bentuk koordinasi tersebut adalah menyampaikanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorSPDP/04/IX/2017/BBPOMJPR tanggal 25 September 2017 melalui Korwas(Vide Bukti T2);19.Bahwa dengan demikian sudah seharusnyalah PEMOHON mengikutsertakanpihak Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua sebagai salah satuTERMOHON dalam perkara ini;20.Bahwa tanpa mengikutsertakan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papuasebagai salah satu TERMOHON dalam perkara ini, maka perkara praperadilanNomor 06/Pen.Prapid/2017/PN.Jap

Pembanding patutnya mempertimbangkan perbuatan Pembandingdari segala aspek, tidak hanya dari segi asoek hukum saja namun dari aspek sosialjuga, Pembanding tidak menikmati atau memperoleh keuntungan sedikitpun dariPengadaan Jaring Gillnet Mesh;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN.Jap

Oktober 2015 ternyata dalam putusan tersebut tidak ada pernahsedikitoun menyinggung keberadaan Surat Pernyataan Batas, karena memangdari 11 (sebelas) Surat bukti yang diajukan oleh terdakwa selaku TergugatHalaman 41 dari48 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Japdalam perkara tersebut, tidak tercantum Surat Pernyataan sebagaimana yangdipermasalahakan dan diduga sebagai surat palsu dalam perkara pidana ini.Menimbang, bahwa tidak disinggungnya surat pernyataan tersebutdalam Putusan Nomor : 323/PDT.G/2014/PN.Jap

Negeri Jayapura;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura Kelas 1A tanggal 9 Juli 2020 dengan Register Nomor12/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jap

Pengadilan Tinggi Jayapura) dalam putusan a quopada hal. 47 sampai dengan hal. 61 dengan sengaja telah menabrakketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, karena isi pertimbangan hukumdalam putusan yang diuraikan secara panjang lebar oleh Majelis HakimJudex Facti a quo sebanyak 15 halaman tersebut adalah mengenaiDakwaan Primair, padahal Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbuktioleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura Nomor 20/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jap. tanggal 08 April

YAFET YIKWAMenghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan' Pengadilan Negeri Jayapura Nomor19/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Jap, tanggal 30 Agustus 2016 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YUNUS WANIMBO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa YUNUS WANIMBO oleh karena itu dari dakwaanAlternatif Kesatu Primair

Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor : 19/Pid.SusTPK/2016/PN Jap tanggal 30Agustus 2016; Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebani Terdakwa pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor31/Akta.Pid.SusTPK/ 2016/PN.Jap

2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIWJAYA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT.JAP, tanggal 25 Oktober 2016yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor : 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap

A.Md.Kep;322) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, YulianaSiman, A.Md.Kep;323) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil, atas nama Yuliana Siman, A.Md.Kep;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain (Terdakwa Nurcahyanto) ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 53/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

kasasi Terdakwa :1.Judex Facti tidak memberikan keadilan dalam putusannya karena tidakmenemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapatdijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukumdan perbuatan pemohon;Alasan pembenar ataupun pemaaf sudah seharusnya ditemukan demikeadilan karena Fakta atau terbukti didepan hukum (pengadilan) alasan ituada, namun Judex Facti menyatakan tidak menemukannya, dimana dalamPutusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pis.SusTPK/2015/PN.Jap

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana pada DakwaanPrimair.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pis.SusTPK/2016/PT JAP, tanggal 11Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dr.STEREN SILAS SAMBERI tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 36/Pis.SusTPK/2016/PT JAP, tanggal 11Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan digantidengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya ;Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkansebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

JapTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14November 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dengan Register Nomor 7/Pdt.SusPHV2017/PN.Jap tanggal 20 November 2017 telah mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

Pembanding patutnya mempertimbangkan perbuatan Pembandingdari segala aspek, tidak hanya dari segi aspek hukum saja namun dari aspek sosialjuga, Pembanding tidak menikmati atau memperoleh keuntungan sedikitpun dariPengadaan Jaring Gillnet Mesh;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas AJayapura Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN.Jap

JapTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14November 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dengan Register Nomor 7/Pdt.SusPHV2017/PN.Jap tanggal 20 November 2017 telah mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIBahwa Kami selaku pihak Tergugat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor144/Pdt.G/2017/PN.Jap membantah atau menolak semua dalildalil yangdiajukan Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas.Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenanmemutus perkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat,mempunyai alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbanganpenolakan kami terhadap gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:1.

Menetapkan supaya masingmasing Terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap, tanggal27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa I. SINARNO POEDJI ATMANTO,S.Sos danTerdakwa Il.

Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan AnggaranPerubahan (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.1.01 DinasPendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2012;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara; Membebankan biaya dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan

TPK/2015/PN.Jap, tanggal 27 Mei 2015 sehingga amarnya berbunyisebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progam pemerintah yangsedang giatgiatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi.Hal. 148 dari 187 hal. Put.

MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut terhadap Terdakwa II;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut terhadap Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Jap, tanggal 27Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada paraTerdakwa masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa padatanggal 01 September 2014 Terdakwa I sampai dengan Terdakwa X danTerdakwa XIl sampai dengan Terdakwa XXXI mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada PengadilanTinggi tersebut;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa padatanggal 17 Juli 2014 Terdakwa XI mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dariPenasihat Hukum Terdakwa sampai dengan Terdakwa X dan Terdakwa

Jayapura UtaraKota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal26 Januari 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh HakimKetua lalu. diperlinatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkandalam berkas perkara;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Hal. 2 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor110/Pid.Sus/2021/PN.Jap tentang penunjukan Majelis Hakim yang akanmemeriksa perkara ini; Penetapan Ketua Majelis

Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura, Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jap, tanggal 7 Oktober 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Para Terdakwa Ir.

mendalilkan baru mengetahui adanyaSertifikat Hak Pakai No : 495, Desa Sentani, Tanggal 02 Februari 1979,Gambar Situasi No : 311 Tahun 1978, Tanggal 13 November 1978, seluas50.567 m* (lima puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atasnama Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau sertipikatobyek sengketa (vide bukti P3=TII.Intv1=T9) melalui informasi di PengadilanNegeri Jayapura pada pertengahan bulan Februari 2017 dalam persidanganperkara Perdata No.112 / Pdt.G / 2016/ PN.Jap

SyamsunarRasyid adalah batal demi hukum serta Putusan Verstek Pengadilan NegeriJayapura No. 168/PDT.G/2015/PN.JAP Tanggal 4 Maret 2016 yang keliru,maka Putusan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum untukdilaksanakan dan Tergugat Rekonvensi (H. Syamsunar Rasyid) tidak diizinkanuntuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 02395 dari atas nama Drs.H.M.S. Matdoang, SH. menjadi atas nama H.

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ;Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan dari penggugat tersebut diatasyang dikaitkan atas jawaban dari Penggugat Konvensi/ Penggugat RekonvensiHal 158 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP159dan jawaban Tergugat II, Replik, Duplik dan buktibukti tersebut, PengadilanNegeri Jayapura dalam perkara Perdata Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN.Jap, tanggal15 September 2016, dengan amar sebagai berikut :MENGADILI:DALAM KONVENSI:Dalam Eksepsi:1.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal6 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.