sosialisasiselanjutnya dilakukan pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa),selanjutnya dilakukan penggalian gagasan, kemudian diadakan Musdes khususperempuan, selanjutnya diadakan lagi Musdes Perencanaan, lalu dilakukan penulisanusulan / proposal, usulan dilakukan verifikasi di tingkat desa/ kecamatan, kemudianMAD prioritas usulan dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

Melakukan rekapitulasi penyerapan dana (DIPA) ;17Prioritas dilanjutkan dengan MAD penetapan usulan kemudian dibuatkan suratpenetapan camat (SPC) kemudian dilakukan MUSDES informasi hasil MAD,selanjutnya diwujudkan dalam dokumen SPPB ; Bahwa benar saksi menerangkan yang berhak menetapkan desa penerimaPNPM adalah Forum MAD ; Bahwa benar saksi menerangkan maksud adanya pelatihan KPMD ( KaderPemberdayaan Masyarakat Desa) adalah agar kader KPMD tersebut mempunyaikemampuan dalam melaksanakan tugas dan

Surat hasil Reviw fasilitator ;Surat permintaan pembayaran ;Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ;Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana ;Daftar nama nama proyek yang membutuhkan pencairan dana ; Bahwa benar saksi menerangkan berkas pengajuan yang diajukan oleh olehUPK kepada fasilitator berupa persyaratan Surat hasil reviw Fasilitator (poin 1)Maksudnya adalah pertanggungjawaban dana 40 % pertama sudah diterima olehmasyarakat dalam musdes, dan sudah dilampiri laporan penggunaan

dananya yangsudah disampaikan TPK dalam Musdes, setelan musdes selesai dan diterimamasyarakat TPK bisa mengajukan rencana penggunaan dana (RPD ) ke2 sebanyak 40%, setelah RPD dimasukkan ke UPK diperiksa lagi oleh failitator baik FK /FT danditandatangani ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya ;4.

Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu diketjakan olehmasyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli4748dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut diatas harusdiperhitungkan dalam RAB kegiatan ;6.

Kedungreja ) berupa:e1 (satu) buku Musdus;e1 (satu) buku Musdes;e1 (satu) buku RKPD;e1 (satu) buku APBDes;1 (satu) buku RPJUMD;e Uang tunai Rp. 2.000.000,.3.Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kec. Kedungreja)berupa :e1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Ds. KedungrejaKec. Kedungreja Kab. Cilacap;e1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes),Ds. Kedungreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap;eRencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Ds.

Majenang)berupa :e 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa(Musdes) Ds. Salebu Kec. Majenang;e Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Ds. SalembuKec. Majenang;e Uang Tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kec. Majenang) berupa:136e1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds.Sindangsari Kec. Majenang;e Rencana Kerja Desa (RKPDes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang ;eAnggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds.

Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kec.Majenang) berupa :e 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa(Musdes) Ds. Salebu Kec. Majenang;e Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Ds. SalembuKec. Majenang;e Uang Tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kec.Majenang) berupa:e1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds.Sindangsari Kec. Majenang;e Rencana Kerja Desa (RKPDes) Ds. Sindangsari Kec.

Kedungreja ) berupa:e1 (satu) buku Musdus;e1 (satu) buku Musdes;e1 (satu) buku RKPD;e1 (satu) buku APBDes;e1 (satu) buku RPJUMD;e Uang tunai Rp. 2.000.000,.3.Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kec. Kedungreja)berupa :e1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Ds. KedungrejaKec. Kedungreja Kab. Cilacap;e1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes),Ds. Kedungreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap;eRencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Ds.

Majenang)berupa :e 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa(Musdes) Ds. Salebu Kec. Majenang;e Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Ds. SalembuKec. Majenang;e Uang Tunai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).6. Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kec. Majenang) berupa:e1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds.Sindangsari Kec. Majenang;e Rencana Kerja Desa (RKPDes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang ;Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds.

