Ditemukan 1874347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dimasvud
Penelusuran terkait : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Memperdagangkan Barang Yang Rusak Tanpa Memberikan Informasi Secara Lengkap Dan Benar Atas "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam menifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7a ayat (2)" Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7a ayat (2) “orang yang menghasilkan limbah b3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59”
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN-Tjb.
Tanggal 8 Agustus 2016 — - NAZLAN TANJUNG ALS ILAN
30 — 6
  • Menyatakan Terdakwa NAZLAN TANJUNG ALS ILAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
    Menyatakan Terdakwa NAZLAN TANJUNG Alias ILAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi5 (lima) gramsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
    Tanopa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atauHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PNTjb.menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsursetiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahsiapa saja sebagai
    perbuatan didalam unsur kedua merupakanperbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dariperbuatan tersebut terbukti, maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi danterbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam halkaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandangsebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pulakarena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu denganyang lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud
    dengan Tanpa Hak atau MelawanHukum adalah bertentangan dengan Undangundang, bertentangan denganhukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalahmemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembeyaranatau menerima uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemi sintetis
    Menyatakan Terdakwa NAZLAN TANJUNG ALS ILAN tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu;2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-01-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Tjb
Tanggal 1 Desember 2016 — - AMRI ALIAS OGAH
67 — 6
  • Menyatakan Terdakwa AMRI ALIAS OGAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua dan dakwaan Kedua Kedua;2.
    Menyatakan Terdakwa AMRI Alias OGAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "'Tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawanhukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan
    laindalam bulan Agustus 2016 bertempat di Dusun IV Desa Bagan AsahanKecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, tanpahak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Tjbmenjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud
    Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembartukaran Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar tukaranRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar tukaranRp.5.000, (lima ribu rupiah) ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diprosessesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud
    casing warna merah kondisi rusak dan uang sebanyak Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembartukaran Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar tukaranRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar tukaranRp.5.000, (lima ribu rupiah) ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diprosessesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN-Tjb
Tanggal 13 September 2016 — - RILA SUNDARI SITORUS ALS RILA
20 — 7
  • Menyatakan Terdakwa RILA SUNDARI SITORUS ALS RILA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;2.
    Menyatakan Terdakwa RILA SUNDARI SITORUS ALS RILA, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;2.
    Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Ad.1.Unsursetiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalahsiapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum jika perouatan tersebut merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuanyang bernama: RILA SUNDARI SITORUS ALS RILA sebagai
    Dengan demikian unsur setiaporang telah teroenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menquasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalahadanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan bukan sematamata disebabkan karena kehendaksendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pemufakatan jahatadalah perbuatan dua orang
    hukum ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai adalahberkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (Sesuatu);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan
    Menyatakan Terdakwa RILA SUNDARI SITORUS ALS RILA tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak ataumelawan hukum menguasai Narkotika Golongan bukan tanamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gramsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Tjb
Tanggal 7 April 2016 — - Tuan Kumala Purba Alias Mala
23 — 5
  • Menyatakan Terdakwa Tuan Kumala Purba Alias Mala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;2.
    September 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa danmengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpahak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerimaNarkotika Golongan sebagaimana dimaksud
    KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa danmengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpahak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,Halaman7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Tjbmenjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerimaNarkotika Golongan sebagaimana dimaksud
    Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan,atau menerima narkotika Golongan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang lakilakiyang bernama Tuan Kumala Purba Alias Mala sebagai Terdakwa, dan telahmembenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan,sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkaraini;Menimbang
    Petugas Kepolisianmembawa Terdakwa dan Saksi Hamdan Samosir Alias Ucok ke PolresTanjungbalai, Dengan demikian, unsur Pemufakatan Jahat telah dapatdibuktikan dan terpenuhi;Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan,atau menerima narkotika Golongan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak yaituapabila si pelaku dalam melakukan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Lalu Lintas
Register : 01-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 6 Juli 2017 — - GUNAWAN EFENDI
105 — 43
  • Menyatakan Terdakwa Gunawan Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3.
    Menyatakan terdakwa GUNAWAN EFENDI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan KendaranBermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Llau lintasdengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan;2.
    Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan luka ringan dan kerusakankendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ataubarang;3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada kerusakankendaraan dan/atau barang;4.
    Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmerupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atauluka berat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benarorang yang mengendarai/mengemudikan Mobar Truck Trado Marcedes BenzActros BK 9893CC sehingga Terdakwa menabrak minibus Suzuki APV B 1653BAZ tersebut adalah merupakan kelalaian Terdakwa yang menyebabkankecelakaan, maka dengan
    Menyatakan Terdakwa Gunawan Efendi tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakanHalaman 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Tjbkendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229ayat (3) sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;2.
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN Smd
Tanggal 28 September 2015 — H. HADI JH Bin JAHURI sebagai Terdakwa
90 — 33
  • Bin JAHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan perekrutan Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU R.I. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1314 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa:Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;b.
    Unsur setiap orang:Bahwa unsur "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, olehkarena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindakpidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohaninya dan dapat
    Unsur *memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi:Bahwa yang dimaksud dengan *memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawanhukum, dapat dikualifikasi sebagai memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi adalah pada saat setelah Terdakwa selesaimelakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasibertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidanakorupsi
    Unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikanperekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomianNegara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;Hal. 45 dari 53 hal. Put.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 15-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 38-K/PM.I-02/AL/IV/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — Lirik Biyanto, Koptu Mar NRP 83553.
