P. 43 / Menhut Il / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan), selanjutnya surat tersebut dibalas oleh Kemenhut, berdasarkan SuratKementrian Kehutanan Nomor : S16/VIIPKH/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010tentang Kelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasan hutan yangDitujukan kepada PT.

P. 43 / Menhut Il / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan), selanjutnya surat tersebut dibalas oleh Kemenhut, berdasarkan SuratKementrian Kehutanan Nomor : S16/VIIPKH/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010tentang Kelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasan hutan yangHal 57 Put. No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyDitujukan kepada PT.

Penambangan di lahan hutan seharusnya mendapat ijin IUP OPdari pemilik sah lahan hutan tersebut (Kemenhut).Bahwa saksi dengan banyaknya penyimpangan diatas menurut pendapat AhliPenerbitan IUP OP tentunya berdasarkan ijin lingkungan yang telah dikeluarkan.Jika penerbitan ijin lingkungan yang diterbitkan tidak didasari pertimbangan(dokumen AMDAL) yang benar maka bisa jadi penerbitan IUP OP juga tidaktepat.Bahwa Ahli berpendapat saksi Hasil penelaahan atas Dokumen KronologiPelaksanaan Sidang Komisi

P. 43 / Menhut II / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan), dibalas oleh Kemenhut dengan Surat Nomor : S16/VIIPKH/11/2010 tanggal30 Nopember 2010 tentang Kelengkapan Syarat permohonan penggunaan kawasanhutan, pada pokoknya menolak permohonan pinjam pakai kawasan hutan untukpertambangan pasir besi di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Bahwa saksi Pengajuan dokumen KA ANDAL untuk UP Produksi PT.

S.16/VIIPKH/1/2010 tgl. 30 November 2010.* Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL sebagai syarat teknis penerbitan IUP OPtidak dilakukan secara benar.* Operasi Produksi tetap dilakukan padahal penambangan dilakukan di areal kKawasanhutan tanpa adanya izin dari kemenhut mulai saat Eksplorasi sampai dengan saatOperasi Produksi.Menimbang, saksi berdasarkan pada faktafakta hukum dan pertimbangan diuraikantersebut diatas, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena

mengenai unsur Memberi Sesuatu (ad.2), judex factidalam halaman 187 dan 188 putusannya (vide Lampiran Bukti Pl),menyatakan :Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikandi atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Anggoro Widjojotelah terbukti melakukan perbuatan memberi sejumlan uang danbarang kepada para Anggota Komisi IV DPR RI yaitu kepada SaksiYusuf Erwin Faishal, Saksi Aswar Chesputra, Saksi Himan Indra,Saksi FahriAndi Leluasa dan kepada Saksi Wandoyo Siswantoselaku pejabat Kemenhut

KEMENHUT danmenanyakankeberatan ataspemberian ijinExsplorasi rencanapendirian pabriksemen di PatiSelatan;178 Warga akan Satu. hari sebelum2012 melakukan kegiatan acara di mulai,upacara bendera beberapa aparatpada tanggal 17!

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa GunaanKawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;45.27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. TainBagi Pimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalamrangka kunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa BaratMempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor padatanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka Konsultasidengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan DirjenPlanologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas NamaH.RASYID ALILSE,MM ,DKK ;Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 96 dari 16145.46.47.48.49.50.51.52.27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungankerja Komisi lll ke Kota Bogor Prov.

