Termohon tidak jujur dalam masalan keuanggan seperti masalahuang belanja bulanan dengan uang hasil jualan selalu Termohongabungkan sehingga uang hasil jualan tersebut tidak jelas dan halini yang selalu memicu terjadinya perselisinan pertangkaran antaraPemohon dengan Termohon;4.3. Termohon sering berkatakata kasar yang sangat menyinggung hatidan perasaan Pemohon;.

dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan jawaban yang secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acaraperkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :a.bsf.h.Bahwa alasan permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;Bahwa benar Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namunyang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan olehPemohon;Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa mengatur keuanggan

2012 yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan TarifBea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah 625 Ctns NonWaterproof Youth Plastic Sandal, tersebut diimport dari China denganfasilitas tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area, sehinggadiberlakukan tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area (ACFTA)berdasarkan peraturan Menteri Keuanggan

Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah 889 Cartons NonWaterproof Plastic, EVA Footwears, tersebut diimpor dari China denganfasilitas tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area, sehinggadiberlakukan tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area (ACFTA)berdasarkan peraturan Menteri Keuanggan Nomor 117/PMK.011/2012tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA);3.

Pembukaan~ rekening tabungan nomor 24.162.170.410,55rekening 2002001205 atas nama IndraKusuma Cq Kabag Keuanggan PemkabPasuruan di Bank Bukopin Cabang Malangyang dananya dari Kas Daerah Total 70.146.537.534,74 Dengan perincian sebagai berikut :1. Pencairan Deposito Pemkab Pasuruan yang dicairkan ke rekeningpribadi dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah dengan perincian sebagaiberikut : No.

Pembukaan rekening tabungan nomor rekening 2002001205 atas namaIndra Kusuma Cq Kabag Keuanggan Pemkab Pasuruan di Bank BukopinCabang Malang yang dananya dari Kas Daerah No. Tanggal Keterangan Debet ( Rp )1. 21/07/2003 Penarikan tunaitabungan 750.000.000,002. 28/07/2003 Penarikan tunaitabungan 73.972.600,003, 02/09/2003 Pencairan provisi No. 1272040406 2.000.000,004. 02/09/2003 Pembebanan Adm.

No. 2768 K/Pid.Sus/2009 Kusuma Cq Kabag Keuanggan PemkabPasuruan diMalang yang dananya dari Kas DaerahBank Bukopin Cabang Total 70.146.537.534,74 Dengan perincian sebagai berikut :1.Pencairan Deposito Pemkab Pasuruan yang dicairkan ke rekeningpribadi dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah dengan perincian sebagaiberikut : No.TanggalKeteranganJumlah (Rp ) 1.14 Juli 2003Pencairan Deposito No. rek. 2060200596 keTabungan BNI No. Rek. 216.00035368.901 an.Drs.

Pembukaan rekening tabungan nomor rekening 2002001205 atas namaIndra Kusuma Cq Kabag Keuanggan Pemkab Pasuruan di Bank BukopinCabang Malang yang dananya dari Kas Daerah :Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 2768 K/Pid.Sus/2009 No Tanggal Keterangan Debet ( Rp )1. 21/07/2003 Penarikan tunaitabungan 750.000.000,002. 28/07/2003 Penarikan tunaitabungan 73.972.600,003. 02/09/2003 Pencairan provisi No. 1272040406 2.000.000 ,004. 02/09/2003 Pembebanan Adm.

Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah 626 Cartons NonWaterproof Plastic, EVA Footwears, tersebut diimport dari Chinadengan fasilitas tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area,sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area(ACFTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuanggan Nomor117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif BeaMasuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA);3.

Pada saat itu Tergugat bertugas di Kantor Kas Negara Denpasar, alamat:Gedung Keuanggan Negara, JL.Kusuma atmaja, Renon, Denpasar, sebagaipetugas loket pencairan anggaran, sedangkan Penggugat bertugas di KantorPerwakilan BPKP, sebagai pelaksana pada Sub Bagian Keuangan alamat :Gedung Keuangan Negara, JL Kusuma atmaja, Renon, Denpasar.Berkisar pada tahun tersebut diatas, pada jam kerja antara pukul 10.0011.00siang Tergugat tibatiba mempunyai keinginan yang tidak bisa ditahan yaitukeinginan untuk jalan

