Ditemukan 70 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 September 2018 — Pembanding/Penggugat : IRWANSYAHDI Diwakili Oleh : Siprianus Bang Liwun, S.H
Terbanding/Tergugat I : JOHNY LIMANTORO
Terbanding/Tergugat II : SWI WARDHANA TEDJAKUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Cq . LURAH Kelurahan Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat III : Cq. a.n. Kepolisian Resot Kota Samarinda KASAT SABHARA
11958
  • Bahwa perbuatan dan tindakah TERGUGAT REKONPENSI yang telahmenguasai tanah milik Para PENGGUGAT REKONPENSI, danberaktifitas serta melakukan kegiatan diatasnya tanpa seijin dansepengetahuan PENGGUGAT REKONPENSI, serta melakukanpenjualan tanah kaplingan milik sah Para PENGGUGAT REKONPENSIdan menerima hasilnya tersebut telah menimbulkan kerugian yangsangat besar bagi Para PENGGUGAT REKONPENSI yaitu ParaPENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat mengelola danmempergunakan serta memanfaatkan tanahnya untuk diambil
Register : 26-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Bgr
Tanggal 22 April 2015 — - Drs. Dadang, M.Pd. LAWAN -1. Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2. Dr. Prasetyorini, M.S., 3. Dra. Sri Setyaningsih, M.Si.
6535
  • Penggugat tidak pernah konsisten dengan apa yang sudah diatur dalam14.15.16.17.modul yang dibuat sendiri;Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat patutlah tindakah yangdilakukan oleh Para Tergugat untuk melakukan rapat senat dan hasil rapatsenat tersebut adalah merekomendasikan agar Penggugat ditinjau kembalistatus dosen tetapnya, agar suasana perkuliahan kembali baik dan kondusif;Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman14 angka 8, halaman 15 angka 10, halaman 16 angka
Register : 05-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 234/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 3 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : Menteri Pekerjaan Umum
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Intervensi I : Rekson Sitorus, SH.
Turut Terbanding/Tergugat V : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak Cq. Kepala Kantor Pajak Wilayah VII Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : P.T. Bangun Tjipta Pratama
7630
  • Sebih BinKEMON pada Buku Induk C Kelurahan Bojong Menteng ;Bahwa Tergugat Ill (Kepala Kelurahan Bojong Menteng) melakukanPerbuatan Melawan Hukum juga adalah hal tindakah yang Kontradiktif yaitudisatu sisi menyatakan Girik C.215 persil 10 atas nama Sebih Bin Kemontidak tercatat dalam buku induk pertanahan di Kelurahan Bojong Menteng,tetapi disisi lain Kantor Kelurahan Bojong Menteng mengeluarkan SuratTagihnan Pajak bumi dan Bangunan sebagaimana Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) No.
Register : 21-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 529/PDT.G/2012/ PN JKT PST
Tanggal 11 September 2013 — AGUSWANDI TANJUNG >< UUNG HARTANTO,Cs
5317
  • Tergugat III yaitu kebutuhandasar berupa air dan listrik di dalam Unit Rumah Susun Penggugatseperti keadaan semula.Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil Penggugattersebut :e Sebelum menaikkan tarif service charge di Rumah SusunCampuran ITC Roxy Mas, Badan Pengelola telah lebih dulumemberitahukan kepada semua penghuni Rumah Susun denganmenyampaikan pengumuman rapat / sosialisasi yang ditempelkandi masingmasing tower Apartemen di Rumah Susun tersebut,tetapi Penggugat tidak menghadirinya.e Tindakah
Register : 12-09-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN AMBON Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 11 April 2019 — Ny NOORHASANAH HAFIEDZ/LATUCONSINA, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia) Beralamat di Baguala Resort, Jalan Raya Ambon, Waiyari, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Melawan : 1. JOCHSON TANUDJAYA, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 004/RW 02 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. IDRUS ASSEL Kepala Dusun Dati Hitumessing, beralamat di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
15273
  • untukmemohonkan sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan atauBadan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebelum putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi tersebut, majelis hakimmenunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7Mei 1973 yang memberikan pertimbangan bahwa tuntutan provisionil yangmengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan dalam provisi adalah putusan yang bersifatsementara , yang berisi tindakah
Register : 13-12-2007 — Putus : 27-02-2008 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 17- K / PM.II-10 / AD / II / 2008
Tanggal 27 Februari 2008 — Koptu Edi Kisno
5116
  • Mengenai unsur ke3 :Dengan tipu muslihat dan = rangkaiankebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya199Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalahsuatu. tindakah yang dapat disaksikan oleh oranglain baik disertai maupun tidak disertai dengansuatu. ucapan yang dengan tindakan itu) menimbulkansuatu. keprcayaan akan sesuatu) atau penghargaanbagi orang lain, padahal itu tidak ada.Yang dimaksud dengan rangkaian kebohonganadalah beberapa keterangan yang saling mengisiseakanakan
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 544/PID.B/2014/PN Smn
Tanggal 13 Mei 2015 — Pidana: - LIN HANDY KIATARTO Als. HANDY KIATARTO
127120
  • Kealpaan bila pelakukurang hatihati ataukurang dapatmenduga.Bahwa Pasal 38 dan pasal 39 UU KUP membuat blunder danmembuat rumit, kalau mau masuk ke pasal tersebut harusdiperiksa dulu apakah ada kesengajaan atau tidak.Bahwa hukum pajak karakteristik administratif yang erat antarawajib pajak dengan fiskus, kalau ada kekeliruan dari wajib pajakada tindakah persuasif dengan koreksi yang menjadi tugasfiskus (dhi Dirjen Pajak)e Bahwa kalau tidak dilakukan ke ranah pidana tanpa adatahapan maka oleh petugas
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — RUSLI Als BUJANG GONDRONG (Terdakwa)
4916
  • Natuna adalah antara lain :a Membuat atau menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).b Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).c Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja.d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Bahwa kelompok organsasi GAPESTRA (Gabungan
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — SUKIMAN ALIAS KIKI ( Terdakwa)
7422
  • Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f. Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — SUKAHARDIMAN Bin LA TANDI (Terdakwa)
5220
  • Natuna adalah antara lain :a Membuat atau menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran).b Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).c Melakukan tindakah yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja.d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.f Menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar).g Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Bahwa kelompok organsasi GAPESTRA (Gabungan