Jenderal Sudirman No. 44 KM. 4,5Palembang, yang terjadi pada bulan Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib di KantorBank BNI 46 Cabang Palembang;9.10.11.12.16Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Penggugat Rekonvensi I/TergugatKonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II atas laporansebagaimana point 9 diatas telah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian DaerahSumatera Selatan;Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat RekonvensiIl/Tergugat Konvensi II mengajukan permohonan Pra

Pradilan kepadaPengadilan Negeri Palembang terhadap Penangkapan dan Penahanan yangdilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tidak didasarkan atasbuktibukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 17jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP; dan mohon:Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian DaerahSumatera Selatan terhadap Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I danPenggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II tidak sah secara hukum dan olehkarenanya

Dengan demikian Surat Kuasa daripemohon kepada kuasanya dalam permohonan Pra Pradilan aquo adalahcacat hukum.ll. Dalam Pokok PerkaraHalaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Lig1. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil dalilPemohon Dalam Permohonan Praperadilan Ini, kecuali hal hal yangsecara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.2.

Kepala Kepolisian Resort Dnarmasraya, pada hariSenin tanggal 19 Agustus 2013 dengan Nomor Putusan01/PID.PRA/2013/PN.MR oleh Hakim Tunggal dengan Amar Putusansebagai berikut: Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Permohonan Pra Pradilan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard); Membebankan biaya perkara kepada Negara, sebesar Nihil.Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan Pra Pradilantersebut didapatkan hasil bahwa perkara An.

ASURkepada Termohon Ill maka Termohon III berpendapat jika seluruh alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon merupakan bagian dari tahappenyidikan Termohon II sebagaimana ketentuan Pasal 106 136 KUHAPdan bukan merupakan bagian dari tahap penuntutan sebagaimana ketentuanPasal 137 144 KUHAP yang merupakan kewenangan dari Pemohon Illsehingga adalah alasan yang tidak tepat/keliru untuk mengajukan TermohonIl dalam permohonan pra pradilan tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung alasanalasan penangguhantersebut

Membebankan Terlapor untuk membayar biaya perkara sebesar NihilBahwa atas dasar Putusan Pra pradilan Nomor : 04/Pid.Pra.Per/2014/PN.bdgtersebut pemohon telah menindaklajutinya dengan melakukan gelar perkara padatanggal 3 Juli 2014 dan berkesimplan membuka kembali penyidikan ;Bahwa setelah melakukan proses penyidikan setelah termohon melakukan gelarperkara, maka pada tanggal 8 maret 2016 termohon telah menerbitkan Suratperinttah Penghentian penyidikan Nomor SP henti Sidik/206b/IV/2016/Dit reskrimtanggal

Bahwa atas dasar Putusan Pra pradilan Nomor : 04/Pid.Pra.Per/2014/PN.bdg tersebutpemohon telah menindaklajutinya dengan melakukan gelar perkara pada tanggal 3Juli 2014 dan berkesimplan membuka kembali penyidikan ;6.

(dua) orang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangan dibawahSsumpah yaitu JAMES MAITH dan OKTAVIANUS PAMASI, menerangkan : Bahwa para saksi melihat terjadinya penjarahan dilokasi pergudanganTondo ; Bahwa saksi melihat ada mobil avanza yang terbuka pintu belakangnya danmelihat ada tumpukan tegel di bagasi dan di luar mobil tapi para saksi tidak tahudan tidak mengenali para pelaku karena keadaan gelap ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahandalam perkara permohonan pra

pradilan ini, terlebih dahulu Hakim akanmendasarkan pada ketentuan pasal 1 ke10 dan pasal 77 KUHAP yang manadisebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuaidengan ketentuan yang diatur undang undang ini tentang :Halaman 32 dari 36 Put.

Bahwa ternyata, setelah Gugatan Pra Pradilan kami ini terReg/strasipada Pengadilan Negeri Mataram, Termohon lagilagi menyalahiprosedural dengan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan kepadakeempat Klien kami pada tanggal 18 Januari 2021 yang padahal waktuitu keempat klien kami sudah hadir kehadapan penyidik secarakomperatif;2.

perundangundangan yang berlaku denganregister perkara Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Krs. yang sudah terungkapdalam persidangan dan diakui oleh Sofyan (Pelapar) sebagaimana CD(rekaman video persidangan yang kami lampirkan);Judex Facti mengabaikan dan atau tidak menjalankan amanah Pasal 28DAyat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam putusan MKNomor 21/PUUXII/2014, halaman 98 dengan mempertimbangkan bahwa"dalil eksepsi kuasa hukum Terdakwa adalah dalil keberatan yang hanya bisadiajukan pada hakim pra

pradilan";Bahwa eksepsi dakwaan Penuntut Umum disandarkan pada penyidikan yangtidak sah sudah dikenal sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 KUHAP, juga dapat diperoleh dari beberapa literatur diantaranyaputusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September1993 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei1998 tentang batalnya surat dakwaan karena disandarkan pada penyidikanyang tidak sah, kemudian dewasa ini semakin dipopulerkan oleh M.