Tapin dalam rangkaKonsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan KawasanHutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 1416 Oktober2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain BagiPimpinan dan Anggota Komisi Ill DPRD Kab. Tapin dalam rangkakunjungan kerja Komisi Ill ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajaritentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31Oktober 2012 Atas Nama H.M.

menggunakan Dump Truk yang tidak dilengkapi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan ( SKSHH) dari dinas kehutananKabupaten Tabalong.yang telah di beli dari saksi15 Bahwa saksi mengetahui setelah datang mengecek ke lokasitempat diperolehnya kayu olahan di misim Rt 05 Desa Dambungraya kec Bintang ara kab Tabalong bersama dengan pihak polisiMiliter yang di angkut dan di beli oleh Terdakwa dari saksi1 ituadalah termasuk dalam kawasan Hutan Produksi berdasarkan petakawasan hutan produksi kalsel ( lampiran Kemenhut

Jika tidak ada pertukaran kawasandalam Hutan, maka Hutan Produksi tidak dapat diperuntukan untukperkebunan;Bahwa menurut Pendapat Saksi Ahli, SK Kemenhut Nomor 903 tahun2016 tentang Kawasan Hutan Riau belum sah sebagai PengukuhanKawasan Hutan, masih sebatas tahapan Penunjukan Kawasan Hutandan itu masih tahap awal dari 4 tahap yang harus dilalui untukPengukuhan Kawasan Hutan;Bahwa sepengetahuan Ahli ada 78 peta penunjukan kawasan hutan diProvinsi Riau yang dituangkan dalam 78 Surat Keputusan dan Ahli

mengenal adanyaGugatan Perwakilan lalu muncullah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1tahun 2002 yang mengatur tentang Gugatan Perwakilan untukmengakomodir hal tersebut;Bahwa Adanya perubahan tersebut adalah merupakan kewenanganpemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat yang menetapkansesuai dengan perubahan RTRW dan perubahan kongruen;Bahwa Pasal 4 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentangHutan diatur oleh pemerintah yaitu kementerian lalu ada Perda tentangHutan Lindung dan ketika ada SK Kemenhut

Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.97;Foto copy Berita pada Media Elektronik pada Hari Selasa, Tangga; 21 Februari2012, 19:12 WIB, dengan judul Kemenhut Bakal Patuhi Putusan MK. telahdicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.98;Foto copy Berita pada Media Elektronik/Internet, pada Tanggal 27 Februari 2012,16 : 22, dengan Judul INDUSTRI KEHUTANAN : Sejumlah izin terancamdicabut, yang ditanggapi Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia ElfianEffendi memastikan putusan Mahkamah Konstitusi

Foto copy Berita pada Media Elektronik/Internet, pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juli2012, 18 : 39 WIB, dengan Judul AREA HUTAN : Kemenhut JaminAkomodasi Lahan Msayarakat. Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.100;101. Foto copy Berita pada Media Elektronik/Internet HARIAN TERBIT.COM, padaHari Senin, Tanggal 16 Juli 2012, 21 : 06 WIB, dengan judul Menhut DinilaiMelanggar Hukum. Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.101;102.

Putusan MK 35 adalahtonggak politik agraria paling penting di Indonesia pasca Reformasi.Melalui putusan MK 35 ini, ditunjukkan bahwa UndangUndang 41Tahun 1999 yang menjadi dasar legitimasi Kemenhut memiliki cacatkonstitusional yang perlu diralat di beberapa pasalnya. Salah satunyadikeluarkannya status Hutan Adat dari kategori Hutan Negara.Singkatnya, semangat tenurial reform dari Putusan MK 35 adalahlangkah penting dalam kepentingan Reforma Agraria Kehutanan yanglebih besar.

Dengan demikian, Kemenhut sekali lagidituntut untuk mengeluarkan wilayah hutan adat yang selama ini diklaimoleh negara. Disadari ini bukanlah persolan sederhana dan mudah,sebab menyangkut kepentingan ekonomipolitik yang selama ini sudahberada di zona nyaman dan dinikmati sebagai bagian dari domainkeuntungan negara.

lokasi di Perkebunan PT Palma Satu seluas 11.044 Ha(sebelas ribu empat puluh empat hektar), Perkebunan PT Panca AgrindoLestari seluas 3.585 Ha (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima hektar)dan sebagian besar lokasi perkebunan PT Banyu Bening Utama tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 Cecep Iskandar menyerahkan SuratGubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh Mashud (Direktur Perencanaan KawasanHutan Kemenhut

