Bahwa Saya berharap dapat mendapatkkan keadilan oleh pihak penegakhukum padabanding Saya oleh Majelis Hakim Banding berdasarkanHatiNurani Hakim pada kaca mata hukum soal Hoax adalah Hoax siapapunpelakuknya, atau walaupun pelakukanya yaitu oknum oknum penguasa danyang berhubungan dengan itu, mereka juga harus ditindak karenapenegakan hukum tidak pandang bulu pada siapapun orangnya,terkaitgambar / foto dan peristiwa, serta terkait teentang Marhaenisme yangAmbigu;7.1.

Fotokopi surat Keputusan Dirut Teentang Pemutusan Hubungan Kerja paraPenggugat tertanggal 12 Pebruaari 2019, diberitanda T4;5.

Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memopenyerahan debitur kepada unit kredit khusus apabila kolektibilitidebitur bergeser ke golongan III.e Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah danmenhyusun peta bisnis.e Menyusun peta bisnis debitur / calon debitur berdasarkan strukturpendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, stuturdemografi dan bidang usaha.e Bahwa bermula pada tanggal 14 Agustus 2006, Amat Rahmat Hidayat(Daftar Pencarian Orang/ DPO) berdasarkan surat kuasa menjual

Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah danmenhyusun peta bisnis.

Nomor 05/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRv Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah danmenhyusun peta bisnis.v Menyusun peta bisnis debitur / calon debitur berdasarkan strukturpendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, stutur demografidan bidang usaha.Bahwa bermula pada tanggal 14 Agustus 2006, Amat Rahmat Hidayat(Daftar Pencarian Orang/ DPO) berdasarkan surat kuasa menjual dari Asrojidan kawan kawan selaku pemilik lahan dan kebun sawit seluas 162 Ha yangberlokasi di Desa Sako Margasari, Kecamatan

Konawe, Sulawesi Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 22 /SK.PID /X I/ 2014, 11Nopember 2014;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini;Telah membaca Penetapan Teentang penunjukan Majelis Hakim;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaaan keberatan/ Eksepsi Penasehat HukumTerdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum;;Telah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas EksepsiPenasehat

Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah danmenhyusun peta bisnis. Menyusun peta bisnis debitur / calon debitur berdasarkan strukturpendapatan , struktur pengeluaran, sektor ekonomi, stuturdemografi dan bidang usaha.Bahwa ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADCKredit) PT. BNI (Persero) Tok.

Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah dan menhyusun petabisnis. Menyusun peta bisnis debitur / calon debitur berdasarkan strukturpendapatan , struktur pengeluaran, sektor ekonomi, stutur demografi danbidang usaha. Bahwa ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit) PT.BNI (Persero) Tok.

bukti Surat sebagai berikut:1.Foto copy Surat perjanjian antara Tergugat 1 Musli Siregar sebagaiPihak kedua dan Basarudin, Sumbing sebagai Pihak Pertama tertanggal 10Oktober 2010, yang telah di cap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda T.I I;Foto copy Surat Camat Langgam Nomor 1041/12/1977 tertanggal28 November 1977 Persoalan Tambak dengan Muara Sako, yang telah dicap Pos foto copy sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I 3;Foto copy Berita Acara Musyawarah Adat DatukDatuk dan BatinBatin teentang

Terlawan Tersita I.Bahwa benar Hak Penguasaan Atas Lahan Seluas 78,16 Hektare eks.HGU Terlawan Tersita tersebut diperoleh Yayasan Pendidikan NurulAmaliyah sesuai prosedure dan mekanisme yang sah menurut hukum.87 87 Dimana teentang luas lahan 78,16 Hektare tersebut telah adapenegasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara ic.