Menindaklanjuti mosi dari para kelihan dinas seDesa Pohsanten yangditujukan khusus kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaPohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang telah merobekdaftar hadir peserta musdes dimana daftar hadir peserta tersebut merupakanprasyarat yang sangat prinsip untuk melengkapi dafte1D mm7 raraan Pengelola Kegiatan (TKP) ke PNPM ( ProgramlNasional Pemberdayaz Masyarakat) Kecamatan Mendoyo yang mana kami anggap perbuatantersebut melanggar tata tertib yang

KesepakatanPengembalian Tanah No.001/Pengembalian Tanah/BGRPetalingJaya/2013 tertanggal 10012013.18 (Delapan belas) bundle surat sporadik atasnama warga desaPetaling Jaya yang ditandatangani oleh Kumaidi Yusuf, S.Ag padatanggal 5 September 2013.Bukti Buku Kas uang masuk dan uang keluar penjualan kavling kiostanah pasar sebesar Rp588.700.000,00 tertanggal 30 April 2013ditandatangani oleh kasman, Kumaidi Yusuf S.Ag, Muchsoni dan UmiMuchoiyaroh.Site plan / denah tanah kavling kios pasar.Berita Acara Musdes

Petaling Jaya tertanggal Kamis , 28 Februari 2013di Balai Desa Petaling Jaya.BA MusDes tentang pelaksanaan musdes Petaling Jaya pada hari Rabutanggal 3 Januari 2013 di Balai Desa P.

Berita Acara Musdes Petaling Jaya tertanggal Kamis , 28 Februari 2013di Balai Desa Petaling Jaya.17.BA MusDes ttg pelaksanaan musdes Petaling Jaya pada hari Rabutanggal 3 Januari 2013 di Balai Desa P. Jaya.18.Surat bukti rincian dan bukti pendukung penggunaan uanghasilpenjualan tanah kavling kios / kontrak dengan Wahyu Rohmat Nugrohodil.19.Surat permohonan pinjaman uang ke KUD Marga Jaya dan DaftarPenggunaan Dana tertanggal Petaling Jaya, 30 Juni 2013.20.

KesepakatanPengembalian Tanah No.001/Pengembalian Tanah/BGRPetalingJaya/2013 tertanggal 10012013.18 ( Delapan belas ) bundel surat sporadik atasnama warga desaPetaling Jaya yang ditandatangani oleh Kumaidi Yusuf, S.Ag padatanggal 5 September 2013.Bukti Buku Kas uang masuk dan uang keluar penjualan kavling kiostanah pasar sebesar Rp 588.700.000,00 tertanggal 30 April 2013ditandatangani oleh kasman, Kumaidi Yusuf S.Ag, Muchsoni dan UmiMuchotyaroh.Site plan / denah tanah kavling kios pasar.Berita Acara Musdes

Petaling Jaya tertanggal Kamis , 28 Februari2013 di Balai Desa Petaling Jaya.BA MusDes ttg pelaksanaan musdes Petaling Jaya pada hari Rabutanggal 3 Januari 2013 di Balai Desa P.

yang sekarang pada saat itu menjadi rival Saksi;Bahwa pada saat itu Calon Kepala Desa 3 orang yaitu Kepala Desasekarang, saya dan mantan Kepala Desa tahun 2017;Bahwa setelah Saksi meletakkan jabatannya kemudian prosesPemilihnan Kepala Desa, dan Kepala Desa baru dilantik tanggal 30Desember 2019;Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, pada setiapakhir tahun rutin melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatankegiatanterhadap Perangkat Desa termasuk RT/RW dan lembaga2 di desamelalui mekanisme Musdes

janganPutusan Perkara No : 58/G/2020/PTUN.SBYHalaman 49 dari 91 Halamanberperan sebagai Tim Sukses, atau memihak kepada Saya atau siapa,iya kalau jadi Kepala Desa kalau tidak jadi bagaimana;Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa yang baru itu setelah PerangkatDesa yang lama diberhentikan ;Bahwa jabatan Perangkat Desa sudah ada penggantinya dariselebaran Pengumuman yang diberikan oleh Desa, pada bulan Maret2020 ;Bahwa setelah musyawarah desa ada penjaringan ada penjaringan,dan ketika ada masalah harus ada Musdes