Di samping itu juga dipicuadanya pengelolaan keuanggan rumah tangga yang tidaktransparan oleh Termohon, sehingga tujuan perkawinanyaitu. membentuk keluarga sakinan, mawaddah dan rahmahakhirnya tidak bisa terwujud. Berdasarkan keadaan sepertiitu. Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangga bersama Termohon karena tidak ada harapan lagimeneruskan rumah tangga yang kekal dan bahagis olehkarenanya ingin mengakhiri rumah tangga denganPETCeraians...

pun selaluPemohon penuhi, justru Termohon menghiyanati ketulusan dan cinta suciPemohon,Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai cucian kain gray rayon santungdengan 6 orang pekerja, namun usaha tersebut tidak berjalan tanpa adadukungan teman Pemohon yang menitipbkan modalnya untuk bekerja samadan Pemohon hanya memfasilitasi tempat dan orangorang pekerja yangada di dalamnya, akan tetapi semua itu tetap Pemohon sebagai buruh keuntungan tidak sepenuhnya berada di Pemohon, Termohon pun memahamimengenai keuanggan

No 282/Pdt.G/2019/PA.Tmgadanya termohon mengajak pindah rumah pemohon. dan pada saat itupemohon pun membenarkan bahwa ibu dan adik pemohon sanggatlahtidak mau memahami keuanggan pemohon;5. Kepergian termohon karena diusir dan pemohon melakukanKDRT dan perselingkuhan;6.

Rp. 36.000.000Orang Rp. 6.000.000Ketua BAMUSKAM Rp. 4.500.000Wakil ketua Bamuskam Rp. 3.900.000Sekertaris Bamuskam Rp. 9.000.000Anggota Bamuskam 3 orang Rp. 4.200.000KetuaRW 2 orang Rp. 7.200.000KetuaRT 4 orang Rp. 1.800.000Makan Minum Rapat Rp. 3.500.000Biaya Perjalanan Dinas Rp. 8.600.000Pengadaan Komputer Rp. 1.300.000Pengadaan Printer Rp. 600.000Honor Tim ketua Rp. 420.000Sekertaris Rp. 1.500.000Anggota Rp. 500.000Belanja kertas Rp. 500.000Fotocopy dan Penjilidan Rp. 6.000.000Penangungjawab Keuanggan

Rp. 36.000.000Orang Rp. 6.000.000Ketua BAMUSKAM Rp. 4.500.000Wakil ketua Bamuskam Rp. 3.900.000Sekertaris Bamuskam Rp. 9.000.000Anggota Bamuskam 3 orang Rp. 4.200.000Ketua RW 2 orang Rp. 7.200.000KetuaRT 4 orang Rp. 1.800.000Makan Minum Rapat Rp. 3.500.000Biaya Perjalanan Dinas Rp. 8.600.000Pengadaan Komputer Rp. 1.300.000Pengadaan Printer Rp. 600.000Honor Tim ketua Rp. 420.000Sekertaris Rp. 1.500.000Anggota Rp. 500.000Belanja Kertas Rp. 500.000Fotocopy dan Penjilidan Rp. 6.000.000Penangungjawab Keuanggan

/kaur kampung 4 Rp. 36.000.000Orang AN AKetua BAMUSKAM i e000Wakil ketua Bamuskam Rp. 3 900.000Sekertaris Bamuskam Rp. 9.000.000Anggota Bamuskam 3 orang Rp. 4.200.000Ketua RW 2 orang Rp. 7.200.000KetuaRt4 orang Rp. 4.800.000Makan Minum Rapat Rp. 3 500.000Biaya perjalanan Dinas Rp. 8 600.000Pengadaan Komputer Rp. 1.300.000Pengadaan Printer Rp. 600 000Honor Tim ketua Rp. 420.000Sekertaris Rp. 1.500.000Anggota Rp. 500.000Belanja kertas Rp. 500.000Fotocopy dan Penjilidan Rp. 6.000.000Penangungjawab keuanggan

4.500.000Wakil ketua Bamuskam Rp. 3.900.000Sekertaris Bamuskam Rp. 9.000.000Anggota Bamuskam 3 orang Rp. 4.200.000Ketua RW 2 orang Rp. 7.200.000KetuaRT 4 orang Rp. 1.800.000Makan Minum Rapat Rp. 3.500.000Biaya Perjalanan Dinas Rp. 8.600.000Pengadaan Komputer Rp. 1.300.000 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Jap halaman 155 dari 191 Pengadaan Printer Rp. 600.000Honor Tim ketua Rp. 420.000Sekertaris Rp. 1.500.000Anggota Rp. 500.000Belanja Kertas Rp. 500.000Fotocopy dan Penjilidan Rp. 6.000.000Penangungjawab Keuanggan

Maesyaroh, MM binti Faozan dalam menggunakanuang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudusuntuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudustahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00, (sembilan puluh sembilan juta delapanratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebuttidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politi sebagaimanatercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan PartaiPolitik

Maesyaroh, MM binti Faozan dalam menggunakanuang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudusuntuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudustahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00, (sembilan puluh sembilan juta delapanratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebuttidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politik sebagaimanatercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan PartaiPolitik

M.Ag Bin Sudarno,Saksi Syaiful Bachri Bin Choiri Samsi, Saksi Noor Yasin Bin Kusrin, Saksi MohammadJayadi Bin Kasmito Bajuri, dan Saksi Mardiyanto Bin Abdul Karim, faktanya penggunaandana banpol tersebut tidak sesuai dengan uraian 11 (sebelas) item penggunaan dana bantuanpartai politiksebagaimana yang telah ditentukan, untuk hal imi terlihat pada LaporanPertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan Partai Politik yang dibuat olehTerdakwa, sebagai berikut:1.Biaya pembuatan bendera dan spanduk menyambut

Maesyaroh, MM binti Faozan dalam menggunakanuang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudusuntuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudustahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00, (sembilan puluh sembilan juta delapanratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebuttidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politi sebagaimanatercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan PartaiPolitik

Maesyaroh, MM binti Faozan dalam menggunakanuang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudusuntuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudustahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00, (sembilan puluh sembilan juta delapanratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebuttidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politik sebagaimanatercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan PartaiPolitik

M.Ag Bin Sudarno,Saksi Syaiful Bachri Bin Choiri Samsi, Saksi Noor Yasin Bin Kusrin, Saksi MohammadJayadi Bin Kasmito Bajuri, dan Saksi Mardiyanto Bin Abdul Karim, faktanya penggunaandana banpol tersebut tidak sesuai dengan uraian 11 (sebelas) item penggunaan dana bantuanpartai politiksebagaimana yang telah ditentukan, untuk hal imi terlihat pada LaporanPertanggung Jawaban Penggunaan Keuanggan Bantuan Partai Politik yang dibuat olehTerdakwa, sebagai berikut:1.Biaya pembuatan bendera dan spanduk menyambut

Bahwa sebenarnya, sejak bulan Juli 2012 seluruh keuanggan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi' telah dikelola dan diatur olehPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, oleh karena itu sebenarnyatelah diketahui semuanya dengan pasti oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi, bahkan termasuk hutang hutangnyadalam usaha selama berumah tangga telah dibeberkan semuanya dantidak ada yang disembunyikan;Bahwa namun demikian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensisangat menyadari bahwasanya seorang laki laki yang

Maman Suparman selanjutnya sebagaipemegang keuanggan adalah Sdr. Ponari alamat Ds. Gondoruso Kec.Lumajang Kab. Lumajang.7. Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dalampenambangan pasir selama satu bulan dan berapa keuntungannyaSaksi tidak mengetahui karena selama ini Terdakwa bekerjasamadengan Sdr. Maman Suparnan, selanjutnya sisa uang kepercayaansebesar Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) diminta olehSdr. Aris itu menurut pengakuan anak Saksi Sdri.

satu) Lembar Rincian Data Koperasi Dinas Kesehatan Tertanggal 23 Mei2011;135. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Hasil Usaha KPRI Dinas Kesehatan Kab.Subang s.d31 Mei 2011;136. 1 (satu) eksemplar Potongan Tunjangan Lokal 2010/2011;137. 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif BTN Syariah Dinkes Kabupaten SubangProvinsi Jawa Barat (Gaji);138. 1 (satu) eksemplar Naskah Kerjasama Antara KPRI Dinkes Tahun 2005 2010Dengan Tim Manajemen Penyelamat Aset KPRI Dinkes Tentang Penyelesaianmasalah Pertanggung Jawaban Keuanggan

