yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempattinggal, berdiam diri terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanyaberwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediamansebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itudaripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengajamenunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkandiskriminasi ras

dan etnis, dengan cara membuat tulisan atau gambar untukHalaman 8 dari 57 Putusan Nomor 820/Pid.

v=B80gXMofUl) Bahaya laten ChinaKomunis,Perbuatan terdakwa Muhamad Tamim Pardede tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 jo.Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;AtauKetiga:Bahwa ia terdakwa Muhamad Tamim Pardede pada tanggal 25 Februari2017 dan tanggal 06 Juni 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2017, bertempat di Mess Korem Garuda Dempo Di Palembang tepat nyadi jalan Jend Sudirman Km 4, 5 llir

Perkara dugaan tindak pidana kebencian atau rasa bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan atauDi muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupenghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan pendudukNegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis danatau Pasal 156 KUHP, yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2018 diApartemen Paladian Park, Kelapa Gading Jakarta Utara, sehubunganLaporan Polisi

Internasional tentang PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 yang telah disahkan berdasarUndangUndang Nomor 29 Tahun 1999 tentang PengesahanInternational Convention On The Elimination Of All Forms Of RacialDiscrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan; Pasal 4 hurup (a), Pasal 7 hurup (d), dan Pasal 9 UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

Dan Etnis;Hal. 12 dari 86 Hal.

Internasional tentang PenghapusanSegala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 yang telah disahkanberdasar UndangUndang Nomor 29 Tahun 1999 tentangPengesahan /nternational Convention On The Elimination Of AllForms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi InternasionalTentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan; Pasal 4 hurup (a), Pasal 7 hurup (d), dan Pasal 9 UndangUndangNomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

Dan Etnis;43.

Makna filosofis yang terkandung dalamsesanti tersebut tiada lain adalah pengakuan dan kesadaran bersama bahwabangsa dan negara Indonesia dibangun di atas berbagai keragaman danmelalui keragaman itu hendak dibangun persatuan yang kokoh sebagai satubangsa di atas integritas teritorial yang solid, namun bukan hanya merujukpada keragaman suku, ras, dan etnis.

(Pasal 1 Angka 9 UU Nomor40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh faktafakta sebagai berikut :1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi2 (Mayor Inf Ayuga Pelita)sejak tahun 2001 pada saat Saksi2 berdinas di Denma Kodiklat TNI ADdalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan Terdakwa kenal denganSaksi3 (Sdri.

melatarbelakangi tidaklah penting; Bahwa UU ITE melihat perbuatan pelaku dari sudut pandang teknisbukan humaniora; Bahwa sifatnya lex specialis , manusia dengan teknologi , manusia yangtelah menyalahgunakan teknologi ; Bahwa orang yang melakukan adalah orang yang menguasai / mengertitentang teknologi tersebut sehingga tahu / menyadari akibatnya; Bahwa UU ITE sifatnya lex specialis, penjabaran Pasal 28 tersebutmerujuk pada pada UU yang lain , UU RI No. 40 tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis , Pasal 156 KUHP; Bahwa dunia maya merupakan refleksi dunia nyata , Suasana yang tidakkondusif di dunia maya tidak ditindak lanjuti maka akan timbul dampakAtas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Mtr2)Ahli TONI SAMSUL HIDAYAT, S.

Menariknya isi tuduhan tersebut justru bersifatrasisme sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bahwa yang dimaksud dengan ras dan etnis : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas Sukuadalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar,sepeti Sunda, Jawa; Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata agamaadalah ajaran, sistem yg mengatur tata keimanan (kepercayaan)dan peribadatan kpd Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah ygberhubungan dng pergaulan manusia dan manusia sertalingkungannya : Islam; Kristen; Buddha ; Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Ras adalahgolongan

Selesainya tindakpidana terletak pada selesainya perbuatan, karena dalam rumusan pasal28 ayat (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi DanTransaksi Elektronik tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) danpasal 16 UndangUndang Nomor 40 tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis, tidak secara tegas melarang menimbulkanakibat tertentu.

membantu Kepolisian Daerah Bali untukmemberikan keterangan dari aspek kebahasaan.Bahwa setelah dijelaskan kronologis perkara tentang dugaan telahterjadinya Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkaninformasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu. dan/atau kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan/atautindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras

dan etnis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 107 ayat (1) KUHP yangdiduga dilakukan oleh terdakwa HARIS KUSDI BASTARI, S.Si,selanjutnya ahli menjelaskan sebagai berikut

Nomor 12 Tahun 2005Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum danberhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasiapapun.Pasal 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2008Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakukan yangsama untuk mendapatkan hakhak sipil politik ekonomi sosialdan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tanpa pembedaan ras dan etnis.Pasal 13 UU RI Nomor 40 Tahun 2008Setiap orang berhak mengajukan ganti kerugian melaluipengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras

dan etnis yangmerugikan dirinya.E.

Ika yang disematkan sebagai identitas negarabangsa (nationstate) Indonesia;Menimbang, bahwa makna filosofis yang terkandung dalam sesantitersebut tiada lain adalah pengakuan dan kesadaran bersama bahwa bangsadan negara Indonesia dibangun di atas berbagai keragaman dan melaluikeragaman itu hendak dibangun persatuan yang kokoh sebagai satu bangsa diHalaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Ktp.atas integritas teritorial yang solid, namun bukan hanya merujuk padakeragaman suku, ras

, dan etnis.

Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 50/PUUVI/2008, sehingga kedudukan dari UUITE menjadi terfokus pada ruanglingkup objek atau perobuatan hukum subjek hukum terkait teknologiinformasi dan komunikasi (TIK).Bahwa Ahli menerangkan terkait ketentuan norma larangan pada Pasal 28ayat (2) UUITE rujukan undangundang terkait anti diskriminasi terhadapsuku, agama, ras dan antargolongan adalah Undangundang No. 40 Tahun2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Whatsapp.Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UUITE perlu disampaikan bahwa padaprinsipnya norma yang terkandung pada Pasal 28 ayat (2) berisi larangankepada setiap orang untuk tidak menyebarkan informasi yang dapatmenimbulkan kebencian terkait suku agama, ras dan antar golongan (SARA).Dan juga terkait ketentuan norma larangan pada pasal 28 ayat (2) UUITErujukan undangundang terkait anti diskriminasi terhadap suku, agama, rasdan antargolongan adalah Undangundang No. 40 Tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis.

Pasal 36 UndangUndang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yangberbunyi, Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidangpengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.IPasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 UndangUndang No.40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi, Setiaporang secara sendirisendiri atau secara bersamasama berhakmengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atastindakan diskriminasi ras dan

etnis yang merugikan dirinya.Penjelasan Pasal 14:Yang dimaksud dengan mengajukan gugatan secara bersamasama adalah gugatanperwakilan (class action) dalam pasal ini adalah hak sekelompok kecil masyarakat untukbertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaanpermasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasiberdasarikan ras dan etnis.m Pasal 21 UndangUndang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yangberbunyi:(1) Peran serta masyarakat

berhak mempunyai hak milik, dan milik tersebut tidak boleh diambil alihsecara sewenangwenang (Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945); Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapapun berlhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif (Pasal 28i ayat 2 UUD 1945); Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secaramelawan hukum (Pasal 36 ayat 2 UndangUndang 39/1999 tentang Hak AsasiManusia); Bahwa tindakantindakan diskriminasi ras

dan etnis, bertentangan dengan nilainilai Pancagila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(Konsiderans huruf b UndangUndang 40/2009 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis); Tergugat I sebagai anggota TNI dibangun dan dikembangkan secara profesionalsesuai kepemtingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi,supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuanhukum intemmasional yang sudah diratifikasi.

Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di kantor Media Center JOKOWI JK di JalanCemara No. 19 Menteng Jakarta Pusat atas laporan Tim Hukum Jokowi JK.Bahwa yang Saksi lakukan setelah membaca Tabloid Obor Rakyat kemudian Saksimeminta Tim Hukum JOKOWI JK untuk melakukan kajian hukum dan kemudiandiputuskan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian.Bahwa Saksi merasakan sebagian besar isi Tabloid Obor Rakyat tidak benar danmerupakan fitnah, memprovokasi dan dapat menimbulkan permusuhan antargolongan, suku, ras

dan etnis, mendeskriditkan Saksi dan merendahkan harkat,martabat Saksi.Bahwa menurut Saksi katakata yang menyerang dan merendahkan harkat,martabat Saksi dan merupakan penghinaan adalah tulisan : Jokowi anak Tionghoa,putra cina asal Solo, ayah Jokowi adalah Oey Hong Liong, status perkawinan ibundaJokowi dengan Oey Hong Liong ?

Halaman 81 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2017/PN Yyk Bahwa dalam UndangUndang Keistimewaan DIY pasal 16 yaitu : 1.Gubernur dan wakil Gubernur dilarang membuat keputusan secara khususyang memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau kepentingan umum, 2.Mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat atau golongantertentu, maka harus dilihat UUK DIY tahun 2012 sedangkan instruksi tahun1975 itu jaman dulu, maka tidak berlaku surut; UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan Ras

dan Etnis , kalau setiaporang mendiskriminasikan masalah ras Etnis apakah bisa dipidana ?

Hal tersebut merupakan pengakuan Negara atasperlindungan Hak Asasi ManusSia;bahwa di Indonesia sudah ada perlindungan Hak Asasi Manusia secarauniversal yang tertuang dalam Undangundang Dasar Indonesia dimanaNegara harus melindungi, memenuhi dan memberikan hakhak kepadawarga negara serta dalam UndangUndang Nomor: 39 Tahun 1999;Indonesia juga telah meratifikasi covenan mengenai hak sipil dan politik,hak ekonomi sosial dan budaya, kita juga punya undangundangpenghapusan dikriminasi ras dan etnis yang

musik yang melanggar hak cipta (Bukti T13.c);.14.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang PenertibanPerjudian (Bukti T14);15.Fotokopi Surat Nomor B/628/VIII/2014/Dittipideksus tanggal 21 Agustus2014 tentang Permohonan Pemblokiran Website/IP Address (Bukti T15);16.Fotokopi Surat Nomor 287/BAPEPTI.2/SD/08/2014 tanggal 7 Agustus 2014perihal Permohonan Pemblokiran Website Pialang Berjangka Illegal (BuktiT16);17.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras

dan Etnis (Bukti T17);18.

Perihal Permohonan Pemeriksaan BarangBukti Digital forensik dan memberikan keterangan sebagai ahli terkaitdengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkaninformasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau. kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atauHalaman 69 dari 117 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Tngdengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bend kepada oranglain berdasarkan diskriminasi Ras

dan Etnis dan/atau dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yangpada pokoknya bersifat permusuhar penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agarsupaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikanKetuhananYang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45Aayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi diTransaksi Elektronik dan/atau pasal