karena Kepala Desa tidakbisa melakukan apaapa tanpa Musdes diatur dalam Perbub dan diaturdalam Permendagri tentang Bmekanisme Musdes termasuk jugaPemilihan Kepala Desa juga melalui Musdes;Bahwa setiap penjaringan maupun pengangkatan Perangkat desa tidakperlu. ada Musdes, tetapi setiap ada persoalan, maka melaluimekanisme Musyawarah Desa, begitu 2 bulan ada kekosongan makaPemerintahkan Desa melakukan penjaringan untuk pengisianPerangkat Desa ;Bahwa Saksi tidak kenal Perangkat Desa yang baru diangkat

kepada saya, pada waktu itu adabantuan sosial berupa raskin, dari bulog turun kepada desa, untuknyampai ke KPN timbullah biaya untuk mengantarkan agar nyampai kewarga ada biaya untuk ke warga, dari situlah awal permasalahan kalaumau ambil di kantor desa dipersilankan, oleh karena ada ramerame,maka beras diletakkan di kantor desa, permasalahannya bagaimanadengan warga yang tidak bisa mengambil karena sakit atau sudah tua,selanjutnya mengadakan musyawarah Desa dengan unsur pemerintahdesa maka ada Musdes

antara Pemerintahan Desa dan BPDyang rencananya akan membahas dan menyetujui Rancangan APBDestahun 2013 saat itu tidak jadi membahasnya, mengingat Kades belum dapatmempeRTanggungjawabkan pelaksanaan APBDes tahun 2012 dalamMusdes tersebut ; Bahwa pelaksanaan Musdes tahun 2012 dilaksanakan pada bulan Maret2012, sedangkan untuk Musdes tahun 2013 dilaksanakan pada bulan Juli2013 ; oo"Bahwa untuk APBDes tahun 2012 dan penjabarannya ditetapkan tanggal19 Maret 2012 yang ditanda tangani Kepala Desa SUPARJO

ditunda untukmemberikan kesempatan terdakwa membuat LPJ APBDes tahun 2012 lebihdulu, namun sampai akhir tahun 2013 tidak ada sampai akhirnya menjadi permasalahan sekarang ini ;Bahwa pelaksanaan Musdes tahun 2012 dilaksanakan pada bulan Maret2012, sedangkan untuk Musdes tahun 2013 dilaksanakan pada bulan Juli2013.

rapat yangmenanyakan masalah tunjangan operasional Sekdes yang alokasinya kecilsekali sehingga musdes tidak sampai mengesahkan RAPBDes tahun 2013menjadi APBDes tahun 2013;Bahwa Saksi lupa untuk pelaksanaan Musdes tahun 2013 yang rencananya akan membahas dan mengesyahkan RAPBDes menjadi APBDes tersebut,sedangkan untuk tempatnya di kantor Desa Sidomulyo dan setahu Saksisampai sekarang untuk RAPBDesnya tersebut belum mendapatkanpersetujuan dari BPD; Bahwa selain Saksi menjadi anggota BPD, pada tahun

ENI AIDA, SPd yang memegang danmembukukan dana bantuan BPD setiap tahunnya; Bahwa setahu Saksi pada tahun 2012 BPD pernah melakukan musdes yangmembahas dan mengesahkan RAPBDes tahun 2012 menjadi APBDEs tahun2012, sedangkan untuk tahun 2013 pernah melakukan musdes untukmembahas dan mengesahkan RAPBDes tahun 2013 menjadi APBDes tahun2013, namun karena saat itu Kepala Desa belum bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes tahun 2012 dan ada peserta rapat yangmenanyakan masalah tunjangan operasional

Sekdes yang alokasinya kecilsekali sehingga musdes tidak sampai mengesahkan RAPBDes tahun 2013menjadi APBDes tahun 2013;Bahwa Saksi lupa untuk pelaksanaan Musdes tahun 2013 yang rencananya akan membahas dan mengesyahkan RAPBDes menjadi APBDes tersebut,sedangkan untuk tempatnya di kantor Desa Sidomulyo dan setahu Saksisampai sekarang untuk RAPBDesnya tersebut belum mendapatkanpersetujuan dari BPD; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 126 dari 218Bahwa selain Saksi menjadi anggota BPD, pada

MUSDES (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, MUSDES pertama dilaksanakanpada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang Daya, MUSDES keduadilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentang PemberhentianSementara Perangkat Desa BatangBatang Daya, MUSDES ketigadilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020 tentang PemberhentianPerangkat Desa BatangBatang Daya dan kesemua agenda acara

kerja untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakandengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukandari Kecamatan yang diteruskan ke Kades, karena ada kebijakan dariKades lama (Pak Maskuri) maka jam kerja untuk Perangkat Desadiadakan jadwal piket;Bahwa Pada saat itu saksi sebagai Kaur Perencanaan piket seminggu 2kali pada hari Senin dan Jumat:;Bahwa tidak ada absen terkait kebijakan jadwal kerja Perangkat Desadengan sistem Piket;Bahwa pada bulan Juni 2019 di saat dilaksanakan Musdes

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.c. Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.d. Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.e. Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g.

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BINACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.C. Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 olehUPK.d. Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulananyang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.e. Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPMMandiri,kecamatan Jepon.g.

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentukPengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi(MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan PerwakilanDesa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jeponserta Fasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebutterbentuk susunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diDesa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentukPengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi(MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa(BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon sertaFasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuksusunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di DesaTempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BIN ACHMADJAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.4. Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yangdibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.5.

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BIN ACHMADJAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.c. Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulanan yangdibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.e. Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPMMandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,kKecamatan Jepon.g.

dalam setiap tahapkegiatan; (iv) Menyusun UPD dan UKM; (v) Mengajukan RKM kepadatim pelaksana kabupaten untuk diverifikasi (vi) Menyusun perencanaanteknis dan RAB; (vii) Melaksanaan RKM; (vili) Membuka rekeningbantuan dana sosial (rekening harus dengan qual account, terdiri dariketua dan bendahara OMS); (ix) Menjamin dan menfasilitasitransparasi kegiatan; (x) Menandatangani kontrak kerja (oleh ketuaOMS) dengan pejanat PK (Pembuat Komitmen) PPIP denganmelampirkan berita acara dan daftar hadir tahap Musdes

persiapan dantahap Musdes Perencanaan; (xi) Melakukan pengajuan pencairankepada satjker/PPK dengan lampiran hasil pelaksanaan kegiatan, bukukas OMS yang nota/bukti pengeluaran dan foto kopi buku Rekning BankOMS; (xii) Menyusun laporan buku kas OMS dan mengumpulkan buktibukti pengeluaran; (xiii) Menyusun kemajuan pelaksanaan sesuaidengan format pedoman; (xiv) Menyelenggarakan rembungrembungwarga untuk membahas kemajuan dan permasalahan pelaksanaankegiatan minimal seminggu sekali; (xv) Menyebarluaskan

laporankemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa,papan informasi, dan media lainnyay yang dapat diakses oleh semuapihak minimal seminggu ~ sekali; (xvi) Menyusun laporanakhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibahas dalamMusdes IV; (xvii) Menyelenggarakan Musdes IV; (xvili) Menyampaikanlaporan akhir hasil Musdes IV kepada Satker Kabupaten; (xix)Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secarabaik untuk kepentingan audit.

persiapan dan tahap Musdes Perencanaan; (xi)Melakukan pengajuan pencairan kepada satjker/PPK dengan lampiranhasil pelaksanaan kegiatan, buku kas OMS yang nota/bukti pengeluaranHalaman 27Putusan Perkara TIPIKOR No. 99/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.dan foto kopi buku Rekning Bank OMS; (xii) Menyusun laporan buku kas(xiii)pedoman;OMS dan mengumpulkan buktibukti pengeluaran; Menyusunkemajuan pelaksanaan sesuai dengan format (xiv)Menyelenggarakan rembungrembung warga untuk membahas kemajuandan permasalahan

pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali; (xv)Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasiyang ada di tingkat desa, papan informasi, dan media lainnyay yangdapat diakses oleh semua pihak minimalseminggu sekali; (xvi)Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanyang dibahas dalam Musdes IV; (xvii) Menyelenggarakan Musdes IV;(xviii) Menyampaikan laporan akhir hasil Musdes IV kepada SatkerKabupaten; (xix) Menyimpan seluruh dokumen perencanaan danpelaksanaan

