719.3.19.4.19.5.Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai

., namun upaya damai tidak berhasil sehinggapemerikasaan perkara iini dilanjutkan;Menimbang, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil harmsmendapatkan surat izin dari atasannya sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990, namun realisai dari surat izin tersebut belum adameskipun Majelis Hakim telah memeberikan kesempatan kepada Pemohon,oleh sebab itu, Pemohon

Bermotor,Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai

mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimanadalam Alokasi APBDes Tahun 2016.Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa,kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawabanTahun Anggaran 2016 Tahap dan Tahap II terkait kegiatan Operasional KantorDesa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dantidak ada realisasi kegiatan/tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan OperasionalKantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisai

mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimanadalam Alokasi APBDes Tahun 2016.Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa,kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawabanTahun Anggaran 2016 Tahap dan Tahap II terkait kegiatan Operasional KantorDesa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dantidak ada realisasi kegiatan/ tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan OperasionalKantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisai

Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruhpembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada BiroJasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadiDasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor terjadi realisai

Idi Taing /Halimah, Peta bidang tanah 320, luas tanah 511, statusHPL :Berita Acara Realisai Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 15Oktober 2009Penggarap (PTH) Heru Sembodo, Peta bidang tanah 291, luas tanah 282, status HPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensai (Asli) tanggal 16Oktober 2009Penggarap (PTH) Narim/Didin Samsudin A, Peta bidang tanah 300, luas tanah 17,status HPL :Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) Tanggal 19Oktober 2009Penggarap

Realisai penerimaan barang/pelaksanannkegiatanSarana dan Prasarana Rp. 0,00B. Pelatihan dan pengembangan pengelolaanRp. 0,00Teknologi Hasil PertanianC. Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam Rp. 0,00pengelolaan Komoditi Sawit dan karetJumlah Rp. 0,003.

Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain PHB Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
11. Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain DANA DESA Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
12.

Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018Halaman 74 dari 181 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT BJM11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain PHB TahunAnggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain DANA DESATahun Anggaran 2018 tanggal

Penyaluran ADD dan BHPRDTahap Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018;Fotocopy Peraturan Desa Kambiayin Nomor 03 Tahun 2018tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2018 tanggal 26 Maret 2018;Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADD Tahun Anggaran2018 tanggal 31 Desember 2018;Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai

PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain PHB TahunAnggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;Fotocopy Surat Peraturan Desa Kambiyain Nomor 01 Tahun 2018tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisai PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambiyain DANA DESATahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;Fotocopy Surat Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;Fotocopy Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)Peningkatan Jalan Lingkungan

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat

DPA SKPD : 1.20.03 01175 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat

Audit Nomor LATT462/PW04/3/2016 tanggal 30November 2016, oleh Tergugat Ill tentang realisasi dan KeuanganPekerjaan Konstruksi realisasi pisik menurut Monthly Certificate / MC danBackup data terakhir yaitu : TA 2015 s/d 31 Desember 2015 .................. 65.21% TA 2016 s/d perpanjangan 50 hari ................ 14. 39 % Kumulatif s/d Februari 2016 ........................ 99.60 %Putusan 10 dari 95 Halaman Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.BlsVisit Our Website: Http://www.pnbengkalis.go.id22.23.Dengan realisai

Dengan realisai Keuangan sampai dengan auditterakhir tersebut yang menjadi persoalan hukum bagi Penggugat II adalahsisa pembayaran tertunda hingga saat ini belum diretima oleh Penggugat II;Bahwa menurut Penggugat Il persoalan hukum yang dialami sesungguhnyaharus diuji kebenaran materilnya sesuai dengan kondisi pisik dilapangandan harus dibandingkan dari hasil dan/atau progress dari KonsultanPengawas Pihak Penggugat II, sebab apabila alasan ruang lingkup auditoleh Tergugat Hl menyatakan dengan temuan

Dari hasil pemeriksaan atas realisai belanjan UP,GU, dan TU TA 2017 terhadap SPJ Belanja Fungsional melalui prosesidentifikasi bukti pertanggungjawaban masingmasing kegiatanmenunjukkan Bahwa benar realisasi belanja UP, GU dan TU tidakdidukung bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut : No Unit Jumlah SPJ Bukti SelisiOrganisasi kegiata Fungsional SPJ hn (Rp) (Rp) (Rp)1. Sekretariat 24 1.964.971.1 1.295. 669.225 726.1 44.9585 02.

Dari hasil pemeriksaan atas realisai belanjan UP,GU, dan TU TA 2017 terhadap SPJ Belanja Fungsional melalui prosesidentifikasi bukti pertanggungjawaban masingmasing kegiatanmenunjukkan Bahwa benar realisasi belanja UP, GU dan TU tidak didukungbukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut: No Unit Jumlah SPJ Bukti SelisihOrganisasi kegiata Fungsional SPJ (Rp)n (Rp) (Rp)1.

/KDR ID/KRSH/LA/V/2007 PerihalPermohonan Pencairan dana realisai PT. Batu Marupa Indah atas namaSadidi tertanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Nilo Tjondro. A;12. 1 (satu) rangkap Memo No 001 /MKS. UT/KCP/KDI/XII/2005 PerihalPermohonan Pencairan Dana realisasi KGU atas nama Ahmad Gulitertanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Sulwan;13. 1 (satu) rangkap Memo No 49 /KDR.

