Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia nomor KEP226/Men/2000;Bahwa beberapa hal sebagai dasar perhatian TERGUGAT dalam surat keputusannyanomor 752 tahun 2012, tertanggal 06 Desember 2012 tentang Upah Minimum,diantaranya adalah Berita Acara Kesepakatan pada rapat / Musyawarah Dewanpengupahan Kota Batam tanggal 21 November 2012,menurutPARA PENGGUGATdinilai tidak memenuhi syarat formal dalam pengambilan suatu keputusan, sebabberdasarkan surat Keputusan Walikota Batam nomor

Bukti P2: Fotocopy Keputusan Walikota Batam NomoKPTS.187/HK/III/2012tertanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Dewan Pengupahandan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Batam tahun 2012 2015;Hal 26 dari 64 hal Putusan No:02/G/2013/PTUNT PI3. Bukti P3 :4. Bukti P45. Bukti P5 :6. Bukti P6 :7. Bukti P7:8.

Bukti T8 : Surat dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau,Nomor : 060/561/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012, Perihal : UsulanUMK Kota Batam Tahun 2013;Hal 28 dari 64 hal Putusan No:02/G/2013/PTUNT PI9. Bukti T9 :10..Bukti T10 :11..Bukti T1112..Bukti T12 :13. Bukti T13 :14.

Penetapan Gubernur dengan memperhatikanMinimum Kota Batam telahRekomendasi Dewan Pengupahan Provinsimemperhatikan Rekomendasi Dewandan/atau Bupati/WalikotaPengupahan Provinsi dan WalikotaBatam, sebagaimana Obyek Sengketadan Surat Walikota Batam Nomor:060/561/XI/2012 tanggal 22 Nopember2012 (bukti T5, T8) Obyek Sengketa ditetapkan pada tanggal3.

Batam Nomor:060/561/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 termyatalah jika Walikota Batam barumenyampaikan rekomendasinya sesudah tanggal 22 Nopember 2012, yang dalam hal initelah melewati tenggat waktu 40 hari bagi Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Walikota Batam Nomor: 060/561/XI/2012tanggal 22 Nopember 2012 tersebut dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan barudiserahkan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2012, dan selanjutnya Tergugatmenerbitkan Obyek

Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, PejabatKuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara PengeluaranSatuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah KotaBatam Tahun Anggaran 2011 Nomor KPTS.132/HK/V/2011Tanggal 24 Mei 2011 (fotokopi terlegalisir);4.

Satu berkas SK Walikota Batam tentang Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26 Juli2011 (fotokopi terlegalisir);5. Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18 Januari 2011 fotokopi terlegalisir);6.

Satu berkas Keputusan Walikota Batam tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di LingkunganPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011 (fotokopi terlegalisir);Hal. 3 dari 31 hal. Put.

;Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PengangkatanPengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran(BMGTPA) Kota Batam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);Satu lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan PengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ)Kota Batam Periode 20082011 (fotokopi terlegalisir);Hal. 20 dari 31 hal. Put.

Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 69/BKDPK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 tentang Pengangkatan PejabatEselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopiterlegalisir);Disita dari Boby Syafril Lizan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.

FotocopyBerita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota(DPK) Batam tanggal O5 Februari 2016 untukdisampaikan kepada Walikota Batam sebagai bahanrekomendasi kepada Gubernur KepulauanRIAU. eet tee eeeteeeeeeeeee(Bukti P9) ;Surat Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukankepada Walikota Batam Nomor : 051/0264/SETtanggal 16 Maret 2016, Perihal : Usulan Penetapanupah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun2016.00... ett eee eeeeeee.

(Bukti P12) ;Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK)Batam tanggal 28 April 2016 untuk disampaikankepada Walikota Batam sebagai bahan rekomendasikepada Gubernur Kepulauan Riau..........

(Bukti T.II.Int.82) ;Surat Keputusan Walikota Batam No.

FotocopyUpah Minimum Kota (UMK) dan Sektor (UMS) KotaBatam tahun 2016..........0.....00 (Bukti T.II.Int.86) ;Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor.130/1072/SET tanggal 10 November 2015 kepadaWalikota Batam tentang jawaban Gubernur Kepriatas Surat Walikota Batam Tanggal 2 November 2015yang intinya agar Walikota Batam secara tegasmengeluarkan rekomendasi UMK dan UMS2016... eee cece cette cette etteeeentetens (Bukti T.II.Int.87) ;Surat Walikota Batam Nomor : 76/TK/XI/2015Tanggal 13 November 2015 kepada

Berdasarkan surat rekomendasi Walikota Batam, 2. Majelis Hakim menilai Dewan Pengupahan Kota Batam tidak mampumengatasi keinginan Tergugat dalam hal perundingan bipartittersebut; 3.

