapasitas penggugat) telan terang benderang (eksplisit)menjelaskan kualitas atau kapasitas diri Penggugat sebagaiperseorangan, namun faktanya pada halaman 7 dalam posita 3, ketikamenceritakan ihwal tanah objek perkara ini, Penggugat memaparkandalildalil yang tidak relevan dengan point 1 di atas.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
892 — 1860
PT Oti Eya Abadi;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT Oti Eya Abadi memintakepada Tergugat II dapat memasukan IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalamdata base terdaftar IUP Ditjen Minerba dan/atau mengusulkanperubahan/penciutan WIUPK Blok Bahodopi Utara agar wilayah IUP PTOti Eya Abadi dikeluarkan dari Blok Bahodopi Utara sebagaimana telahdilakukan kepaa IUP OP PT Ang and Fang Brother, PT Fadlan Mulia Jaya,PT Sumber Permata Selaras dan Trinusa Dharma Utama;Bahwa dengan fakta di atas, secara terang benderang
230 — 139
salah satu pihak tidakdisetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidakbersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapatmengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangputusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukanperlawananCetak tebal dan garis bawah oleh TERMOHON II dimaksudkan sebagaipenegasan18)Dengan demikian, merujuk kepada fakta bahwa sesungguhnyaArbiter Tan Kamelo memiliki pilihan untuk mundur atau tetap menjadiarbiter, memperlinatkan secara terang benderang
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
196 — 159
No. 184/Pdt/2019/PT.DKIyang menunjukkan secara terang benderang bahwa persengketaan iniadalah terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan merupakankompetensi dari PHI:kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu berupa hakhakmaterial yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku pekerja padaperusahaan Tergugat (PT. JICT) sesuai dengan dan diatur dalamPerjanjian Kerja Bersama Antara PT.
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi, inti dari dee/ineming adalah adanya meeting ofmind dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudannyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan;Bahwa dari semua alatalat bukti dan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas terang benderang, bahwa tidak terbukti adanya peranataupun ikut serta apalagi dianggap melakukan penyalahgunaan wewenangyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ini dan semuasaksisaksi pun menerangkan demikian.
Dan ini juga turut di didukung oleh fakta dipersidangan bahwa ketika Bayu Widjokongko ingin memberikan uangsuap sebesar USD 5.000 (Lima Ribu Dolar Amerika) kepadapemohon PkK/Terpidana, uang sogok itu ditolak dan BayuWidjokongko diusir dari ruang kerjanya pemohon PK/Terpidana.Bahwa selain tidak pernahnya Terpidana/Pemohon PK menerimaapapun dari Permai Group, faktanya berdasarkan hasil pemeriksaansemua alat bukti dipersidangan, secara terang benderang terungkapbahwa fakta hukumnya Pemohon PK/Terpidana
149 — 48
telahdikemukakan jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhanterhadap korban Syaparudin Faktafakta tersebut memang sangat jelastidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhandengan mengunakan / memasang strum listrik dipagar kebun milik Terdakwaterhadap korban Syaparudin sehingga menyebabkan korban meninggaldunia, namun ternyata tidak ditemukan fakta bahwa terdapat perbuatanpihak lain (orang yang merencanakan pembunuhan), Syaparudin, Haltersebut telah sangat jelas dan terang benderang
86 — 19
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
185 — 56
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum seperti diuraikantersebut diatas maka secara terang benderang dapatdisimpulkan bahwa aksi mogok kerja Para Tergugat adalah tidaksah oleh karena mengandung cacat hukum, dikarenakantidak sesuai dengan ketentuan perundang undangansebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf (a) danhuruf (b) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Pasal 3 huruf (a), Pasal 4 Kepmekanertrans RI Nomor KEP232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Tidak Sah;18.Bahwa, oleh
124 — 45
Dan begitujuga bilamana Tergugat mendalil Tergugatlah yang akan membuktikan dalil dalilyang diucapkannya.Halaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Pat.G/2020/PA.BjbHalaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Padt.G/2020/PA.BjbYang jelas faktanya dalam perkara ini Tergugat dalam jawabannyasangat terang benderang tidak ada penyangkalan dari Tergugat atas dalilGugatan Para Penggugat:1.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
PT Oti Eya Abadi;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT Oti Eya Abadi memintakepada Tergugat II dapat memasukan IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalamdata base terdaftar IUP Ditjen Minerba dan/atau mengusulkanperubahan/penciutan WIUPK Blok Bahodopi Utara agar wilayah IUP PTOti Eya Abadi dikeluarkan dari Blok Bahodopi Utara sebagaimana telahdilakukan kepaa IUP OP PT Ang and Fang Brother, PT Fadlan Mulia Jaya,PT Sumber Permata Selaras dan Trinusa Dharma Utama;Bahwa dengan fakta di atas, secara terang benderang
72 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwadalam nota pembelaan (pledooi), memori banding dan jawabanjawabanterdahulu dalam perkara aquo merupakan dalildalil yang menjadi bagian dantidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai pada alasanalasankeberatan terhadap Putusan Judex Facti Tingkat Banding, maka PemohonKasasi/Terdakwa perlu menyampaikan kronologis singkat terkait permasalahanyang sebenarnya, agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat lebih jelas danterang benderang
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
216 — 122
Bahwa tidak ada cacattersembunyi dalam aktaakta jual beli antara Tergugat dengan Tergugat III sampaidengan Tergugat VII ini, karena fakta ini secara terang benderang terbaca asalkanTergugat Ill sampai dengan Tergugat VII membaca dengan cermat segala aktayang berkaitan dengan legalitas barang yang akan dibeli.