Subangs.d31 Mei 2011;1 (satu) eksemplar Potongan Tunjangan Lokal 2010/2011;1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif BTN Syariah Dinkes Kabupaten SubangProvinsi Jawa Barat (Gaji);1 (satu) eksemplar Naskah Kerjasama Antara KPRI Dinkes Tahun 2005 2010Dengan Tim Manajemen Penyelamat Aset KPRI Dinkes Tentang Penyelesaianmasalah Pertanggung Jawaban Keuanggan Anggota KPRI Dinkes Kabupaten ;Subang tahun 2005 2010 Sebagai tindak Lanjut Hasil Laporan Tim Advokasi/Pembina Yang Tertuang Dalam Berita Acara Tanggal

Subang s.d 31 Mei 2011;136) 1 (satu) eksemplar Potongan Tunjangan Lokal 2010/2011;137) 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif BTN Syariah Dinkes KabupatenSubang Provinsi Jawa Barat (Gaji);138) 1 (satu) eksemplar Naskah Kerjasama Antara KPRI Dinkes Tahun 2005 2010 Dengan Tim Manajemen Penyelamat Aset KPRI Dinkes TentangPenyelesaian masalah Pertanggung Jawaban Keuanggan Anggota KPRI DinkesKabupaten Subang tahun 2005 2010 Sebagai tindak Lanjut Hasil LaporanTim Advokasi/ Pembina Yang Tertuang Dalam Berita

diterimaatau dipergunakan untuk keperluan DPRD Kabupaten Blitar(legislatif) ;Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitarbukan pengguna anggaran dan dalam melakukan kegiatannyatidak mempunyai mata anggaran ;Bahwa untuk pencairan SPMG harus dilengkapi SKO, SPP,kuitansi, rincian penggunaan anggaran maupun buktibuktipendukung lainnya, dan berdasarkan kebiasaan sertakebijaksanaan intern PEMKAB Blitar harus dilampiri dengannota dinas ;Bahwa perubahan anggaran pada biaya pembinaan danpemrosesan keuanggan

Samirin Darwoto serta Samirin Darwoto menandatanganikuitansi tertanggal 24 Juni 2004 ;Bahwa dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dari Pos Proses Penyusunan Perhitungan APBD 2003 padaSekretariat Pemkab Blitar yang berasal dari APBD sesuaiSPMG nomor 699 telah cair dan dana tersebut telah Samirin123Darwoto terima berdasarkan kuitansi tertanggal 31 Maret2004 ;e Bahwa Saksi Mahfud Zen selaku Sekretaris Panitia Anggaran(Panggar) DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal di ruang kerjaKabag Keuanggan

Bahwa begitu juga apabila Tergugat melanggar ketentuansebagaimana diatur dalam UndangUndang No.15 tahun 2004TENTANG PEMERIKSAANPENGELOLAAN DAN TANGGUNGHalaman 11 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN SrlJAWAB KEUANGGAN NEGARA, dan peraturan Mentri Dalam Negri(PERMENDAGRI) Nomor 17 tahun 2007 TENTANG PEDOMANTEKNIS PENGGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH(BMD) tentu yangberwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada uraaneksepsi di atas mengenai

Ponorogo dengan tugas dan tanggung jawab, menginput datapengeluaran dan pemasukan segala transaksi keuanggan kedalam komputer Putusan Nomor 168/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Hal 31 dari 81 sebagai bahan membuat Buku Jurnal dan mengarsipkan data/dokumen terkaitpengeluaran dan pemasukan atas perintah Direktur PD. BPR Kab. Ponorogo,melakukan penagihan angsuran terhadap debitur yang mengajukan pinjamanke PD BPR Kab. Ponorogo. Bahwa PD. BPR Kab.

/BT/DIK/2005 (tidak ada nomor)dari kepala bagian keuanggan Setda Kabupaten Sumedang kepada RudiSapari Direktur CV. Pasir Putin tanggal ....

KepalaBagian keuanggan Kabupaten Sumedang tanggal ... April 2005.64.Surat perintah pembayaran PK pengisian KAS (PK) Nomor15/PK/DIK/2005 tanggal ......