Ditemukan 821 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tersia tarsip tertius teritip tartip tertio tertap tertia
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H., M.A.
100 — 38
  • ,selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota SorongTahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,karena telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yakni :1).2)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : KeuanganNegara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
321 — 727
  • tentang Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis PenetapanKepala Peemerintah Negeri Batumerah, dengan mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Pemerintah Negeri Batumerah Nomor 11 Tahun 2019,tanggal 9 April 2019 (vide bukti P12 = bukti T20);Bahwa tanggal 18 Mei 2019 telah dilaksanakan Musyawarah Adat yangdihadiri Saniri Negeri Batumerah, Para Kepala Mata RumahParentah/Dati dan Tim Penyusun Raperneg Mata Rumah Parentah danPetunjuk Teknis Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Batumerah yangmenyepakati tata tertip
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Pare
Tanggal 27 Agustus 2013 — - penggugat - tergugat
61 — 38
  • Bahwa dalil penggugat sebagaimana dalam repliknya ternyata tidakmampu untuk membantah bahwa gugatannya telah terpenuhi sebagaigugatan yang tidak sempurna sesuai prinsip penggarisan MahkamahAgung RI dan tertip hukum acara Perdata, oleh karenaa.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn
Tanggal 30 Maret 2012 — - Drs. POSMA SITOMPUL, SmHk
66 — 14
  • Permedagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 4 ayat 1 : Keuangan Daerah dikelola secara tertip, taat padaperaturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan dan mamfaat untuk masyarakat ; Pasal 10 : Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 hurufe, mempunyai tugas antara lain melakukan pengujian atas tagihan,memerintahkan pembayaran
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 04-03-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 39/Pid.B/2021/PN Plp
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Gerei Sambine, SH. MH
2.AHMAD SULHAN S.H
3.YANUAR FIHAWIANO SH
4.I NYOMAN SUGIARTHA SH
5.HERU RUSTANTO SH
6.FITRIANI BAKRI, SH
Terdakwa:
ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI
92 — 50
  • JAHRAH telah melanggar peraturanpemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal3 angka 9 yaitu Setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertip dan cermat dansemangat demi kepentingan Negara;Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan karenamenurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa tidak berada di Paloposaat itu;Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara surat wasiat dan suratketerangan kematian;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 April 2014 — GUNAWAN SUTANTO, beralamat di jalan Ceylon No. 11, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya : Hj. HERLINA, SH., adalah Advokat dari Kantor Hukum H & R, beralamat di JI. Bungur XII No.6 F, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK/H & R/IV/13, tanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT I DALAM INTERVENSI ; M e l a w a n : 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.2, Jakarta Selatan. yang diwakili oleh kuasanya : ANDJAR SETIANA, SH., DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., SITTI HAFSIAH, SH., dan SUWARDI, SH., kesemuanya karyawan pada kantor Badan Pertanahan Nasional R.I., beralamat di JI. Sisingamangaraja No.2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/Sk/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI I / TERGUGAT INTERVENSI II ; 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. Alwi No.99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan., yang diwakili oleh kuasanya : YULISTRIANI, SH., SUPRAPTO, SH., HL. LALU MAKBUL, SH., dan HANJAR PRIHADI, SH., kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jl. H. Alwi No.99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta SeIatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1073/14-31.74-600N1/2013, tertanggal 5 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI II / TERGUGAT INTERVANSI III ; 3. ABDUL KADIR UMAR, beralamat di Gg. Buntu Rt.006, Rw. 006, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI III / TERGUGAT INTERVENSI IV ; 4. PT. TCP INTERNUSA, beramat di Graha Surya Internusa Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X, Jakarta Selatan. yang diwakili oleh kuasanya : Dr. RUDI AGUSTIAN HASSIM, SH.,MH., Dr. KRA HASAN KARMAN, SH.,M.M., ARIF ABDI HARAHAP, SH.,M.H., BINSAR P.P. SIHALOHO, SH., ZAINUDDIN SOTI, SH., dan ENDANG SUPRIYONO, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada RAH & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Wisma Mitra Sunter Blok C-2, 16th Floor, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI IV / TERGUGAT INTERVENSI V ; dan AZIZ MOCHDAR, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pertani I/71, Rt.008/Rw.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : AGUNG WIRANTA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Agung Wiranta & Partners Advocates & Legal Consultans, berkantor di Gedung Selmis Jalan Asem Baris Raya 52 Lt.3 No.12 B, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
