Memang saya pernah kenal dengan wanita lain, tapi saya tidak pernahbertemu karena wanita tersebut di luar negeri dan kenalnya pun didunia maya/facebook dan permasalahan itu sudah pernah dibahas dandiselesaikan;Dan kalau masalah kecewa, saya juga kecewa, saya tinggal kerja diSurabaya 2014, tiap tengah malam dia online dengan pria lain bahkandia masih mencaricari mantan pancarnya yang dulu, dan setelah sayapulang dari Surabaya saya mendapati blokiran facebook priapriatermasuk mantannya diwaktu SMA

ibu yang merawat dua anak yang masih kecil dan butuhperhatian khusus dari Bapaknya dan pasti banyak keperluan anak yangberlum tercukupi, Suami Sangat tidak mengerti pengorbanan istri selama diMedan, dan Suami jarang memberikan kabar kepada kedua anaknya yangmasih butuh perhatian Bapaknya;10.Suami saya melakukan pemblokiran Whatsapp no kontak saya dankeluarga saya (orang tua dan adik, kakak saya) sejak sekitar tahun 2018sampai tahun 2019 dan Januari 2020 saya minta tolong kepada suami untukmembuka blokiran

No. 2040 K/Pdt/201 1hukum Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian moril kepada TergugatRekonvensi sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat Rekonvensiuntuk melaksanakan putusan ini, maka untuk itu dimohonkan kepada MajelisHakim agar mencabut sekaligus membuka kembali blokiran rekening atas namaPenggugat pada Bank BNI KCP Tangerang dan Bank BCA KCP Tangerangagar Penggugat Rekonvensi dapat melakukan transaksi atas rekeningnyatersebut;Bahwa

Bahwa Tergugat V tidak pernah merima surat blokiran dari pihak maupunjuga untuk tidak membuat akta jual beli dan akta pemberian hak tanggunganatas objek perkara.B.

Bahwa Tergugat V tidak pernah merima surat blokiran dari pihak maupunjuga untuk tidak membuat akta jual beli dan akta pemberian hak tanggunganatas objek perkara.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, IV dan V di dalam jawabannyatelah menyangkal dalildalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakimmenilai secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepada pihakPenggugat terlebin dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan

no.BL 4729 UT; Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)untuk memperbaiki sepeda motor Honda Supra Fit X 125 warna hitam milikTerdakwa; Bahwa sisa uang Rp 9.200.000, (Sembilan jutadua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa seharihari;Halaman 20 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PNKsp Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018Terdakwa kembali ke Bank BRI unit Kuala Simpang dan bertemu dengansaksi RIZKA BALQIS Binti SOFYAN RIDWAN dengan maksud untukmembuka blokiran

BL 4729 UT yang pernahTerdakwa gadaikan kepada seseorang;Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)untuk memperbaiki sepeda motor Honda Supra Fit X 125 warna hitam milikTerdakwa;Bahwa sisa uang Rp 9.200.000, (Sembilan jutadua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa seharihari;Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018Terdakwa kembali ke Bank BRI unit Kuala Simpang dan bertemu dengansaksi RIZKA BALQIS Binti SOFYAN RIDWAN dengan maksud untukmembuka blokiran program Bank BRI

Kemudian,dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagaiberikut Bahwa Para pemohon minta penetapan ahli waris untukmembuka blokiran bank atas nama Mariana Yusnani dan balik namasertifikat hak milik Nomor 3011 atas nama Mariana Yusnani; Bahwa ayah kandung Firmansyah, Drs bernama Amansyah; Bahwa ibu kandung Firmansyah, Drs bernama Hj. Fatimah; Bahwa ayah kandung Mariana Yusnani bernama A.

Berentilah kau nak bukak blokiran nomor dio di hp aku.Termohon tidak senang dinasehatin oleh ibu pemohon jangan berkataseperti itu awak anak ustadzah. Awal mula ibu pemohon berkata seperti itudari Ibu pemohon mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 28September 2020 kepada anaknya (pemohon) yang isinya semoga menjadiseorang imam yang baik untuk istri dan anakanaknya,lalu dijawab olehtermohon dengan perkataan: ih ih ih anak dak katek,dibalas lagi oleh ibuHalaman 3 dari 25 Hal. Putusan.

