jabatan atau kedudukan dapat diartikan jugatermasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat dandia memiliki kKewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatantertentu dalam melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalamPasal 2 dan Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertianunsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidakterdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur deliksecara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

Bks. tanggal 20 Desember 2019 joPutusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PDT/2019/PT.BDGtanggal 18 Juni 2019.Bahwa dari uraian pada angka 1 s/d 14 tersebut diatas kendatipun bidangtanah hak milk PARA PENGGUGAT ( TONY SURJANA dan JOHNYSURJANA ) telah dimiliki secara sah, terang dan tunai, serta telah sesuaidengan asas Publisitas, Spesialitas dan Contradictoire Delimitatie,sehingga menurut hukum hak milik tersebut harus dilindungi hukum,namun sejak awal tahun 2013 sampai dengan saat ini, bidang tanahdimaksud

adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidakberlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalamPasal 2 dan Pasal 3 dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertianunsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yangtidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

/PN.Pdgpenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang padasaat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaituhak dan kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukupdinilai dari kKenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan

atau kedudukan,berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secara melawan hukumyang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

setiap orangyang bersifat khusus, hanya orangorang yang mempunyai kualitas tertentu,dalam keadaan, jabatan atau kedudukan tertentu, objek korupsi Sudah beradadi dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, untuk mendapatkannya, pelakusengaja melakukan perbuatan melawan hukum = dengan caramenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tersebut; Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas

Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal.37) ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memilikisifat khusus (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31tahun 1999 dimaksud ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan azas Spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan objek yang sama saling

atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umumdan dengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanyapredikat unsur jabatan atau kKedudukan didalam Pasal 3 yang tidakterdapat didalam pasal 2;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangterdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri(Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan azaz Spesialitas

perkataan lain terdakwa telah menyalahgunakankewenangan jabatannya;Bahwa dengan demikian unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 bersifat umum dengan sifat melawanhukum yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki sifat kekhususan tersendiri(Spesifikasi) yang tidak dimaksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999yakni adanya jabatan dan kewenangan dan sesuai dengan azaz Spesialitas

atau kedudukan dapat diartikan jugatermasuk orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan dalam hukum privatdan dia memiliki Kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalamPasal 2 dan Pasal 3 dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwapengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat keknususantersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

Sebagaimana yang disampaikan, bahwapengalokasian dana terikat pada prinsip spesialitas yang menyatakan bahwabesaran alokasi jumlahnya adalah tertentu, digunakan untuk tujuan tertentu,dan akan menghasilkan manfaat tertentu. Oleh karena itu, penggunaanalokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimanadituangkan dalam undangundang APBN tidak dapat dibenarkan.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa anggaran yang bersifat khususdiperlakukan penyalurannya dengan cara khusus.

itu penetapan statusdarurat itu harus memiliki landasan berupa pendapat pendapat dari pihak tertentuyang berkompeten dalam hal ini adalan BMKG ataupun BIG yang mampumenjelaskan keadaan bencana yang terprediksi, karena jika tanpa landasanseharusnya penetapan tersebut tidak dapat dikeluarkan.Jika terjadi situasi dimana adanya penggunaan dana kebencanaan padahal tidakterjadi bencana, namun hasil pekerjaan dapat bermanfaat untuk hal yang lain itutetap tidak dapat dibenarkan karena mengacu pada azas spesialitas

Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, halamanMenimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999; Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umumdengan ketentuan yang bersifat

., selaku StafPengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran Rekonstruksi Rehabilitasi TA 2013 pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah/BPBD Kabupaten Mojokerto, Terdakwa memiliki kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnyaselaku Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Anggaran Rekonstruksi Rehabilitasi TA 2013pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Kabupaten Mojokerto, sehingga dalamperkara ini berlakulah asas spesialitas yang mana waktu

terdapat didalam pasal 2;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseoranganyang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsursetiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususantersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Spesialitas

dilakukanbertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana;Halaman 140 dari 183 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgMenimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang melakukanperbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang perlu diperhatikanparameter yang digunakan dimana dalam unsur melawan hukum parameteryang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas

Wiyono, PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005,halaman 37); === = 22522 2a nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnn ncnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalam waktu,tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara

Oleh karenaitu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orangyang memiliki jabatan atau kKedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan ataukedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakanperbuatanperbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugastugasnya.Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antaraketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat

berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik secaramelawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas