parIs1ilvl0 listtextfOfs24 4.tabli420fi420sl480sImult1tx420tlhyphtx7938qjwpparflg32plainf2fs24 Bahwa semenjak bulan Juni 2010rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan nafkah yang diberikan Tergugatkurang lebih 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan tidak mencukupikebutuhan keluarga, dan ketika marah Terguggat suka ringan tangankepada Penggugat, kemudian pada tanggal 19 September 2009 dalamkondisi marah Terguggat meminta kembalian dari pembenahan

itu Tergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkanatau tidak mempedulikan Penggugat; sedangkan sebelum Tergugat pergi,antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan nafkah yang diberikan Tergugatkurang lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan tidak mencukupikebutuhan keluarga, dan ketika marah Tergugat suka ringan tangankepada Penggugat, kemudian pada tanggal 19 September 2009 dalamkondisi marah Tergugat meminta kembalian dari pembenahan

Bahwa pada tanggal 27 sepetember 2011 Kodim mengadakanrenovasi, pembenahan dan pembersihan dalam rangka persiapan lombaBinter masingmasing Koramil di jajaran Kodim 0701/Banyumasmengirimkan perwakilan anggotanya selanjutnya anggota tersebut apel keKodim 0701/Banyumas, sedangkan Terdakwa merupakan salah satuanggota dari Koramil 21/Jatilawang yang dikirim untuk membantupelaksanaan lomba sehingga Terdakwa apel di Kodim 0701/Banyumas.3.

Bahwa pada tanggal 27 september 2011 terdakwa dan KopkaSuradi sebagai perwakilan dari Koramil 21/Jati lawang ke Kodim untukmembantu renovasi, pembersihan dan pembenahan dalam rangka persiapanlomba binter selama 6 (enam) bulan.3. Bahwa selama Terdakwa berada di Kodim segala aktivitas dankegiatan apel mengikuti Kodim 0701/Banyumas .4.

Bahwa benar benar pada tanggal 27 september 2011 Terdakwa danKopka Suradi sebagai perwakilan dari Koramil 21/Jatilawang ke Kodimuntuk membantu renovasi, pembersihan dan pembenahan dalam rangkapersiapan lomba binter selama 6 (enam) bulan.3. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Kodim segala aktivitasdan kegiatan apel mengikuti Kodim 0701/banyumas .4.

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakanCaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiHalaman 18 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Staf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April

Central Santosa Finance maka tindakanTergugat menerbitkan Surat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tanggal 01Agustus 2017 yang menugaskan Penggugat melakukan Pembenahan KantorPT.

CSF Cabang Sanggau mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengantanggal 31 Desember 2017 sudah benar dan berdasarkan hukum. selain ituapabila diakomodir sikap dan tindakan Penggugat yang berkeberatanditugaskan melakukan pembenahan Kantor Cabang Sanggau yang hanyauntuk waktu selama beberapa bulan tersebut tentu dapat mengganggukegiatan usaha Tergugat dan akan dijadikan acuan karyawan lain menolakpenugasan.

Bahwa dengan demikian, bertitik tolak dari fakta bahwa Surat Tugas No.Halaman 38 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.483/ST/HRP/P/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang menugaskan Penggugatmelakukan Pembenahan Kantor PT.

Bahwa Tergugat melakukan pembenahan kelembagaan denganmelibatkan Tim Eksternal, yaitu. Tim Reformasi Tata KelolaKelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh salahseorang mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Erry Riyana Hardjapamekas, yang juga melakukan evaluasi terhadapsejumlah Pegawai di Komnas HAM. Tim ini juga merekomendasikanperlunya penataan kelembagaan;.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Objek Sengketa aquoditerbitkan dalam kerangka pembenahan kelembagaan denganmelibatkan banyak pihak dan proses panjang tetapi tetap bersikap bijaktanpa mengabaikan ketegasan;.

Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangHalaman 52 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUNJKTKeuangan Negara (UU No.17/2003), padahal sebagaimana tercantumpada halaman 8 LHP BPK Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24Mei 2016 misalnya (Sebagai contoh saja!)

Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang menegaskan, Penyelesaian tagihan kepadaNegara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak danbukti yang sah untuk memperoleh pembayaran (vide: Pasal 65 ayat(1));f.

Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Evaluasi Menpan dan RB;dang. Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Sidang ParipurnaKomnas HAM yang notabene sebagai pemegang kekuasaan tertinggidi Komnas HAM, sebagaimana telah dikemukakan.5.