Bahwa turut tergugat II tidak pernah menerima surat blokiran dari pihakmanapun juga untuk tidak membuat akta jual beli atas tanah objekperkara.D.

berakhir padatanggal 7 September 2009, HGB Nomor 54 tersebut seharusnya diajukanpermohonan perpanjangan HGB sebelum 7 September 2009;Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah membantah dalil Penggugatyaitu Turut Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum karenaberkapasitas selaku PPAT yang memiliki kewenangan untuk membuat akta jualbeli, dan tidak dapat dikenakan ganti rugi dalam mejalankan tugasnya karenajual beli tersebut adalah kehendak para pihak, Turut Tergugat 2 tidak pernahmenerima surat blokiran

Sedangkan untuk Pemohondiminta oleh Bapak Mediator untuk membuka blokiran semua sosialmedia Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras tidak maumembuka blokiran tersebut sampai sekarang;. Tanggal 19 Maret 2021, Termohon berinisiatif untuk mendatangikantor di tempat Pemohon bekerja. Termohon pergi diantar olehSepupu, sepupu Termohon. Sesampai di kantor Pemohon, orangkantor mengatakan bahwa Pemohon sedang berada di Trotoar Pontianakdi depan Indosat.

KURNIA JAYA KARYA dengan mengajukan pemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap III sebesar Rp.2.124.650.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);21) Satu lembar buka blokiran dana termin ke III dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan nomor surat: 900/43/DPU-YHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaan blokiran pencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan nomor rekening giro: 104-21.20.01.01237

KURNIA JAYA KARYA dengan mengajukanpemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap Ill sebesarRp.2.124.650.000, (dua milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus limapuluh ribu rupiah);Buka blokiran dana termin ke III dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimoke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan nomor surat: 900/43/DPUYHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaan blokiran pencairan sebesarnilai sisa yang diblokir dengan nomor rekening giro: 10421.20.01.012378 atasnama PT.

KURNIA JAYA KARYA dengan mengajukanpemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap Ill sebesarRp.2.124.650.000, (dua milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus limapuluh ribu rupiah);Satu lembar buka blokiran dana termin ke Ill dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan nomorsurat: 900/43/DPUYHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaan blokiranpencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan nomor rekening giro: 10421.20.01.012378 atas

KURNIA JAYA KARYA denganmengajukan pemblokiran sebesar 100% (seratus persen) dari tagihan tahap Illsebesar Rp.2.124.650.000, (dua milyar seratus dua puluh empat juta enamratus lima puluh ribu rupiah);Satu lembar buka blokiran dana termin ke Ill dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yahukimo ke Pimpinan Bank Papua Cabang Timika dengan nomorsurat: 900/438/DPUYHK/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pembukaanblokiran pencairan sebesar nilai sisa yang diblokir dengan nomor rekening giro:10421.20.01.012378 atas

Bahwa Tergugat V tidak pernah merima surat blokiran dari pihak maupunjuga untuk tidak membuat akta jual beli dan akta pemberian hak tanggunganatas objek perkara.B.

Bahwa Tergugat V tidak pernah merima surat blokiran dari pihak maupunjuga untuk tidak membuat akta jual beli dan akta pemberian hak tanggunganatas objek perkara.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Il, Ill, IV dan V di dalamjawabannya telah menyangkal dalildalil gugatan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim menilai Secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepadapihak Penggugat terlebin dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan

tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1788/Bangka Belitung Darat, dengan luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Parit Haji Husin 2 (dua) Komplek Bali Mas 1 Nomor B-22, RT.002, RW.002, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, agar segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

terjadi pertengkaranhebat atau cekcok antara Pemohon dengan Termohon' yangmenyebabkan Pemohon meninggalkan rumah karena Pemohon danTermohon faktanya masih tinggal serumah dan sampai mengadakanacara ulang tahun anak yang kedua pada tanggal 28 Juni 2020 dan nantipada tanggal 30 Juli 2020 Pemohon meninggalkan rumah karena tujuanberlebaran di rumah orangtuanya dan selanjutnya justru Pemohonmelakukan pemblokiran nomor handphone Termohon sejak Agustus2020 tanpa alasan yang jelas dan kemudian membuka blokiran

Ten ExceptieTentang perbuatan melawan hukum:Bahwa turut tergugat bukan melakukan perbuatan melawanhukum, kerena dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat AktaTanah memiliki kewenangan menurut Peraturan PerundangUndangan yang berlaku untuk membuat akta jual belli.Bahwa turut tergugat tidak dapat dikenakan tuntutan ganti rugidalam menjalankan tugas Jabatannya tersebut, kerena jual bellitersebut adalah kehendak para pihak.Bahwa turut tergugat tidak pernah menerima surat blokiran daripihak manapun juga

seharusnyaberakhir pada tanggal 7 September 2009, HGB Nomor 67 tersebutseharusnya diajukan permohonan perpanjangan HGB sebelum 7September 2009;Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah membantah dalilPenggugat yaitu Turut Tergugat bukan melakukan perbuatanmelawan hukum karena berkapasitas selaku PPAT yang memilikikewenangan untuk membuat akta jual beli, dan tidak dapatdikenakan ganti rugi dalam mejalankan tugasnya karena jual belitersebut adalah kehendak para pihak, Turut Tergugat tidak pernahmenerima surat blokiran

