Ditemukan 5458 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 597/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 3 Desember 2018 —
77 — 49
77 — 49
kewajiban pembayaran Utang baik Pokok,Bunga serta biayabiaya lain yang dibuat dan ditandatanganiantara Kreditor dan Debitor sebagaimana dimaksud Pasal 10ayat (1) huruf a dan huruf b, Tergugat mempunyai hak : MENGHENTIKAN dan MENGAKHIRI PERJANJIAN INIdengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267KUH Perdata, oleh karenanya tanpa dperlukan suratperingatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnyawaktu saja Penggugat dapat dinyatakan lalai ;2) bahwa apabila terjadi kejadian sebagaimana dimasud Pasal10
konsumen secaraangsuran (huruf h);hal 7 Put Nomor 597/PDT/2018/PT.DKIAyat (2) : Pelaku usaha DILARANG mencantumkan klausula baku yangletak atau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibacasecara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;Ayat (3) : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanBATAL DEMI HUKUM;Bahwa atas dasar itu, klausula baku Perjanjian Pokok Pasal 7 dan Pasal10
UU No. 8 Tahun 1999dan Ketentuan Pasal 18 ayat (2)UU No. 8 Tahun 1999 adalahTIDAKMEMENUHI SYARAT KEEMPAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN;Bahwa atas dasar itu, klausula baku Perjanjian Pokok Pasal 7 dan Pasal10 Ayat (1) huruf a., huruf b., serta Pasal 10 Ayat (2) huruf a., dan hurufb. adalah BATAL DEMI HUKUM;Bahwa berdasarkan atas alasan hukum terurai dalam Poin 7 dan Poin 8.
Register : 27-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BREBES Nomor 4611/Pdt.G/2017/PA.Bbs Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 0
3 — 0
Kompilasi Hukum Islam pasal10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini.Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Brebes / Majelis Hakim agar berkenanmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukSeluruhnya ; 27 22222 nono n nnn nn eee2.
Register : 21-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888KUHPerdata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaialat bukti;Hal. 4 dari 6 Put.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 23-12-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 567/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 14 Januari 2020 — Pemohon:
1.Eddy Mulyono
2.Erni Rachmawaty
16 — 3
1.Eddy Mulyono
2.Erni Rachmawaty
16 — 3
Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohoanan Nomor:567/Padt.P/2019/PN.SmrMenimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 18-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 505/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
Nur Rabiyatul Adhawiyah
19 — 3
Nur Rabiyatul Adhawiyah
19 — 3
kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 06-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 484/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon:
SUGIANTO LAWINATA
17 — 5
SUGIANTO LAWINATA
17 — 5
kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 10-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 445/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
19 — 3
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
19 — 3
kewenangan Pengadilan Negeridalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PA PRAYA Nomor 0323/Pdt.P/2013/PA.PRA. Tanggal 27 Agustus 2014 — -SRI WAHYUNI BINTI TARPI
-SUHANDI BIN MUHSININ
14 — 8
14 — 8
Kompilasi Hukum Islam Pasal10. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan tidakmampu Nomor 471/186/JG/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah , KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah; 11. Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak WakilKetua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
Register : 15-07-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tanggal 16 Agustus 2011 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
94 — 51
94 — 51
kasasi sesuai maksud pasal 43ayat (1) dan penjelasannya Undang undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhirdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa perkara aquo bukan perlawanan ataspenetapan pencegahan perkawinan sesuai maksud pasal 18Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak memenuhisyarat untuk diajukan sebagai perkara tingkat bandingmeskipun telah diterima oleh Panitera sesuai maksud pasal10
Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2273/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
lawan
PT WAVIN DUTA JAYA
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat dan tidak bersifat erga omnes sertatidak memiliki parameter terukur menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 5 dan Pasal 17 sampai dengan 19 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal10
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PALU Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.Pal Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 8
10 — 8
Pasal10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Register : 30-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 4/Pid.C/2019/PN Gsk Tanggal 30 Oktober 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HASAN MANGALLE, S.H.
Terdakwa:
AGUS TONO
99 — 46
HASAN MANGALLE, S.H.
Terdakwa:
AGUS TONO
99 — 46
menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Agus Tono;Setelah mendengar uraian singkat dakwaan dan sebagainya;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Memperhatikan barang bukti/suratsurat yang terlampir dalam berkasperkara;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa telahmelakukan suatu) perbuatan yang dipandang oleh Undangundangsebagaimana dalam dakwaan merupakan Perbuatan Pidana harus telahmemenuhi unsurunsur dari Pasal pasal 3 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal10
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
Pasal 2 dan Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai.
Pasal 2 dan Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai. Bukti Surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sahdengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai denganHalaman 8 dari 16 Put.
Register : 18-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.PLG Tanggal 17 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
5 — 0
5 — 0
Pemohonbertempat tinggal Jalan xxx Kota Palembang; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendapat keturunan bernamasatu orang anak bernama, Xxx, Perempuan, umur 8 bulan; Sekaranganak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di ats,terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut tidakdilaksanakan sesaui dengan syariat/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1)dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal10
Register : 04-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Ckr Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 17
32 — 17
Nomor405/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 10 Agustus 2018 yang telah berkekuatanhukum tetap, tetap berkewajiban untuk menafkahi ke 3 ( tiga ) orang anak,dan bila Pihak Pertama mendapat jodoh lagi tetap juga mempunyai kewajibanuntuk menafkahi juga anakanaknya;Pasal9.Pihak Kedua harus melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini palinglambat 1 ( satu ) minggu setelah putusan perdamaian dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraNomor : 2131/Pdt.G/2018/PA.Ckr;Pasal10
Register : 10-05-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 13-05-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 129/Pdt.P/2011/PA.Jr Tanggal 7 Juni 2011 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikahmenurut agama Islam maupun halangan menurut peraturanperundang undangan yang berlaku; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknyasuami istri hingga sekarang selama 30 tahun ; Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbuktibahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il yang telahdilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula denganketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jo pasal10
Putus : 02-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112/K/MIL/2019 Tanggal 2 Mei 2019 — IRGAMAL SALEH;
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer LO9 Semarangtanggal 13 November 2018 sebagai berikut :Kami mohon agar Pengadilan Militer ll11 Yogyakarta menyatakanTerdakwa Koptu Irgamal Saleh, NRP 31030337790291terbukti bersalahmelakukan tindak pidana: Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu,padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUHP;Dengan mengingat pasal Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUHP dan Pasal10
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 561/Pdt.P/2019/PN Smr Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
Ratna Wati
69 — 3
Ratna Wati
69 — 3
Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikanpermohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 TentangKekuasaan Kehakiman;Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor : 561/Padt.P/2019/PN SmrMenimbang bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 danpenjelasannya kemudian tidak diatur secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10