dari segala bentuk pembebanan apapunkepada , bilamana Pengguggat perlu dengan bantuan alat keamananNegara.Halaman 22 dari 81 halaman Putusan Nomor. 4/P/FP/2019/PTUN YK.10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiilMmaupun moril sebesar Rp.3,288.000.000, ( Tiga milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta rupiah ) secara tanggung renteng.Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk menghormati danmematuhi isi putusan perkara ini, yaitu dengan melanjutkan prosesdari permohonan koversi

SHO TIN KANGberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1948; PemegangHak Ketiga atas nama HADuJI ZAINAL berdasarkan Surat Jual Belitanggal 13 Desember 1949; Pemegang Hak Keempat atas namaSAFIAH ABBAS berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1952.Dari data diatas juga dapat dipedomani bahwa sejak tanggal 2Januari 1952 tanah yang sertipikatnya menjadi objek perkara a quoHalaman 22 dari 61 Putusan Nomor 111/Pat.G/2015/PNPag.7.tersebut telah menjadi milik SAFIAH ABBAS yang kemudiandilakukan koversi

Dengan kata lain, transaksi penyetoran uang atau benda lain yangdapat dinilai dengan uang telah terpenuhi.Kemudian, Pemohon juga perlu mencatat bahwa konversi hutangsebagai modal sebesar Rp.127.859.407.640,00 juga telah secara nyatatertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PTHyatt Indonesia No. 24 tanggal 10 Maret 2008 dan telah disetujui BKPMdi dalam surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal IndonesiaNo. 347/III/PMA/2008 tanggal 4 Maret 2008.Oleh karenanya, koversi hutang

mohonputusan:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat (Yayasan Agama Budha : HOEATEK THONG SEK KIA HOET TJOUW), Pontianak yang bergerak di bidang SosialKeagamaan, telah memiliki sebidang tanah ex Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :607, tanggal 22 Maret 1961 dengan surat ukur Nomor : 46, tanggal 20 November 1936, seluas4.837 meter persegi, atas nama Penggugat, yang berasal dari Koversi

Membebankan kepada Penggugat selurun biaya yang timbul dalamperkara ini.SUBSIDAIRAtau apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.3Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XVIImemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.2a4Gugatan Kabur (Obscuur Liber ) ;Mengenai Subjek Erpach ;Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 ;Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan dalamrangka pemberian hak baru atas tanah asal koversi

PenggugatI, yang menurut UUNomor 5 Tahun 1960 sendiri telah menyatakan bahwa peristiwa hukum membukahutan dijadikan ladang/kebun dan diolah terusmenerus tersebut harus ditafsirkandalam kaitannya (hubungannya) dengan Pasal 5 (hukum yang berlaku atas tanahialah hukum adat), Pasal 22 dan Penjelasannya (salah satu cara terjadinya hak milikmenurut hukum adat ialah membuka tanah/lahan) , Pasal 20 (hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah) danKetentuan Koversi

PenggugatI, yang menurut UUNomor 5 Tahun 1960 sendiri telah menyatakan bahwa peristiwa hukum membukahutan dijadikan ladang/kebun dan diolah terusmenerus tersebut harus ditafsirkandalam kaitannya (hubungannya) dengan Pasal 5 (hukum yang berlaku atas tanahialah hukum adat), Pasal 22 dan Penjelasannya (salah satu cara terjadinya hak milikmenurut hukum adat ialah membuka tanah/lahan) , Pasal 20 (hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah) danKetentuan Koversi

Siswadi Kusumodihardjo berdasarkan koversi jual beli yangberasal dari Leter C.142/Gorongan, persil 112 P.1 seb. dan Akta JualBeli No. 02/2000 tanggal 27 Januari 2000 yang dibuat oleh EndangMurniati SH. Selaku PPAT di Sleman;Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No.M. 8246/Condongcatur,Surat Ukur tanggal 13 Januari 2000 nomor 709 luas 1299m? atasHalaman 50 dari 67 putusan Nomor 55/DT/2020/PT YYKnama Drs.

Sehingga apabila tanah hakpenguasaan yang tidak jelas asal usul dan tidak ada hak penguasaandengan berdasar pada Surat Menteri Agraria maka dapat dikatakansebagai tanah Negara bebas.Karena tidak pernah dilakukan konversi atas penguasaan tersebut karenabatas waktu konversi melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun1965 jo Nomor 1 tahun 1966, dengan demikian maka batas akhir hakpenguasaan berakhir pada 31 desember 1970, menurut UUPA Hak Baratpaling lama telah diaftarkan koversi sebelum 24 september

tersebut merupakan nilai pinjaman atau loan yang batal dicairkanoleh Bank untuk Penggugat Konvensi/Tergugat 3 Rekonvensi karenaadanya gugatan yang mengadaada yang diajukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi;Selain itu gugatan dalam konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi juga telah menyebabkan kerugian imateriil bagiPenggugat Konvensi/Tergugat 3 Rekonvensi yakni merusak reputasiPenggugat Konvensi/Tergugat 3 Rekonvensi yang memiliki reputasi nasional dibidang docking dan koversi

dibawa ke kandang milik Gapoktankemudian kembali dibawa pulang sedangkan untuk fermentor saksitidak mengetahui apa yang disebut fermentor;e Bahwa budidaya lele hanya mempergunakan 1 ( satu ) lembar terpal,bambu paling banyak 2 ( dua ) batang, sekam saksi tidak tahu dansetahu saksi hanya mempergunakan kapukapu sejenis tanaman air,serok tidak ada dibeli, dan untuk budidaya lele tidak mempergunakanpipa paralon, grander saksi tidak mengetahui apa yang disebut grander,jaring panen tidak ada untuk pakan koversi

