Ditemukan 3034668 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
350 — 116
350 — 116
Register : 30-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 2 Agustus 2016 — Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili;
Arofa Noor Inriani bin Rusdi Alamsyah;
45 — 28
45 — 28
sebesarRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) tiap bulan, selain biaya pendidikan dankesehatan sudah patut wajar untuk kebutuhan seorang anak untuk saat ini.Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh PengadilanAgama Jakarta Pusat telah tepat dan benar, maka keberatan keberatanPenggugat / Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkanlagi.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan olehPenggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Maret 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
27 — 42
27 — 42
tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan AgamaJakarta Pusat dalam perkara ini, dengan perbaikan amarnya yang kurangtepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 28-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 13
45 — 13
Nilmayetty, sebagai mediator, namun ternyata upaya mediasi yangtelah ditempuh tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2019.Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upayaperdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, joPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang
satupersatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajibmeninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor1010/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal12 Zulkaidah 1440 Hijriiah yang diajukan banding dapat dipertahankansepenuhnya dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 141/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 14 Desember 2017 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
63 — 0
63 — 0
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
63 — 49
63 — 49
Nilmayetti, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2018kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, fakta perdamaian tersebut di atasmenunjukan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan gagal mendamaikanPembanding dengan Terbanding dalam pembagian harta yang didapat dalamrumah tangga sebagai harta bersama, oleh karena itu menurut Majelis HakimTingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKRamadhan 1439 Hijriyah, karena telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar berdasarkan hukum maka putusan tersebut dapat dipertahankan danharus dikuatkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biayayang
Register : 10-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 164/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
67 — 25
67 — 25
No. 164/Pdt.G/2019/PTA.JKMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertamadibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankankepada pihak Pembanding;Dengan mengingat segala peraturan perundangundangan yangberlaku dan
Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.JK Penggugat lawan Tergugat
35 — 21
35 — 21
Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mencatatpencabutan tersebut dalam Register perkara banding serta mengirimkankembali berkas perkara kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkarabanding Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidakperlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 18 Desember 2018 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
55 — 19
55 — 19
pertimbanganpertimbangan yangdikemukakan di atas secara keseluruhan, maka putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 1540/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 21 Maret 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, harus dibatalkan dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yangamarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 21
36 — 21
Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Timur tentang gugatan rekonvensi Pembanding terhadapTerbanding ada yang dibatalkan dan dirumuskan ulang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta harus menyatakan memperbaiki amarputusan rekonvensi tersebut menjadi sebagaimana diktum putusan ini;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasat 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
196 — 357
196 — 357
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 176/Padt.G/2019/PTA JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat NomorW9A/2092/Hk.05/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
pertimbangan Majlis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Terbanding dan Pembanding adalahtermasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding,maka keterangan saksisaksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangankeluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat keteranganketerangan saksi tersebut sekaligus telahmemenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989
tuntutan ini jugapatut ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 28Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, harusdibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana amardibawah ini:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 09-05-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Mre Tanggal 23 Maret 2017 —
68 — 35
68 — 35
DIKABURKAN;Pendopo;27 Tahun/21 Januari 1989;Laki-laki;Indonesia;Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;Islam;Buruh;
PUTUS ANNomor 79/Pid.Sus/2017/PN.MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : DIKABURKAN;Tempat lahir : Pendopo;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 Januari 1989;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang UbiKabupaten Pali;Agama > Islam;Pekerjaan :
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
85 — 122
85 — 122
perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan olehMediator (mediator), pada tanggal 4 Maret 2019, namun berdasarkan laporanMediator tertanggal 4 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil,karena Pembanding Il/Terbanding ingin tetap untuk bercerai denganPembanding I/Terbanding Il, sedangkan Pembanding /Terbanding Ilmenyetujui dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembandingll/Terbanding , usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai denganmaksud Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKpetitumnya mohon agar Majelis Hakim Banding menerima gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan cerai karena alasan telah terjadiperselisihan dan percekcokan yang terusmenerus dan tidak ada harapan untukhidup rukun kembali, sebagai mana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKa quo telah berada dalam asuhan Pembanding II/Terbanding dalam keadaansehat dan tumbuh kembang dengan baik;Menimbang, bahwa dalam masalah hadhanah (pemeliharaan atau hakasuh anak) pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anaksebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi HakHak Anak (Conventionon The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PerserikatanBangsaBangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh KeppresNomor 36 Tahun 1990 menentukan
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengantanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, dalam bagian Rekonvensi harus dikuatkan,dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnya, sebagaimana tersebutdalam amar putusan ini;Dalam Konvensi dan Rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 15-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.JK PENGGUGAT
TERGUGAT
25 — 12
25 — 12
Register : 27-10-2017 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.JK Indah Permata Sari binti iskandar melawan Teuku Faenza bin Teuku Muchtar
261 — 34
261 — 34
Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 107/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
52 — 9
52 — 9
memberikannafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, tersebut dapat dikuatkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkatbanding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal 5 dari 8 hal.
Register : 13-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 9 Juli 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
51 — 73
51 — 73
Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA JKperbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat,sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat
Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA JKBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjukkepada halhal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut dalam surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang
berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.2terbukti anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi HukumIslam, disebutkan bahwa pemeliharaan/hadhanah anak dibawah umur (belummumayyiz) adalah hak ibunya, maka sudah sepatutnya anak bernamaHendrick Abid Akihary Bin Raymon Arthur, lahir di Jakarta tanggal 16Desember 2016, ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selakuibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989
dan nafkah terhutang, bukan termasuk jenis perkara yangdapat digabungkan dengan gugatan Harta Bersama, dan tuntutan tentangnafkah iddah, nafkah anak, serta nafkah terhutang hanya disebutkan dalamposita, tidak disebutkan dalam petitum, maka gugatan Rekonpensimengandung cacat formil, yaitu obscuur libel, oleh karenanya gugatanRekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989
Register : 02-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 86/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
37 — 24
37 — 24
Hukum Islam dapatditerima dan dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
137 — 53
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
137 — 53
Termohon juga termasuk ahliwaris almarhumah Tetty Mauchtar meskipun mahjub.Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untukmembatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quodan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnya akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Desember 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
117 — 58
117 — 58
Oleh karena itu. menghukum Pemohon untuk melaksanakannya(memberikan nafkah iddah dan mutah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan