Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tertius tarsip tersia teritip tartip tertio tertap tertia tertipu
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 103/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
MERIANUS WENY GERIMU , DKK
Tergugat:
BUPATI ALOR
114 — 29
  • (fotokopi sesuai dengan aslinya); Fotokopi Tata Tertip Kampanye Calon Kepala Desa Eka JayaKecamatan Pantar Tengah tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019.(fotokopi sesuai dengan aslinya); Fotokopi Pengumuman Tata cara Pencoblosan Surat Suara,Nomor : 13/PPKD/DE/VIII/2019, tanggal 18 Juli 2019. (fotokop!sesuai dengan aslinya); Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi JenisDokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di TempatPemungutan Suara.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 4_Pdt.G_2015_PN.Gsk
Tanggal 9 September 2015 — HUMAYANAH. Dkk Melawan SAMSUL ANAM. Dkk
87 — 12
  • (lima ratus juta rupiah)Bahwa, menurut tertip hukum perdata berdasarkan bukti yang jelasdan kuat ternyata Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuanpasal 1365 KUH Perdata, maka ada kewajiban bagi Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat Ill atau siapa saja yang mendapat hakdari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikandan menyerahkan tanah tambak tersebut dalam Buku Letter C No.639 tercatat atas nama Humayana dan Miftahul atau
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2018 — Putus : 13-07-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 13 Juli 2018 — -. ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN
112 — 53
  • Cipta Teknik membuatLaporan Akhir Pekerjaan dengan melampirkan kuitansikuitansi pembelianbarang seolaholah barangbarang tersebut dibeli olen Koperasi Baranuriwalaupun kenyataannya seluruh barang tersebut dibeli oleh Andy Sastro danada juga kuitansikuitansi yang dibuat fiktif walaupun kenyataannya tidakpernah ada pembelian barang tersebut, perbuatan ini bertentangan denganUndangundang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat(1) yang menyatakan Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertip
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 70/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Saut Maruli Siregar
Terbanding/Penggugat I : Tionga Siregar
Terbanding/Penggugat II : Susi Melinda Panggabean anak dari alm. Tiur Siregar
Terbanding/Penggugat III : Nelly Juliana Siregar anak dari alm. Pulo Hasiholan Siregar
Terbanding/Penggugat IV : Marajohan Siregar
Terbanding/Penggugat V : Hotmida Siregar
Terbanding/Penggugat VI : Sondang Siregar
Terbanding/Penggugat VII : Mangontang Siregar
Terbanding/Penggugat VIII : Putri Santi Siregar anak dari alm. Tunggul Siregar
Terbanding/Penggugat IX : Jones Siregar
90 — 51
  • dapat diambil dari KTP, NPWP (NomorPokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga); Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, IzinUsaha atau dari papan nama.Menurut Yahya, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum.Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari Sumber alamat itu, tidakdapat diajukan bantahan.Berdasarkan uraian uraian tersebut, buktibukti dan faktafakta hukum tersebut,Judex factie telah tepat dalam menerapkan hukum mengenai tata tertip
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
157 — 63
  • Bahwa penerbitan objek sengketa setelan kemudianmengangkat kembali Penggugat kepada Jabatan Fungsionalserta kenaikan pangkat setelah Penggugat diaktifkan kembalisebagai ASN, adalah bentuk tidak tertipnya Tergugat dalammenyelenggarakan Negara dan/atau kewenangan yangdilekatkan kepadanya, sehingga tindakan Tergugat tersebuttelah cukup memenuhi unsur tidak tertip dalammenyelenggarakan kewenangannya sehingga haruslahdinyatakan batal dan tidak sah.d. Asas Kecermatan1.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 118 / K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015
Tanggal 17 Maret 2016 — Sertu Aris Wandi Nrp 535253
164 — 49
  • telah berani bermainmain dengan narkoba dalamhal ini telah memiliki dan menguasai serta memakai narkoba yangberulang kali padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betulbahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela,bertentangan dengan hukum dan merupakan musuh rakyat bangsadan negara yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara,apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Pom TNIAU yangseharusnya merupakan contoh teladan bagi prajuritprajurit lainnyadalam penegakan hukum dan tata tertip
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Wkb
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
YUSUF CHRISTIAN BOBO
Tergugat:
YOHANIS KEDA MALO
Turut Tergugat:
ARDIANUS LENDE NGONGO
185 — 88
