Simanjuntak dan terdakwa AntoniSimanjuntak secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukantindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lainsupaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu denganmemakai kekerasan suatu perbuatan atau dengan ancaman kekerasanbaik terhadap orang lain maupun orang orang lain mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335ayat (1) ke1e KUHPidana jo

pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana dalamsurat dakwaan.2.

Kabupaten Tulang Bawang TA. 2011 PadaPekerjaan Perluasan Areal Cetak sawah yang merugikan Negara SebesarRp. 618.254.750 (enam ratus delapan belas juta dua ratus lima pulahempat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo

Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana, pemohon diperiksasebagai saksi pada Laporan Polisi tersebut dengan tersangka ARSAMHIDAYAT.Bahwa adapun alasan Termohon di dalam melakukan penetapan tersangkaselain pengembangan penyidikan pada tersangka sebelumnya dalam halini An.

Angkat Sijabat terbukti bersalah melakukantindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si BinH. Sakum dan terdakwa I. H. Mikun Sijabat, S.Pd Bin Alm H.

Tentang suatu Tindak Pidana yang disangkakan Barang siapa membuat suratpalsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak,sesuatuperjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang bolehdipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapatmendatangkan suatu kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263KUHPidana Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;Adapun alasanalasan PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemeriksaanPra Peradilan ini adalah sebagai berikut :FAKTA HUKUM:1.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan danketerangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan sudahbenar; Bahwa ahli dihadirkan ke Persidangan ini sebagai ahli untuk didengarketerangannya dalam perkara dugaan tindak pidana perikanan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat(1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana; Bahwa ahli saat ini bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Timur, menjabat sebagai Kepala Seksi Pengengolaan Sumber DayaIkan sejak Maret 2020 hingga saat ini 16 Maret 2021; Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai pemanfaatandan pelestarian sumber daya perikanan termasuk kebijakan pemanfaatansumber daya perikanan tangkap kegiatan pengelolaan sumber daya ikan; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan usahadi bidang perikanan

sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan danketerangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan sudahbenar; Bahwa ahli dihadirkan ke Persidangan ini sebagai ahli untuk didengarketerangannya dalam perkara dugaan tindak pidana perikanan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat(1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana; Bahwa ahli saat ini bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JawaTimur, menjabat sebagai Kepala Seksi Pengengolaan Sumber Daya Ikansejak Maret 2020 hingga saat ini 16 Maret 2021;Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN SdaBahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai pemanfaatan danpelestarian sumber daya perikanan termasuk kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;Bahwa perbuatan yang dilakukan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan danketerangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan sudahbenar; Bahwa ahli dihadirkan ke Persidangan ini sebagai ahli untuk didengarketerangannya dalam perkara dugaan tindak pidana perikanan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat(1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana; Bahwa ahli saat ini bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Timur, menjabat sebagai Kepala Seksi Pengengolaan Sumber DayaIkan sejak Maret 2020 hingga saat ini 16 Maret 2021; Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai pemanfaatandan pelestarian sumber daya perikanan termasuk kebijakan pemanfaatansumber daya perikanan tangkap kegiatan pengelolaan sumber daya ikan; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan usahadi bidang perikanan

Ahmad Choiridikembalikan kepada PT FIP ; 22 n+ 2 nnn none n nnn n enn nnn nnn cn cencewonnenennee Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkandalam amar putusan ini ; 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnnwonenes Memperhatikan, pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHPidana dan segala pasaldan Undang Undang serta Peraturan Peraturan yang bersangkutan dengan perkaraini ;wo nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Pasal 55 ayat(1) ke 1e jo. atau pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;bahwa sebelum ibu dan atau istri para Pemohon selaku ahli warisDATUK NAHARI ditetapkan sebagai tersangka, terlebin dahuludilakukan gelar perkara tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana dimaksudpasal 69 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manejemenpenyidikan tindak pidana, dengan kesimpulan terhadap ibu dan atau istriHalaman 32 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Pra/2016.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkiltanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ZIMMIZHAB, S.T. bin ZAINAL terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

Jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1e KUHPidana (dakwaan Primair);2. Membebaskan terdakwa Drs. Naik dari dakwaandakwaan tersebut (Vrijspraak)sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan terdakwaNaik Syaputra Kalko, SP., MM., dari semua tuntutan hukum (onstlaag van allerechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP33.

membantah dan menolak semua dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali apa yang diakuisecara tegas akan kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.2. analisa faktaa. bahwa Termohon mengakui telah melakukan pemeriksaan kepadaPemohon disebabkan adanya Laporan Polisi NomorLP/153/V1/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 dengan Pelaporbernama Lk LUMEN SUKIANTO, dalam perkara Penipuan uangsebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimanadimaksud dalam pasal 378 KUH Pidana Jo

pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHPidana dengan tersangkanya adalah sdri KASMIN YUNUS dan sdraAPRIANTO (Pemohon).b. bahwa perkara Penipuan yang dilakukan oleh Pemohon yakni dengansengaja melakukan perkataanperkataan bohong dan membujukkepada Lk LUMEN SUKIANTO untuk memberikan uang sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentranfer uangtersebut sebanyak 2(dua) tahap yakni tahap pertama sebanyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui kantor Bank Danamon diKota Gorontalo pada bulan

(berkas terpisah), sebagaimana dalamdakwaan KEDUA : Pasal 264 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;Hal. 35 dari 38 hal. Put.

Jamil secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana KesatuPasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana Dan Kedua : Pasal1 ayat 1 Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang SenjataApi.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muktarmidi Alias Tar Alias MidiAlias Jenggot Bin M. Jamil dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan denganperintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

Pemohon)Cukup Bukti sebagai Tindak Pidana Pemerasan dengan ancamankekerasan dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukumsebagaimana dimaksud Pasal 368 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana,sehingga telah cukup alasan bagi Penyidik untuk melakukan PenetapanTersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap MARA SALEMHARAHAP (ic.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana (Dakwaan Primair).2.

PolisiLP/68/IIV2014/SU/DR/RESKRI tanggal 14 Maret 2014 atas dugaanpelanggaran Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Tindak PidanaPencucian Uang dalam kegiatan alatalat Kedokteraan Kebidanandan Penyakit Kandungan (Ponek) RSUD Sidikalang, denganSumber APBD TA. 2012 di Rumah Sakit Umum Sidikalang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo

Pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHPidana;Bahwa tahapan penyidikan telah dimulai sejak tahun 2014, dimanadugaan tindak pidana yang dipersangkakan merupakan bagiandari Putusan Perkara Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn,dengan Terpidana Dra.

dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Jo.Pasal 4 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana ;Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskanTerdakwa, merehabilitasi kehormatan Terdakwa serta mengembalikannyaseperti semula serta membebankan biaya perkara kepada negara ;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntutUmum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa

Pasal 4 UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHPidana dalam hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakimberkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalamDakwaan Subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti

Pidana Korupsi turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;