Ditemukan 183271 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengukuran pengurusan pengusutan pengusulan pengumunan pengukuhan pengumpulan
Penelusuran terkait : Penetapan dan pengumuman lelang ulang
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 24-08-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 18/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
Tisna Ma'sum
Tergugat:
Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan
Intervensi:
Pahrin Kamaru
220 — 80

  • M E N G A D I L I :

    DALAM PENUNDAAN:

    - Menyatakan menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomor 03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Luwoo, Tanggal 28 Maret 2021;

    DALAM EKSEPSI:

    - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

    DALAM POKOK

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 26-02-2014 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/PEN.PID.SUS/PRKN/2014/PN.TPI
Tanggal 26 Februari 2014 — Mr.AUNG WLIM
75 — 23
  • Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hak terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);8. Menyatakan segera dilaksanakan eksekusi apabila terdakwa telah tertangkap dan atau menyerahkan diri.
    maka kepada terdakwa tetap tidak dibebaskan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;w Memperhatikan Nomor urut 4 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor ; 03 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sbb : apabila tempat tinggal terdakwa tidakdiketahui , majelis hakim harus munjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman
    putusanhakim , yang diumumkan oleh jaksa penuntut umum pada mass media yang berskala nasional ,dan diberitahukan hk terdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hariterhitung hari berikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.won nnnnn Memperhatikan Pasal 79 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang berbunyi sbb : Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakantanpa kehadiran terdakwa.
    Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim oleh JaksaPenuntut Umum kepada mass media skala nasional dengan memberitahukan hakterdakwa untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hariberikutnya setelah pengumuman putusan tersebut.7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.500, (duaribu lima ratus rupiah);8.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 23 Juli 2018 — Penggugat:
1.UMAR BAQI SIREGAR GLR BAGINDA UMAR BAQI SIREGAR
2.MAJO ADIL SIREGAR GLR SUTAN DOLI SIREGAR
Tergugat:
DARUSSAMIN HASIBUAN
Turut Tergugat:
1.PARLAUNGAN HASIBUAN GLR PATUAN JATTAN BADAR HASIBUAN
2.H PANGIHUTAN HASIBUAN GELAR MANGARAJA IMOM HASIBUAN
64 — 15

  • M E N G A D I L I

    Dalam Eksepsi

    • Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Manyatakan tindakan Tergugat ataupun bersama-sama Para Turut Tergugat telah melakukan pengumuman kepada khalayak ramai atas hukuman adat yang tidak dilakukan secara seimbang dan diketahui Para Penggugat
    adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  • Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat seperti yang diuraikan dibawah ini;

    • Biaya Pengumuman Permintaan maaf dari Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat yang isinya akan dipersiapkan nantinya oleh Para Penggugat dimedia massa (cetak) untuk 3 (tiga) surat kabar nasional selama 3 hari berturut-turut yakni Harian Waspada, Harian Analisa maupun

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 15-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 10 Mei 2010 — 1. SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,2. Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
130 — 58
  • Menyatakan batal Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ((vide bukti P-10=T-1); ---------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan batal Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada Halaman 16 Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 April 2010 (vide bukti P-14=T-4); ---6.
    Mewajibkan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencabut Surat Nomor : 350/KPU-HH/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 Perihal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, dan menerbitkan Surat Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Humbang Hasundutan yang baru yang menyatakan bahwa Penggugat Saut Parlindungan Simamora dan Ir.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 358/KPU-HH/IV/2010 tentang PenetapanPasangan ............
    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 pada Halaman 16 Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 April 2010 dan menerbitkan Pengumuman yang baru yang memuat nama dan nomor urut Penggugat Saut Parlindungan Simamora dan Ir.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-01-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sby
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
AHMAD MUZAKKI SH
Terdakwa:
IMAM MAWARDI bin LAMUKO
75 — 35
  • satu) unit HP merk Oppo (rusak);
- 1 (satu) lembar print out Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 atas nama ALIFIAN MARTHA INDRA KUSWORO dengan nomor peserta 23-3004-211-0095688;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 3515172503030003 atas nama ALIFIAN MARTHA INDRA KUSWORO;
Dikembalikan kepada saksi ALIFIAN MARTHA INDRA KUSWORO
- 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengumuman
Nomor SEK.KP.02.01-663 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 tertanggal 18 September 2023 beserta lampiran pengumuman;
- 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengumuman Nomor SEK.KP.02.01-720 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan MS CALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-06-2012 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MS CALANG Nomor 0024/Pdt.G/2012/MS-CAG
Tanggal 27 Nopember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
54 — 13
  • Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Calang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekutan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan memberitahukan kepada Tergugat melalui papan pengumuman Mahkamah Syariyah Calang; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
    Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Calang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekutan hukum tetap kepada PPN/KUAKecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan memberitahukan kepadaTergugat melalui papan pengumuman Mahkamah Syariyah Calang;5.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
WAHYUNING DEWI SAFITRI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Madiun
180 — 416

