beserTergugat s/d Tergugat XIV/T erbanding peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwaPenggugat/Pembandin= Majelis Hak cara mengangkongi fakta hukum yang ada;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru menerapkan hukumdalam memberikan pertimbangan terhadap objek sengketa IA yangdikaitkan alat bukti T1.1 yang berupa surat pernyataan Abdul Muin DgPaliliweng merupakan surat yang dibuat dibawah tangan diajukan oleh pihak Tergugat IIl/Terbanding; Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum objek sengketaA

Usaha Negara Objek sengketayang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tujuan MemberhentikanPenggugat dalam jabatan struktural karena Penggugat dalam jabatanfungsional namun pada bagian konsiderans sama sekali tidakmencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural sebagai dasar/landasan hukum pemberhentian Penggugatdalam jabatan struktural yaitu Karena diangkat dalam jabatanfungsional maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketaa

quo menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;Bahwa begitu pula dengan dasar/landasan hukum mengenalpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsionalsebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun2010 tidak pula dicantumkan dalam Keputusan Tata Usaha NegaraObjek sengketa maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketaa quo menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara

Menteri Pertanian danAgraria Nomor 2 Tahun 1962 juncto Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hakadalah bukti surat Pajak (Hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24September 1960 (bukti yang dimiliki Penggugat), maka dengan demikianterbukti secara hukum tanah Penggugat adalah tanah milik yang harusdilindungi hukum;26 Bahwa anehnya ketentuan sebagaimana disebut di atas begitu sajadikesampingkan oleh Tergugat dalam penerbitan sertipikat tanah sengketaa

Gunungsubur Sentosa bukan pemilikdan tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa a quo karena tanah sengketaa quo belum pernah diperjualbelikan Penggugat kepada siapapun;3 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah keliru dalam menerbitkansertipikat Tanah Sengketa a quo kepada pihak yang tidak ada kepentinganmaupun hak apapun terhadap tanah a quo;4 Bahwa demikian halnya tindakan Tergugat yang memecah SertipikatTanah Sengketa a quo menjadi beberapa sertipikat sebagaimana disebutdalam poin 15 di atas, adalah

kemungkinan akan ada masalah yangtimbul dikemudian hari atas terbitnya sertipikasi tanah sengketa a quo.Oleh karenanya, menunjuk Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, sepatutnya Tergugatmelakukan pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut melaluiharian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut berada;3 Bahwa kenyataannya, ketentuan inipun sengaja dilanggar/diabaikan olehTergugat;32 Bahwa telah terbukti Tergugat dalam penerbitan sertipikat tanah sengketaa

Hingga kini secara nyata dan tegas tanah sengketaa quo masih tercatat atas nama kakek Penggugat. Kenyataan tersebutdikuatkan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas dan sampai saatini masih tetap tercatat di Arsip Negara. Dan Penggugat hingga kinibelum pernah memperjual belikan ataupun mengalihkan tanahsengketa a quo kepada pihak manapun juga. Jika keadaan seperti inidibiarkan maka hakhak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atautidak ada lagi kepastian hukum.

Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketaa aPT. AWALAN SUKMA SEJAHTERA, diwakili oleh) ABDUL WAHAB,Kewarganegaraan Indonesia, KehSriaan Direktur UtamaPT. Awalan Sukma Sejabtera berdasarkan akta NotarisNo. 18 Maret 2014 dai? diperbaharui akta Notaris No 30tanggal 6 Juni 20%4, pada Kantor Notaris Hj. OfiyatiSobriyah, seh beralamat Jalan Dewaruci Blok AF4 No.72 (Perum Bulak Kapal Permai Rt 008 Rw 014,elurahan Jati Mulya Tambun Bekasi Jawa Barat, dari1.

) Tentang Penolakan Permohonaih DesainIndustri yang ian oleh Penggugat/Pembanding, dan meni ketentuanPasal ea.nat( ) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2990 Tentang DesainIndust, Penggugat/Pembanding dapat mengajukan Gugatan ke PengadilanSs RasNiaga, maka pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan TataxUsaha Negara Jakarta tersebut sudah a dan sesuai dengan hukum,sehingga apa yang menjadi dasar dgpPelaser pertimbangan Hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketaa

Menyatakan pembelian lelang tanah milik Pelawan yaitu atas objek sengketaa quo (SHM Nomor 02172, dengan luas tanah 2.152 m? yang terletak di JalanKoro, RT 02 RW 04, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, KotaMalang) oleh Terlawan Penyita adalah tidak sah dan/atau melawan hukum;.

standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo,oleh karena yang dimaksud dengan legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatupihak ditentukan memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dipengadilan; bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama disimpulkan Penggugattidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo, sehinggaPenggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketaa

Anas Yusuf) mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketaA QUO53 = 222 =o $n nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa berdasarkan buktibukti dalam pemeriksaan di persidangan, serta dariPemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 terhadap tanahyang sertipikatnya menjadi objek sengketa a quo , terbukti bahwa meskipun Penggugatmempunyai bukti surat terhadap bidang tanah yang didalilkan dalam gugatannya berupaP1, P2, P3, dan P4, akan tetapi buktibukti tersebut diterbitkan/dibuat setelah adanyaBukti

Putusan Nomor 495 K/TUN/2020mengenai hubungan industrial antara Pemohon Kasasi/Penggugat denganTermohon Kasasi/Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 83 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial juncto UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan HubunganIndustrial (PHI), oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaa quo;Menimbang,

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2021Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo sudah tepat karena setelah Tergugat melakukan penelitiankelengkapan data fisik dan data yuridis atas bidangbidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat, berada dalam area

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil penggugatyang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Milik objek sengketaa quo pada tanggal 20 Desember 2016, dengan alasanalasan sebagaiberikut : Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat II Intervensi telah didatangi 2 (dua) orang yang salah satunya memperkenalkan diribernama Didi Serfindy mengaku suruhan dari H.

A.Yani KM 17.150Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan.Bahwa pada bagian berikutnya ketika Penggugat menguraikan dasarhukum penggugat mendalilkan seolaholah penerbitan Objek Sengketaa quo tidak prosedural sehingga bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku' serta Asasasas Umumpemerintahan yang baik ( AAUPB) (Vide halaman 4 sampai denganhalaman 5 gugatan penggugat).10.Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 RV suatu gugatan harys tertentu dan11tidak boleh mencampur

Begitu pula dengan terbitnya objek sengketaa quo, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemeganghak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadapbidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untukmenghormatinya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameterKeputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dinubungkan dengan BuktiT1 dan Bukti T.Il.Intv.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa objeksengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 55 dari 72

(videBukti T12);: bahwa dengan adanya pemisahan sebagian bidang tanahpada objek sengketa sengketa a quo, maka berakibatadanya perubahan batas tanah sebelah selatan dari objeksengketa, jika sebelum dilakukan pemisahan objek sengketaa quo pada sisi selatan atau bagian belakang berbatasandengan SHM 3653, maka setelah dilakukan pemisanansebagian, batas sisi selatan atau belakang bidang tanahpada objek sengketa berbatasan dengan SHM 9032;: bahwa batasbatas bidang tanah milik Tergugat II Intervensiadalah

, sedangkanbidang tanah Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketaa quo berukuran Panjang 250 m dan Lebar 14 m atau seluas 3.500 m?pada saat pertama kali diterbitkan, namun dengan dilakukannyapemisahan sebagian bidang tanah pada objek sengketa a quo seluas1.050 m?, maka luas bidang tanah yang tersisa pada objeksengketa berukuran Panjang 175 m dan Lebar 14 m atau seluas2.450 m?

Hendrawan Subiana ; Final, bahwa kedua surat keputusan obyek sengketaa quo telah deifintif atau. telah menimbulkanHalaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor143/G/2009/PTUN.JKT.10akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuaninstansi atasan atau instansi lain ; Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keduasurat keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 7Agustus 2009 setelah kuasa Para Penggugat diundangdalam pertemuan oleh Kepala Kantor PertanahanJakarta Pusat, oleh karenanya gugatan diajukanmasih

Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 2 November 2010mengirimkan Somasi Pertama (Bukti P5) kepada Tergugat danTergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketaa quo selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya somasipertama tersebut, akan tetapi melalui jawaban lisan Tergugat danTergugat II tidak bersedia menyerahkan objek sengketa a quo kepadaPenggugat;7.

bataswaktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya UndangUndangNomor 4 Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahunsejak berlakunya undangundang tersebut, dimana terhitung sejaktanggal 10 Maret 1995 maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa RumahToko Bertingkat Dua tertanggal 10 Maret 1970 sudah berakhir dan tidakdapat dijadikan dasar oleh Tergugat dan Tergugat II untuk menyewaobyek sengketa a quo sehingga perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilyang tidak bersedia mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketaa

AsaatNomor 15/38 RT. 09 Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan PasarJambi Kota Jambi sehingga pengalihan hak penghunian objek sengketaa quo kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah OlehBukan Pemilik yang menyebutkan penyewa dengan cara apapundilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunianatas rumah yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis

Putusan Nomor 548K/Pdt/201312 Memerintahkan Tergugat Ill agar segera mengosongkan objek sengketaa quo;2. Bahwa Petitum dalam gugatan a quo yang sebelumnya tertulis:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II serta Tergugat Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;3. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il, serta Tergugat Ill secaratanggung renteng untuk segera membayar kerugian yang dialamiPenggugat:a.