Batam Nomor: 86/TK/III/2018tanggal 15 Maret 2018, Perihal: Penyampaian Berita Acara RapatDPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018 dikirimkan kepadaGubernur, karena tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2015 dan Permanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang UpahMinimum, Surat Walikota Batam tersebut kemudian jugadikembalikan oleh Gubernur Nomor: 561/0393/SET pada tanggal 19Maret2) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Surat Disnaker Kota Batammengirim surat kepada Disnaker Provinsi Kepulauan Riau

Keprimengembalikan Surat Disnaker Batam tersebut, karena SuratGubernur ditujukan kepada Walikota Batam:;3) Bahwa Surat Walikota Surat Walikota Batam Nomor:71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: Penetapan UMSKBatam 2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernurmengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal: PenetapanUMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiran yang disampaikanHalaman 39 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPImelalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme penetapanupah sektoral;4) Bahwa

Batam mengusulkankepada Gubernur dengan dua nilai angka usulan tersebut, dalamhal ini Gubernur Kepulauan Riau menetapkan sesuai dengan angkausulan Assosiasi Pengusaha (BSOA) saja.

Bahwa surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018 tanggal 15Maret 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam terkaitUMS Kota Batam Tahun 2018 dikirimkan kepada Gubernur, dikarenakantidak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 danHalaman 54 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPIPermenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Surat Walikotatersebut dikembalikan oleh Gubernur dengan Surat Nomor367/0393/SET pada Tanggal 19 Maret 2018.6.

Bahwa Surat Walikota Batam Nomor : 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018 dikirimkan kepadaGubernur dan Gubernur mengembalikan Surat Walikota Batam DenganSurat Nomor : 120/0602/DTKT/SET tertanggal 24 April 2018 PerihalPenetapan UMSK Kota Batam karena Bahan dan Lampiran yangdisampaikan melalui Walikota Batam belum memenuhi mekanismePenetapan UpahSIERO Mal), .~= m= nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnna nnn namnmnnnnnmnnamn smnnmnn mannan8.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti surat berupa :1.Foto copy Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.141/HK/VII/2007, tertanggal 26 Juli 2007, yang diterbitkan olehWalikota Batam di Batam (Bukti bertanda P1) ;Foto copy Peraturan Walikota Batam Nomor

: 28 Tahun 2007,tertanggal Desember 2007, yang diterbitkan oleh WalikotaBatam di Batam (Bukti bertanda P2) ;Foto copy Peraturan Walikota Batam Nomor : 8 Tahun 2011,tertanggal 5 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh WalikotaBatam di Batam (Bukti bertanda P3) ;Foto copy Peraturan Daerah Kotam Batam Nomor 13 Tahun2011, tertanggal 30 Desember 2011, yang diterbitkan olehWalikota Batam di Batam (Bukti bertanda P4) ;Foto copy Notulen Rapat tertanggal 34 Mei 2013, di Batam(Bukti bertanda P5) ;Foto copy Surat

Walikota Batam, Nomor : 020/KEU/V/2012,tertanggal 10 Mei 2012, yang dibuat oleh Walikota Batam diBatam (Bukti bertanda P6) ;7.

Walikota Batam Sekretaris Daerah di Batam (Buktibertanda P9) ;10.Foto copy Surat Jawaban Somasi Nomor : 211/DIRUT/VII/2013,tertanggal 5 Juni 2013, yang dibuat oleh Direksi PT.

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya denganPemerintah Daerah Kota Batam, Nomor : 03/Kontrak/LelangSekda/KPA/VIII/2007 (pihak pertama) dan Nomor : 331/B.05PK/VIII/2007 (pihak kedua),Tergugat dalam jawabannya membenarkan, yaitu telah ditandatangani padatanggal 1 Agustus 2007, oleh Agussahim, S.H., Sekretaris Daerah Kota Batam(Bukti bertanda P1, yaitu Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.141/HK/VII/2007, tanggal 26 Juli 2007 tentang pelimpahan wewenang Walikota Batamtentang penandatanganan perjanjian kerjasama

., M.Si ;Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ;Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Batam Centre Pulau Batam ; SEPTIARNI, S.Pd., M.H ;Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum ;Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre Pulau Batam ;NURUL YUNI, S.H ; Kasubbag Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ;Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre Pulau Batam ;4.Nama.:..............Halaman 2Putusan No. 12/G/2016/PTUNTPI4.

