Ditemukan 7977 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — 1.H. HAMKA,SH. 2.HARTAWAN TAHIR, SH.
10381
  • Abdul Ras yid HP 1205 473.000.000407.457.122 473.000.000162 Arsyad 1209 595.315.442 700.400.000 692.885.008168 Pasang Manurung / 1215 4.645.900.000Hj.Haw aniah HP 3.942.216.953 4.606.478.873169 Abdul Gafar 1216 1.975.000.0001.674.616.197 1.955.059.596173 H.Seleng 1220 284.600.000245.832.463 284.029.415177 Abd.Rahman Ta'nang 1224 1.224.400.0001.018.642.805 1.189.033.314182 Hj.Salmiati 1229 812.000.000697.504.724 458.147.423183 Burhan 1230 436.500.000373.878.837 433.761.488186 Hj.Beddu Ceceng 1233
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
7519
  • Pada saat itu Pak Ikhsanmengatakan bahwa lokasi ini adalah TANAH NEGARA;Di persidangan diperlihatkan barang bukti yang terdiri atas : Bukti surat RAS; DAS;e SK Pengangkatan Tim Koordinasi, tertanggal 03 Maret 2005;99 Surat tertanggal 17 Maret 2005, yang ditandatangan oleh Sekda :CONNENG MALLOMBASSANG untuk pembebasan lehan CCC; Surat tertanggal 1 April 2005 PJS Sekda dan surat PenolakanLahan, yang ditandatangan oleh Kadis Perindag;= Peta lokasi, saksi tidak tahu;Bahwa bukti surat tersebut dibenarkan
Register : 02-06-2021 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Perdata Saiful Fathoni, Dkk melawan Siono, Dkk
235146
  • melaporkan Tergugat ke polisidengan STPL LP/371/X2018/JATIM/RAS MLG tertanggal 13 Oktober 2018tentang penggelapan surat tanah atau surat pembelian tanah di desa langlang, kec. Singosari, Kab. Malang, dan dalam pemeriksaan tersebut paraPenggugat baru mengetahui jika tanahtanah obyek sengketa di Desa Langlang, Kec. Singosari, Kab.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Makassar
Tanggal 9 Juni 2014 — - AGUS, S.H., M.H., M.Si Vs. - JPU
6614
  • StudyKelayakan Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industrikerjasama dengan Pusat Penelitian Unhas (Progress Report KadisPerindag), kesimpulan dari study tersebut yaitu perlu dipahamipembangunan CCC;86Tugas dinas Koperasi melakukan rencana tehnis pembangunamngedung/fisik, sedangkan Dinas Perindag yaitu promosi dagang,pengadaan lahan, pembuatan tanggul;Pihak BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan melakukan koordinasiuntuk langkalangka tersebut dengan rapat koordinasi;Penganggaran mereka mengusulkan ke BAPPEDA, RAS
Register : 19-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 5 Juni 2017 — TETENG ZAELANI bin AJA SUMARNA
8622
  • revolving dari pihak Kelompoktanisebagaimana diatur dalam perundan g undangan yang berlakuBahwa ada sanksi yang mengatur dalam akta perjanjian ternak pemerintahsapi potong antara kelompok Bakti Tani dengan Pihak Disnakanla,yaitu :a.Bila ternyata ternak pemerintah yang diterima pihak ke Il Mati /potongpaksa, hilang yang diakibatkan oleh kelalain pihak ke 2 maka dalamjangka waktu selambatlambatnya 2 bulansejak ternak tersebut mati,hilang maka pihak ke 2 wajib mengganti dengan ternak sapi potongyang umur, ras
    Garut.Bahwa seleksi dan pemeriksaan kesehatan ternak sapi jantan (sapipenggemukan) dilakukan dengan cara yang pertama menentukan ras(jenis/oangsa) sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu ternak sapi PO(peranakan ongol) yang ditentukan dengan cara dilihat dari clri clrri fisiksapi diantaranya : warna kulit didominasi putin atau abuabu, warna buluekor hitam, kelopak mata berwarna hitam dan memiliki pundak. kemudiandari performance atau exterior tubuh ternak sapi jantan yang cocok untukdigemukan dengan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
9826
  • mempunyai intergritas tinggi dankepribadian yang tak tercela, adil dan negarawan menguasai konstitusi danketatanegaraan, dituntut tanggang jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilanyang diucapkan dengan irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajibdipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikaldipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;31 Dalam mata hukum tidak membedakan ras
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus_TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — - RADJA TJELAK NUR DJALAL (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH (JPU)
7636
  • TPG6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) ;Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinangpada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Kami ELYTA RAS GINTING,SH,LLMselaku Ketua Majelis, IRATY KHAIRUL UMMAH,SH selaku Hakim Anggota ,SUHERMAN,SH selaku Hakim Ad Hoc Anggota Il, putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret2017
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 359/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
PT Bina Mobira Raya
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta, S.H
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA,SH,M.Kn
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
164115
  • ., & Rekan yang beralamat di Wisma Tuahta Ras, JI. Letjen SupraptoNo. 9A Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 April 2020;Bahwa Turut Terlawan dan Turut Terlawan Ill hadir kKuasanya yangbernama Bernadin, SH dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH, Para Advokat dan KonsultanHukum pada Law Office BernadVera Law Firm & Partners yang berdomisili Hukum diJI.
Register : 20-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
385672
  • pertamaatau Tergugat sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Perjanjian a quo.Bahwa apa yang kemudian diuraikan tersebut merupakan tindaklanjut atas perjanjian yang telah ditandatangani tanggal 19 Oktober1995 dan peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalam rangka menghindari adanya kerugian keuangan negara ;7.Berkaitan Dengan Asas Kepentingan Umum.Bahwa berkaitan dengan asas kepentingan umum pada dasarnyamenyatakan bahwa keputusan TUN tidak boleh diskriminatif ataumembedakan manusia atas dasar agama, suku, ras
Register : 19-10-2012 — Putus : 31-08-2006 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 466/Pid.B/2006/PN.BLT
Tanggal 31 Agustus 2006 — H. Samirin Darwoto
8313
  • tiga wakilnya yaitu Made, Gianto dan Arif namun saksi tidak tahumasingmasing bagiannya ;Bahwa saksi mengeluarkan dana APBD sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebutdengan cara memasukan pada pospos dimana dana tersebut dapat dimasukan yangsemula dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 kemudian bertambah lagi Rp.625.000.000, menjadi berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 yang di masukan dalamRAPBD sehingga terjadi perubahan dalam RAPBD menjadi APBD dengan tanparevisi dan dapat dilihat dari penjabaran atau DAS/RAS
Register : 10-05-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Slw
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
1.LINDAYANI
2.LISWAHYUNIASIH
3.RUSTININGSIH
4.KURNIATI
5.DEWI HANDOKO
Tergugat:
1.OEY MAY LIE
2.OEY MAY YAN alias MEYAN
3.ROESWINI isteri Alm. TAN TJIN KWIE
4.PURNAWAN alias PO SYU
5.HERIYANTI
6.TJOA ENG HWA alias EDI HIMAWAN
7.TJOA MAY FANG alias FANY FAJARWATI
8.SUKRISNO alias KWEE KWAN HENG alias AHENG
11467
  • ;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama RainahTaleo cs diberi tandabukti T.VIII33;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama Tjakro HadiSUSIO, .....ecccceceeeececceeceeeeceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tanda buktiT.VIII34;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Tjakro HadiSUSI, wexsxs rues senscnraen cues oxeawmensen caus menswear ras
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
294148
  • Tentang : PENERBANGAN
  • udara yang dimiliki dan dikuasai sesuaidengan lingkup usaha atau kegiatannya;. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlahtertentu;. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,dan ketentuan lain sesuai dengan peraturanperundangundangan;. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengannilai pertanggungan sebesar santunan penumpangangkutan udara niaga yang dibuktikan denganperjanjian penutupan asuransi;melayani calon penumpang secara adil tanpadiskriminasi atas dasar suku, agama, ras
Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
13963 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengertiandiskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal1 butir 3 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia yang berbunyi: Diskriminasi adalahsetiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yanglangsung ataupun tak langsung didasarkan padapembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinan politik.......
Register : 12-08-2021 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 11 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
16097
  • Ras
    Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan
    Sebelah Timur : Jalan
    Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)
    10.3. Obyek sengketa 3.4
    Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H.
    Ras
    Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah
    Sebelah Barat : Jalan
    10.5. Obyek sengketa 3.6
    Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H.
    Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :
    Sebelah Utara : Sawah milik Saleh
    Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi
    Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras
    Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan
    10.10. Obyek sengketa 3.15
    Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab.
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — - ZULFAHMI, ST (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH (JPU)
9440
  • Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.TPGDemikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinangpada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Kami ELYTA RAS GINTING,SH,LLMselaku Ketua Majelis, IRATY KHAIRUL UMMAH,SH selaku Hakim Anggota ,SUHERMAN,SH selaku Hakim Ad Hoc Anggota Il, putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang
Putus : 10-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Oktober 2014 — SUKIRNO, S.Pd., M.Si Bin SUPARDI
8231
  • RAS/XII/2010 danBerita Acara Serah Terima Barang No:425/4429.B.7/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut adalahtanda tangan saksi.Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau uang dalampenerimaan pengadaan buku sekolah dana DAK TA 2010 tidakada menerima uang dari pihak penyedia barang atau PPTKatau pihak lainnnya.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.22.Saksi ISMADI, S.Pd BIN KASMAN, (kepala SDN 06 Lebong sakti) :Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 07 Lebong Sakti adamenerimabuku
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
450337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1950 K/Pdt/2016dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jeniskelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asalusulkebangsaan atau sosial, kKekayaan, kelahiran atau lainnya:IV. Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendirisebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup;Pasal 10:Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:1.
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
12060
  • Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol. 1:4 tidak. dipasang,6 ras. Beton tumbuk lantai M3 3.80 3.80 0.00 hanya(=5 ein) diplesterrapuh7 as. Lantl Keramin 20) > 150.00: 150.00 0.00 Okspeksengkang dia8mm spekjarak 15,Pek.
    Sloof beton 15/20 dipasang dia8 (1:2:3) m3 0.27 0.27 0.00 7 mmjarak20 cm , adayangdia 5mmjarak20cmspeksengkang dia8mm spekjarak 15,Kolom beton 15/20 dipasang diaa (1:2:3) ras 0.08 8.00 7 mmjarak20 cm, adayangdia 5mmjarak20cmspeksengkang dia8mm spekjarak 15,10 Kolom beton praktis m3 0.23 0.23 0.00 dipasang dia 13/13 (1:2:3) 7 mmjarak20 cm , adayangdia 5mmjarak20cm Hal.63 dari 319 Hal.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2551 K/Pdt/2014
Tanggal 26 Nopember 2015 — TAJUWIT, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS),
84144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUDIYANTO 09 54 08 72 ~805% 82758 KATIJAN 10 04 06 97.209.02659 LAMUDIN 10 09 03 71.751.17360 KETUT SUTARMO 10 09 09 88.143.75361 WARALDIN 10 13 05 99 150.42362 SUYUD MAERANTO 10 15 08 830331. 90263 TRIYONO 10 15 09 71.345.06864 RIYANTO 10 17 05 82.528.70265 ROHIM 10 17 06 78.986.08466 RUZALI 10 17 09 79493543867 RUSBI 10 17 10 72.136.11668 RAMAHUDIN 10 18 09 67.046.78169 SANI BIN UMARDIN 10 41 09 Sl +913: 80870 PAIZUL 10 42 07 105.805.00571 SUYADI 10 46 05 28.297.46972 RAWADI 10 47 05 42.674.649a3 RAS
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019
Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
194675 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.g. keadilan; Yang dimaksud dengan asas keadilan adalahbahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapwarga negara.h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yangdimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukumdan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi MuatanPeraturan Perundangundangan tidak boleh memuat hal yangbersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,agama, suku, ras