SEN SITUA Ua DRESS SRT ARTO TEER SU Bahwa bansos astratidak bisa dijual karena tujuan pemerintah untuk mengurangi beban pangan KPM( Keluarga Penerima Manfaat ) .5 tenn non tn an enna one Bahwa bansos astratidak bisa dibagikan selain KPM karena jika ada perubahan KPM ( Keluarga PenerimaManfaat ) maka pihak Desa akan mengadakan Musdes terlebih dahulu sesuai denganpetunjuk dari dinas sosial kabupaten pemalang./ nomena EAN aaCRENRRNEE NENENG SUSANTI Bahwa pada hari selasa taggal 23 oktober 2016 sekitar

Terdapat selisin belanja uang saku musyawarah desa (Musdes)sebesar Rp. 2.00.500, oleh karena tidak dibayarkan kepadapeserta musyawarah desa.e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulanJanuari s.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesarRp.4.560.000, oleh karena yang bersangkutan sudah tidakmenjadi perangkat desa sejak bulan Mei tahun 2016.f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulanJanuari s.d.

Terdapat uang saku untuk kegiatan musyawarah dusun(musdus) Rp 1.850.000, dan musyawarah desa (musdes)Rp 2.000.000,akan tetapi tidak diberikan oleh pesertamusdus dan musdes.g. Terdapat pelatihnan BUMDES' di Bengkulu, dimana DesaBukit Harapan di wakili oleh Kades dan asep sunandar(sekretaris bumdes) akan tetapi tidak jelas laporanpertanggung jawabanyah.

Wasimin mengawasipekerjaan tersebut.Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun ada menerima Siltap atauhonor dari kepala desa.Bahwa besaran honor yang saksi terima lupa jumlahnya.Bahwa benar ada dilaksanakan Musdus dan Musdes tahun2017.Bahwa saksi tidak tahu ada uang transport dalam pelaksanaanMusdus dan Musdes tersebut dan apakah ada dibayarkankepada peserta.Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor: 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl Bahwa diperlinatkan daftar penerima SPJ sebesar Rp.2.000.000, adalah tidak benar, saksi tidak

Terdapat selisin belanja uang saku musyawarah desa (Musdes)sebesar Rp. 2.00.500, oleh karena tidak dibayarkan kepada pesertamusyawarah desa.e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januaris.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000, olehkarena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desasejak bulan Mei tahun 2016.f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulanJanuari s.d.

Terdapat selisih belanja uang saku musyawarah desa (Musdes)sebesar Rp. 2.00.500, oleh karena tidak dibayarkan kepada pesertamusyawarah desa.e. Belanja honor Siltap Kaur pembangunan an. Sulaiman bulan Januaris.d. Juni 2017 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.4.560.000, olehkarena yang bersangkutan sudah tidak menjadi perangkat desa sejakbulan Mei tahun 2016.f. Pembayaran Tunjangan Kaur Pembangunan An. Sulaiman bulanJanuari s.d.

Bdg(3) huruf g: Menyalahgunakan wewenang; dan huruf h:Melanggar sumpah/anji jabatan,Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 pada BAB II huruf Ctelah dinyatakan secara tegas bahwa Kepala Desa bertanggungJawab atas pelaksanaan Program Raskin di wlayahnya danmembentuk Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa,Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 pada BAB V hurufA.1.a yang berbunyi : *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskinhanya diberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yangterdaftar dalam DPM1

Bdgmendapatkan pendistribusian Program Beras Untuk Rumah TanggaMiskin (RASKIN);Bahwa mekanisme pengajuan dan penyaluran beras Raskin diKabupatenGarut adalahRTSPM di tingkat desa sesuai hasil pendataanPPLS pada BPS kemudian ditetapbkan dalam DPM1 (Daftar PenerimaManfaat) yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai hasilMusyawarah Desa (Musdes) dan disahkan oleh Camat yangselanjutnya direkapitulasi di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepadaTim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai dasar diterbitkannya

Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2011 pada BAB V huruf A.1.ayang berbunyi : "Tepat Sasaran Penerima Manfaat artinya Raskinhanya diberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yang terdaftardalam DPM1;. Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 pada BAB II huruf C telahdinyatakan secara tegas bahwa Kepala Desa bertanggung javeb ataspelaksanaan Program Raskin di wlayahnya dan membentuk PelaksanaDistribusi Raskin tingkat Desa,.

Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 pada BAB V huruf A.1.ayang berbunyi : "Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanyadiberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yang terdaftar dalamDPM1..

Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2013 pada BAB VI huruf A.1.ayang berbunyi : "Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanyadiberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskel yang terdaftar dalamDPM1,.

MUSDES (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, MUSDES pertamadilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan TimPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatangDaya, MUSDES kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa BatangBatangDaya, MUSDES ketiga dilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020tentang Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang Daya dankesemua agenda acara

Kebonsawahan, maka timbul wacana untukdilakukan tukar guling dengan tanah tambak lain yang lebih produktifdan lebih luas; Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut wacana tukar guling tersebutmaka Terdakwa SUGIYONO bin SULAIMAN selaku Kepala DesaKebonsawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi JawaTengah periode 2002 sampai dengan 2011 membentuk Panitia tukarguling dimana Terdakwa sendiri menduduki jabatan sebagai Ketua I/Penanggungjawab dan pada tanggal 28 Juni 2004 mengadakanMusyawarah Desa (Musdes

Put.No.05/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgdilakukan tukar guling dengan tanah tambak lain yang lebih produktifdan lebih luas ; Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut wacana tukar guling tersebutmaka Terdakwa SUGIYONO bin SULAIMAN selaku Kepala DesaKebonsawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi JawaTengah periode 2002 sampai dengan 2011 membentuk Panitia tukarguling dimana Terdakwa sendiri menduduki jabatan sebagai Ketua I/Penanggungjawab dan pada tanggal 28 Juni 2004 mengadakanMusyawarah Desa (Musdes

Kebonsawahan, maka timbul wacana untukdilakukan tukar guling dengan tanah tambak lain yang lebih produktifdan lebih luas ; Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut wacana tukar guling tersebutmaka Terdakwa SUGIYONO bin SULAIMAN selaku Kepala DesaKebonsawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi JawaTengah periode 2002 sampai dengan 2011 membentuk Panitia tukarguling dimana Terdakwa sendiri menduduki jabatan sebagai Ketua I/Penanggungjawab dan pada tanggal 28 Juni 2004 mengadakanMusyawarah Desa (Musdes

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BINACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.c. Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 olehUPK.d. Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulananyang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.e. Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora.i Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPMMandiri,kKecamatan Jepon.g.

Blora dibentukkepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim PengelolaKegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yangdihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, PerangkatDesa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasilMusyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untuk mengelolakegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPM mandiri yaitu membentukPengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa Sosialisasi(MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Perwakilan Desa(BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Jepon sertaFasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuksusunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di DesaTempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Berita Acara MUSDES Tentang Penunjukan ABDUL MUCHID BINACHMAD JAMALUDDIN sebagai Ketua TPK.c. Realisasi Perguliran SPKP dan UEP tahun 2009 dan tahun 2010 olehUPK.d. Bukti setoran anggota Kelompok ke Ketua TPK berikut laporan bulananyang dibuat oleh UPK ke Fasilitator Kabupaten.e. Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kab.Blora.f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g.

Berita Acara MUSDES TentangPenunjukan ABDUL MUCHID BINACHMAD JAMALUDDIN sebagaiKetua TPK.. Realisasi Perguliran SPKP dan UEPtahun 2009 dan tahun 2010 oleh UPK.. Bukti setoran anggota Kelompok keKetua TPK berikut laporan bulananyang dibuat oleh UPK ke FasilitatorKabupaten.. Berita Acara Penanganan masalahPenyelewengan Dana SPKP / UEPPNPM Mandiri Perdesaan di DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora.Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,kKecamatanJepon..