Nama : ASRIL, S.H ; Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Batam Centre Pulau Batam ; 5. Nama : AGUS PERDANA, S.H ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1Batam Centre Pulau Batam ; 6.

Nama : BOBBY SYARKANI, S.H ; Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam ;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre Pulau Batam ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.26/HK/VI/2016tertanggal 7 Juni 2016, untuk = selanjutnya disebutSCDAQGAL... 0... ee eee ee cee tee te tee tee sae setsttesteeseees TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 12 / PENMH / 2016 / PTUNTPI tanggal25 Mei 2016

Peraturan walikota Batam Nomor 26 Tahun 2008 tentangPedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimana BAB V RUKUN WARGA (RW) ; Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW ( Rukun Warga) sesuaidengan kebutuhan masyarakat yang ditetapbkan dengan keputusan Lurah ;Setiap RW terdiri dari sekurangkurangnya 3 RT (Rukun Tetangga)dan sebanyakbanyaknya 10 RT ; Pembentukan RW baru dilakuakan melalui musyawarah TokohMasyarakat, Pengurus RT dan pengurus RW Induk yang berkenaan yang difasilitasi oleh Lurah

Peraturan Walikota Batam Nomor 39 tahun 2013 tentang perubahan atasPeraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2008 tentang pedomanpembentukan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan pada pasal 21(1) pemilinan Ketua Rukun Warga (RW) dilaksanankan oleh panitiapemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.(1a) Pemilinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri olehperangkat Kelurahan; (2) panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasilmusyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus

Lurah dan Camat sudah berusaha mencobamengakomodir pernyataan sikap mereka, namun mereka memilihHalaman 52Putusan No.9/G/2018/PTUN.TPIuntuk langsung melaporkan dan meyampaikan pernyataan sikapdan penolakan tersebut langsung kepada Walikota Batam. ;Pada tanggal 10 April 2018; Warga RW Sei.

Memohon Ketegasan dari Bapak Walikota Batam untuk dapatsegera merealisasikan Pekerjaan Normalisasi dan PelebaranParit yang melintasi Kampung Suka Damai karena berdasarkanPeraturan yang berlaku bangunan yang berdiri di pinggiran paritadalah bangunan ilegal.

(Bukti T6);Undangan Nomor 43/UNDTP/III/2018 tanggal 23Maret 2018........0cccccccecceessesessesesseseseneeeeeeees (Bukti T7);Notulen/Berita Acara Hasil Silaturahmi Wakil WalikotaBatam Bapak AMsakar Achmad, S.Sos, M..Si bersamaWarga Kampung Suka Damai tanggal 26 Maret0: (Bukti T8);Daftar hadir Silaturahmi Wakil Walikota Batam BapakAMsakar Achmad, S.Sos, M..Si bersama WargaKampung Suka Damal)...........::::::::0seeeeeeeeees (Bukti T9);Fotofoto Silaturahmi Wakil Walikota Batam BapakAMsakar Achmad, S.Sos

::::ccccceceeeeeeees (Bukti T10);Surat Keputusan Bersama Walikota Batam dan KetuaOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : KB.09/HK/III/2001 dan Nomor : O8/KAKB/III/2001 tanggal 15 Maret 2001............

,Pegawai pada Kantor Walikota Batam ada hubungan kerja dan tidakada hubungan keluarga;Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat Septiarni, S.Pd, M.H., Pegawai pada Kantor Walikota Batam, ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi kenal dengan Sahuri, ada hubungan kerja serta tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi kenal dengan Agus yani, tidak ada hubungan kerja dantidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi dengan Achmad Shakiyo, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan

Untuk itu DPK Batam telahmenandatangani berita acara rapat yang ditandatangani oleh 10anggota dari 17 anggota yang hadir dengan hasil sebagaimanaterlampir;Bahwa mengacu pada poin 3 surat tersebut di atas, maka WalikotaBatam sangat menyadari bahwa usulan UMS adalah wewenangBipartit bukan wewenang Walikota Batam, namun sangatdisayangkan ternyata Walikota Batam tetap menyampaikan usulanUMS Kota Batam Tahun 2016 kepada Tergugat sebagaimana bunyipada angka 4 Surat Walikota Batam Nomor: 77/TK/V/2016 tanggal

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017gugatannya tentang alasan tidak memasukkan Walikota Batam danDewan Pengupahan Kota Batam sebagai pihak dalam gugatan TataUsaha Negara a quo, tetapi Penggugat mengakui peran penting WalikotaBatam bagi penetapan objek sengketa sebagaimana setidaknyadisebutkan pada angka 18 halaman 7 Gugatan, dan angka 21 halaman89 Gugatan.

Surat Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 120/0108/SET,tertanggal 3 Februari 2016, ditujukan kepada Walikota Batam, Perihal:Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun2016 Bukti T9:.

(TergugatIl atau Turut Tergugat) dalam gugatan Tata Usaha Negara a quo,karena objek gugatan a quo lahir satu dan lain hal disebabkan adarekomendasi Walikota Batam vide Bukti T5, T12, T13.

SebagaiKepala Daerah di Kota Batam, pihak Walikota Batam lah yang secarateknis memahami persoalan buruh dan pengupahannya di KotaBatam. Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentangalasan tidak memasukkan Walikota Batam dan Dewan PengupahanKota Batam sebagai pihak dalam gugatan Tata Usaha Negara a quo,tetapi Penggugat mengakui peran penting Walikota Batam bagipenetapan objek sengketa sebagaimana setidaknya disebutkan padaangka 18 halaman 7 Gugatan, dan angka 21 halaman 89 Gugatan.1.2.

No. 162 K/TUN/2006 Rekomendasi dari Pejabat pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, diisyaratkanbahwa untuk penetapan lokasi pelabuhan khusus harus ada rekomendasi dariGubernur dan Bupati/Walikota dan juga menjadi syarat apabila pelabuhan yangada tidak mampu melayani jasa kepelabuhan;Bahwa ternyata Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan hanyaberdasarkan surat rekomendasi dari :1.Walikota Batam sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 13

Walikota Batam berdasarkan Surat tanggal 13 Maret 2004 No.5522/PHBL/O77/III/2004 yang didasarkan kepada Surat Keputusan Walikota BatamNo.01/A/DP/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 tentang Pemberianpencadangan lahan untuk direklamasi PT. Citra Buana Prakarsa/PT.CitraTritunas dan Surat Keputusan Walikota Batam tanggal 25 Februari 2004No.04/KPTS/DP/II/04 tentang pemberian izin lokasi PT. Citra BuanaPrakarsa/PT. Citra Tritunas;b.

Kapala Kantor Pelabuhan Batam berdasarkan Surat tertanggal 2 Juni 2004No.AL.003/1/24/2004;Bahwa pemberian Surat Rekomendasi oleh Walikota Batam kepadaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga Direktorat JenderalPerhubungan Laut memberikan rekomendasi kepada Tergugat tersebut sudahbertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang No.53 Tahun 1999tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, KabupatenNatuna, Kabupaten Singingi

2004 yang ditujukan kepada Tergugat agar tidakmemberikan izin untuk Pembukaan Teminal Ferry yang baru di Pulau Batam,dimana berdasarkan Pasal 2 dan 4 Keppres No.113 Tahun 2000, bahwa untukmengembangkan dan mengendalikan pembangunan, merencanakan kebutuhanprasarana, mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalihkapalan(transshipment) di Pulau Batam merupakan tugas dari Badan Otorita Batam /Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dengan demikian terbuktipemberian Surat Rekomendasi dari Walikota

Batam tersebut sudahbertentangan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang No.53 Tahun 1999 dan Pasal2 dan 4 KEPPRES No.113 Tahun 2000, oleh karenanya penerbitan SuratKeputusan Tergugat a quo (obyek sengketa) oleh Tergugat sudah bertentangandengan Pasal 51 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) a butir 6 dan 7 PeraturanPemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;Bahwa penerbitan Surat Rekomendasi oleh Kapala Kantor PelabuhanBatam tanggal 2 Juni 2004 No.AL.003/I/24/2004 yang ditandatangani olehDirektur Jenderal Perhubungan

., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;Semuanya Warga Negara Indonesia, masingmasingadalah Pegawai Kantor Walikota Batam yang beralamatdi Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre;DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H; Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selakuPengacara Negara yang beralamat di Kantor KejaksaanNegeri Batam Jalan Engku Putri Batam Centre,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKKHalaman 2Putusan No.19/G/2018/PTUN.

TPIBangunan Gedung Berdasarkan Keputusan Walikota Batam No:KPTS.289/IMB/DPM PTSPBTM/VI/2018 Tanggal 4 Juni 2018. ;Bahwa IMB Gedung tersebut diberikan setelah Pejabat Tata UsahaNegara memeriksa (mencatat/meneliti) mengkaji dan menilai/ evaluasiserta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuaidengan ketentuan persyaratan tersebut lampiran keputusan, Lampiran AGambar Situasi dan Lampiran B Gambar Denah Bangunan Gedung.

Yayasan Suluh Mulia Pionir telah sah secara hukum dantelah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum serta asas proporsionalitas;Berdasarkan seluruh alasan dan dalildalil yang kami sampaikan diatas,maka penerbitan Keputusan Walikota Batam Nomor Surat KeputusanNomor: 250/DPMPTSPBTM/XI/2018 tanggal 15 November 2018tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan A.n.

TPI14.15.16.Ai:18.19.20.21.22.Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Nopember 2018, (Fotokopi Sesuai Aslinya) ;Fotokopi Daftar Hadir Rapat II Hari Senin Tanggal 19November 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4Kantor Walikota Batam, (Fotokopi Sesuai Aslinya);Fotokopi Notulen Rapat Il Hari Senin Tanggal 19November 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4Kantor Walikota Batam, (Fotokopi Sesuai Aslinya);Fotokopi Surat Undangan Rapat IIl Nomor021/UND/DPMPTSPBTM

Yayasan Suluh Mulia Pionir (BuktiP 8 = Bukti T 1); Menimbang, bahwa ditinjau dari segi Kewenangan, berdasarkan Pasal4 ayat (2) huruf d Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sertadihubungkan dengan Bukti P 8 = Bukti T 1.

INDRA SUNDJOJO
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Linus Gusdar

RASYID (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.329/HK/XII/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2018;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan

Batam Nomor : KPTS.29/HK/I/2018 tentang Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batam tanggal 3 Januari 2018;

12. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 03/KPTS/175/II/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK dan staf Pelaksana Teknis Kegiatab di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Februari

Batam Nomor : KPTS.3/HK/I/2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerinta Kota Batam tanggal 4 Januari 2017;

16. 1 (satu) bundel Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2017;

17. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.9/BKPSDM/HK/II/2017 tentang Pengangkatan pejabat pada Jabatan Administrator

(ESELON III) Di lingkungan Pemerintah Kota Batam tanggal 03 Februari 2017;

18. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.5/HK/I/2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017;

19. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan

Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.78/BKD/HK/XII/2016 tentang Pengangkatan atau Pengukuhan Pejabat pad Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) dilingkungan Pemerintah Kota Batam tanggal 30 Desember 2016;

20. 1 (satu) bundel Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam pada Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2018;

21. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

RASYID (Alm) diangkatsebagai Sekretaris DPRD Kota Batam sejak tahun 2016 sampai dengansekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam NomorHalaman 2 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT PBR33/BKD/HK/IX/2016 Tentang Pengangkatan Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kota Batam tanggal 15 September 2016, pada kurunwaktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di KantorSekretariat DPRD Kota Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan BatamKota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan

Pasal216 Ayat (7) berbunyi dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolakpenerbitan SP2D.Peraturan Walikota Batam Nomor 35 tahun 2016 tentang sistem danprosedur pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanWalikota Batam Nomor 77 tahun 2017, Pasal 84 dinyatakan : Ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

RASYID (Alm) diangkatsebagai Sekretaris DPRD Kota Batam sejak tahun 2016 sampai dengansekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor33/BKD/HK/IX/2016 Tentang Pengangkatan Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kota Batam tanggal 15 September 2016, pada kurunwaktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di KantorSekretariat DPRD Kota Batam Kelurahan Teluk Tering Kecamatan BatamKota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih

Pasal 216 Ayat (7) berbunyidalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaranHalaman 90 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT PBR))6)tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolakpenerbitan SP2D.Peraturan Walikota Batam Nomor 35 tahun 2016 tentang sistemdan prosedur pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Walikota Batam Nomor 77 tahun 2017, Pasal 84dinyatakan : Ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung

Batam Nomor :KPTS.3/HK/I/2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan BendaharaUmum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diLingkungan Pemerinta Kota Batam tanggal 4 Januari 2017;1 (satu) bundel Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) KegiatanPenyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD Kota BatamTahun Anggaran 2017;2 (dua) lembar fotokopi Petikan keputusan Walikota Batam NomorKPTS.9/BKPSDM/HK/II/2017 tentang Pengangkatan pejabat padaJabatan Administrator (ESELON III) Di lingkungan Pemerintah KotaBatam

SK Walikota Batam Nomor: KPTS.201/HK/X/2011, tentangpembentukan tim koordinasi pengendalian dan pengawasanpendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kota Batam;Surat Edaran Walikota Batam: 562/Perindagesdm/X/2011;Surat Edaran Walikota Batam : 061/Perindagesdm/I/2013;Surat Edaran Walikota Batam : 019/Perindagesdm/I/2014;a0 5Surat dari kantor saksi kepada Kepala Dinas Perindag ESDM,dengan nomor : 0025/F114CO/2014S3, terkait rencanapemberlakukan kartu. survey pembelian BBM Jenis solarbersubsidi

Sesuai SK Walikota Batam No 201/2011 (dandilanjutkan dengan SE Walikota Batam No 18 Tahun 2014) Padaumumnya setiap kendaraan hanya memiliki 1 Fuel Card BRIZZIdengan alokasi 30 liter per hari, namun ada beberapa jeniskendaraan yang boleh memiliki 2 Fuel Card BRIZZI;Bahwa konsumen pengguna JBT jenis solar subsidi tercantum padalampiran Perpres No 191 Tahun 2014, adalah: Usaha Mikro.

X.Ch 168637 atas namaLukitaDinarsyah, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat AtasNegeri V Bandung tertanggal 7 Mei 1980 ;Bahwa Pemohon mempunya iljazah atas nama Lukita DinarsyahTuwo yang dikeluarkan Institut Teknologi Bandung tertanggal 26 Oktober1985;Bahwa Pemohon mempunyai ljazan atas nama LukitaDinarsyahTuwo yang dikeluarkan Universitatis Vanderbilt tertanggal 8 Mel1992;Bahwa Pemohon berencana untuk mencalonkan diri menjadi WaliKota Batam;Bahwa Nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3185

Btm Halaman 4 dari 9Bahwa alasan Pemohon menambah TUWO agar menyesuaikan semuanama pemohon pada dokumennya sebagai persyaratan dari KPU untukpencalonan pemohon sebagai Walikota Batam ;Bahwa dokumen milik pemohon ada yang tercecer dan hilang aslinyayang saksi buat dulunya karena Pemohon ingin maju lagi sebagai CalonWalikota Batam Pemohon titip kepada saksi ngak tahunya berkas aslinyatersebut tercecer dan hilang ;Bahwa saksi membenarkan bukti Surat sebagai laporan kehilangantersebut ;Bahwa setahu saksi

Kencanawati;Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya di karuniai anak 2 (dua)orang putri, yang 1 (Satu) sudah berkeluarga dan satu lagi belum ;Bahwa setahu saksi, Istri dan anak Pemohon tinggal di Jakartasedangkan Pemohon tinggal di Batam;Bahwa setahu saksi alasan Pemohon menambah TUWO adalah untukmenyesuaikan semua nama pemohon pada dokumennya;Bahwa alasan Pemohon menambah TUWO agar menyesuaikan semuanama pemohon pada dokumennya sebagai persyaratan dari KPU untukpencalonan pemohon sebagai Walikota

Batam ;Penetapan No. 720/Pat.P/2020/PN.

PUTRA KELANA JAYA;9) Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 04/PA/KOMDAL/BIM/IV/2012, tanggal 25 April 2012 tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kondominium danTaman Rekreasi QUEEN GARDEN di Kelurahan SadaiKecamatan Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;10)Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 30Desember 2011 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL).

Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 04/PA/KOMDAL/BIM/IV/2012, tanggal 25 April 2012 tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kondominium danTaman Rekreasi QUEEN GARDEN di Kelurahan SadaiKecamatan Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;10.Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 30Desember 2011 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL).

Asli Keputusan Walikota Batam Nomor 002P.A/KOMDAL/BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Industri Penunjang Minyak danGas serta Jasa Pendukungnya di Kelurahan Tanjung BuntungKecamatan Bengkong Kota Batam Kepri;6. Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2013, tanggal 18November 2013 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) kawasan industri PT.

Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 04/PA/KOMDAL/BTM/IV/2012, tanggal 25 April 2012 tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kondominiumdan Taman Rekreasi QUEEN GARDEN di Kelurahan SadaiKecamatan Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra Kelana Jaya ;10.Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2011, tanggal30 Desember 2011 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL).

Asli Keputusan Walikota Batam Nomor 002P.A/KOMDAL/BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Industri Penunjang Minyak danGas serta Jasa Pendukungnya di Kelurahan Tanjung BuntungKecamatan Bengkong Kota Batam Kepri;6. Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2013, tanggal18 November 2013 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) kawasan industri PT.

.- 1 (satu) rangkap surat keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kec.batu Aji Nomor : 011/Panwascam-BA/KA/XI/2015 tentang pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sekecamatan Batu Aji untuk pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Kepri serta walikota dan wakil walikota batam tahun 2015.- 1 (satu) rangkap surat keputusan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Kec.batu Aji kota Batam pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepri serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (asli).- 1 (

dan saksimenunjukkan lagi kertas suara untuk calon wali kota batam, lalu kertasuara untuk gubernur dan walikota batam saksi serahkan kepada terdakwauntuk dibawa ke bilik suara untuk di coblos, kemudian pelaku masuk kebilik suara untuk melakukan pencoblosan kertas suara pada saat pelakusedang berada dibilik suara saksi dari calon wali kota batam saksi CitroSupomo melakukan Interupsi sambil mengancungkan tangan kananHal 11 dari 24Putusan Pemilu Nomor 03/Pid.B/2016/PN.BTMkeatas dengan berkata minta

Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saudaraPANDAPOTAN LUMBAN TORUAN diamankan.Hal 14 dari 24Putusan Pemilu Nomor 03/Pid.B/2016/PN.BTMBahwa benar akibat perbuatan terdakwa hilang hakorang lain untuk memilih.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :16 (enam belas) lembar daftar pemilih tetap pemilihan gubernur danwakil gubernur dan wakil gubernur Prov.Kepri walikota dan wakil walikota Batam tahun 2015 Kec.Batu Aji Kel.kibing TPS 25 Kota Batam(legalisir).2 (dua) form model

Aji Nomor : 011/PanwascamBA/KA/XI/2015 tentangpengawas tempat pemungutan suara (TPS) sekecamatan Batu Ajjuntuk pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Kepri serta walikota danwakil walikota batam tahun 2015.1 (satu) rangkap surat keputusan kelompok penyelenggarapemungutan suara (KPPS) Kec.batu Aji kota Batam pada pemilihangubernur dan wakil gubernur kepri serta walikota dan wakil walikotatahun 2015 (asli).1 (satu) rangkap daftar hadir pemilih di TPS kel.kibing Kec.batu AjiKota Batam TPS No.25 (legalisir

Batam tahun 2015 Kec.Batu Aji Kel.kibing TPS 25 Kota Batam(legalisir).2 (dua) form model C6KWK atas nama Mujizah dan KaspenHutabarat (asli).1 (satu) rangkap surat keputusan panitia pengawas pemilihan umumKec.batu.

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Panas;Bahwa berdasarkan SK Walikota Batam No. KPTS. 07/HK/I/2007,tanggal 02 Januari 2007 untuk melaksanakan Program PeningkatanPelayanan Keuangan Daerah Kegiatan Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sumber Daya danDisiplin Aparatur Kegiatan Disiplin Aparatur ditetapbkan Moch.

Batam ditetapkan diseluruh Kota Batam termasuk Puskemas Sei.

Panas danberdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007,tanggal 02 Januari 2007 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK Ill) untuk Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan DisiplinAparatur Kegiatan Disiplin Aparatur ;e Bahwa selaku PPTK Ill bertanggungjawab kepada saksi Moch.

Batam No.Kpts. 07/HK/I/2007, tanggal 02 Januari 2007, terdakwa drg.