Nomor 2819 K/Pid.Sus/201548Hutan Kemenhut di Jakarta) dan kembali ke Pekanbaru tanggal 20September 2014.Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB,Gulat Medali Emas Manurung dan Suheri Terta bertemu dengan CecepIskandar di Hotel Aryaduta Pekanbaru, dimana Gulat Medali EmasManurung meminta Cecep Iskandar untuk memperlihatkan peta yangdibuat dan menunjukkan kepada Suheri Terta bahwa lokasi yangdimohonkan telah dimasukkan dalam usulan peta yang diajukan olehTerdakwa kepada Menteri

Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.97;Foto copy Berita pada Media Elektronik pada Hari Selasa, Tangga; 21 Februari2012, 19:12 WIB, dengan judul Kemenhut Bakal Patuhi Putusan MK.

Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.99; Foto copy Berita pada Media Elektronik/Internet, pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juli2012, 18 : 39 WIB, dengan Judul AREA HUTAN : Kemenhut JaminAkomodasi Lahan Msayarakat. Tanpa diajukan aslinya, diberi tanda P.100;Foto copy Berita pada Media Elektronik/Internet HARIAN TERBIT.COM, padaHari Senin, Tanggal 16 Juli 2012, 21 : 06 WIB, dengan judul Menhut DinilaiMelanggar Hukum.

Surat keputusan menteri kehutanan no : SK.68/IV-T.13/Korwil/20112 tentang penetapan KPA, PPK,Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit dan penguji SPM Sumber dana Dipa 29 kegiatan BPDAS palu-poso KEMENHUT lingkup provinsi Sulawesi tengah TA 2012 tanggal 01 Desember 2012.26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan keputusan menteri kehutanan no : SK.6505/Menhut-II/peg/2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Kementrian Kehutanan tanggal 06 Desember 2013 Dikembalikan

/KBR/RHL/2012,DST tanggal 03 Desember 20121 (satu) lembar Asli Berita acara serah terima hasil kegiatan pembuatan bibit KBR tahun2012 Nomor 72/KBR.12/DISHUT tanggal 13 desember 2012.3 (tiga) lembar Asli Berita acara serah terima pembuatan bibit KBR tahun 2012 NomorBA.35/KBR.12/DISHUT tanggal 17 desember 2012.Surat keputusan menteri kehutanan no : SK.68/IVT.13/Korwil/20112 tentang penetapanKPA, PPK,Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit dan penguji SPM Sumber dana Dipa29 kegiatan BPDAS paluposo KEMENHUT

Putusan Nomor 78 K/TUN/2015Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing)dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;Bahwa Gugatan a quo harus dilihat sebagai konstruksi relasiantara petani penggarap lahan sebagai rakyat yang harusmendapat perlindungan hukum (rechtsbescherming) dariKementerian Kehutanan (Kemenhut) selaku penguasa dan hakinspraak, termasuk hak untuk menchallenge jika ada tindakanpenguasa yang dinilai merugikan rakyat;Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan jaminan konstitusi

Adindo Hutani Lestari berdasarkan Kemenhut Nomor : 935/KPTSII/ 1999 tentang HPHTI yang selanjutnya dijelaskanbahwa berdasarkan Kepmenhut Nomor: 9872/KPTSII/2002tanggal 24 Oktober 2002 ijin PT. Adindo Hutani Lestari telahdicabut dan dinyatakan bahwa PT. Adindo Hutani LestariHal 3 dari 103 Putusan No.50/Pid.Sus/2013/PN.Nnkmenyerahkan barangbarang tidak bergerak (bangunan,kantor, gudang, tanaman, dan lainlain) kepada pemerintahcq.

MML dan ada dilakukan perpanjangannamun kata Bupati Lamandau saat itu perpanjangan itu menungggu penyusunanperaturan mengenai tata ruang dari Menteri Kehutanan atas usul pelepasan kawasanhutan, dan saksi sendiri yang melakukan pengurusan perijinan saat itu yangkemudian dikarenakan tumpang tindihnya peraturan maka terbit Kemenhut Nomor529 yang intinya menyatakan di setiap perkebunan ada keterlanjuran dan pihakperkebunan dalam hal ini PT.