Realisai penerimaan barang/pelaksanann kegiatanA. Sarana dan Prasarana Rp. 0,00B. Pelatihan dan pengembangan pengelolaanRp. 0,00Teknologi Hasil PertanianC. Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam Rp. 0,00pengelolaan Komoditi Sawit dan karetJumlah Rp. 0,003.

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum. 22. 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).23. SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201024.

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.22.1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah KabupatenBatang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas LaporanKeuangan TA 2010 ).23.SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum SekretariatDaerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201024.Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA2010 ).SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah KabupatenBatang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas LaporanKeuangan TA 2010 ).SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum SekretariatDaerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

DPA SKPD : 1.20.0301 175 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat

DPA SKPD : 1.20.0301175 2, kegiatan Penyediaan makan minum1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA2010 ).SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan

DPA SKPD : 1.20.0301 175 2, kegiatan Penyediaan makan minum15) 1 ( satu ) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten BatangHari ( Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA2010 ).16) SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) belanja makan minum Sekretariat DaerahKabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 201017) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa PenggunaHalaman 129 dari

Menghukum Tergugat untuk membayar pembiayaan pemeliharaan danpendidikan bagi ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat denganTergugat sebagai realisai kewajiban hukum Tergugat selaku ayah dari ketigaanak tersebut sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuksetiap bulan setiap anak sampai anak berusia dewasa (21 tahun) yang harusdibayarkan kepada Penggugat selambatlambatnya tanggal 10 setiap bulannyasecara tunai.7.

Menghukum Tergugat untuk membayar pembiayaan pemeliharaan danpendidikan bagi ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat denganTergugat sebagai realisai kewajiban hukum Tergugat selaku ayah dariketiga anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah)untuk setiap bulan setiap anak sampai anak berusia dewasa (21 tahun)yang harus dibayarkan kepada Penggugat selambatlambatnya tanggal 10setiap bulannya secara tunai.7.

Bahwa atas keterlambatan pengiriman pupuk tersebut Penggugat telahmengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera mengirimkanpupuknya sesuai dengan komitmen kepada Penggugat dengan surat peringatan, sebagai berikut:No Surat Tanggal Perihal0022/SRTDept 1/04/08 = 7 April2008 Pengiriman Barang ke Manuhing0274/SRTDept 1/05/08 = 16 Mei2008 Realisai Pengiriman Pupuk ke Kebun Manuhing0324/SRTDept 1/06/08 = 4Juni 2008 ~=Pupuk kebun Manuhing 0335/SRTDept 1/0608 11 Juni 2008Pengiriman Pupuk ke Manuhing

;Bahwa realisai fisik dan keuangan Dinas Perindustrian danPerdagangan Aceh seluruhnya pada tahun 2015 adalah Rp.51.073.566.042, (lima puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus enampuluh enam ribu empat puluh dua rupiah);Bahwa realisasi fisik dan keuangan di Dinas Perindustrian danPerdagangan Aceh pada saat dijabat olehSdr.

;Bahwa realisai fisik dan keuangan Dinas Perindustrian danPerdagangan Aceh seluruhnya pada tahun 2015 adalah Rp.51.073.566.042, (lima puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus enampuluh enam ribu empat puluh dua rupiah);Bahwa pada Dinas Perindustian dan perdagangan Aceh ada 7 (tujuh)KPA karena semua bidang pada Dinas Perindustian dan perdagangan Acehadalah sebagai KPA;Bahwa pada tahun 2015 ada Uang Persediaan (UP) yaitu uang awalyang diberikan kepada SKPA untuk membiayai kegiatankegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Acehpada tahun 2015 pada DPA SKPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Acehadalah sebesar Rp. 56.817.007.701, (lima puluh enam milyar delapan ratustujuh belas juta tujuh satu rupiah) dan pada DPA SKPA perubahan DinasPerindustrian dan Perdagangan Aceh adalah sebesar Rp. 56.520.982.310,(lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus sepuluh Rupiah);Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN BnaBahwa realisai

karena saya sudah dimarahi olehPihak Dinas DPMPN untuk segera mengeluarkan rekomendasi tersebut makasaya menandatangani Rekomendasi tersebut setelah saya memeriksa laporanrealisasi tahap ;Bahwa tindakan saksi yang menandatangani surat rekomendasi meskipunsaksi tahu kalau masih ada permasalahan pekerjaan Negeri Labuandilapangan yang seharusnya saksi tidak boleh menandatangani suratrekomendasi namun saksi tetap lakukan tandatangan adalah secara aturanbenar persyaratan untuk tahap II itu hanya laporan realisai

Tahap yangdisampaikan kepada Bupati dalam hal ini ke Dinas DPMPN melaluli camatsehingga rekomendasi itu keluar atas dasar pemeriksaan administrasi darilaporan realisai tersebut.

Kemudian secara teknis saksi sampaikan secaralisan ke Tim Inspektorat untuk dapat memeriksa progres serapan dan progresfisik penggunaan Dana Desa di Negeri Labuan tahun 2017.Bahwa akibat dari tindakan saksi yang melakukan penandatanganan SuratRekomendasi yang meskipun masih ada permasalahan pekerjaan NegeriLabuan dilapangan pemberian rekomendasi itu secara aturan disampaikanketika Negeri telah menyampaikan laporan realisai tahap dan rekomendasiitu keluar atas dasar laporan realiasi tersebut kemudian