Batam menyampaikan usulanUMK Kota Batam Tahun 2013 kepada Tergugat melalui SuratNomor : 060/561/XI/2012, tanggal 22 November 2012 dankemudian usulan itu dilakukan pembahasan oleh DewanPengupahan Propinsi sampai tanggal 04 Desember 2012 ;Bahwa dari kronologis pembahasan UMK Kota Batam Tahun2013 tersebut diatas maka sangat jelas telah memakan waktuyang cukup panjang yang dihitung dari surat edaran Tergugatyaitu selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari barulahsampai usulannya kepada Tergugat,

Kelompok usaha 1,sebesar Rp. 2.182.800, (dua juta seratus delapan puluh dua ribudelapan ratus rupiah), Kelompok Usaha 2, sebesar Rp. 2.162.400,(dua juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) danKelompok Usaha 3, sebesar Rp. 2.142.000, (dua juta seratus empatpuluh dua ribu rupiah) ;e Bahwa ditetapkannya Upah Minimum Kota Batam Tahun2013 sesuai Keputusan Tergugat tersebut adalahberdasarkan usulan Walikota Batam dan usulan DewanPengupahan propinsi sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu

UMK batam Tahun 2013 tersebutdiatas, telah dibahas lebih lanjut oleh Dewan PengupahanProvinsi dan sesuai dengan Berita Acara KesepakatanBersama Tentang Pembahasan Upah Minimum KotaKabupaten/ Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun2013 oleh Dewan Pengupahan Propinsi Kepulauan Riautanggal 04 Desember 2012, maka telah diputuskan UpahMinimum Kota Batam Tahun 2013 dengan angka yang samadengan yang diusulkan oleh Walikota Batam dan selanjutnyadiusulkan kepada Tergugat ;Bahwa sesungguhnya Para Penggugat

Batam dan usulan dari DewanPengupahan Propinsi, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 89Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :(3) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasidari Dewan Pengupahan Propinsi dan /atau Bupati/ Walikota .Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor :KEP.226/MEN/2000, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :(1).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun2012, Pasal 6 ayat (3)yang berbunyi :Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbanganDewan Pengupahan Propinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota.e Bahwa pada dasarnya Upah Kelompok Usaha dalamKeputusan Tergugat adalah merupakan usulan DewanPengupahan Provinsi dan Walikota Batam yang manatelah disepakati dalam Rapat Dewan Pengupahan KotaBatam (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah)

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp.3.446.000, (Tiga Juta Empat Ratus EmpatPuluh Enam Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batamdiucapkan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, dan kepada Tergugat telah diberikan Relaas PemberitahuanPutusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal21 Oktober 2020 tentang pemberitahuan putusan Pengadilan melalui BagianUmum Sekretariat Daerah Walikota

Batam, dan Penggugat mengajukanpermohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 49/AKTA/PDT/2020/PN Btm juncto Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Btm,Halaman 2 Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT PBRtanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera PengadilanNegeri Batam, dan telah diberitahukan kepada Tergugat semula Terbandingmelalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Walikota Batam pada tanggal 4November 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Batam, permohonan

Bahwa, Penggugat merupakan seorang PNS denganPangkat Penata Muda, Ill/a, dengan Jabatan Bidan pada UPTPuskesmas Lubuk Baja, dengan Unit Kerja di Dinas KesehatanKota Batam, sesuai Surat Keterangan Walikota Batam Nomor :xxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, tanggal 18 Januari 2019;b. Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut pagi;Cc. Bahwa, Tergugat sering berbohong dalam masalahkeuangan dan bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugattanpa ijin;d.

No. 353/Pdt.G/2019/PA.Btm.Februari 2019, dan tanggal 15 Maret 2019, yang dibacakan dipersidangan,akan tetapi Tergugat tidak hadir ;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian telah melampirkan surat izin atasannya yaitu SuratKeterangan Walikota batam Nomor xxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, tanggal18 Januari 2019, tentang izin melakukan perceraian atas nama Ermila Wanidan Ariska Pramasakti;Bahwa, Penggugat' telah melampirkan surat KeteranganGhoib/menghilang Nomor xxxx/1004/

dipanggil secara resmidan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datangmenghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomorxxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, Surat Keputusan Izin Melakukan Perceraiandari Walikota

Batam, surat tersebut telah memenuhi maksud Surat EdaranBAKN Nomor: 48/SE/1990, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangandalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupayamemberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankanrumah tangganya serta dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan