kedua sebesar 95% ; SPP No.502 tahun 2009 untuk yang ketiga sebesar 5% ; Bahwa sebelum menerbitkan SPPLS, terdakwa memeriksa dokumen dokumen yang diajukan oleh kontraktor berupa : Salinan SPD (surat penyediaan dana) ; Salinan surat rekomendasi dari SKPD ; SSP (syarat setoran pajak) disertai faktur pajak ; Berita acara penyelesaian pekerjaan ; Berita acara serah terima barang dan Jasa ; Berita acara pembayaran ; Kwitansi bermaterai yan ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertadisetujui oleh kuasa pangguna

keuangan ke Kepala Dinas dan melaporkannya keDPKAD ;Bahwa benar sebelum menerbitkan SPPLS, Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumendokumen yang diajukan oleh kontraktor berupa : Salinan SPD (surat penyediaan dana) ; Salinan surat rekomendasi dari SKPD ; SSP (syarat setoran pajak) disertai faktur pajak ; Berita acara penyelesaian pekerjaan ; Berita acara serah terima barang dan jasa ; Berita acara pembayaran ; Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertadisetujui oleh kuasa pangguna

periodesebelumnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 Permendagri No.13 Tahun2006), Bendahara Pengeluaran memeriksa dan memverifikasi dokumendokumenyang diajukan oleh PP TK berupa : Salinan SPD (surat penyediaan dana) ; Salinan surat rekomendasi dari SKPD ; SSP (syarat setoran pajak) disertai faktur pajak ; Berita acara penyelesaian pekerjaan ; Berita acara serah terima barang dan jasa ; Berita acara pembayaran ; Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPITK serta disetujui oleh kuasa pangguna

KENCANA. 32.1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan PeningkatanJalan Taba Lagan Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV.NKN LESTARI. 33. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV.BANGUN DUNIA. 34.1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan PeningkatanJalan Taba Lagan Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV.TANJUNG HARAPAN JAYA. 35.3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab.Bengkulu Tengah Selaku Pangguna

Arsindo Consultant pada bulanDesember 2011 yang diajukan pada Pangguna Anggaran padaDinas PU Kab. Bengkulu Tengah dengan dilengkapi dokumenkontrak, laporan harian, mingguan, bulanan, monthly certificatedan dokumentasi dan selanjutnya diproses oleh Dinas PU Kab.Bengkulu Tengah;Bahwa kemudian Sampurno (DPO) datang ke kantor Terdakwa diCV.

Bengkulu TengahSelaku Pangguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03Juni 2011. 66.2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011. 67.3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 0101 15 1552, tanggal 25 Oktober 2011dengan Nilai Rp. 2.333.373.000, (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga JutaTiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). 68. 1 (satu) Lembar

No. 1009 K/PID.SUS/2013oleh Pangguna Barang dan Jasa, dari keterangan saksisaksi bahwadokumen untuk seperti penerimaan barang dan pemeriksaan barang adaditandatangani oleh pejabat yang kompeten untuk penerimaan danpemeriksaan, sedangkan dokumen yang dibuat dan ditandatangi olehTerdakwa diakibatkan oleh karena adanya surat dari DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH XII MANADO (KPPN/KANTORPELAYANAN PERBENDAHARAAN MANADO) yang isinya berkaitandengan tugas

sebesar 95%; SPP No.502 tahun 2009 untuk yang ketiga sebesar 5%; Bahwa sebelum menerbitkan SPPLS, saksi memeriksa dokumendokumenyang diajukan oleh kontraktor berupa : Salinan SPD (surat penyediaan dana); Salinan surat rekomendasi dari SKPD; SSP (syarat setoran pajak) disertai faktur pajak ; Berita acara penyelesaian pekeraanj=2n eee eee Berita acara serah terima barang dan jasa; Berita acara pembayaran; 2202 Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPIK serta disetujui oleh kuasa pangguna

Pangguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Bank Kalteng Cab.

Samosir saksibertanggung jawab kepada Pangguna Anggaran Dinas Perhubungan,komunikasi dan Informatika Kab. Samosir Drs.

dikerjakan;e Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukanaddendum kontrak karena pasangan tembok penahantanah lebih besar dari rencana akibat volume parit sisijalan lebih dalam dari rencana;e Bahwa pihak Kejaksaan pernah memeriksa pekerjaanada 3 orang dan selanjutnya saksi memanggil PPKuntuk menyaksikan;e Bahwa terdakwa tidak ikut menyaksikan pemeriksaanterhadap pekerjaan;e Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak Dinas BinaMarga melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan;e Bahwa pada waktu itu Pangguna

menjadi KepalaDinas Pendapatan Kabupaten Sumba Timur ;e Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepalabagian keuangan daerah sumba timur tahun 2005 dan tahun2006 adalah mengkoordinir yang berkaitan dengan kegiatanpenyusunan APBD perubahan APBD dan perhitungan APBD,memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan APBD danpertanggung jawaban keuangan daerah, melakukan bahasanterhadap usulan program kegiatan dari setiap SKPD bersamatim anggaran eksekutif, menandatangani SPM ataspengajuan dari pangguna

tersebut ada dilakukan addendum kontrakkarena pasangan tembok penahan tanah lebih besar dari rencanaakibat volume parit sisi jalan lebih dalam dari rencana;Bahwa pihak Kejaksaan pernah memeriksa pekerjaan ada 3 orang danselanjutnya saksi memanggil PPK untuk menyaksikan;Bahwa terdakwa tidak ikut menyaksikan pemeriksaan terhadappekerjaan;Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak Bina Marga melakukanpemeriksaan terhadap pekerjaan;halaman 75 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Bahwa pada waktu itu Pangguna

tentang Penunjukan Pejabat Penatausahan keuangan (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Pemasukan danpejabat pemeriksa hasil pekerjaan/pengurus barang pada Kantor KelurahanBuluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan terdakwa telahmembenarkannya membuat dan menandatangani invoice, pemesanan barangdan Berita Acara Penyerahan Barang untuk laporan pertanggung jawabanpenggunaan dana Tahun Angaran 2013 atas perintah Pangguna

padapelaksanaannya ternyata tetap keramba jaring apung merek Eter milik PT BatamUsaha Marikulture yang dipasang;Menimbang, bahwa Saksi Agus Nurjaman, Saksi Tatang, Saksi Suffree,Saksi Yohana dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan kalau HPS disusunHalaman 111 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgpsetelah Panitia Lelang memperoleh spesifikasi dan RAB dari Pengguna Anggaran.Jadi penentuan spesifikasi barangnya adalah Pengguna Anggara, dan Panitialelang hanya mengadakan saja apa yang dibutuhkan oleh Pangguna

kemudian dibuatkan kwitansi biasa dengantulisan tangan dan ditandatangani petugas operasional guesthouse tanpa dicap stempel dari ST MMTC Yogyakarta.Setelah itu uang sebesar Rp.110.000,/kamar/hari tersebutlangsung diserahkan sekaligus dengan kwitansi yang dibuattadi kepada saksi EMILASARI, kemudian saksi EMILASARImencatat ke dalam lembaran Media Order PenggunaFasilitas yang berisi jumlah kamar yang disewa dan yangdibayarkan perkamar/harinya Rp.100.000, (seratus riburupiah) dibuat rangkap 3 (untuk pangguna

, Tentu hal tersebut tidaklah terlepas dari seberapa jauhterdakwa telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangdimilikinya tersebut telah digunakan untuk tujuan lain dari diberikannyakewenangan tersebut, terutama dalam pelaksanaan tugastugas terdakwaselaku Pangguna Anggaran/Barang dan juga merangkap sebagai PejabatPembuat Komitmen(PPK) kegiatan pengadaan genset pada Rumah SakitUmum Mattaher Tahun Anggaran 2012;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dan telah dinyatakanterbukti pada

IdhamKhalid, M.E.selaku Pangguna Anggaran (PA);Bahwa benar PPTKdalam kegiatan tersebut adalah Hazewend, S.E. dan Dra.Hj.Yusnidar, MPd;Bahwa dalam kegiatan tersebut kedudukan saksi adalah pengurus, penerima danpenyimpan barang sesuai SK Kepala Daerah Propinsi Jambi No:02/PA.Kep.Sek/B.Keu/2012 dari Setda Prop.

adalah keramba jaring apung merek Weidacage, sedangkan padapelaksanaannya ternyata tetap keramba jaring apung merek Eter milik PT BatamUsaha Marikulture yang dipasang;Menimbang, bahwa Saksi Agus Nurjaman, Saksi Tatang, Saksi Suffree,Saksi Putri dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan kalau HPS disusunsetelah Panitia Lelang memperoleh spesifikasi dan RAB dari Pengguna Anggaran.Jadi penentuan spesifikasi barangnya adalah Pengguna Anggara, dan Panitialelang hanya mengadakan saja apa yang dibutuhkan oleh Pangguna

anggaran atau kuasa penggunaanggaran;oBahwa Kepala kantor hanya bisa menunjuk eselon dibawahnya sebagaiPPTK (Pejabat Pengendali Tehnis Kegiatan);o Bahwa proyek pembuatan pagar tralis goa karangduwur dan goa karangbolong belum selesai , saksi pernah menanyakan kepada PenggunaAnggaran, proyek belum selesai karena kondisi alam yang tidakmemungkinkan untuk segera diselesaikan;o Bahwa saksi pernah memanggil Pengguna anggaran. terhadap Terdakwasaksi tidak pernah memanggil;oBahwa tanggung jawab proyek Pangguna

Natuna TA 2007, berdasarkankeputusan Pangguna Anggaran No.03 Tahun 2007 tentang penunjukan danpengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan staff teknis/administrasi kegiatan dilingkungan sekeretariat daerah Kab. Natuna TA2007 yang ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran yaitu Drs.Ilyas Sabli tanggal 20 Maret 2007, tugas dan tanggung jawab saksi adalahmembantu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sdr. Martius A.59Halaman 59 dari 146 Halaman Putusan PidanaNo. 05/ Pid.

/PN.JmbTeras Kab Muaro Jambi pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi TA2012.Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, Staf Subag Umum DinasPendidikan Propinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai sekarang;Bahwa Dinas Pendidikan Propinsi Jambi TA 2012 pernahmenyelenggarakan kegiatan pengadaan 48 unit laptop untuk siswaberprestasi SMA Titian Teras Kab Muaro Jambi dengan anggaransebesar Rp.576.000.000;Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi TA 2012 adalahterdakwa Drs.H.Idham Khalid.ME.selaku Pangguna Anggaran (PA

sebagai PPK;Bahwa diperbolehkan Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK;Bahwa diperbolehkan karena penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri),spesifikasi teknis, penandatanganan kontrak, berita acara penyelesaiankontrak dan pembayaran adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA)berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) point c, d dan eyang menjelaskan tugas dan wewenang PA yaitu:a. menetapkan PPK;b. menetapkan Pejabat Pengadaan;148c. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;Yang artinya Pangguna