Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dimasa damai sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agarMajelis Hakim memidana Terdakwa dengan :a. Pidana Pokok :Penjara selama 1(Satu) tahun 6 (enam)bulan.Hal. 2 dari 19 hal Putusan No : 15K/PM 102/AD/II/2019MenimbangMenimbangb. PidanaTambahan : Dipecat dari dinasMiliter.3. Menetapkan barang bukti berupa :a.

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsurunsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, namundemikian Majelis Hakim tetap akan membuktikansendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakimberdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjutdalam putusan dibawah ini.2.

Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakandipersidangan.Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai "Menimbangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.a.

hari.Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsurkeempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telahterpenuhiMenimbang Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, MajelisHakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanaMiliter yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal87

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damaiSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oleh karenannya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakimagar Terdakwa dijatuhi dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.c.

Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.2. Pasal26 ayat (1) KUHPM.3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.4. Pasal 190 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, sertaketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan denganperkara ini.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DORUS MIRINO, Serda NRP21130162461293, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukantindak pidana : Desersi dalam waktu damaiHal 11 dari 12 hal Put Nomor : 72K/PM.Ill19/AD/V/20142.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwadijatuhi pidana :Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.Pidanatambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.c.

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkeempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan,Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindakpidana :"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaizin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal87

Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakandipersidangan.2Memperhatikan :Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.a.

hari.Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsurkeempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telahterpenuhiBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, MajelisHakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanaMiliter yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal87

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakandi persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersidalam waktu damaiSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Oleh karenannya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhipidana :Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Diajukan ke persidangan

belumkembali ke Kesatuan Korem 173/PVB.Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 164K/PM.IIl19/AD/X/2013MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diterangkan diatas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan,Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dancukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama daritigapuluh hari, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal87

atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;bahwa secara substansial terbukti Termohon Kasasi/Penggugat selakuAparatur Sipil Negara yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan, telahmelakukan pelanggaran disiplin berat yang merendahkan martabatPegawai Negeri Sipil dan berdampak negatif pada pemerintah berupaperbuatan penyalahgunaan narkotika dan lalai dalam melakukan strategipengawalan terhadap narapidana yang menyebabkan pelarian atasnarapidana tersebut, olen karenanya dengan berpedoman pada Pasal87

perkara ini dan lebih khususterdakwa mau kawin karena telah hamil 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggimemutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri AndooloNomor : 59/Pid.B/2013/PN.Ad1 tanggal 27 Agustus 2013 yangMenimbang, bahwa oleh kareena terdakwa dijatuhipidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harusdihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatQe DE EEEMengingat pasal 284 (1) ke 1 huruf b KUHP 67,pasal87

Putusan Nomor 222 K/TUN/2020Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koruspi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2012dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka untuk itu Penggugattelah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Taun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Bahwa objek sengketa a quo berlaku surut

Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakandipersidangan.Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai "Menimbangsebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.a.

hari.Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsurkeempat yaitu Lebin lama dari tiga puluh hari telahterpenuhiBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, MajelisHakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidanaMiliter yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal87

menuju rumahnya tanoa meminta surat keterangan sahnya hasil hutan danketika Terdakwa sampai di Jalan Raya TayuPati Km 5 Desa Ngemplak Kidul,Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah dihentikan oleh Petugas KepolisianResort Pati dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapatmenunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan, karena pada saat terdakwamembeli kayukayu tersebut memang tidak ada surat keterangan sahnyahasilhutan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal87

keterangan sahnya hasil hutan dan ketika Terdakwa sampai di Jalan RayaTayuPati Km 5 Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Patitelah dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Pati dan ketika dilakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangansahnya hasil hutan, karena pada saat terdakwa membeli kayukayu tersebut tidakmenanyakan terlebih dahulu tentang surat keterangan sahnya hasil hutan kepadaJUMAR.Perbuatan terdakwwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal87

terlebin dahulu akan dipertimbangkanunsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum;20Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk alternatif subsidairitas, yaitu kKesatu Primair melanggar Pasal 83 ayat (1)huruf 6 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, kesatusubsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundanng RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013, atau kedua primair melanggar Pasal 87 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 kedua subsidair melanggar Pasal87

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) KUHPM.Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhipidana : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNIAD2.

telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaanOditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatasmerupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan,Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindakpidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadirantanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal87

Kehutanan Provinsi Bali dan abhlimenjabat sebagai coordinator Pos Pemeriksa Hasil Hutan (PHH)Celukan Bawang; Bahwa ahli memilki jabatan selaku Wasganis PHPLPKBR(Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi LestariHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN SgrPenguji Kayu Bulat Rimba) dan juga ahli memiliki kwalifikasi sebagaiWASGANIS PHPLPKGR ( Pengawas Tenaga Teknis PengelolaanHutan Produksi Lestari Penguji Kayu Gergajian Rimba) ;Bahwa menurut ahli terdakwa melanggar pasal 12 huruf m jo pasal87

kerugian yang timbul adalah materi sebesar Rp. 188.262(seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)dan kerugian secara ekologi mengakibatkan tanah longsor ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf m jo pasal87

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damaisebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Hal. 2 dari 15 hal Putusan No : 42K/PM 102/AD/III/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakimmemidana Terdakwa dengan :a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.b.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa jjinyang sah dari Dandim0213/Nias, Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedangdipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.: Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesualketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir

Putusan Nomor 178 PK/TUN/2018kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya denganjabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Aparatur Sipil Negara dalammenerbitkan objek sengketa a quo telah tepat secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

., NIP.197510032002121006 terbukti secara sah melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,sehingga terbitnya objek tersebut telan sesuai dengan ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangmenentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dinukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki

00054/207/13/092/15tanggal 24 Maret 2015;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada objek PPN sehinggatidak ada PPN yang terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak serta imbalanbunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan (48%) sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Pasal87

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindaksebagai kuasa hukum untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya (Pasal87 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan WHubungan Industrial) ;5.

00057/207/13/092/15 tanggal 24 Maret 2015;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada objek PPN sehinggatidak ada PPN yang terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak serta imbalanbunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan (48%) sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Pasal87

barang bukti yang diajukan didepanpersidangan; Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa setelah diperoleh faktafakta yang terjadi sebagaimanaterurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara iniapakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapatditerapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum sebagaiberikut:KESATU : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal87

Pasal 12 huruf m UndangUndang RI No.18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan;ATAUKEDUA : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal87 ayat (3) Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf (c) Jo.