Karena itu bahwa objek sengketaa quo secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat(4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, serta tidak terdapat faktafakta hukum yang dapatdijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Asas KepastianHukum, Asas Tertiob Penyelenggaraan Negara, Asas Profesional, danAsas Ketidakberpihakan;Menimbang

untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali danPutusan Pengadilan Pajak a quo, pokok sengketa adalah koreksi PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Jenis Alat Berat dan Besar;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa

telah menerima kejadian kejadiansebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram, dalam mana tuntutan Penggugat sebagaimanatercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut : ++ ere eee ee ere ee eee e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyekobyek sengketa melanggar pasal 3 Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria No. 3tahun 1997 Menyatakan batal dan tidak sah obyek obyek sengketaa

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyekobyek sengketaa. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokBarat No. SK. 77 520.1.23.01.2000 tentang pemberianHak Milik atas nama Inaq Bayu DKK Sekotong TengahKabupaten Daerah Tingkat I! Lombok Barat, tanggal 27Januari 2000 Khususnya untuk angka 30 atas nama AmaqSurati, angka 31 atas nama Amaq Kati, angka 32 atasnama Amaq Riyum, angka 31 nama Syapii dan angka 40atas nama A.lyan (dalam lampiran) ;b.

Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin lokasi dari 3(tiga) Kabupaten yang lokasinya sama dengan objek sengketa dan masihberlaku;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketaa

Yurisprudensi Nomor:270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi:..Tenggang wektu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuiadanya keputusan itu,Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengetahui telahditerbitkannya Objek Sengketaa quo adalah saat dilakukan mediasi oleh KepalaDesa Marada di Aula Desa Marada pada tanggal

Mediasitersebut dihadiri oleh Kepala Desa Marada, staf Desa Marada, Dahlan Hamzah,Irfan, Amri NAsrullah, Halide, serta Wahab Abdullah bersama keluarganya.Putusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR ~ Halaman 75Dalam Mediasi inilah Wahab Abdullah menunjukkan fotokopi SertipikatObjekSengketa kepada yang hadir termasuk kepada Penggugat (vide Bukti P3, P4,dan keterangan Saksi Amri Nasrullah);Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung olehObjek Sengketaa quo, maka penghitungan tenggang waktu

(videBukti P1 = T5 = T.ILIntervensi1);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut yang dihubungkan denganketentuanketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat in casu, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenDompu, secara delegatif memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertipikatObjek Sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketaa quo diterbitkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang

yaitu Kepala KantorPertanahan Kabupaten Dompu sesuai dengan kewenangan yang diberikankepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanaspek prosedur dan substansipenerbitan Objek Sengketaa quo sebagai berikut:Putusan Nomor :146/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 79Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang relevanterhadap pokok permasalahan yang dipertentangkan para pihak, dari aspekprosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketaa quo adalah:Peraturan Pemerintah Nomor 24

Meskipun dalam Gambar Peta Lokasi tersebut terlihat bentuk plottanahnya tidak persis sama, namun sebagian besar luasnya menempati lokasiyang sama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keduanya memangberada dalam lokasi yang sama dan terdapat tumpang tindih Sertipikat Hak atasTanah;Menimbang, bahwa apabila dicermati alat bukti warkah tanahSertipikatObjek Sengketaa quo, maka dapat diketahui dalam Daftar lsian (DI201) bahwa Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonan penerbitansertipikatnya didasarkan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75964/PP/M.IVA/16/2016 = tanggal 25 Oktober 2016 atas sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.3. Dengan mengadili sendiriHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 178B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

menerbitkan obyek sengketaterhadap Penggugat / Terbanding dimaksudkan sebagai bentuk hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun2010 quod non , maka penyelesaian sengketa a quo bisa melalui upayaadministratif terlebih dahulu sepanjang hukuman disiplin yang dijatuhkan itudalam Peraturan Pemerintah tersebut disediakan upaya hukumadministratif;Bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa dalam gugatan sengketaa

quo tidak kurang pihak walaupun obyek sengketaa quo mengenai mutasi terhadap 231 orang pegawai; Bahwa MAJELISberpendapat oleh karena masingmasing pegawai ditulis sesuai nomor urutnyasebagaimana dalam lampiran surat keputusan a quo ( nomor urut 76 untukPenggugat ), maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yangbersifat individual sehingga masingmasing individu yang tidak puas danataupun tidak mau menerima, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpaharus mendapat persetujuan ataupun

Putusan Nomor 138/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg, tertanggal 20November 2015;Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Penijauan Kembali) melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Bahwa diterapkannya Surat Keputusan Bersama pada objek sengketaa