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidakboleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suamiisteri.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka telah dapatdifahami bahwa adanya perkawinan merupakan kepastian hukum timbulnyasebuah akibat berupa harta bersama suami dan istri ;Menimbang, bahwa selain teentang timbulnya harta bersamaperkawinan, ketentuan pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 junto pasal 85 hingga 87 Kompilasi Hukum Islam tersebut jugatercakup

PPK) pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli TahunAnggaran 2011;Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tolitoli Nomor 188.46/02.40/Dishubkominfo tanggal 28 Maret2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli TahunAnggaran 2011;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tolitoli Nomor 188.46/01.90/Dishub Kominfo tanggal 1 Maret2011 teentang

No. 2291 K/Pid.Sus/201531.32.33.34.35.36.Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnyayang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masingmasingdebitur;Menyusun memorandum pergeseran kolektibiliti sesuai kebijakan diBNI;Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pergeserankolektibilitidebitur kelolanya;Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memopenyerahan debitur kepada unit kredit khusus apabila kolektibiliti debiturbergeser ke golongan Ill;Mengumpulkan data teentang

No. 212 PK/PID.SUS/2016 Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pergeseran kolektibiliti debiturkelolanya;e Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memopenyerahan debitur kepada Unit kredit khusus apabila kolektibiliti debiturbergeser ke golongan III; Mengumpulkan data teentang perekonomian daerah dan menhyusunpeta bisnis;e Menyusun peta bisnis debitur/calon debitur berdasarkan strukturpendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, struktur demografidan bidang usaha;Bahwa bermula pada tanggal

menyelesaikan tunggakan kewajibannya.31.Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnyayang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masingmasingdebitur;32.Menyusun memorandum pergeseran kolektibiliti sesuai kebijakan diBNI;33.Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pergeseran kolektibilitidebitur kelolanya;34.Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memopenyerahan debitur kepada unit kredit khusus apabila kolektibiliti debiturbergeser ke golongan Ill;35.Mengumpulkan data teentang

Sel:perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurufb atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 teentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.Berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut di atas, makaPemohon selaku Direktur Pemeriksaan dan Penilaian (Eselonlla) merupakan penyelenggara negara.C.

Kami catatdi buku ada 6 produk hukum yaitu berupa suratsurat keputusan Kepala Disperindag misalnyamengenai pengadaan, kemudian surat penetapan pengadaan anggaran dan surat berhubungan dengantim teknis kegiatan prasarana klaster, kemudian ada SK tentang Panitia Pelaksana kegiatan penyediaansarana, kemudian ada SK tentang perubahan atas keputusan terdahulu, kemudian SK Teentang TimTeknis Pendukung Pelaksana Kegiatan Pengadaan Lahan, kemudian melihat rapatrapat yangdilaksanakan sebelumnya;e Bahwa rapatrapat

Arif, Mujarab, dan Fadilan Bulan Oktober 2017yang ditanda tangani oleh Mujarab dan Arif Firdaus.Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab pada tanggal 25 September 2017Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab yang Menerangkan Teentang TU 1tidak ada berkas dan GU 2 belum dipertanggungjawabkan.Daftra Nominatif Perjalanan Dinas Dewan Tahun 2017Foto Copy 7 (Tujuh) lembar bukti setor dari Sdr.

Arif, Mujarab, dan Fadilah Bulan Oktober 2017yang ditanda tangani oleh Mujarab dan Arif Firdaus.Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab pada tanggal 25 September 2017Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab yang Menerangkan Teentang TU1 tidak ada berkas dan GU 2 belum dipertanggungjawabkan.Daftra Nominatif Perjalanan Dinas Dewan Tahun 2017Foto Copy 7 (Tujuh) lembar bukti setor dari Sdr.

Frida Delianayang disampaikan melalui surat pengantar dari Dekan FakultasSastra yang dijabat oleh Syahron, selanjutnya ULP hanyamerekap daftar tanpa mengecek terlebin dahulu kebenaran hargatersebut untuk menyusun HPS ;e Bahwa seharusnya menurut ketentuan Kepres nomor 80 Tahun2003 yang melekukan survey harga untuk menyusun HPSdilakukan oleh ULP namun karena ULP tidak mempunyaipengetahuan teentang alatalat farmasi dan tidak cukup waktu haltersebut tidak dilakukan ;Bahwa perusahaan yang menang dalam

Frida Deliana yang disampaikan melaluisurat pengantar dari Dekan Fakultas Sastra yang dijabat oleh Syahron,selanjutnya ULP hanya merekap daftar tanoa mengecek terlebih dahulukebenaran harga tersebut untuk menyusun HPS ; Bahwa seharusnya menurut ketentuan Kepres nomor 80 Tahun 2003 yangmelekukan survey harga untuk menyusun HPS dilakukan oleh ULP namunkarena ULP tidak mempunyai pengetahuan teentang alatalat farmasi dantidak cukup waktu hal tersebut tidak dilakukan ; Bahwa perusahaan yang menang dalam