pengadilan Negeri Jayapura Tahap Il terhitungsejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November2016 dalam status Tahanan Rutan mapolda Papua.Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 November 2016 sampaidengan tanggal 14 Desember 2016 dalam status tahanan rutanMapolda papua ;Hakim Pengadilan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 7 Desember2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 dalam status tahananRutan Mapolda papua ;Pengalihnan Penahanan berdasarkan penetapan nomor443/Pid.Sus/2016/PN.Jap

JapSetelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYAPERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8Oktober 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A tanggal 9 Oktober 2019 dengan RegisterNomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap, telan mengemukakan halhal sebagaiberikut:1.Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/ouruh yang selama ini bekerja

(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 75/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 12 Mei 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Melina K.K Wonatorei, S.E, tersebut di atas , tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuniutumum;.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.SusTPK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa padatanggal 22 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak

UndangUndang Nomor46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERuUltersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 75/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap

fotokopi sesuai denganaslinya) ; Halaman 45 dari 80 Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR11.12.13.14.15.P11:P12:P13:P14:P15:Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:05/Pen.K/EKSEKUSI/2013/PTUN.JPR TANGGAL 15 April 2013, (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor: W4TUN4/HK.06/VIII/2014 tanggal 28 Agustus2014 Perihal Permohonan Incraht, (fotokopi sesuai denganaslinya); Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor:228/Pdt.G/2016/PN.Jap

Sinaji Raya Nomor:01 tanggal 14 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;T.ILINTV4 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor:228/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017, (fotokopi sesual dengan salinannya) ;Halaman 48 dari 80 Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR5.6.7.10.AA.12.13.14.15.TALINTV5 :T.ALINTV6 :TAL INTV7 :TALINTV8 :T.ALINTV9.

karena permohonan banding tersebut secara formildapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura akan mempertimbangkan secara materiil berdasarkan surat gugatan,jawaban, replik, duplik, Suratsurat bukti yang yang diajukan parapihak,keterangan saksisaksi dan kesimpulan para pihak yang berperkara sebagaimanayang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Perdata Nomor38/Pdt.G/2019/PN Jap serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 38/Pdt.G/2019/PN.Jap

PUTUSANNomor 574/Pid.B/2019/PN.Jap DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :CONDO FW DP +. Nama lengkap : Vinsend Kalvin Dogopia. Tempat lahir : Jayapura. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /13 September 2000. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : BTN Purwodadi Yahim, Dis. Sentani, Kab.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 830 K/PdtSusPHI/2019tertanggal 7 Oktober 2019, dan Putusan Maielis Hakim PHI pada PengadilanNegeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 18/PdtSusPHl/2019/PN.Jap jo. Putusan MaielisHakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 19/PdtSusPHI/2019/PN.Jap jo. Putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1AJayapura Nomor: 20/PdtSusPHI2019/PN.Jap jo.

KhususNomor : 130/SKLBH PJ&P/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017;Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 88/ Pid/2017/PT JAP tanggal 15 Nopember 2017 , tentang PenunjukanMajelis Hakim Tinggi; Telahn membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 88/PID/2017/PTJAP tanggal 6 Desember 2017 , tentang Penetapan Hari Sidang; Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 219 /Pid.B/2017/PN.Jap

Bukti Uang Tunai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara yang lain;Menetapkan agar Terdakwa RUSTAM DUANG, Terdakwa YUNUSRAHANKLAN dan Terdakwa AGUSTINUS TABERIMA membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap, tanggal 19 November2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan

diatur dalam Pasal 4 juncto Pasaf 18 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2016/PTJAP, tanggal 27 Juni 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2016/PTJAP, tanggal 27 Juni 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor: 830 K/PdtSusPHI/2019tertanggal 7 Oktober 2019, dan Putusan Maielis Hakim PHI pada PengadilanNegeri Kelas 1A Jayapura nomor: 18/PdtSusPHl/2019/PN.Jap jo. Putusan MaielisHakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 19/PdtSusPHI2019/PN.Jap jo. Putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1AHalaman 6 dari 74 halaman Putusan nomor 1/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap22.23.24.20.Jayapura Nomor: 20/PdtSusPHI2019/PN.Jap jo.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana (Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP tanggal24 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 02/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap tanggal08 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07September 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor20/Pid.SusTPK

1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA YUSUFSAHERTIAN, S.H. tersebut;yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 02/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

PUTUSANNomor 40/Pid.B/2020/PN.Jap DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : YOWAS ISAK GRIAPON2. Tempat lahir : Genyem3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /04 Desember 19944. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kampung Kuwase Distrik Nimboran KabupatenJayapura7.

Banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Jap;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertulis tanggal 30 maret 2017, yang diterima Panitera Muda Tipikor pada hari kamistanggal 30 maret 2017 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Jap;Menimbang bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor : 65/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2014/PNJap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakanbahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanpermintaan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapuratanggal 11 Februari 2015 dengan Nomor 130/Pdt.G/2014/PN Jap, diperiksa dan diputuspada Peradilan Tingkat Banding ;Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 130/Pdt.G/2014/PN.Jap

yang ditetapbkan dalam UndangUndang ini *;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian para pihak telahmemilih Lembaga Arbitrase dan materi perjanjian tidak termasuk pengecualianyang ditentukan pasal 5 UndangUndang No. 30 tahun 1999, maka berdasarkanpasal 11 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 tersebut Pengadilan Tinggi berpendapatPengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari putusan PengadilanNegeri Jayapura Nomor : 107/Pdt.G/2015/PN.Jap

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura Nomor: 44/Pid.SusTpk/2018/PN.Jap tanggal 23 Januari 2019dalam perkara terdakwa YETTY YELINA MAHUSE, S.STP;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa YETTY YELINA MAHUZE S.STP

mengajukan permohonan terdakwa tertanggal 17 Januari2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalahdan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telahmengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semuladan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura telah menjatunkan putusan Nomor 44/Pid.SusTpk/2018/PN.Jap

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor: 19/Pid.SusTPK/2018/PN.Jap tanggal 30 Juli 2018dalam perkaraterdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan TindakPidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapuraoleh PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan tanggal 27 Maret 2018, sebagai berikut:KESATU:PRIMAIR:Bahwa terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP pada bulan

dandiserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telahpula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanpidana,dan Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor19/Pid.SusTPK/2018/PN.Jap

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 huruf a, b, c, ddan angka 2, halaman 5 dan 6, perlu ditanggapi sebagai berikut:Bahwa Penggugat sangat keliru menghubungkan perkara a quo denganPutusan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura No. 50/Pdt.G/1988/PN.Jap,Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.21/Pdt.G/1989/PT.Jpr, Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.3152/K/Pdt.G/ 1989, Jo. No.35.PK/PDT/1994.

Untuk itu perlu dijelaskan kembalibahwa Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura No.50/Pdt.G/1988/PN.Jap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi JayapuraNo.21/Pdt.G/1989/PT.Jpr, Jo. Putusan Mahkamah Agung RINo.3152/K/Pdt.G/ 1989, Jo. No. 35.PK/PDT/1994, hanya berlaku danterkait dengan objek sengketa tanah seluas 2, 85 Ha yang dikuasai olehkeluarga Yonathan Mano dan tidak ada hubungannya dengan tanahseluas 1.184 M2 yang saat ini diklaim oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSIBahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat dan Penggugat II(Para Penggugat) dalam Perkara No.120/Pdt.G/2020/PN.Jap.,tertanggal 5Agustus 2020 yang telah menarik Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III danTergugat IV (Ahli Waris Bapak Margono)sebagai pihak dalam perkara a quodan mengklaim objek sengketa sebagai miliknya.

Selanjutnya Kepala Kantor BPN KabupatenJayapura juga telan mengeluarkan Surat No.MP.0202/60791.03/2019Tanggal 7 Oktober 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Pending Sementara,yaitu pending sementara terhadap semua sertifikat lain yang telahditerbitkan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.13Tahun 1976 milik milikPenggugat Rekonpensi tersebut.Bahwa ternyata tanpa merasa bersalah saudara WINDARTO (TergugatRekonpensi I/Penggugat Konpensi) tersebut kemudian mengajukangugatan Perdata No.50/Pdt.G/2020/PN.Jap

Sus/2017/PN.JAP PenuntutUmum merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Kedua yang memeriksa perkara a quo sebagaimana tersebutdiatas, karena berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184Ayat (1) KUHAP keterangan saksisaksi dan keterangan Ahli, surat,petunjuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terjadinyakecelakaan lalu lintas tersebut yang mengakibatkan saksi korban TALIBFATAMASYA menderita luka berat sebagaimana telah dibuktikan olehpenuntut umum yang