Foto copy kwitansi untuk pembayaran blokiran HM. 04914Banyuning diKantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebesar Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah), tanggal 16April 2014, diberitanda bukti surat P7;. Foto copy kwitansi untuk pembayaran blokiran HM 04922Banyuning diKantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebesar Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah), tanggal 16 April 2014, diberi tanda bukti surat P8;.

Foto copy kwitansi untuk pembayaran blokiran HM 04917Banyuning diKantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebesar Rp. 50.000, (lima puluhribu rupiah), tanggal 16 April 2014, diberi tanda bukti surat P9;10.Foto copy cek BNI Cabang Singaraja No. CY 134850, sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2012, diberi tandabukti surat P10;Halaman47 dari106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2014/PN. Sor.11.Foto copy cek BNI Cabang Singaraja No.

Bahwa sebelum kejadian terdakwa baru saja pulang dari sawah,lalu) dijalan terdakwa melihat banyak orang berkumpul, danterdakwa mendapat informasi bahwa pemblokiran jalan telahdibongkar oleh TNI dan massa akan membuat blokiran lagi,kemudian terdakwa pulang serta mengambil kapak = danbergabung dengan massa, dengan maksud untuk memotong pohondan membuat blokiran jalan kembali, tetapi massa bergerakke utara dan merusak gapura, lalu terdakwa ikut memukultiang gapura menggunakan bagian belakang kapak :

Karya Mawar lestari.PT.4. i1(satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor :0004/AYN/ GBPP/ 2012 pada tanggal 04 Januari 2012 .5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinaspekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /JasaKonsultansi pada satuan Kerja Sumber dana APBN tahun 2011provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010.6. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokiran

Bank dengan nomor :0004/AYN/ GBPP/ 2012 pada tanggal 04 Januari 2012 .halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor : 08/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinaspekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /JasaKonsultansi pada satuan Kerja Sumber dana APBN tahun 2011provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010.6. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokiran

PT.4. 1(satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor0004/AYN/ GBPP/ 2012 pada tanggal 04 Januari 2012 .5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaanUmum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang /pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultansi pada satuan Kerja Sumberdana APBN tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30Desember 2010.6. 1 (Satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokiran. PT.

Muara Enim Nomor : 140 / / /2016 Perihal : Laporan Realisai Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2016, tanggal Nopember 2016 (Copy) ;

Nomor : 140/509/DPMD-IV/2017 Perihal : Mohon Bantuan untuk memblokir Dana ADD Triwulan I Tahun Anggaran 2017, tanggal 12 Mei 2017 (Copy) ;

Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2017 (Copy); 1 (satu) Lembar Surat ke PT.Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim Nomor : 140/93/04/2017 Perihal : Alokasi Dana Desa Triwulan II Tahun 2017 , tanggal 04 Juli 2017 (Copy)

Bahwa sebelum dilakukan transaksi antara Terbantah IIIl dan Pembantah,Terbantah Il melakukan pengecekan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3882/Pusakarakyat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan hasilpengecekan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3882/Pusakarakyat bersih dari blokiran dan sita jaminan dari pihak ketiga,sehingga Pembantah dan Terbantah III melakukan penandatanganan AktaJual Beli No. 445/2012 pada tanggal 12 April 2012.5.

Ten ExceptieTentang perbuatan melawan hukum:Bahwa turut tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum,kerena dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah memilikikewenangan menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlakuuntuk membuat akta jual beli.Bahwa turut tergugat tidak dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dalammenjalankan tugas Jabatannya tersebut, kerena jual beli tersebut adalahkehendak para pihak.Bahwa turut tergugat tidak pernah menerima surat blokiran dari pihakmanapun juga untuk

berakhir pada tanggal 7September 2009, HGB Nomor 73 tersebut seharusnya diajukan permohonanperpanjangan HGB sebelum 7 September 2009;Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah membantah dalil Penggugatyaitu Turut Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum karenaberkapasitas selaku PPAT yang memiliki kewenangan untuk membuat akta jualbeli, dan tidak dapat dikenakan ganti rugi dalam mejalankan tugasnya karenajual beli tersebut adalah kehendak para pihak, Turut Tergugat tidak pernahmenerima surat blokiran