Musdes (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, Musdes pertamadilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan TimPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatangDaya, Musdes kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentangPemberhentian Sementara Perangkat Desa BatangBatang Daya,Musdes ketiga dilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya dan kesemuaagenda acara

terkait jam kerja untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakandengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukandari Kecamatan yang diteruskan ke Kades,Bahwa sebelumnya, Kades lama (Pak Maskuri) jam kerja untukPerangkat Desa diadakan jadwal piket;Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kaur Perencanaan piket seminggu 2kali pada hari Senin dan Jumat;Bahwa tidak ada absen terkait kebijakan jadwal kerja Perangkat Desadengan sistem Piket;Bahwa pada bulan Juni 2019 saat dilaksanakan Musdes

dan tidak bertentangan dengan dalil dalil jawaban Tergugat;Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, sebab apayang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidakmempunyai pijakan hukum, karena dalam Objek Gugatan yangdipersoalkan oleh Penggugat, dalam gugatannya yakni mengenai SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa BatangBatang Daya oleh Kepala Desa Batang Batang Daya saja seharusnyaPenggugat mempersoalkan Pelantikan Perangkat Desa yang baru ;MUSDES

(Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkatdesa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, MUSDES pertamadilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan TimPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatangDaya, MUSDES kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa BatangBatangDaya, MUSDES ketiga dilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020tentang Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang Daya dankesemua agenda acara tersebut

SUPRIYATIN.Bahwa jumlah uang kas Desa Karanglewas baik yang berasal dari hasilpengelolaan kekayaan desa mapun bantuan dari pemerintah pusat, Provinsi dandaerahsaksi selaku Ketua BPD tidak tahu karena selama saudara INDRIANTOmenjabat sebagai Kepala Desa Karanglewas tidak pernah mengundang BPDuntuk melaksankan MUSDES dalam perumusan APBDes, dan saksi juga tidaktahu apakah semua uang yang masuk dalam kas desa tercatat dalam BKU yangberwenang bendaharan desa, disamping itu juga BPD tidak diperbolehkan

Untuk tanah perangkat Kaur Keuangan seluas 650 (enam ratus lima puluh)ubin, diambil untuk pensiunan kurang lebih 150 ubin dan sisanya dilelang secaraperorang tidak melaui forum maupun Musdes, dan uang hasil lelang langsungmasuk ke kepala Desa untuk kepentingan pribadi.Bahwa setahu saksi untuk proses lelang tanah kas desa tidak melalui Musdes(Musyawarah Desa), namun melalui panita lelangnnya dan apakah ada beritaacara lelang dan perdesnya saksi tidak tahu persis karena saksi tidak pernahdiperlihatkan

~ kemudian diketahui oleh Camat Kutasari,kenyataanya tidak dilaksanakan melalui Musdes dan dibuat sendiri oleh KepalaDesa Karanglewas saudara INDRIANTO.Bahwa saksi pernah sekali mengikuti sosialisasi ADD tahun 2008 di Kel.Purbalingga Kidul bersama dengan ketua panlak dan sekretaris, yangmengundang dari BAPERMAS Kab.

Purbalinggasaksi ditunjuk sebagai Ketua Panlak ( Panitia Pelaksana ) kegiatan pembangunansarana dan prasarana.Bahwa yang menunjuk saksi selaku ketua Tim Panlak kegiatan pembangunansarana dan prasarana ADD adalah Kepala Desa saudara INDRIYANTO, untukSK penunjukan dari Kepala Desa saksi belum menerima sampai dengansekarang, pembentukan panitianya tidak melalui Musdes dan saksi ditunjuksecara lisan oleh Kepala Desa tahun 2008, adapun susunannya : SAMINGAN (saksi sendiri ) selaku Ketua Panlak, SURATNO

bersama BPD dantidak digunakan sesuai dengan RAPBDesa / APBDesa tahun 2008, 2009 dan 2010karena tidak ada MUSDES dan tidak ada RAPBDesa / APBDesa tahun 2008, 2009dan 2010, untuk penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan.Bahwa terdakwa yang membuat bukti bukti penggunaan / penggunaan uang hasillelang tahun 2008, 2009 dan 2010, dengan maksud dan tujuan akan disampaikankepada BPD tetapi sampai sekarang belum terlaksana.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengelola sendiri uang hasil lelang tanah kasdesa