SIKKI pada dasarnya merupakan orang yang sama sehinggaseharusnya tempat tanggal lahir yang berbeda antara identitas kependudukandengan Paspor Pemohon seharusnya segera disesuaikan;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa Pemohon yang mengalami kekeliruan nama dantempat tanggal lahir semata tanoa adanya tendensi lain haruslah diizinkan untuksegera melakukan pembenahan agar dirinya dapat mendapat hak asasinyadalam beragama sebagaimana telah terhalang

Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah keperluan asal usul anakini adalah untuk pembenahan Akte Kelahiran anak yang bernama SHOFIANAZILA PRATISTASARI umur 2 tahun 10 bulan Kelahiran 09 Oktober2018, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil memintaSurat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anakkandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohonpenetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alashukum dan mempunyai kepastian hokum;Mengabulkan permohonan

persamaan yang jelas yaitu bulan dan tanggal lahir sehinggajika dihubungkan dengan kenyataan bahwa Mubri dan Mubri bin Sake adalahorang yang sama maka dapat pula disimpulkan bahwa penulisan tahun 1966dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah juga murni karenakekeliruanMenimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa Pemohon yang mengalami kekeliruan nama dantanggal lahir semata tanpa adanya tendensi lain haruslah dizinkan untuk segeramelakukan pembenahan

ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pengusaha telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat No. 1812/2154/179/XII/PHK/122005 tanggal 8 Desember2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Pekerja dengan posita gugatansebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 2 Juli 2005 memutuskan antara lain : Untuk merestrukturisasi/pembenahan

Adanyarestrukturisasi/pembenahan organisasi untuk kemajuanperseroan dengan melakukan perubahan sistem sesuai dengan saranKomisaris dengan biaya overhead sebesar 8% dari penjualansehingga Direktur PT. Duta Pratama Jaya Mengeluarkan SuratKeputusan No. 001/DIRDPJ/VII/O5 tentang Pemotongan Gaji bagiseluruh karyawan sebagai berikut :1. Untuk Direktur dipotong sebesar 80%;2. Untuk Kadep/Kabag dipotong sebesar 50%;3. Untuk Staf dipotong sebesar 40%;4.

Bahwa yang menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tanggaantara penggugat dan tergugat adalah :a. bahwa tergugat bekerja dan penghasilannya tidak diberikan kepadapenggugat dan anak anaknya hingga selama 8 tahun sampai suratgugatan ini di buat,b. bahwatergugat sering bersikap emosional dan memukul tergugat.6. bahwa Upaya pembenahan dan perbaikan saling di usahakan namunpercekcokan itu semakin menjadi sehingga pada tanggal 13 Sepetember2008 Penggugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita(TKW

dapatdilihat dari tanggal lahir yang sama dan orang tua yang sama bahkan Hakim dapatmemahami mengapa muncul nama ANNA binti SIGA yaitu oleh karena nama panggilanARHAMNA adalah ANNA dan oleh karena ayahnya bernama SIGA maka wajar ketikanama ANNA binti SIGA kemudian muncul dalam tanda setoran BPIH Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim yang mengadili perkaraini berpendapat bahwa Pemohon yang telah terbukti mengalami kekeliruan nama dalamtanda setoran BPIH nya haruslah segera melakukan pembenahan

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut:a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April

Central Santosa Finance maka tindakanTergugat menerbitkan Surat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tanggal 01Agustus 2017 yang menugaskan Penggugat melakukan Pembenahan KantorPT.

CSF Cabang Sanggau mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengantanggal 31 Desember 2017 sudah benar dan berdasarkan hukum. selain ituapabila diakomodir sikap dan tindakan Penggugat yang berkeberatanditugaskan melakukan pembenahan Kantor Cabang Sanggau yang hanyauntuk waktu selama beberapa bulan tersebut tentu dapat mengganggukegiatan usaha Tergugat dan akan dijadikan acuan karyawan lain menolakpenugasan.

Bahwa dengan demikian, bertitik tolak dari fakta bahwa Surat Tugas No.483/ST/HRP/P/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang menugaskan Penggugatmelakukan Pembenahan Kantor PT.

dengan keyakinan Hakim terhadap masalah di atas makaperbedaan tanggal lahir harus pula dipahami sebagai bentuk kekeliruan penginputandata pada saat penerbitan identitas pemohon, hal mana tentunya harus diabaikan olehkarena pada dasarnya Hakim sudah memastikan bahwa Inemba dan Ani padadasarnya adalah orang yang sama;Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim yang mengadili perkaraini berpendapat bahwa Pemohon yang telah terbukti mengalami kekeliruan datakependudukan haruslah segera melakukan pembenahan

Sanusi yang memiliki ayah yang bernama P.Doma dan Kakek yang bernama Lebba;Menimbang bahwa selain itu juga sudah menjadi lumrah dalammasyarakat sulawesi selatan bahwa nama Sanusi dipanggil dengan panggilanSinosi sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Hakimyang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon terbukti hanyamengalami kekeliruan penulisan nama semata dalam paspornya yang hilang;Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki dasar untukmelakukan pembenahan terhadap

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara berbunyi: Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum tergugat memberikan jawaban ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonanpencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat akan lebih fokuspada pembenahan management administrasi Prosedur Sertifikasi BenihHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 187/G/2020/PTUN.Sby.pada CV.