  • MENGADILI

    I. DALAM EKSEPSI

    - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

    II. DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
    Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
    Sampai saatmenjelang pengumuman yang menyatakan TMS tidak adapemberitahuan apapun. Harapan Penggugat adalah lulusPemberkasan.
    naskahdinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya berupa pengumuman ;b.
    Melanggar/bertentangan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor26 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di LingkunganPemerintah Kabupaten Madiun, Pasal 26, dan Lampiran angka 23.Pengumuman, huruf d. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman ;Bahwa sebagaimana dalam Pasal 26 Kepala SKPD (Kepala BKD)hanya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya terdiri atas Pengumuman ;Halaman 14 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY?)
    Pengumuman,huruf b. Susunan dan huruf d.
    Pengumuman, huruf d. Bentuk NaskahDinas Pengumuman ; Bahwa sebagaimana dalam Pasal 26 Kepala SKPD (KepalaBKD) hanya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dansusunan Surat diantaranya terdiri atas Pengumuman ;Sehingga perbuatan, tindakan Kepala Badan KepegawaianDaerah (BKD) atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiunmenandatangani naskah dinas sebagaimana huruf a.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-07-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT SAMARINDA Nomor 127/PDT/2024/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat I : Tegak Sukma Budiman Diwakili Oleh : Filipus N.R.K.Goenawan,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Samin Tan
Terbanding/Turut Tergugat I : Trisna Ratna
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SAMARINDA (“KPKNL SAMARINDA”)
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA (“KANTAH SAMARINDA”)
Turut Terbanding/Tergugat II : GUNAWAN TUE
Turut Terbanding/Tergugat III : PT MULIA PRATAMA
27 — 24