Menyatakan barang bukti berupa :1) Copy Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) PenyusunanRencana Kerja pemerintah desa (RKPDes);2) Copy Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MUSRENBANGDES) penyusunan rancangan RKPDes DesaKembang Tanjung T.A. 2019;3) Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Kembang Tanjung tentangRKPDes T.A. 2018;4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan dindingpenahan tanah (turap);5) Copy gambar rencana pembangunan dinding penahan tanah (turap);6) Surat Keputusan

Batanghari mendapatkan Dana Desa sebesarRp.772.384.000, (tujuh ratus tujun puluh dua juta tiga ratus delapanempat ribu rupiah).Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa (Musdes) Kembang Tanjungyang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di BalaiDesa Kembang Tanjung yang dihadiri oleh perangkat Desa KembangTanjung, tokoh masyarakat, BPD Kembang Tanjung, KPMD, perwakilandari Kecamatan Mersam dan pendamping Desa (Berita acaramusyawarah Desa penyusunan RKPDES) mengusulkan kegiatanpembangunan

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.Bahwa pada tahun 2019Desa Kembang Tanjung mendapatkan DanaDesa yang bersumber dari ABPN sebesar Rp. 772.384.000, (Tujuh RatusTujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).Bahwa berdasarkan hasil MUSDES (Musyawarah Desa) pada tanggal 07Agustus 2018, Desa Kembang Tanjung merencanakan akanmenggunakan anggaran dana Desa TA. 2019 untuk membangun dindingpenahan tanah (Turap) dengan panjang 100 m dan akan dibangun di dualokasi dalam

bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi / usulanterkait rencana pembangunan yang akan di laksanakan di tahun 2019tersebut selanjutnya masyarakat berembuk dan bermusyawarah dankemudian maka di tampunglah seluruh aspirasi atau usulan dari wargamasyarakat terkait apa sajakah pembangunan yang akan di laksanakan ditahun 2019 yang di tuangkan ke dalam Berita acara MUSDES,selanjutnya setelan rapat Musdes selesai maka kemudian selangbeberapa bulan selanjutnya di adakan MUSRENBANGDES dimanamaksud dan

Copy Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan RencanaKerja pemerintah desa (RKPDes);2. Copy Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MUSRENBANGDES) penyusunan rancangan RKPDes Desa KembangTanjung T.A. 2019;3. Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Kembang Tanjung tentang RKPDesT.A. 2018;4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan dinding penahantanah (turap);5.

Bab5 Point5.1 hurufa.1 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Berasuntuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang menentukan..Raskin hanya diberikan kepada RTSPM hasil Musdes/Muskelyang terdapat dalam DPM1 serta Bab 4 Point 4.4 huruf k PedomanUmum Penyaluran Raskin Subsidi Beras untuk MasyarakatBerpendapatan Rendah Tahun 2012 yang menentukan apabilaterdapat alokasi Raskin yang tidak didistribusikan kepada RTSPM,maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksiadministrasi dan penyalurannya.

Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangHalaman 17 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PT YYKmenentukan .Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuaidengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola olehTNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTSPMmelalui Musdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM1.

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Bab 4 huruf A point 1.a Lampiran Keputusan Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yangmenentukan RTSPM yang berhak mendapatkan Raskin adalahRumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untukProgram Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpaduyang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkanpelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan(musdes

;Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangmenentukan .Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuaidengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola olehTNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTSPMmelalui Musdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM1.

Bab 4 huruf A point 1.a Lampiran Keputusan Menteri KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 yangmenentukan RTSPM yang berhak mendapatkan Raskin adalahRumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untukProgram Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpaduyang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkanpelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan(musdes/muskel) tahun 2014....