Tanggal 12 Agustus 2013;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembelian Batang kelapa sebanyak40 batang untuk pancang Jetty dan pembenahan jembatan, sebesarRp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh ABD RAUFdari PT PERNICK SULTRA, Tanggal 12 Agustus 2013;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk sewa rental jolor sebesarRp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh IMRANdari PT PERNICK SULTRA Tanggal 13 Agustus 2013;Hal. 8 dari 25 hal. Put.

lembar Asli Invoice Nomor: O86/INV/X/2013 tanggal 11September 2013, untuk pembayaran Excavator Kobelco SK200,sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT PERNICKSULTRA kepada Manajement Administrasi PT PERNICK SULTRA;1 (satu) lembar Asli Invoice Nomor: 035/INV/X/2013 tanggal 11 Sept2013, untuk pembayaran Dump Truck Hino, sebesar Rp. 225.000.000(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT PERNICK SULTRAkepada Manajement Administrasi PT PERNICK SULTRA;1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembenahan

Tanggal 12 Agustus 2013;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembelian batang kelapa sebanyak40 batang untuk pancang Jetty dan pembenahan jembatan, sebesar80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh ABD RAUF dariPT PERNICK SULTRA, Tanggal 12 Agustus 2013;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk sewa rental jolor sebesarRp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh IMRANdari PT PERNICK SULTRA Tanggal 13 Agustus 2013;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk sewa Rental Avanza selama

Nomor: 036/INV/X/2013 tanggal 11September 2013, untuk pembayaran Excavator Kobelco SK200,sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT PERNICKSULTRA kepada Manajement Administrasi PT PERNICK SULTRA;34. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 035/INV/X/2013 tanggal 11September 2013, untuk pembayaran Dump Truck Hino, sebesarRp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PTPERNICK SULTRA kepada Manajement Administrasi PT PERNICKSULTRA;35. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembenahan

No. 91/Pdt.P/2021/PA.AGMPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya pandangan kepadaPemohon supaya memperbaiki surat permohonannya karena masih banyakyang perlu pembenahan, ternyata upaya tersebut diperhatikan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabutpermohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaArga Makmur dengan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.AGM,

stagnan selama 6 (enam)bulan menunggu ijin penetapan lokasi quary,maka Penggugat minta agarlokasi penetapan quary dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein .Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quary tersebutdisetujui oleh Konsultan Pengawas, PPK Bersama Pengawas TeknisPemerintah (PTP) dan Dinas Instasi terkait.10.Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsungmobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka keLewolein dan langsung melakukan pembenahan

berupa :a.b.Cc.Perbaikan dan Pembukaan jalan untuk masuk lokasi quary.Pembersihan Lokasi quaryPembuatan los atau barak untuk penyimpanan alatalat dan pelindungtenaga kerjaPengetesan laboratorium atas material yang akan digunakanPerakitan Alat craser dan perlengkapannya.Melakukan galian /membuat stok material sirtu untuk Aggregat kelas Bdan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbt11.Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut diatas membutuhkan waktuselama

Danpada posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan...bahwa kegiatan pembenahan lokasi quari di desa lewolein membutuhkan7waktu selama 2 bulan.... Dengan demikian hambatan /tidak lancarnyapelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupahkan kesalahan danketidakprofesionalan Penggugat;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalumengadaada.

Dan pada posita gugatan Penggugat angka 10 yang padatepokoknya menyatakan ...banwa kegiatan pembenahan lokasi quari didesa lewolein membutuhkan waktu selama 2 bulan....

Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari makamaksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib = dirundingkan olehPengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh apabilaPekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggotaSerikat Pekerja/Serikat Buruh.Bahwa dalam penjelasan Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun2003, yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat iniadalah kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan

metodekerja, dan pembinaan kepada Pekerja/buruh.Bahwa kami telah melakukan upaya untuk menghindari tindakanPemutusan Hubungan~ Kerja terhadap Penggugat melaluikegiatan yang positif yakni pembenahan metode/sistem kerjadan pembinaan kepada Tergugat/Termohon.Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut, Tergugat mengajukansaksi bernama AEP SAEPULLOH ESA adalah mantan HRD & GAManager di Perusahaan Tergugat, yang memberikan keterangandibawah sumpah yang dicatat oleh Majelis antara lain Penggugat adalah Karyawan

Murthy Kurnia Utama Jemberyang dibangun dan dipergunakan oleh Terdakwauntuk menaruh dan menyimpan alatalat berat sertadigunakan sebagai gudang pembenahan latalatberat dengan ukurannya 8 meter X 15 meter; dan10.

Murthy Kurnia Utama Jakarta lalu PakSlamet membuat surat tegoran ke Terdakwa, namuntidak ditanggapi oleh Terdakwa sehinggapembangunan tetap berjalan hingga tempat tersebutdigunakan sebagai gudang pembenahan latalatberat oleh Terdakwa.Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 137K/PM III12/AD/IX/2019Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digunakan olehTerdakwa tersebut milik PT. Murthy Kurnia UtamaJember sesuai dengan surat sertifikat hak gunabangunan No. AC 300417 persil 253 alamat Ds.Kebonagung Kec.

Murthy KurniaUtama Jakarta.Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Nopember2018 Saksi2 mengirimkan surat tegoran kepadaTerdakwa, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwadan Terdakwa masih menggunakan lahan milik PT.Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 137K/PM III12/AD/IX/2019MenimbangMurthy Kurnia Utama Jember digunakan sebagaigudang pembenahan alat alat berat.15. Bahwa benar kemudian Saksi2 menelphone Saksi3untuk menegur Terdakwa supaya bengunan yangada di tanah milik PT.

Murthy Kurnia Utama menegur Saksi2atas kejadian tersebut.Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2018Saksi2. mengirimkan surat tegoran kepadaTerdakwa, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwadan Terdakwa masih menggunakan lahan milik PT.Murthy Kurnia Utama Jember digunakan sebagaigudang pembenahan alat alat berat.Bahwa benar lahan milik PT.

Bahwa setelahn penggugat menguasai tanah tersebut penggugat melakukanbeberapa pembenahan atau perbaikan terhadap objak tanah yang dibeli melaluitergugat I karena lahan sebelum pelelangan termasuk kelas 0 atau masih rawarawa;12. Bahwa setelah adanya pembayaran penggugat kepada tergugat II dan telahdilakukannya pembenahan atau perbaikan terhadap tanah tersebut muncullahgugatan yang dilakukan oleh Hj. Rainang, Dkk kepada Tergugat dan II termasukpara Penggugat selaku pembeli lelang;13.

Bahwasemula Penggugat sekarang Pemohon Banding membeli objeksertifikat tersebut dalam perkara a quo dahulunya tidak berproduktif akan tetapisetelan Penggugat melakukan beberapa pembenahan terhadap objek sertifikattersebut sehingga objek tersebut menjadi produktif sampai Saat ini.

Bahwa selain itu, Para Penggugat merasa telah melakukan pembenahan terhadapobjek tanah dimaksud menjadi produktif sampai saat ini sehingga Para Penggugatmerasa wajar untuk menuntut ganti rugi sejumlah nilai di atas.50. Bahwa dalil Para Penggugat dimaksud merupakan dalil yang tidak berdasardikarenakan nilai tanah sebesar Rp250.000, per meter persegi sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat dimaksud merupakan nilai taksiran yangditetapkan sepihak oleh Para Penggugat.51.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan alasan bahwa pihaknyamerasa telah melakukan pembenahan terhadap objek tanah sehingga wajar untukmenuntut ganti rugi sebesar Rp20.000.000.000,, dapat Pembanding sampaikanbahwa Majelis Hakim dalam halaman 44 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Mrstanggal 28 Desember 2020 telah menyampaikan bahwa:Hal. 35 dari 42 Hal, Putusan No.47/PDT/2021/PT MKS34.55.56.Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menguraikanbahwa Para Penggugat yang telah mengangkat

Penggugattersebut sudah sebanding dengan manfaat/keuntungan yang diperoleh dari hasilempang tersebut.Bahwa mengingat Para Penggugat telah memanfaatkan tanah tersebut selamakurang lebih 22 tahun sejak tanah tersebut dibeli melalui lelang, maka hasil usahayang diperoleh oleh Para Penggugat dari pemanfaatan tanah empang tersebutsemestinya sudah melebihi dari biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugatuntuk membenahi kualitas tanah dimaksud sehingga tidak sepatutnya ParaPenggugat memperhitungkan biaya pembenahan