  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Mei 2024, Nomor 210/Pdt.Bth/2023/PN Smr, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda yang tertulis Nomor 01/Pdt.Del.Eks/2929/PN Smr Jo. Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN Bjm Jo.
    Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN Bjm, yang seharusnya adalah Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN Smr Jo. Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN Bjm Jo.
    ;
  • Menyatakan batal pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Bukuan yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda /Turut Terlawan II;
  • Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1429/KNL.1302/2022 tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Turut Terlawan II, Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 28 Desember 2022, Pengumuman
    Lelang Kedua tertanggal 12 Januari 2023, dan Pelaksanaan Lelang tertanggal 26 Januari 2023, Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor: S-1770/KNL.1302/2023 Tanggal 8 November 2023 Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN.Smr jo.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 12-10-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 08-12-2023
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kot
Tanggal 26 Oktober 2023 — Pemohon:
MASNONA
66 — 0
  • Jonny tersebut sesuai dengan lingkup tugas maupun tanggung jawabnya selaku Pengampu;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk kemudian dilakukan pengumuman dengan menempatkan dalam Berita Negara;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN AIRMADIDI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-04-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 35/Pid.B/2016/PN Arm
Tanggal 8 Februari 2017 — - Jaksa Penuntut Umum : DANUR SUPRAPTO, SH - Terdakwa : ADRIANUS POLUAKAN
128 — 87
  • KURI, AMd tertanggal 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik RUSTAM KURI, AMd tertanggal Tontalete 22 Maret 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman
    LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalete ADRIANUS POLUAKAN milik ISWADI LATIF tertanggal Tontalete 02 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman
    RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no
    SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17 September 2014; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman
    RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milik RONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng
    RIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual bellitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRIDWAN LINTANG tertanggal Tontalete 27 Agustus 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.39/peng./8/VIIl201 4,dikeluarkan
    SUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 17 September 2014;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual belitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikSUPARNO, S.Sos tertanggal Tontalete 22 Januari 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.07/peng./8/I2015,dikeluarkan di
    RONNY ADOLF WENAS. tertanggal Tontalete 29Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalamsengketa tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pengumuman jual belitidak ada keberatan tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan pemilikan milikRONNY ADOLF WENAS tertanggal Tontalete 29 Mei 2015;1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengumuman no.38/peng./8/V 2015,dikeluarkan di Tontalete
    secara tertulis diPapan Pengumuman serta juga diumumkan dengan pengeras suaraberdasarkan pemberitahuan dari pemerintah desa Tontelet yang dilakukan3 (tiga) hari setelah diumumkan;Bahwa atas pengumuman tersebut karena tidak ada yang keberatankemudian dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh saksi DjajilanAtilida selaku sekdes Desa Tontalete, pengukur Desa Tontalete, saksi ElsjeMaria Pantouw, saksi dan Terdakwa serta dihadiri oleh pemilik batas batas tanah yang akan dibeli oleh Saksi dan yang
    Foto copy Surat Pengumuman Nomor:22/Peng./8/I2013 tanggal 21 Januari2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh PaniteraPengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tandabukti P8;.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-Sim
Tanggal 23 Oktober 2013 — LIAN PURBA Dkk LAWAN GOLDEN ANDY POETRA MUNTHE
53 — 10
  • Menyatakan tindakan perbuatan dari Tergugat yang mengklaim hak penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah bekas areal penggembalaan kerbau ( areal bekas Parjalangan ) Dusun Saran Ganjang dengan cara mendirikan plank pengumuman dengan memuat pengumuman yang berbunyi " Tanah ini milik Golden Andy Poetra Munthe ", adalah perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) ;4.
    yang berbunyi : Tanah inimilik Golden Andy Poetra Munthe ;Bahwa dengan terteranya nama Golden Andy Poetra Munthe pada plankpengumuman yang didirikan di atas bidang tanah bekas tempat penggembalaankerbau (areal bekas Parjalangan), Dusun Saran Ganjang dimaksud, maka dapatdipastikan yang mendirikan plank pengumuman tersebut adalah oknum yangbernama Golden Andy Poetra Munthe ;Bahwa kemudian beberapa warga penduduk Dusun Saran Ganjang yakni : MutarSipayung, Muhidin Sipayung, Sariman Sipayung, Kamen Sipayung
    hukum bahwa Hak Penguasaan dan Pengusahaan atas bidangtanah bekas areal penggembalaan kerbau ( areal bekas Parjalangan ) DusunSaran Ganjang, adalah hak dari pada Penggugat ataupun warga penduduk DusunSaran Ganjang Desa Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau KabupatenSimalungun ;Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang mengklaimhak penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah bekas areal penggembalaanKerbau ( areal bekas Parjalangan ) Dusun Saran Ganjang dengan caramendirikan plank pengumuman
    dengan memuat pengumuman berbunyi " Tanahini milik Golden Andy Poetra Munthe " dan melakukan Pengaduan Pidanadengan Laporan Polisi.
    No 51 Tahun 1960 dengan Tersangka MutarSipayung, Muhidin Sipayung, Sariman Sipayung, Kamen Sipayung JamantaSaragih, Bebasman Sipayung, Nunggung Sipayung, adalah dengan tanpa dasardan alas hak yang sah dan benar menurut hukum ;4 Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan dari Tergugat yangmengklaim hak penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah bekas arealpenggembalaan kerbau ( areal bekas Parjalangan ) Dusun Saran Ganjang dengancara mendirikan plank pengumuman dengan memuat pengumuman yangberbunyi
    denganmemuat pengumuman yang berbunyi " Tanah ini milik GoldenAndy Poetra Munthe ", adalah perbuatan melawan hukum(onrechtsmatige daad) ;Menyatakan demi hukum bahwa seluruh perikatanperikatan antarapihak lain dengan Tergugat dan Tergugat dengan pihak lainmenyangkut bidang tanah bekas areal penggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan ) Dusun Saran Ganjang Desa MariahDolok Kabupaten Simalungun adalah batal dan tidak sah ;Menyatakan demi hukum bahwa seluruh surat menyuratmenyangkut bidang tanah bekas
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkl
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 9
  • terletak di Desa Balung Blok 03, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:

    • Sebelah Utara dengan UPTD sekolah SDN Balung;