Meranti No. 660.1/BLH/V1/2014/99 tertanggal 16 Juni2014 SK Bupati Kepulauan Meranti No. 16 Tahun 2014 tentang Penetapan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta KabutAsap di Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Februari 2014; SK Bupati Kepulauan Meranti No. 25/HK/KPTS/III/2014 tentang PerpanjanganPenetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan danLahan serta Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 12 Maret2014; Surat Jawaban Kemenhut

NSP, ahliKaselan S.Hut tidak berpendapat karena diluar bidang keahliannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwaberupa Penolakan Proses Perijinan Koridor untuk IUPHHBK oleh Terdakwakepada Kemenhut yang tertuang dalam Surat Nomor S.27/VI.BRPUK2014 tanggal9 Januari 2014 dimana dikaitkan dengan Peraturan Menteri kehutanan No.P.9/MenhutIl/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Perubahannya No.P.30/Menhut112010 tanggal 29 Juni 2010 maka untuk koridor IUPHHBK tidak terdapatmekanisme

, dan karenanya harus dihukum untuk membayarmembayar kerugian materiil maupun immaterial berupa sejumlah uang kepadapara Terbanding semula para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam SuratGugatan, sedangkan di pihak Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwatidak benar jika para Terbanding semula para Penggugat menyatakan tanahtanah objek sengketa adalah tanah milik mereka karena sebenarnya tanahtanah objek sengketa adalah berstatus tanah hutan lindung, hal ini dapatdibuktikan dengan Peraturan Kemenhut

Kemenhut itu tidak menganggap keberadaan PerpresNomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan dan Karimunpadahal Perpres tersebut menjadi dasar operasional Rencana Tata Ruang WilayahNasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK,"Berdasarkan Fakta ada sekitar 4000 hektar lahan di Batam yang sudah existingkarena dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, ternyata sesuai SK Menhutitu masuk dalam kawasan hutan. Termasuk kantor BP Kawasan Batam.

adalah meliputia Kepastian hukum;b Tertib Penyelenggara Negara; c Keterbukaan;d Proporsionalitas;e Profesionalitas ;f Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme; Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh KementerianKehutanan dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut :a Asas Kepastian Hukum);Bahwa Kemenhut

Bososi Pratamadi Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara; Bahwa kemudian titik koordinat tersebut diploting pada Peta KawasanHutan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan peta Kemenhut nomorSK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tertanggal 23 November2018, dan hasilnya bahwa lokasi bukaan tambang CV. Jalu Emas beradapada Kawasan Hutan Lindung (HL), Ssedangkan lokasi stockpile di JettyPT.

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan Direktur Pengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI di Jakarta tanggal 14-16 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;45. 27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja Komisi III ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan DirekturPengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI diJakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinandan Anggota Komisi III DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja KomisiIll ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian KendaraanBermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

Tapin dalam rangka Konsultasi dengan DirekturPengukuhan dan Penataa Gunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kemenhut RI diJakarta tanggal 1416 Oktober 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;27 Lembar SPJ Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tain Bagi Pimpinandan Anggota Komisi IIT DPRD Kab. Tapin dalam rangka kunjungan kerja KomisiIll ke Kota Bogor Prov. Jawa Barat Mempelajari tentang UPT Pengujian KendaraanBermotor pada tanggal 28 31 Oktober 2012 Atas Nama H.M.

untuk diminta kembali oleh Negara, namunSaksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut; Bahwa di sisi lain Terdakwa telah menjabat sebagai anggota DPRD sejaktahun 2009 sampai dengan hari ini dan setahu Terdakwa pemerintah provinsimaupun pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas kehutanan hanyamelakukan sosialisasi pada tahun 2013, setelah sosialiasi tersebut tidak adaupaya lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut Nomor62/MenhutII/2013 yang merupakan revisi dari kemenhut