Ditemukan 7977 data
103 — 81
Abdul Ras yid HP 1205 473.000.000407.457.122 473.000.000162 Arsyad 1209 595.315.442 700.400.000 692.885.008168 Pasang Manurung / 1215 4.645.900.000Hj.Haw aniah HP 3.942.216.953 4.606.478.873169 Abdul Gafar 1216 1.975.000.0001.674.616.197 1.955.059.596173 H.Seleng 1220 284.600.000245.832.463 284.029.415177 Abd.Rahman Ta'nang 1224 1.224.400.0001.018.642.805 1.189.033.314182 Hj.Salmiati 1229 812.000.000697.504.724 458.147.423183 Burhan 1230 436.500.000373.878.837 433.761.488186 Hj.Beddu Ceceng 1233
75 — 19
Pada saat itu Pak Ikhsanmengatakan bahwa lokasi ini adalah TANAH NEGARA;Di persidangan diperlihatkan barang bukti yang terdiri atas : Bukti surat RAS; DAS;e SK Pengangkatan Tim Koordinasi, tertanggal 03 Maret 2005;99 Surat tertanggal 17 Maret 2005, yang ditandatangan oleh Sekda :CONNENG MALLOMBASSANG untuk pembebasan lehan CCC; Surat tertanggal 1 April 2005 PJS Sekda dan surat PenolakanLahan, yang ditandatangan oleh Kadis Perindag;= Peta lokasi, saksi tidak tahu;Bahwa bukti surat tersebut dibenarkan
235 — 146
melaporkan Tergugat ke polisidengan STPL LP/371/X2018/JATIM/RAS MLG tertanggal 13 Oktober 2018tentang penggelapan surat tanah atau surat pembelian tanah di desa langlang, kec. Singosari, Kab. Malang, dan dalam pemeriksaan tersebut paraPenggugat baru mengetahui jika tanahtanah obyek sengketa di Desa Langlang, Kec. Singosari, Kab.
66 — 14
StudyKelayakan Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industrikerjasama dengan Pusat Penelitian Unhas (Progress Report KadisPerindag), kesimpulan dari study tersebut yaitu perlu dipahamipembangunan CCC;86Tugas dinas Koperasi melakukan rencana tehnis pembangunamngedung/fisik, sedangkan Dinas Perindag yaitu promosi dagang,pengadaan lahan, pembuatan tanggul;Pihak BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan melakukan koordinasiuntuk langkalangka tersebut dengan rapat koordinasi;Penganggaran mereka mengusulkan ke BAPPEDA, RAS
86 — 22
revolving dari pihak Kelompoktanisebagaimana diatur dalam perundan g undangan yang berlakuBahwa ada sanksi yang mengatur dalam akta perjanjian ternak pemerintahsapi potong antara kelompok Bakti Tani dengan Pihak Disnakanla,yaitu :a.Bila ternyata ternak pemerintah yang diterima pihak ke Il Mati /potongpaksa, hilang yang diakibatkan oleh kelalain pihak ke 2 maka dalamjangka waktu selambatlambatnya 2 bulansejak ternak tersebut mati,hilang maka pihak ke 2 wajib mengganti dengan ternak sapi potongyang umur, ras
Garut.Bahwa seleksi dan pemeriksaan kesehatan ternak sapi jantan (sapipenggemukan) dilakukan dengan cara yang pertama menentukan ras(jenis/oangsa) sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu ternak sapi PO(peranakan ongol) yang ditentukan dengan cara dilihat dari clri clrri fisiksapi diantaranya : warna kulit didominasi putin atau abuabu, warna buluekor hitam, kelopak mata berwarna hitam dan memiliki pundak. kemudiandari performance atau exterior tubuh ternak sapi jantan yang cocok untukdigemukan dengan
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
98 — 26
mempunyai intergritas tinggi dankepribadian yang tak tercela, adil dan negarawan menguasai konstitusi danketatanegaraan, dituntut tanggang jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilanyang diucapkan dengan irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajibdipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikaldipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;31 Dalam mata hukum tidak membedakan ras
76 — 36
TPG6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) ;Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinangpada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Kami ELYTA RAS GINTING,SH,LLMselaku Ketua Majelis, IRATY KHAIRUL UMMAH,SH selaku Hakim Anggota ,SUHERMAN,SH selaku Hakim Ad Hoc Anggota Il, putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret2017
PT Bina Mobira Raya
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta, S.H
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA,SH,M.Kn
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
164 — 115
., & Rekan yang beralamat di Wisma Tuahta Ras, JI. Letjen SupraptoNo. 9A Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 April 2020;Bahwa Turut Terlawan dan Turut Terlawan Ill hadir kKuasanya yangbernama Bernadin, SH dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH, Para Advokat dan KonsultanHukum pada Law Office BernadVera Law Firm & Partners yang berdomisili Hukum diJI.