    Sebelah Selatan dengan tanah milik Srijan;

    Sebelah Timur dengan tanah milik Samani;

    Sebelah Barat dengan jalan desa Balung;

    sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum;

    1. Menghukum kepada Tergugat I untuk mencabut 2 (dua) plang tiang pancang dengan pengumuman
      Tanah ini milik Maddamin Berdasarkan Hak Milik No. 9 yang telah dipasang oleh Tergugat I segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat I tidak mencabutnya setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Para Penggugat diberi kewenangan untuk mencabut 2 (dua) plang papan pengumuman tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku
      yang ditujukan dan diserahkan kepada PakJunaidi (bukan pemilik tanah Objek Sengketa) dan berdasarkan Tergugat (Maddamin) memasuki tanah OBJEK SENGKETA dengan memasang 2(dua) plang pengumuman bertuliskan : TANAH INI MILIK MADDIMIN,BERDASARKAN HAK MILIK No. 9, adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum;10.
      Bahwa jika mencermati posita diatas perbuatan Tergugat beranimelakukan perbuatan dengan mempermasalahkan tanah OBJEKSENGKETA tersebut dengan melakukan Tegoran kepada Junaiditanggal 7 Mei 2019 dan Tergugat berani memasuki pekarangan tanahOBJEK SENGKETA milik Penggugat (Suliman) dengan memasang 2(dua) plang pengumuman setelah Ibu kandungnya almarhumah Maisahmeninggal dunia sekitar bulan Maret/April 2019;11.
      Bahwa oleh karena objek sengketa dengan luas tanah 714 m2dinyatakan SAH MILIK PARA PENGGUGAT, sedangkan perbuatanTergugat dan Tergugat II mematok 2 (dua) tiang plang patok denganpapan pengumuman, maka dapat diperintahkan kepada Tergugat danTergugat II untuk mencabut 2 (dua) patok pengumuman dimaksud danHalaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN BkIHalaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN BkIatau kepada Para Penggugat diberi kKewenangan untuk mencabut
      Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mencabutdengan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan, terhadap 2(dua) plang tiang pancang dengan pengumuman Tanah ini milikMaddamin Berdasarkan Hak Milik No. 9 yang dipancang kan olehTergugat dan Tergugat II tersebut;7.
      Menghukum kepada Tergugat untuk mencabut 2 (dua) plangtiang pancang dengan pengumuman Tanah ini milik MaddaminBerdasarkan Hak Milik No. 9 yang telah dipasang oleh Tergugat segerasetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak mencabutnya setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap,maka kepada Para Penggugat diberi kKewenangan untuk mencabut 2(dua) plang papan pengumuman tersebut;6.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 28-03-2013 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga. Mks
Tanggal 28 Maret 2013 —
493 — 529
  • DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu / musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin dai Penggugat yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi / royalty sebesar Rp 15.840.000,(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;II.
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor -59/Pid.B/2018/PN Srp
Tanggal 24 Oktober 2018 — -I WAYAN KICEN ADNYANA, SE
104 — 42
  • KICEN ADNYANA I WAYAN, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 30/11/14, dengan Nomor Rekening : 0114-01-012223-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);- 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2914 tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014;- 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman
    No. 810/368/BKD tanggal 21 Januari 2015;- 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentang pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014; Tetap terlampir pada berkas perkara;- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;Dikembalikan kepada Tedakwa;4.
    (lima puluh juta rupiah); 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Mentri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2914 tentang formasipegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014; 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal21 Januari 2015; 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentangpelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negerisipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;Dilampirkan dalam