Dan apabiladipandang perlu hakim pimpinan sidang perkara Pra Pradilan ini dapatmemerintahkan beberapa termohon untuk dilakukan Rekonstruksi atasproses OTT yang telah dilakukan Termohon11.

serta pil ekstasisebanyak 14(empat belas) butir warna putin dan 1(satu) butir pil ekstasi yangsudah dihancurkan warna ping, 1(satu) bungkus rokok sampoerna dan 1(satu)kantong plastik warna hitam adalah milik dari saudara Muhammad Karjan aliasAgung yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi apapun; Bahwa Terdakwa ada urusan utang piutang dengan kkbal, Terdakwa tahunyauang tersebut dikirim setelah pra

pradilan; Bahwa Terdakwa membawa kantong putih berisi nasi bungkus untuk anakTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik;Bahwa, semua keterangan yang diberikan semuanya benar;Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena diduga melakukan tindakpidana penyalahgunaan Narkotika;Bahwa, adapun kejadiannya sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni padatanggal 18 Februari

Maka TERMOHON dibebankan untuk membayarsemua biaya perkara in.Berdasarkan hal hal yang telah di uraikan tersebut diatas, maka dengan iniPemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksapermohonan Pra Pradilan ini dan menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :PRIMER;1.2.Mengabulkan Permohonan Pra Pradilan dari Pemohon.Menyatakan CACAT HUKUM :a.

TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PRA PRADILAN DARI PEMOHONPEMOHON/TERSANGKA RM. OKTARIANSYAH ALS OKIK BIN RADENAMINUDDIN (ALM)1. Menanggap! Permohonan PEMOHON pada tanggal 31 Agustus 2020 pada huruf (b) angka (1) huruf (a dan b) mengenai fakta materiil dan formil penangkapanyang pada intinya mengatakan bahwa TERMOHON telah melakukanPenangkapan terhadap PEMOHON/TERSANGKA RM.

/Pid.Prap/20.16/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2016telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagaiberikut:Dalam mengajukan Permohonan Pra Pradilan ini adalah berdasarkan KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana yang memberi hak kepada seluruhkomponen masyarakat yang diperlakukan oleh Aparatur penegak hukum baik,Kepolisian selaku Penyidik ,maupun oleh pihak Jaksa selaku Penuntut Umum,dalam melaksanakan tugastugasnya tidak sesuai dengan aturanaturanHukum Formil sebagaimana telah diatur

tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumyang diterapkan;Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasanyang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruanmengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan keHalaman 20 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.Pengadilan Negeri diputus dalam sidang Pra

Pradilan sebagaimanadimaksud dalam pasal 77 ;6.Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatupemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkankerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang ataspermintaan orang dapat menetapkan untuk menggabungkanperkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu ;2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdiajukan selambatlambatnya sebelum Penuntut ~ Umummengajukantuntutan

Bahwa dari bukti T1 sfd bukti T4 tersebutmenurut Hakim Pra Pradilan merupakan tahapan Penyelidikan yang telahdilakukan oleh Termohon terhadap perkara Pemohon saat ini;falaman 42 dar 46 Putusan Nomor 0/Pid Prav20t OPN A Menimbang, bahwa selanjutnya Termahon juga mengajukan bukti T6berupa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal30 Desember 2017.

Setelah membaca dan memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan parapihak dipersidangan;Setelah mendengar keterangan saksi dan Ahli dipersidangan;Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN KfmTENTANG DUDUKNYA PERKARA;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan PraPeradilannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah terdaftar di KepaniteraanMuda Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 04 September 2015dibawah register dengan Nomor:1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, telah mengajukanpermohonan Pra

Pradilan terhadap Termohon dengan dasar dan alasan alasan sebagai berikut;1.Pemohon adalah Direktur CV.

Hakim Pra Pradilan Perkara Nomor : 03/Pra/2019/PN Mnk.Pengadilan Negeri Manokwari di Manokwari, yang seharusnya adalah03/Pen.Prap/2019/PN.Mnk: Dalam JawabanPutusan No: 3/Pra.Pid/2019/PN Mnk. Hal 23 dari 461.

Bahwa seharusnya kasusdugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan Terlapor Sadr.LIU TJIN THONG als HARYANTO, dapat dilanjutkan kepengadilan sebagai bentuk keadilan atas kewenanganTERMOHON.Merujuk pada halhal tersebut diatas diketahui bahwa, bersamaini Kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksapermohonan Pra Pradilan ini agar dapat menyatakan bahwaTERLAPOR telah dengan sengaja menggunakan kembali suratkepemilikan tanah yang diduga

pra peradilan tanggal31 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kisaran pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Register Nomor2/Pid.Prap/2016/PN Kis, dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan keberatan atas tindakanTermohon yang telah menerbitan Surat perintah Penghentian PenyidikanNomor: SPPP/333.A/IIV2016/Reskrim tanggal 24 Maret 2016 sehubungan ataslaporan Pelapor tersebut, sehingga oleh karenanya Pelapor untuk mengajukanpermohonan pra

pradilan ini;Adapun yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan ini adalah sebagai berikut:1.