  • HM.02071;Sebelah Barat : dengan jalan Desa;BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT II UNTUKMEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI AZASAZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(AAUPB) YAITU MELIPUTI: KEPASTIAN HUKUM; TERTIP PENYELENGGARAAN NEGARA; KETERBUKAAN; PROFORSIONALITAS; PROFESIONAL DAN AKUNTABILITAS;SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANG NOMOR : 28TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIHDAN BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME.Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — HINDUN SHOLICHAH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SIDOARJO., II. PT. INDO PERKASA USAHATAMA
105 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang riil sesuai denganaturan hukum dan gambar ukur hanya diambil dari kutipan;10.Bahwa Sertifikat Tanda Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugatsebagaimana objek sengketa di atas dan tidak memproses permohonanSertipikat Tanah Hak Milik Para Penggugat adalah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:Pertama: Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara;Kedua: Asas Tertip
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 28 Maret 2018 — Nama lengkap : DARSITA, SE Bin USMAN (Alm); Tempat Lahir : Samboja, Kutai Kartanegara; Umur /Tgl. Lahir : 52 Tahun/ 06 Juni 1964; Jenis Kelamin : Laki - Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.Murjani II Gang Kenari Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
108 — 56
  • HARI BUDIANTO melanggar tata tertip di Rutan sehinggadiberi register F (melanggar tata tertib rutan) ;Bahwa Prosedur pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) suatuNarapidana adalah Berkelakuan Baik, Tidak melanggar tata tertib rutan"dan Telah menjalani masa pidana setengah dari pidana murni;Bahwa terdakwa DARSITA, SE Pegawai Negeri Sipil pada Rutan Kelas IB Tanjung Redeb kab.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-02-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Prg
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 19
  • Bahwa dengan adanya perubahandan penambahan dalil yang diajukan oleh penggugat rekonvensisebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya setelah tergugatrekonvensi menanggapinya melalui eksepsi maka kami selaku tergugatrekonvensi melalui duplik ini dengan sangat tegas menyatakan menolak dansangatsangat keberatan dengan adanya penambahan dan perubahan dalilposita maupun dalil petitumnya dan hal ini juga jelasjelas melanggar praktekberacara/tata tertip beracara selama ini, untuk itu mohon kiranya yang
    Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Prgqmaupun dalil petitumnya dan hal ini juga jelasjelas melanggar praktekberacara/tata tertip beracara selama ini, untuk itu mohon kiranya yang muliamajelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini secara hukum menolak atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat rekonvensi adalah kabur/tidak jelas dan dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).12.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 474/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 4 Oktober 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 31
  • Ditambah lagidalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasidalam satu gugatan melanggar tata tertip beracara karena keduanyaharus diselesaikan tersendiri;b.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Suprayitno dikenal juga dengan nama Haji Prayit
Tergugat:
1.Mochammad Zainuri dikenal juga dengan nama Haji Zainuri
2.Inganah dikenal juga dengan nama Hajjah Inganah
3.Paulus Bing Adipytra,S.H
4.Bambang Widiartopo,S.H
5.PT Bank Cimb Niaga
6.MENTERI KEUANGAN RI Cq Dep.Keuangan RI Cq. Dirjen. Kekayaan Negara,Cq. KPKNL Malang
7.Badan Pertanahan Nasional Agraria Dan Tata Ruang
91 — 21
  • Bahwa Tergugat IV telah melaksanakan azas azas Umum Pemerintah ysngbaik yaitu : Azas Kepastian Hukum; Azas tertip sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah ( PPAT ); Azas Keterbukaan; Azas Proporsionalitas; Azas Profesionalitas; Azas Akuntabilitas;Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tlg3. Bahwa apa yang dilakukan tergugat IV yaitu pembuatan Akta Jual Beli sudahmelakukan Prosedur yang tetap yaitu :a.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 476/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI A. HAMID, SH
2.SINTA DEWI HUTAPEA, SH, MH
Terdakwa:
1.SISMOYO HADI PRABOWO
2.TATIANA, SE
333 — 415
  • SISMOYO HADI;
  • 1 (satu) Exp fotocopy Surat Pengunduran diri TATIANA tanggal 17 Feb 2015;
  • 1 (satu) Exp Fotocopy Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XII Tahun Buku 2013 KOAPGI
  • 1 (satu) Exp Fotocopy Tata Tertip Rapat Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XII Tahun Buku 2013 KOAPGI
  • 1 (satu) Exp Fotocopy Absensi Rapat Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XII Tahun Buku 2013 KOAPGI
  • 1 (satu) Exp Fotocopy Absensi Rapat Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XIII Tahun
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Hj.Suryati. Dkk
Tergugat:
Pemerintah Kota Semarang
78 — 14
  • lapangan pekerjaan , karena pemerintah belum mampumembuka lapangan pekerjaan ;Bahwa dalam pasar tradisional , apabila kegiatan makin ramai , biasanyapemerintah menata agar kegiatan pasar tidak mengganggu masyarakatyang lain , adapun yang dilakukan pemerintah adalah :e Malakukan upaya penertiban agar tidak menggangu masyarakat lainditempat tersebut ;Halaman 35 dari 61 Putusan nomor168/Pdt/G/2018/PN.Smg.e Hak untuk tetap menggunakan tanah tersebut, pemerintah akanmemberikan pengertian agar lebih tertip
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
361 — 293
  • Tergugat hanya menyampaikandan memberikan nasihat bahwa sebagai siswa di SMKN 4 Malang harusmenaati tata tertip sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sejak awalmasuk sebagai siswa SMKN 4 Malang, yakni berkaitan dengan kewajibanmengikuti upacara bendera dengan segala tata aturannya danmenyanyikan Lagu Nasional, sebab sesuai dengan tata tertib yang berlakudi SMKN 4 Malang, apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibantersebut, Penggugat dapat dikenai sanksi, baik skorsing (tidakdiperbolehkan
    siswa tersebut harussegera pindah kesekolah baru;e Tapi ada satu hal yaitu melihat kepentingannya karena kalau dataDapodik sudah dikeluarkan maka tidak akan bisa lagi masukdapodiknya ketempat yang lama maka untuk menjaga hal tersebutmasih dijaga Dapodiknya sampai mendapatkan sekolah yang baru;Bahwa setelah pindah ke sekolah yang baru kemudian baru dipindahdata dapodiknya;Bahwa terhadap keyakinan siswa tersebut maka;e Kalau siswa tersebut berada di Lembaga Pendidikan Formal makaharus mengikuti tata tertip
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 05-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 6
  • terakhir yangmana dicurigai sudah tinggal serumah dengan wanita idaman lain (WIL),dan puncaknya pada malam tersebut adik beserta sepupu Termohondengan sengaja mengikuti Pemohon kemana dan apa saja yangdilakukannya pada hari tersebut dan akhirnya setelah memastikan sudahHalaman 24 dari 66 Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Lpk.adanya bukti atas kecurigaan selama ini, maka keluarga Termohonmenghadap kepada Kuasa Hukum pada malam tersebut dan memintauntuk turut didalam upaya penggerebekan demi menjaga tata tertip
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 04-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
Samsudin Als. Samsudin Opa Als. Udin Bin La Opa
104 — 57
  • Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip;d. Menyimpan uang;e. Membayar uang dalam batas kewenangannya;f. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ);g. Mengumpulkan dan mengarsipkan LPJ;h. Membuat laporan keuangan;i. Membuat daftar perhitungan APBDes;j.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
148 — 114
  • Bahwa dalam hal menerbitkan objek sengketa wajib didahuluitindakantindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehinggadianulir Tergugat tidak tertip dalam melaksanakan ketentuanketentuan tentang prosedural sebagaimana ketentuan pada Pasal248 PP 11/2017, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telahcukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenangwenangansehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;c. Asas Kecermatan1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2011 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi
Tanggal 26 Juli 2012 — EKO PRIYATMOKO, ST. MT
104 — 18
  • pengeluarananggaran satuan kerja yang membebani APBN;Bertanggung jawab atas kebenaran materil setiap surat keputusan/surat perintah kerja/kontrak yang ditandatanganinya serta akibatyang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut (dalam kepala satuankerja merangkap sebagai pejabat pembuatkomitmen);Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaiankeluaran/output yang telahditetapkan;Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaanbarang milik/kekayaan Negara satuan6Bertangung jawab atas tertip
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Waris Islam
Register : 28-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-09-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2012/PA. Pare
Tanggal 27 Maret 2012 — - penggugat - tergugat
59 — 35
  • Bahwa dalil penggugat sebagaimana dalam repliknyaternyata tidak mampu untuk membantah bahwa gugatannyatelah terpenuhi sebagai gugatan yang tidak sempurna sesuaiprinsip penggarisan Mahkamah Agung RI dan tertip hukumacara Perdata, oleh karenaa.