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
385 — 672
pertamaatau Tergugat sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Perjanjian a quo.Bahwa apa yang kemudian diuraikan tersebut merupakan tindaklanjut atas perjanjian yang telah ditandatangani tanggal 19 Oktober1995 dan peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalam rangka menghindari adanya kerugian keuangan negara ;7.Berkaitan Dengan Asas Kepentingan Umum.Bahwa berkaitan dengan asas kepentingan umum pada dasarnyamenyatakan bahwa keputusan TUN tidak boleh diskriminatif ataumembedakan manusia atas dasar agama, suku, ras
83 — 13
tiga wakilnya yaitu Made, Gianto dan Arif namun saksi tidak tahumasingmasing bagiannya ;Bahwa saksi mengeluarkan dana APBD sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebutdengan cara memasukan pada pospos dimana dana tersebut dapat dimasukan yangsemula dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 kemudian bertambah lagi Rp.625.000.000, menjadi berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 yang di masukan dalamRAPBD sehingga terjadi perubahan dalam RAPBD menjadi APBD dengan tanparevisi dan dapat dilihat dari penjabaran atau DAS/RAS
1.LINDAYANI
2.LISWAHYUNIASIH
3.RUSTININGSIH
4.KURNIATI
5.DEWI HANDOKO
Tergugat:
1.OEY MAY LIE
2.OEY MAY YAN alias MEYAN
3.ROESWINI isteri Alm. TAN TJIN KWIE
4.PURNAWAN alias PO SYU
5.HERIYANTI
6.TJOA ENG HWA alias EDI HIMAWAN
7.TJOA MAY FANG alias FANY FAJARWATI
8.SUKRISNO alias KWEE KWAN HENG alias AHENG
114 — 67
;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama RainahTaleo cs diberi tandabukti T.VIII33;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama Tjakro HadiSUSIO, .....ecccceceeeececceeceeeeceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tanda buktiT.VIII34;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Tjakro HadiSUSI, wexsxs rues senscnraen cues oxeawmensen caus menswear ras
- Tentang : PENERBANGAN
udara yang dimiliki dan dikuasai sesuaidengan lingkup usaha atau kegiatannya;. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlahtertentu;. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,dan ketentuan lain sesuai dengan peraturanperundangundangan;. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengannilai pertanggungan sebesar santunan penumpangangkutan udara niaga yang dibuktikan denganperjanjian penutupan asuransi;melayani calon penumpang secara adil tanpadiskriminasi atas dasar suku, agama, ras
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengertiandiskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal1 butir 3 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia yang berbunyi: Diskriminasi adalahsetiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yanglangsung ataupun tak langsung didasarkan padapembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinan politik.......