Gapoktankemudian kembali dibawa pulang sedangkan untuk fermentor saksitidak mengetahui apa yang disebut fermentor;Bahwa untuk budidaya lele hanya mempergunakan 1 ( satu ) lembarterpal ukuran 4 x 4 meter, bambu paling banyak 4 ( empat ) batang,sekam saksi tidak tahu dan setahu saksi hanya mempergunakan kapukapu sejenis tanaman air, serok tidak ada dibeli, dan untuk budidaya leletidak mempergunakan pipa paralon, grander saksi tidak mengetahui apayang disebut grander, jaring panen tidak ada untuk pakan koversi

Tandjoeng Chineesche Raad (soerat idzin potong padi), tertanggal04 Juni 1954, bukti T17 ;134 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Usaha No.37/T.L/1957,dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerjaan Umum, tertanggal 15 Agustus1957, bukti T18 ;135 Foto copy UndangUndang No.1 Tahun 1958, LN 1958/2, TLN No.1571 tentangpenghapusan tanahtanah partikelir, bukti T19.1 ;136 Foto copy Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979, tentang pokokpokokkebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal koversi

Bahwa sebagaimana diatur dalamKeppres 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah asal Koversi HakHak Barat dalam Pasal 4dijelaskan Tanahtanah yang telah menjadi perkampungan atau didudukirakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya, dengandemikian maka Penggugat lah yang seharusnya lebih mendapatkan prioritasuntuk mendaftarkan haknya;30.

(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457,Nama Kepala Keluarga JUMAKIN.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068,Nama Kepala Keluarga PAIDI.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSOtanggal 01 Oktober 1996.2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816,Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996.1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996.2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi

Masaji Tatanan Container bukan merupakan SuratKeputusan Tata Usaha Negara karena dasar perolehan hakatas tanah tersebut berasal dari koversi / pengakuan hak,dalam hal ini berdasarkan Akta Jual Beli No.3365/2016tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh TutiWardhany, SH, selaku PPAT Kota Semarang;12.

kandangmilik Gapoktan kemudian kembali dibawa pulang sedangkan untukfermentor saksi tidak mengetahui apa yang disebut fermentor;e Bahwa saksi menrangkan untuk budidaya lele hanya mempergunakan (satu)lembar terpal, bambu paling banyak 2 (dua) batang, sekam saksi tidak tahudan setahu saksi hanya mempergunakan kapukapu sejenis tanaman air, seroktidak ada dibeli, dan untuk budidaya lele tidak menggunakan pipa paralon,grander saksi tidak mengetahui apa yang disebut grander, jaring panen tidak85ada untuk pakan koversi

kembali dibawa pulang sedangkan untuk fermentorsaksi tidak mengetahui apa yang disebut fermentor;e Bahwa saksi menerangkan untuk budidaya lele hanya mempergunakan (satu)lembar terpal ukuran 4 x 4 meter, bambu paling banyak 4 ( empat ) batang,sekam saksi tidak tahu dan setahu saksi hanya mempergunakan kapukapusejenis tanaman air, serok tidak ada dibeli, dan untuk budidaya lele tidakmempergunakan pipa paralon, grander saksi tidak mengetahui apa yangdisebut grander, jaring panen tidak ada untuk pakan koversi

2 atas nama Drs.Siswadi Kusumodihardjo berdasarkan koversi jual beli yang berasal dariLeter C.142/Gorongan, persil 112 P1 seb. dan Akta Jual Beli No.02/2000 tanggal 27 Januari 2000 yang dibuat oleh Endang Murniati SH.Selaku PPAT di Sleman;Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No.M. 8246/Condongcatur, SuratUkur tanggal 13 Januari 2000 nomor 709 luas 1299m?

Harsa NataSastra Nagara QUOD NON, maka secara yuridis formalEigendom Verponding a quo sudah berakhir haknya atauhapus haknya pada tanggal 24 September 1980,sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 KeputusanPresiden No. 32 tahun 1979 tentang PokokPokokKebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru AtasTanah Asal Koversi HakHak Barat yang secara tegasmenyatakan : "Tanah Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat jangkawaktunya akan berakhir selambatlambatnya padatanggal

Salah satunya yaitu untuk melakukan penghapusan atasdenda, penghapusan atas jumlah bunga yang berjalan ataupun sampai pokok;Bahwa dalam hal pola restrukturisasi untuk melakukan suatu mekanismememperpanjang jadwal ataupun melakukan konversi dari pada aset kredittersebut kepada saham, atau konversi dari penukaran aset kredit tersebutterhadap aset yang biasanya dikenal dengan aset settlement,Bahwa apabila tindakan pengalihan koversi kredit macet sebagaimanatersebut, termasuk bagian dari restrukturisasi

Ketentuan konversi Pasal IXtelah memberikan kewenangan kepada Menteri Agraria dalam melakukanpengaturan berkaitan dengan koversi hak atas tanah.