336 — 251
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Lirik Biyanto, Koptu Mar NRP 83553 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, Mereka yang sengaja memberikan bantuan terhadap Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum pidana.2.
    Yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara ini adalahperbuatan Terdakwa yang memudahkan si pelaku untukmelakukan kejahatan tersebut yang terdiri atas berbagaibentuk atau jenis, baik aktif maupun pasif, baik materilmaupun immaterial.d.
    Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atauBarangsiapa dalam pengertian KUHP adalah orangatau badan hukum. Sedangkan yang dimaksuddengan orang yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 2sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalahsemua orang Warga Negara Indonesia dan WargaNegara Asing yang termasuk dalam syaratsyaratdalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.c.
    Obaja Panjaitan) pada saat melakukan pembeliandan menjual kembali oli bekas tidak dilengkapi surat jjinusaha niaga yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No 22Tahun 2001.Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur kedua Yang melakukan Niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga telah terpenuhi: Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas adalahmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan,selanjutnya Majelis Hakim berpendapat
    Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melakukankegiatan usaha:a) Pengolahan;b) Pengangkuatan;c) Penyimpanan; dan/ataud) Niaga.Ayat 3), Perizinan Berusaha yang telah diberikansebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapatdigunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.Ayat 4), Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan denganmenggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronikyang dikelola oleh Pemerintah Pusat.Ketentuan
    Pasal 283A UndangUndang Cipta Kerja Ayat 1) Setiaporang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpaPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 23, dikenai sanksi administratif berupapenghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/ataupaksaan Pemerintah Pusat.2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 120/Pid.B/2016/PN Tjb
Tanggal 19 Mei 2016 — - Putra Adrianda Alias Nanda
81 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,danMelakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa kelompok orang secara
    Menyatakan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda, telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)'"' dan melakukan tindakpidana ''Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan yang bertujuanmencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untukdiri sendiri atau untuk orang
    Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orangdisini adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukunghak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijkke person) yangkepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.
    Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan (vide pasal 1 angka 41 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1)
    Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orangdisini adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukunghak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijkke person) yangkepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
439 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan,Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material danakibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud:3.
    No. 2788 K/Pid.Sus/2016Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005Pasal 9 Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut :(1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitanSP2D;(2) SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:b. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;2) SPTB;3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, telah mengajukansemua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1)KUHAP dari semua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Terdakwatelah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiriHal. 103 dari 133 hal. Put. No. 2788 K/Pid.Sus/2016yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
    dimaksud dalam Dakwaan Primair.
    Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
463 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • No. 2787 K/Pid.Sus/2016keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD padaSKPD; Pasal 132 Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Pasal 132 Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harusmendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang danbertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud; Pasal 184 Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan
    dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpenerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalampengelolaannya;3.
    No. 2787 K/Pid.Sus/2016menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaanAPBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;5.
    Karena itu,penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasalpasal yang terpisah dalamUndangUndang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia;Bahwa mengenai pemahaman pengertian kedua unsur dimaksud,Penuntut Umum sependapat dengan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.
    mengadili sebagaimanamestinya atau dengan kata lain cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam pasai 253 ayat (1)huruf b KUHAP:Hal. 139 dari 180 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
811 — 642 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;b.
    Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaHal. 27 dari 54 hal. Put. Nomor 1985 K/PID.SUS/20162)ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;b.
    Unsur setiap orang :Bahwa unsur "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, olehkarena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindakpidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohaninya dan dapat
    Unsur *memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi :Bahwa yang dimaksud dengan *memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawanhukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi adalah pada saat setelah Terdakwa selesaimelakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasibertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidanakorupsi
    Unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negaramenjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;Bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR859.PW04
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2849/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat
13 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 22-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat dan Tergugat
14 — 0
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 17-09-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 61/Pid.B/2014/PN. Bky
Tanggal 17 September 2014 — Pidana - JOKO PRANATA Als JOKO Anak PATE (Alm)
57 — 31
  • Barang siapaMenimbang, bahwa unsur Barang siapa, dimaksud sebagai kalimat yangmenyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telahdicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tertanggal 25 Juni 2014 Reg Perkara No.
    Unsur Penganiayaan mengakibatkan lukaluka berat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensiadalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku menghendaki akibat yangakan timbul dari perbuatan yang dilakukannnya;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor. 61/Pid.B/2014/PN.BkyMenimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014sekira pukul 16.30 Wib di Kebun Karet tebing
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
831 — 638 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
  • Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukanclaim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negarasebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidakdapat diselesaikan;e.
    Pasal 18 ayat (3) UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menandatanganidan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawabatas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun2002 jo.
    Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaansebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkanmelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yangdisyaratkan dalam Kontrak;Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerimapenyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:a.
    Kewenangan jabatan yang dimilikiTerdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk padaketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 1ayat (2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009;Bahwa kedudukan atau status subjek Terdakwa adalah selaku KuasaDireksi PT.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 10-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1421/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat dan Tergugat
12 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 24 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-07-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 19 September 2017 — Penggugat dan Tergugat
12 — 0