207 — 117
  • dalam perkara a quo pihakpihak tersebut di atas sudahseharusnya secara hukum, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena pihakpihak tersebut sangat terkait langsung dengan objek perkara dan pihakpihak yangmenentukan dalam perkara ini ;Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1958, tanggal 26 Nopember 1958, menyatakan :"Pengadilan Tinggi yang mempergunakan alat hukum Pelepasan Hak (rechtsverwerking) tanpa semua pihak sebagai Tergugat, adalah melanggar tata tertip
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PALU Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
Arsid S
Tergugat:
1.I WAYAN MERTHA
2.Ir FRANSISCUS YUWONO
3.YULIANI UTOMO
4.ALBERTO HANNY YUWONO
5.Michael Yuwono
6.Direktur PT Toloan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
Intervensi:
1.DJAMRAN LASAMA
2.DAMBIASA SIRAGAU
3.LISMAN LAMBAKARA
95 — 27
  • GugatanKurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yangditarik sebagai Tergugat : tidak lengkap masih ada orang yang harus bertindak sebagaiPenggugat atau ditarik sebagai tergugat; oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortiumyang berarti kurang pihaknya;Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pat.G/2019/PN Palsalah satu contoh kasusnya yang bisa kita linat dalam putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1125 K / Pdt /1984 Menyatakan judex facti salahmenerapkan tata tertip
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pontianak
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • II A Pontianak belum bersertifikat dalam tertip administrasikepemilikan tanah, sehingga perlu pembenahan asset yang belum bersertifikat, dansesuai hasil pertemuan pada tanggal 18 Nopember 2010, atas persetujuan SekjenDepkum HAM Prof. A. Bari Azad, SH.,MH. Irjen Depkum HAM Samuel L. Tobing,Imam Santoso (Ka. Biro Perencanaan Depkum HAM), I Ketut Sandiyasa, SH.,MH(Kadiv Administrasi) Drs. Yon Suharyono (Kadiv Pemasyarakatan) Tony MartinHukum, SH. (Kadiv Keimigrasian), G. Edy Suyanto Bcd.I.,SH.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
SUKERI
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE
2.KPPS
3.PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
177 — 81
  • PerUndangUndangan dan/atau3.3 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengatakanbahwa akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum dariHalaman 58 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi tersebutTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah kehilangan suratsuara sah dan/atau3.4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengatakanbahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam konvensitidak melakukan penyelenggaraan PILKADES Desa Gusungeberdasarkan tata tertip
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
IKHSAN, SH. Dkk
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCES KAMAYORAN
318 — 154
  • Melanggar Ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga maupun peraturan tata tertip yang berlaku; danb. Tidak hadir dalam Rapat Pengurus tanpa pemberitahuandan alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali berturutturutatau 4 (empat) kali dalam 6 (enam) kali Rapat Pengurussecara tidak berturutturut.8.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
73 — 49
  • Hakim bahwa serangkaian perbuatan yang melibatkan Terdakwa ANDIPRAYANA adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan, diantaranya, yaitu:Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangannegara dikelola secara tertip
    membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menandatanganilaporan progress perkembangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasilpekerjaan/pekerjaan yang terpasang yang selanjutnya dokumendokumentersebutdijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembayaran oleh rekanan yangmelaksanakan pekerjaan fisik baik termin I, Termin I, dan Termin III kepada KPAbertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertip
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 21-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Rgt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.RANDA RAHDINATA bin KHAIRUDIN
2.MASNUR bin ABU BAKAR alm
118 — 24
  • puluh empat) dan suara tidak sah 94 (Sembilanpuluh empat) suara;Bahwa yang saksi temukan setelah melakukan kegiatanitu adanya jumlah suara caleg nomor urut 1 atas nama Doni Rinaldi, SEbertambah jumlah perolehan suaranya dan caleg nomor urut O07berkurang jumlah perolehan suaranya dalam formulir/sertifikat DAA 1dan DA 1 yang tidak sesuai dengan formulir sertifikat C1 dan DAA 1Plano;Bahwa pada saat dilakukannya rapat pleno tingkatkelurahan/desa di PPK Rengat tersebut berjalan lancar sesuai dengantata tertip