160 — 97
Ras
Sebelah selatan : Sawah H. Sinerah, Sawah L. Fadlan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sawah dikuasai H. Ahyar (Objek Sengketa)
10.3. Obyek sengketa 3.4
Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.190 M2 yang terletak di Dusun Pondok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H.Ras
Sebelah Timur : Rumah Salim, Sawah A. Dawong, Sawah Sene, Sawah A. Isah
Sebelah Barat : Jalan
10.5. Obyek sengketa 3.6
Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 5.000 M2, yang terletak di Dusun Kelotok, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, dikuasai oleh H.Ahyar (Tergugat 1), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah milik Saleh
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ras, Telabah /saluran irigasi
Sebelah Timur : Sawah Ubul, Sawah Amaq.Ras
Sebelah Barat : Telabah/Saluran Irigasi, Jalan
10.10. Obyek sengketa 3.15
Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.440 M2, yang terletak di Dusun Mas-Mas, Desa Monggas, Kec. Kopang, Kab.
94 — 40
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.TPGDemikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungPinangpada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Kami ELYTA RAS GINTING,SH,LLMselaku Ketua Majelis, IRATY KHAIRUL UMMAH,SH selaku Hakim Anggota ,SUHERMAN,SH selaku Hakim Ad Hoc Anggota Il, putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang
82 — 31
RAS/XII/2010 danBerita Acara Serah Terima Barang No:425/4429.B.7/Diknaspora/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut adalahtanda tangan saksi.Bahwa saksi tidak ada menerima honor atau uang dalampenerimaan pengadaan buku sekolah dana DAK TA 2010 tidakada menerima uang dari pihak penyedia barang atau PPTKatau pihak lainnnya.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.22.Saksi ISMADI, S.Pd BIN KASMAN, (kepala SDN 06 Lebong sakti) :Bahwa selaku kepala Sekolah SDN 07 Lebong Sakti adamenerimabuku
450 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1950 K/Pdt/2016dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jeniskelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asalusulkebangsaan atau sosial, kKekayaan, kelahiran atau lainnya:IV. Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendirisebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup;Pasal 10:Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:1.
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 60
Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol. 1:4 tidak. dipasang,6 ras. Beton tumbuk lantai M3 3.80 3.80 0.00 hanya(=5 ein) diplesterrapuh7 as. Lantl Keramin 20) > 150.00: 150.00 0.00 Okspeksengkang dia8mm spekjarak 15,Pek.
Sloof beton 15/20 dipasang dia8 (1:2:3) m3 0.27 0.27 0.00 7 mmjarak20 cm , adayangdia 5mmjarak20cmspeksengkang dia8mm spekjarak 15,Kolom beton 15/20 dipasang diaa (1:2:3) ras 0.08 8.00 7 mmjarak20 cm, adayangdia 5mmjarak20cmspeksengkang dia8mm spekjarak 15,10 Kolom beton praktis m3 0.23 0.23 0.00 dipasang dia 13/13 (1:2:3) 7 mmjarak20 cm , adayangdia 5mmjarak20cm Hal.63 dari 319 Hal.
84 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUDIYANTO 09 54 08 72 ~805% 82758 KATIJAN 10 04 06 97.209.02659 LAMUDIN 10 09 03 71.751.17360 KETUT SUTARMO 10 09 09 88.143.75361 WARALDIN 10 13 05 99 150.42362 SUYUD MAERANTO 10 15 08 830331. 90263 TRIYONO 10 15 09 71.345.06864 RIYANTO 10 17 05 82.528.70265 ROHIM 10 17 06 78.986.08466 RUZALI 10 17 09 79493543867 RUSBI 10 17 10 72.136.11668 RAMAHUDIN 10 18 09 67.046.78169 SANI BIN UMARDIN 10 41 09 Sl +913: 80870 PAIZUL 10 42 07 105.805.00571 SUYADI 10 46 05 28.297.46972 RAWADI 10 47 05 42.674.649a3 RAS
194 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.g. keadilan; Yang dimaksud dengan asas keadilan adalahbahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapwarga negara.h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yangdimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukumdan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi MuatanPeraturan Perundangundangan tidak boleh memuat hal yangbersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,agama, suku, ras