    Pengumuman nomor :801/6116/BKD, tanggal 22 Oktober 2014 tentangpelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan CPNS pemerintahprovinsi bali dari pelamar umum tahun 2014 Pelaksanaaan ujuan TKD(Tes Kompetensi Dasar) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)Halaman 15 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srpselama 11 hari dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 27 nopember2014 bertempat di Kantor Regional X BKN jalan Bay Pas Gusti NgurahRai No. 646 Suung Dps;f.
    Pengumuman hasil ujuan TKD (tes kompetensi dasar) melaluikeputusan Gubernur Bali No :539/04G/HK/2015, tanggal 21 Januari2015 tentang peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterimamenjadi CPNS pemerintah provinsi bali dari pelamar umum formasitahun 2014;g. Berdasarkan keputusan Gubernur tersbeut diatas pemerintah provinsibali mengajukan ususl penetapan NIP ke kantor Regional X BKN padatanggal 23 Febriari 2015;h.
    (lima puluh juta rupiah); 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Mentri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2914 tentang formasipegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014; 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal21 Januari 2015;Halaman 38 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.
    Srp 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentangpelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negerisipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;Tetap terlampir pada berkas perkara; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 011401012223508 atas nama WAYAN KICEN ADNYANA;Dikembalikan kepada Tedakwa;4.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 24-11-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 212/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2015 — - ARIFIN PATEDA, S.E, M.M alias IPIN
71 — 8
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda tangan penerimaan uang yang bertuliskan sudah terima dari Arnita Saleh uang sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran administrasi CPNS, apabila pada saat pengumuman nanti nama tidak tercaver maka uang tersebut dikembalikan yang diterima dan ditandatangani oleh Zulfiah Hamzah tertanggal Gorontalo 3 Oktober 2013 ;- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda tangan penerimaan uang yang bertuliskan sudah terima dari
    Arnita Saleh uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran administrasi CPNS, apabila pada saat pengumuman nanti nama tidak tercaver maka uang tersebut dikembalikan yang diterima dan ditandatangani oleh Zulfiah Hamzah tertanggal Gorontalo 16 November 2013 ;- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda tangan penerimaan uang yang bertuliskan sudah terima dari Ajeng Thaib Saleh uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran administrasi CPNS, apabila pada saat pengumuman nanti nama tidak
    ST uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman kerjasama bisnis dengan ketentuan akan dikembalikan 100 % sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Pateda tertanggal Gorontalo 14 Desember 2013 ;Dikembalikan kepada saksi Bustiawan, ST ;- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda tangan penerimaan uang yang bertuliskan sudah terima dari Abid Hasan uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran administrasi CPNS, apabila pada saat pengumuman
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Kot
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
CICILIA
14 — 7
  • Mella Perdana tersebut sesuai dengan lingkup tugas maupun tanggung jawabnya selaku Pengampu;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk kemudian dilakukan pengumuman dengan menempatkan dalam Berita Negara;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 31-10-2022 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 04-04-2023
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2022/PTUN.JPR
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat:
PT. PAPUA INDO MUSTIKA - PT. CAHAYA SAWITTO, KSO
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan 79 BM BP2JK Wilayah Papua Barat
317 — 107
  • DALAM PENUNDAAN

    Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan ArobaFurwata dengan kode Tender 75248064

    II.

Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 10/PDT.G/2014/PN.PSP
Tanggal 13 April 2015 — Penggugat:
GUSTI HARAHAP Gelar SUTAN DIBATA OLOAN
Tergugat:
1.MARA SAHLIM HARAHAP GELAR BAGINDA MANGARAJA ENDA
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDASU) di Medan, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN (KAPOLRES TAPSEL)
3.KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA (KAJAGUNG RI) di Jakarta, cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (KAJATISU) di Medan, cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN (KAJARI PADANGSIDIMPUAN)
119 — 24
  • Menghukum, PARA TERGUGAT (TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II serta TERGUGAT-III) secara bersama-sama ataupun tanggung-menanggung (tanggung-renteng), melaksanakan pengumuman iklan / advertensi dimuat dalam harian Waspada yang terbit di Medan. Dimana untuk pengumuman paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali pengumuman/Iklan, sehingga dana yang diperlukan adalah 3 kali penerbitan menjadi seluruhnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
    Sehingga TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II serta TERGUGAT-III (PARA TERGUGAT) menanggung dana itu secara tanggung-renteng atau tanggung-bersama untuk melaksanakan pengumuman iklan tersebut, adapun rincian ukuran iklan/advertensi (seperempat) halaman dibuat PARA TERGUGAT (TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II serta TERGUGAT-III) untuk diketahui khalayak ramai atau umum adalah dengan cara, diterbitkan 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dengan tiada berselang hari isi/bunyi iklan/advertensi dimaksud ditentukan adalah
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 13-07-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 86/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 September 2012 — 1.KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), 2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA sebagai KPA Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2010 vs PT. HAMUDHA PRIMA MEDIA
73 — 22
  • Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan Lelang ;----------------------------------- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 041/3063/Diknas/2010 perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan Buku Perpustakaan SD ;--------------------------c.
    Tergugat I/Pembanding untuk mencabut obyek sengketa berupa Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo.co.id tentang Pembatalan Lelang ;------------------------------------b.
    DALAM EKSEPSI ;e Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IItidakditerima ; II DALAM POKOK SENGKETA ; 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan batal obyekobyek sengketa berupa :a Pengumuman Pembatalan Lelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yang dialamatkan ke emailbhamudhaprima@yahoo.co.id tentang PembatalanLelang ;DSU seminarsb Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagai KPA ProyekDAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober 2011 Nomor
    : 041/3063/Diknas/2010 perihal : Penangguhan Penetapan Pemenang Pengadaan BukuPerpustakaan SD ; c Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai KPADAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011 Nomor : 041/315/Diknas/2011 perihalTindak Lanjut Proses Pengadaan Buku Perpustakaan 3 Mewajibkan kepada :a Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa berupa Pengumuman PembatalanLelang lewat situs, lpse@Sumbawakab.go.id tanggal 7 Nopember 2011 yangdialamatkan ke email hamudhaprima@yahoo. co.id tentang
    Banding Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR tertanggal 14 Juni 2012, yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk menjatuhkan ......menjatuhkan putusan sebagai berikut :i Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebutdiatas ;2 Membatalkan untuk sebagian putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 47/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 03 Mei2012 ;3 Menyatakan sah secara hukum Pengumuman
    ;Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sebagaiKPA Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010 tanggal 31 Oktober2011 Nomor : 041/3063/Diknas/2010 perihal : PenangguhanPenetapan Pemenang Pengadaan Buku PerpustakaanSurat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawasebagai KPA DAK 2010 tanggal 4 Nopember 2011041/315/Diknas/2011 .....10041/315/Diknas/2011 perihal Tindak Lanjut Proses PengadaanBuku Perpustakaan SD ;3 Mewajibkan kepada :a Tergugat I/Pembanding untuk mencabut obyek sengketaberupa Pengumuman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-02-2008 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3291/Pid.B/2007/PN.Sby
Tanggal 18 Februari 2008 — ABDUL NASIP
56 — 13
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah papan pengumuman dirampas untuk dimusnahkan ; Surat-surat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    Menyatakan barang bukti 2 (dua) buah papan pengumuman dirampas untuk dimusnahkandan 20 (dua puluh) lembar suratsurat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) tetapterlampir dalam berkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, (seriburupiah) ; Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakandipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :5. Menerima dan mengabulkan Pembelan kami ;6.
    Darwito, Msc, menyerahkan uang tunai sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan diterima sendiri olehTerdakwa dengan disaksikan oleh RW.III di Balai RW.III Kelurahan BangkinganSurabaya ; Bahwa diatas tanah seluas 1000 M2 tersebut langsung dipasang patoksebagai batasbatas dan 2 (dua) buah papan pengumuman masingmasingbertuliskan Makam Islam warga RW IV kel.Bangkingan dan Disini akandibangun makam khusus warga RW.IV Kel.
    Saksi Ir.PURWADI AGUS DARWITO, MSc, dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa yang memasang Papan Pengumuman adalah Warga RW.III dan RW.IV KelBangkingan, pada saat itu disaksikan oleh Camat Lakarsantri dan Lurah Bangkingan ; Bahwa awal terjadinya pemasangan Papan Pengumuman tersebut yaitu Warga RW.IVPerumahan Lidah Kulon memiliki tanah makam berlokasi diwilayah Kel Bangkingan yangbersebelahan dengan makam RW.III berhubung tanah makam tersebut penuh, maka WargaRW.II
    Lakarsantri Kota Surabaya sejak tahun 1996 ;11e Bahwa saksi dahulu pernah menjabat sebagai Ketua RT. 8 kemudian tahun 2005 s/d 2007saksi menjabat sebagai Bendahara RW.IV Kel Bangkingan ;e Bahwa benar yang memasang Papan Pengumuman adalah Warga RW.III dan RW.IVKel.
    Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah papan pengumuman dirampas untuk dimusnahkan ;e Suratsurat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara; = Demikian telahdiputus pada hari : SENIN, tanggal : 18 PEBRUARI 2008, ini dalamMusyawarah Hakim Majelis oleh Kami : ABDUL BARI A.