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 21-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Rgt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. RIDWAN alias IWAN bin ABDUL AZIZ
106 — 91
  • suara;Bahwa yang saksi temukan setelah melakukan kegiatanitu adanya jumlah suara caleg nomor urut 1 atas nama Doni Rinaldi, SEbertambah jumlah perolehan suaranya dan caleg nomor urut 07berkurang jumlah perolehan suaranya dalam formulir/sertifikat DAA 1dan DA 1 yang tidak sesuai dengan formulir sertifikat C1 dan DAA 1Plano;Bahwa pada saat dilakukannya rapat pleno tingkatkelurahan/desa di PPK Rengat tersebut berjalan lancar sesuai denganHalaman 36 dari 101 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.Rgttata tertip
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terbanding/Terdakwa : UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
174 — 48
  • Pinu Pahar Anggaran Tahun 2016.Bahwa YUSUF UMBU RIHI selaku Bendahara Desa Wahang tidakmelakukan penatausahaan, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaranserta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip dan tidakmempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yangdisertai dengan bukti penerimaan yang sah, karena YUSUF UMBU RIHItidak pernah menyimpannya, semua Dana Desa tersebut disimpan dandikelola sendiri oleh terdakwa UMBU NJAKA ATA selaku Kepala DesaWahang.Bahwa terdakwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
84 — 41
  • Pembanding salah dan keliru mengatakan judex factiPengadilan Negeri Kisaran yang tidak mempertimbangkan hukum terhadapalat bukti surat TIl6 sampai Tl14, hal ini dapat dilihat pada judex factiPengadilan Negeri Kisaran halam 61 sapai dengan 62 dan tertulis juga padahalaman 65, artinya judex facti Pengadilan Negeri Kisaran telahmepertimbangkan seluruh alat buki maupun saksi Tergugat I/Pmbanding,dengan demikian judex facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah dalampenerapan hukum atau melanggar tata tertip
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 26/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
AMIR HIDAYAT
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
197 — 97
  • bagianmembuka surat Suara kemudian diserahkan kepada panitia yang membaca,kemudian ditunjukkan ke saksi, kemudian diserahkan kepada panitia yangmenulis di plano;Bahwa, saksi menyaksikan dari teknis penghitungan mulai dibuka sampaimenulis di plano;Bahwa, waktu itu kotak suara di dusun Centong sudah banyak yang coblostembus;Bahwa, munculnya coblos tembus saat penghitungan dimulai dari dusunCentong yang pertama kali mulai dihitung sekitar jam 14.00, reaksi Panitiapada waktu itu sudah berdasarkan tata tertip
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2017 — BONI FASIUS, SE.; melawan 1.BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU; 2.PASKALIA UUT, S.Kep., dkk (Tergugat II Intervensi);
159 — 265
  • Yangmana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Asas asasUmum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dimaksud pasal 53ayat 2 hurup b Undang Undang PTUN, yaitu Asas Kepastian Hukum,Asas Tertip Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitassebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang No.28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.22.Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 29 Juli 2015 berkirim surat yangdituiukan kepada Bapak Pj.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
ARI PRATAMA
Terdakwa:
SYAMLAWI BIN MARZUKI
161 — 51
  • Saksi ABDUL HALIM, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut: Bahwa saksi adalah selaku Bendaharawan Desa Mudo; Bahwa tugas saksi adalah :e Melakukan Penatausahaan Keuangan Desae Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluarag melakukanpenutupan buku setiap akhir bulan dengan tertip Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa Bahwa Kepala Desa adalah Samlawi Bin Marzuki; Bahwa sumber dana kegiatan berasal dari Dari dana desa yang bersumberdari APBN tahun 2016 dan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
ARI PRATAMA
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF, Sp. Bin H. A. RAHMAN
92 — 28
  • Saksi ABDUL HALIM, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut: Bahwa saksi adalah selaku Bendaharawan Desa Mudo; Bahwa tugas saksi adalah :e Melakukan Penatausahaan Keuangan Desae Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluarag melakukanpenutupan buku setiap akhir bulan dengan tertip Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang desa Bahwa Kepala Desa adalah Samlawi Bin Marzuki; Bahwa sumber dana kegiatan berasal dari Dari dana desa yang bersumberdari APBN tahun 2016 dan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
MARSUDIN
159 — 406
  • Kdie Menatausahakan keuangan Desa;e Membuat/ mengisi buku administrasi keuangan Desa;e Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip;e Menyimpan uang;e Membayar uang dalam batas kewenangannya;e Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban(LPJ);e Mengumpulkan dan mengarsipkan LPJ;e Membuat laporan keuangan;e Membuat daftar perhitungan APBDes;e Menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke