Ditemukan 704 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden presdian president persadan persipan presidin persidan presian
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 165/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — ARMENSIS, BE
87 — 15
  • Menyiapkan pengeluaranpelaksanaan kegiatan yang untuk lebih jelasnya terdapatdidalam Peraturan Presidan Nomor 8 tahun 2006 tentangperubahan keempat atas keputusan Presiden No 80 tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa165Pemerintah pasal 9 ayat (3) yang menyatakan tugas PokokPejabatadalahDanPembuata.pasalKomitmen dalam pengadaan barang / jasaMenyusun perencanaan pengadaanbarang/jasa.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 24 Januari 2017 — Amir Hasan bin Arsyad Mahmud;
119 — 121
  • Presidenterdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kantorKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupatenOKU Selatan tahun anggaran 2014 dengan nama programpeningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan kegiatanpenyiapan tenaga pengendali kemananan dan kenyamananlingkungan dengan total dana yang terkait dengan upah Linmaspemilinan Presiden sebesar Rp947.000.000,00 (sembilan ratusempat puluh Tujuh juta rupiah);Bahwa proses penyusunan terhadap anggaran upah Linmaspemilinan Presidan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
101 — 63
  • persidangan disitu dan iapunya usaha Sekolah Tinggi di Solo, dia harus bolak balik memang dan keJakarta itu urusan Perusahaan dia juga, kalau di Surakarta ada proseshukum karena dia hadir, praperadilan penggugat hadir dan perkara pidanapenggugat hadir ;Bahwa pelapornya seingat saya adalah Ir.Agung Purnomo ;Bahwa awalnya itu yang saya ikut pertama kali, laporan itu sudah di Mabeswaktu itu, karena saya ikut tidak semua di Mabes, sebelumnya di Surakartaada laporan, karena Penyidik ini yang disebut ajudan Presidan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD IDRUS, S.H.
2.GETRIDA MANDOWEN,SE
141 — 52
  • Oktovianus Kambu;e Pada Tahun 2014 Pemilihnan Presidan dan Legislatif BawasluProvinsi Papua mendapatkan dana yang bersumber dariu APBNsebesar Rp68.000.000.000, (enam puluh delapan milyar rupiah) dandana Hibah APBD dari Provinsi Papua sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah); Pada awal Maret Tahun 2015 dana Hibah APBD untuk ProvinsiPapua Barat sebesar Rp1.500.000.000,(satu milyar lima ratus jutarupiah) dan pada bulan Oktober atau akhir Tahun 2015 BawasluProvinsi Papua Barat mendapatkan lagi dana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2316 — 1965
  • Ketua BadanPenegak Disiplin Organisasi atau Dewan Pengurus Pusat PartaiKeadilan Sejahtera saja tanpa perlu menyebutkan nama MohamadSohibul Iman, Ph.D selaku Presidan karena secara ex officio yang dapatbertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera adalahPresiden Partai Keadilan Sejahtera.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 19 Desember 2016 — DODY SISWANTO Kejaksaan Negeri Surabaya
63 — 19
  • pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
79 — 39
  • keterangan Terdakwa danAlat Bukti Surat yang diajukan Penuntut umum dan Terdakwa dalam perkara ini telah terbuktibahwa pengadaan pada pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, AlatLaboratorium untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahKabupaten Jember yang bersumber dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) yang ditampungdalam APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Keputusan Presidan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2011
Tanggal 10 April 2012 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1. PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tahun 1945 Presidan RI Sukarno menginstruksikan kepadaseluruh rakyat Indonesia agar seluruh areal perkebunan yang ditinggalkanoleh bangsa asing dibagibagikan kepada rakyat termasuk kuli/ouruhperusahaan SUMCAMA N.V. tersebut untuk ditanami tanaman sumberpangan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan membantukeperluan logistik perjuangan kemerdekaan, dan untuk itu pada tahun 1945tersebut areal perkebunan SUMCAMA N.V. tersebut telah dibagikankepada anggota/orang tua dan kakek anggota
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
493 — 268
  • sebagai Kepala Bidang Perindustrian,Perdagangan Dan Badan Usaha Deputi Bidang Hukum Dan Perundangundangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sejak tahun 2016sampai sekarang.Bahwa, pada Deputi Bidang Hukum Dan Perundangundangan KementerianSekretariat Negara, terdapat beberapa Kepala Bidang yang diantaranya adalahKepala Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha.Bahwa, jabatan Saksi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian usulanRUU oleh kementerian sehinga Sampai kepada Presidan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 154/PID.SUS/TPK/2016/PN.SBY
Tanggal 19 Desember 2016 — BASKORO , SE Kejaksaan Negeri Surabaya
63 — 20
  • pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1664 — 3815
  • Yang menyatakan BPK berwenang menghitung kerugian negara yangmerupakan aparatur atau memenuhi yang mulia PP 2008 mengenai denganyang dapet perintah dari presidan atau mendapat penegasan dari menterikeuangan untuk memeriksa sektor tertentu atau memeriksa keuangan antardaerah yang akhirnya aparatur pemerintah melakukan audit pemeriksaaninvestigasi.Bahwa apabila ternyata BPKP itu tetep melakukan audit kerugian negara makakonsekuensi yuridis atas perhitungan kerugian Negara.Didalam pasal 36ditentukan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
92 — 25
  • Menimbang, bahwa oleh konstitusi negara, lembaga negara yang diberi tugas danwewenang untuk mengaudit keuangan negara (termasuk daerah) adalah BPK (sebagai lembagatinggi negara, yang kedudukannya sederajat dg Presidan), BPKP (sebagai lembaga auditkeuangan dan pembangunan yang bertanggungjawab kepada Presidan), dan Inspektorat Daerah,yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masingmasing.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia .2.3 Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yang mengaitkan pemohonkasasi dengan kontrak kesepakatan dari PPK dengan para rekanan terkait *dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau korporasi".Bahwa, pengertian KONTRAK dalam Pengadaan Barang dan Jasapemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presidan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
652 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa perbuatan Terdakwa Il yang telah menandatangani risalahpemeriksaan kantor, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 22Desember 2011, Daftar PHO/FHO, dan Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan masingmasing tanggal 22 Desember 2011 serta kuitansi untukpembayaran retensi sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapanpuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) perbuatanmana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 95 Ayat (1)Peraturan Presidan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
107 — 24
  • Membantu pendistribusian perlengkapan pennyelenggaraanPemilu anggota DPRD serta Pemilu Presidan dan Wakil Presiden;e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusanKPU Propinsi;f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi;g. Membantu. pelaksanaan tugastugas lainnya sesuai denganperaturan perundangundangan;2. Sekretaris KPU berwewenang sebagai berikut :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 —
157 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya di atas, nyatanyata salah dan keliru karenabilamana disambunghubungkan dengan fakta yang terungkap di depanpersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:Bahwa, pengertian kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 TentangPerubahan Keempat Atas Keputusan Presidan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
112 — 28
  • jabatannya tersebut telah melakukan penyalahgunaanwewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya tersebut;Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan pokok PejabatPembuat Komitmen diantaranya adalah menetapkan rencanapelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi; (1) menentukanspesifikasi teknis Barang/Jasa; (2) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS); dan (3) membuat rancangan Kontrak serta melaksanakanKontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaanKontrak (Vide pasal 11 Keputusan Presidan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 66/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — ANTARIKSA Bin MURNI
86 — 41
  • Bahwa pada proyek tersebut pejabat pembuat komitmen tidakditunjuk dikarenakan Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010mengatur persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK salah satunyaadalah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasapengaturan tentang PPK dalam peraturan Presiden tersebut mudahditerapkan dalam satuan kerja yang menggunakan dana APBN,karena struktur organisasi satuan kerja memungkinkan PA/KPAanggaran untuk menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratanberstandar biaya masukan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
179 — 125
  • karena adanya ganti RUGI dari KeluargaISLIKO dan dari Keluarga NDUN yang adalah ORANG ROTE dan atauberasal dari PULAU ROTE mana mungkin Orang ROTE menjadi pemilikTANAH di Pulau TIMOR Kupang adalah BUKTI yang TIDAK BENAR danbahkan buktibukti tersebut dibuat dibawah tangan dan bukan dibuatdihadapan Pejabat yang oleh Undangundang diberi wewenang sehinggaapabila mau dikembangkan adalah proses yang sangat bertentangandengan Undangundang dan ada sanksi hukum sesuai REFORMASIHUKUM yang diperjuangkan oleh Presidan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
186 — 321
  • ., selaku Ketua Panitia Pengadaantidak melakukan ketentuanketentuan dalam Peraturan Presidan Rl. Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan KepalaLembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012,dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perobuatan melawan hukum,sehingga unsur ad. 2. secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3.